Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.216
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Pandecta Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Lampung Journal of International Law (LaJIL) Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Legisia KRONIK: Journal of History Education and Historiography International Journal of Emerging Research and Review indonesian Journal of Administrative Law and Local Government (IJALGOV)
HANANTO WIDODO
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ke Ɵ ntang Surabaya 60231
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017 TERKAIT HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Rusdi, Rusmaniah; Widodo, Hananto; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.35677

Abstract

Korupsi merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Di Indonesia sendiri, ada salah satu lembaga independen yang didirikan atas amanat undang-undang untuk melakukan berbagai bentuk tidakan preventif dan represif terhadap semua lembaga negara serta pejabat yang berwenang di Indonesia yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). KPK mengungkap salah satu kasus di Indonesia yang melibatkan DPR. Miryam S Haryani dimintai keterangannya sebagai saksi atas dugaan korupsi e-KTP kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang dianggap memberikan keterangan palsu pada KPK. Atas hal tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana pertimbangan Hakim MK (ratio decicendi) terhadap Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Ratio decicendi dari putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK bukan diranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. Implikasi atas Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu Rekomendasi yang dikeluarkan DPR untuk KPK merupakan hal yang mubadzir dilakukan. Rekomendasi KPK tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang salah selama ini dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah dilakukan, karena isi rekomendasi itu sendiri hanya mempertegas hal-hal seperti tugas dan kewenangan KPK itu sendiri. Jika ada kemungkinan hak angket digulirkan kembali terhadap KPK, sehingga KPK tidak dapat menolak hadir, akan mempengaruhi independensi KPK dalam kewenangan yudisialnya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kata kunci: Hak angket, Putusan, KPK, DPR.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PABRIK GULA DJOMBANG BARU KABUPATEN JOMBANG: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PABRIK GULA DJOMBANG BARU KABUPATEN JOMBANG Aston, Ade Prasetyo; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.35680

Abstract

Pencemaran sungai di daerah pemukiman warga desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang tersebut yang melanggar ketentuan Pasal 60 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini perlu difokuskan utamanya pada pembuangan limbah cair akibat dari aktifitas produksi penggilingan tebu PG Djombang baru serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dari dinas terkait, masyarakat, maupun pihak PG Djombang Baru. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan pembuangan limbah cair Pabrik Gula DJombang Baru di Kabupaten Jombang dan juga menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanakan pengawasan pengelolaan pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh Pabrik Gula DJombang Baru di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lokasi pembuangan limbah di aliran sungai sekitar PG.Djombang Baru tidak efektif karena petugas masih mendapati pabrik belum melengkapi izin pembuangan limbah, belum adanya penindakan secara tegas dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap PG.Djombang Baru dikarenakan adanya faktor ekonomi dan sumberdaya manusia yang menjadi penghambat dalam penertiban pabrik gula Djombang Baru di Kabupaten Jombang dan kendala terhadap proses pengawasan di PG.Djombang Baru kabupaten Jombang adalah dari segi Dinas Lingkungan Hidup yang belum melaksanakan sepenuhnya terhadap peraturan lingkungan hidup, kurangnya anggaran dana yang terbatas, belum adanya tenaga teknis pengujian sampel serta belum adanya laboratorium untuk pengujian. Kata Kunci : Pencemaran Sungai, Pelaksanaan Pengawasan, Pembuangan Limbah Cair, Pabrik Gula Djombang Baru.
PENDEKATAN HUKUM TERHADAP MONEY POLITICS DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU , KABUPATEN BOJONEGORO): PENDEKATAN HUKUM TERHADAP MONEY POLITICS DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU , KABUPATEN BOJONEGORO) Zuhri, M. Saifudin; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36174

Abstract

PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDOARJO TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MAHENDRA, CHESARIANA CHIKA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36598

Abstract

Penjualan Minuman Beralkohol harus memperhatikan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun pada faktanya masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin dan berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Hal ini merupakan masalah bagi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol. Kewajiban tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pengawasan dalam peraturan tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah daerah yang dibantu oleh dinas terkait setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan menggunakan penelitian di lapangan menggunakan wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Faktor penghambat dalam pengawasannya adalah kesadaran masyarakat dalam menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang dilarang sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengingat bahwa minuman beralkohol adalah barang dalam pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo agar tidak membawa dampak negatif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA DESA PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA X KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK Surya, Tomy Andi perdana; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41570

