Articles
<![CDATA[PENGAWASAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TERHADAP IZIN USAHA PEREDARAN PAKAN DI KABUPATEN BLITAR: PENGAWASAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TERHADAP IZIN USAHA PEREDARAN PAKAN DI KABUPATEN BLITAR ]]>
<![CDATA[makromi, hernanda sukron]]>;
<![CDATA[WIDODO, HANANTO]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.44231
<![CDATA[Quality and safety are efforts to control risk factors for contamination of feed, so that it is safe for consumption. Feed management carried out by feed entrepreneurs must meet the quality and safety of feed. The obligations of feed business actors are regulated in the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 concerning Registration and Distribution of Feed. In fact, there are still feed business actors in Blitar Regency, especially Ponggok District who do not meet the quality and safety of feed. This study aims to determine the form of supervision carried out by the Livestock and Fisheries Service of Blitar Regency in supervising feed business actors related to quality and safety and the obstacles experienced by the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency. This research includes sociological juridical research. The data source that is used is primary data and secondary data. Data was collected by means of interviews and documentation which were then analyzed using qualitative analysis methods. The results showed that the form of preventive supervision in the form of socialization and repressive supervision in the form of giving verbal warning sanctions carried out by the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency. The obstacles experienced by the Livestock and Fisheries Service of Blitar Regency are the lack of supervisory staff and the lack of knowledge and understanding of feed business actors regarding their obligations to meet feed quality and safety.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEUCHIK A.N ZAMZANI AZ SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR: 41/G/2018/PTUN.BNA: ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEUCHIK A.N ZAMZANI AZ SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR: 41/G/2018/PTUN.BNA ]]>
<![CDATA[Pramono, Aditya Dimas]]>;
<![CDATA[WIDODO, HANANTO]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.44940
<![CDATA[Fokus dari permohonan kasasi diajukan gugatan terakhir yakni putusan kasasi Mahkamah Agung kurang setuju penulis terhadap Keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian pembatasan perkara kasasi Judex Facti salah menerapkan hukum, karena secara substansi Termohon Kasasi/Penggugat sudah mengakui dan mengembalikan pemakaian dana gampong. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA mengenai perkara pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan akibat hukum yang ditimbulkan mengenai surat keputusan bupati aceh barat nomor 370 tahun 2018 tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat tidak diajukan secara prematur. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya. penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum bagi Penggugat. akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh di Berhentikan Sementara oleh Bupati Aceh Barat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Kata Kunci : Pemberhentian Sementara, Pejabat Sementara, Desa Gampong Aceh, Surat Keputusan Bupati.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UJI MATERIIL UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN ]]>
<![CDATA[Abud, Zakaria Abdillah]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.45626
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVIII/2020 terhadap uji materiil Undang-undang penyiaran yang menolak menjadikan bahwa Undang-undang penyiaran mengalami kekaburan norma dalam menyelenggarakan sistem penyiaran internet (Over the top) yang tidak tersinkronisasi pada peraturan tersebut dengan mengakibatkan perlakuan berbeda bagi lembaga penyiaran konvensional. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dan akibat hukum dari putusan tersebut. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan pertimbangan hukum dalam uji materiil Undang-Undang penyiaran serta menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Jenis metode penelitian normatif dengan taraf sinkronisasi norma berupa kekaburan norma yang tidak saling bertentangan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran terhadap peraturan sistem penyelenggaraan penyiaran konvensional secara vertical ataupun horizontal dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat berbagai temuan pertimbangan hukum majelis hakim yang kurang jelas dalam amar putusan yang dijatuhkan sehingga perlu dijelaskan melalui pendapat hukum peneliti. Pada bagian pembahasan adalah mengkaji alasan penemuan hukum oleh mahkamah konstitusi yang terkandung dalam pertimbangan hukum yang menerima legal standing pemohon namun menolak pokok permohonan, menjelaskan secara batasan normatif makna penyiaran dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran terhadap penyiaran konvensional dan internet, menganalisa perbandingan materi muatan Undang-Undang Penyiaran dengan Undang-Undang ITE untuk memperjelas langkah memasukkan metode baru penyiaran internet yang dimaksud, serta menguraikan akibat hukum dari putusan tersebut ke dalam perspektif hukum administrasi yang berarti kembali berlaku fungsi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN: (Studi Kasus Terkait Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto) ]]>
<![CDATA[Indika, Dina]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46333
<![CDATA[Abstract The problem of the large number of conversions of agricultural land that is increasingly spreading until now has the potential to erode the availability of agricultural land which is used as a livelihood for farmers to maintain food security or also known as food self-sufficiency. Seeing that there are still many problems in the conversion of agricultural land into non-agricultural land into trade and service areas, questioning the existence in the enforcement of Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Mojokero City Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Mojokerto City Spatial Planning for 2012-2032 The number of conversions of agricultural land continues to increase from time to time. This does not rule out the possibility of additional cases of transfer of function every year which have an impact on the sustainability of food self-sufficiency, reduced livelihoods of farmers, and reduced agricultural land. To stem the land conversion, it is necessary to be firm in law enforcement against the conversion of agricultural land to non-agricultural land (a case study related to land conversion in the area of ??Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Mojokerto City) in order to anticipate the transfer of land. land functions that are not in accordance with established regulations. Keywords: Agricultural land conversion, Law no. 26 of 2007, Law enforcement]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SURAT PAKSA OLEH JURU SITA PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Khaliq, Ahmed Vicky Abdul]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46337