Abstract

Upaya percepatan dalam proses pendaftaran tanah terus dilakukan pemerintah. Pelaksanaan program PTSL yang bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses terpadu, sitematis, mudah, cepat dan biaya murah. Pendaftaran tanah dilakukan untuk mengetahui sejarah pencatatan administratif tanah tersebut, juga sebagai bukti serta dasar hukum atas kepemilikan sebuah bidang tanah bagi setiap pemiliknya yang kemudian menghasilkan suatu produk yakni berupa sertifikat sebagai bukti pemegang hak atas sebuah bidang tanah. Pada pelaksanaanya program tersebut mengalami hambatan, yakni terjadinya pungutan liar oleh oknum pelaksana ditingkat Desa. Dengan ditemukanya fakta tersebut maka penegakan hukum terhadap pelaksanaan program tersebut harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku secara tegas dan adil. Tindak pidana pungutan liar dalam pelaksanaan program PTSL, penegakan harus dilakukan secara komprehensif yang dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Gresik adalah penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini fokus pada upaya penegakan hukum dalam pungutan liar kepengurusan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap oknum Kepala Desa X di Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum pungutan liar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gresik dan faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan warga Desa X yang mengalami pungutan liar dan beberapa aparat penegak hukum. Sedangkan data sekunder dari buku maupun referensi dari penelitian terdahulu. Selanjutnya data dikumpulkan dan melakukan analisis data dengan melakukan reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.
Pembatalan Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Terkait Asas Akuntabilitas Melalui Studi Kasus Putusan No.170/G/2018/PTUN.SMG Aqila, Atika Washfa; Widodo, Hananto; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41722

Abstract

ANALISIS PROBLEMATIK SURAT EDARAN BUPATI TULUNGAGUNG TERKAIT PENGATURAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019: (COVID-19) Kuncoro, Adi; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41871

Abstract

Handling Covid-19 which must be completed immediately must be made a special treatment. The urgent situation requires that a binding regulation be made in the situation of handling Covid-19 very quickly. The Tulungagung Regency Government issued a Circular regarding the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The problem is that the Circular which is a policy regulation can only regulate it, not for the wider community. This study aims to determine the function of the Circular issued by the regent as discretion in handling Covid-19 by regulating the community curfew, and to find out the legal consequences of issuing a circular letter by the regent in handling Covid-19. The research method used is a normative juridical type, using a statutory approach and a concept approach. The results of the study show that the Circular issued is categorized as a beleidsregel (policy regulation). This circular has the same legal status as operational guidelines, technical guidelines, official notes, announcements, guidelines and other similar terms. Beleidsregel is similar to regeling, but it is not intended/binding in general to the community and only binds internally to an institution. So that the regulation related to PSBB in the Tulungagung area related to the implementation of the curfew for all large business actors and MSMEs is less productive. The Circular issued by the Regional Government of Tulungagung Regency can be considered as a discretion. This is because there should be another mechanism established to be able to regulate the establishment of a Regional Regulation.
Kekaburan Hukum Terkait Batasan Materi Muatan Peraturan Bersama Kepala Desa Nurhidayat, Tri; Masnun, Muh. Ali; Widodo, Hananto; Disantara, Fradhana Putra
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.534

Abstract

Peraturan bersama kepala desa merupakan instrumen hukum penting di tingkat desa untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat lintas desa, namun kekaburan hukum terkait batasan materi muatannya menimbulkan kebingungan dan potensi konflik yurisdiksi, sehingga diperlukan kejelasan pedoman untuk menjamin efektivitas implementasinya dalam konteks otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa serta mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan batasan tersebut. Penelitian hukum normatif mengkaji aturan-aturan hukum tertulis melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif untuk memahami kekaburan hukum terkait batasan materi muatan peraturan bersama kepala desa, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memaparkan bahwa kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas dan spesifik dalam perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dan sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan pemerintah daerah. Akibatnya, peraturan bersama sering kali mengatur hal-hal di luar kewenangan desa, yang berdampak pada munculnya konflik kewenangan, penafsiran yang tidak seragam, pelanggaran aturan hukum yang lebih tinggi, hingga potensi sengketa hukum antar desa yang terlibat dalam peraturan bersama tersebut
MASA KRISIS PERKEBUNAN TEBU DAN INDUSTRI GULA DI WILAYAH GERBANG KERTASUSILA PASKA PEMERINTAHAN SOEHARTO (1998-SEKARANG) Artono; Widodo, Hananto; Nugroho, Arinto
KRONIK : Journal of History Education and Historiography Vol 8 No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/kjhi.v8i1.34163

Abstract

East Java was originally a sugarcane plantation and the main sugar producer in Indonesia. This inability is caused by the decreasing land for planting sugarcane, especially in Java. Since the 19th century, the islands of Java and Sumatra have been among the largest sugar producers. The largest land area is on the island of Java. The quality of the soil and climate are very good for sugar plants. The problem is land conversion. Land conversion occurs due to the development of large cities and their satellite cities. The development of these cities requires land for residential and factory functions. This is actually not a problem as long as there is careful planning and strict implementation of the spatial planning of the area. This study tries to examine the synergy between sugarcane plantations and spatial planning and its implementation. By examining the case of the closure of three sugar factories in Sidoarjo Regency, the study shows that inconsistency in maintaining planting land has resulted in sugar factories experiencing difficulties in sugarcane supply.
Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi Prasetio, Dicky Eko; Widodo, Hananto
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i1.1478

Abstract

Constitutional changes are part of the political and legal dynamics of a country. Changes to the constitution aim to meet the legal demands and needs of the community so that they are clearly and firmly regulated in the constitution. This paper is oriented towards the idea of a formal review of constitutional changes in Indonesia. This research is a normative legal research. The approach used in this research is a conceptual approach, a comparative approach, and a statutory approach. The primary legal materials in this study include the text of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, constitutional texts in various countries and the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. Secondary legal materials include: books, journal articles, and websites related to the constitution and constitutional law. Non-legal materials include legal dictionaries. The results of the study indicate that a formal review of constitutional changes is needed as an effort to maintain the supremacy of the constitution, including also placing the court's function as guardians of the law and the constitution in dealing with the determination of non-legal aspects in constitutional changes
Co-Authors , DAHLIYANTO Abud, Zakaria Abdillah Adi Kuncoro Adiantama, Muhammad Fajar AGENG PRAYOGO, GANA AGENG SALASATI, BANIE Alya Sasaka, Mohamad Panji Aqila, Atika Washfa Ardiyan, Deny Arinto Nugroho ARTONO Aston, Ade Prasetyo Audria, Audria Aurelia, Miranda Azizah, Maharani Nur Bintari, Raraniken Ayuning Burgundy, Shanen Almaden CANDRA KRESNA, DIMAS Chansrakaeo, Ruetaitip Chemaming, Sunanta DAHLIYANTO Dini Hariyanti Disantara, Fradhana Putra Edy Mulyono EDY PRATAMA, RENDRA EKAYUNI SIMBOLON, ULI EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA Erviani, Valda Pramudita Ezenduka, Uzodinma Yurriens FAKHRUSY, ABDURRAHMAN Farid, Emilia NurJaurotul Febriawati, Fika Indika, Dina Innocenti, Willy Kalakik, Melanda Margareta Khaliq, Ahmed Vicky Abdul KUSUMA DEWI, MEGA Layyina, Bimahri Qaulan LIZZAKIYA, FILISHTINA Lovisonnya, Intan Mahardika, Ranggy Putranda MAHENDRA, CHESARIANA CHIKA makromi, hernanda sukron Masnun, Muh. Ali MIRANDA, VANIA ningtyas, winda NOVITA PUTRI, MAYA Nugraha, Albar Prastya Nurhidayat, Tri Prakoso, Dimaz Agung Pramono, Aditya Dimas Prasetio, Dicky Eko Pratama, Aditya Junyartha Puspoayu, Elisabeth Septin Putera, Muhammad Ananda PUTRA RISNANTYA, ANGGRIAWAN Putra, Ardian Pratama PUTRI ANDRIYANI, DESI Rahmadipadma, Mirza Ghulam RAHMAWATI, HERTINA RAMADHAN, GIOVANNI RANA PRATISTHA, VERONICA Razqi, Afrizal RIZKIA CAHYANI, FATMA Rizky Wardhoyo, Eric Millantyo Rusdi, Rusmaniah Sabilla, Azzahra Ayu Sari , Widya Maya Subagyo, Ridwan Arma Sukaca, Pijar Febryagna Sulaksono, Sulaksono Surya, Tomy Andi perdana Tinambunan, Hezron Sabar Rotua ummah, rosidatul Widiyanti, Arya YANTO, PUJI Zuhri, M. Saifudin