<![CDATA[Kebutuhan berinteraksi di masyarakat menimbulkan tuntutan untuk selalu berpergian dan melakukan perpindahan. Dalam menjawab tuntutan mobilitas tersebut maka diperlukan kendaraan sebagai alat atau sarana sebagai pendukung mobilitas tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan penagihan pajak kendaraan bermotor dengan surat paksa oleh juru sita pajak kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan bentuk perlindungan hukum kepada wajib pajak yang disita kendaraan bermotornya akibat menunggak pembayaran pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak. Hasil evaluasi dalam penulisan ini menunjukan bahwa prosedur penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak prosedurnya sudah sesuai dengan Peraturan.]]>
<![CDATA[PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT ]]>
<![CDATA[Razqi, Afrizal]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46338
<![CDATA[Indonesia menganut sistem politik demokrasi konstitusional sehingga jaminan terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hal yang mutlak untuk menjaga demokrasi dari regresi. Hilangnya jaminan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang-ruang publik oleh aksi reaktif aparat kepolisian dalam menjalankan diskresinya akan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hak sipil dan hak politik warga negara. Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights yang dalam salah satu isinya mengatur mengenai pembatasan yang diizinkan terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga tindakan pembatasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum dari pembatasan yang diizinkan dalam Hak Asasi Manusia dan mengetahui peraturan pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat menurut ICCPR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya peraturan hukum formil dari UU No. 12 Tahun 2005 berimplikasi pada kekosongan norma hukum positif di Indonesia dan pengaturan pembatasan yang diizinkan terhadap Hak Asasi Manusia akan mencegah tindakan sewenang-wenangnya negara terhadap warga negara. Saran yang diberikan agar Presiden dan DPR-RI membuat hukum formil dari UU No. 12 Tahun 2005 sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan perlu adanya reformasi aparat kepolisian agar terciptanya stabilitas demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 ATAS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Widiyanti, Arya]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.49264
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap judicial review atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan sebagian dari tuntutan pemohon serta penghapusan kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemberian izin penyadapan, penggledahan dan penyitaan yang pada mulanya sebelum dibentuknya Dewan Pengawas, sistem pengawasan internal tersebut di lakukan oleh Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumusan masalah yang dikaji dalam adalah bagaimana pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dan implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas terkait izin penggledahan, penyadapan dan penyitaan. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan pertimbangan hukum dari segi materiil undang-undang KPK serta menganalisis implikasi dari penghapusan kewenangan tersebut. Jenis penelitian normatif dengan taraf singkronisasi norma dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KPK sekarang masuk dalam ranah eksekutuf dan pegawai KPK diangkat sebagai ASN serta Dewan Pengawas tidak lagi memberikan izin penggledahan, penyadapan dan penuntutan. Pada bagian pembahasan mengkaji alasan penemuan hukum oleh mahkamah konstitusi yang terkandung dalam pertimbangan hukum yang menerima legal standing pemohon dan mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Menjelaskan secara batas normatif terkait implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas yang pada mulanya di pegang oleh Komite Etik KPK dengan mengkaji beberapa histori kasus yang berkaitan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM BAGI PEMBERI DAN PENERIMA IMBALAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Febriawati, Fika]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.52243
<![CDATA[Demokrasi memiliki makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Partisipasi politik merupakan wujud manifestasi kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah merupakan praktik demokrasi pada tingkat daerah. Pemilihan kepala daerah adalah agenda untuk memilih wakil rakyat yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan sebagai peserta maupun pemilih. Pelanggaran dan kecurangan dalam perhelatan pemilihan kepala daerah sering tidak terhindarkan. Regulasi yang dibuat sangat ketat merupakan upaya meminimalisir segala bentuk pelanggaran. Pelanggaran yang ada dalam pemilihan kepala daerah salah satunya, pemberian imbalan politik kepada partai politik. Imbalan politik berupa biaya yang harus dikeluarkan oleh bakal calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik tertentu. Biaya tersebut digunakan untuk memperoleh surat rekomendasi dari partai politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, setiap orang dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian imbalan politik kepada partai politik oleh seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, bawaslu memperoleh berbagai laporan atau temuan tentang imbalan politik dari berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Kurangnya alat bukti dan barang bukti serta ketidak seragaman antara bawaslu dan sentra gakkumdu dalam pengamblan keputusan mengakibatkan kasus ini sulit untuk diselesaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus pemberian imbalan politik sesuai dengan Pasal 187 B dan Pasal 187 C Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 48/PDT/2020/PT KPG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH YANG TELAH DIHIBAHKAN ]]>
<![CDATA[Putera, Muhammad Ananda]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v2i2.54904
<![CDATA[Tanah merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu keterbatasan atas ketersediaan tanah menjadikan tanah memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Semakin berkembangnya peradaban, kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat pesat, hal tersebut dapat memicu banyak sekali fenomena sengketa terkait penguasaan atas sebidang tanah tanpa hak kepemilikan. Pada putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 48/PDT/2020/PT KTG Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri sebelumnya terkait dengan sengketa pengusaan atas sebidang tanah yang mulanya milik Pamannya bernama Raden Saleh yang merupakan bidang tanah Mage Muok dan tanaman-tanaman asam dan jambu mete, dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat (Agustinus Silvester) berdasarkan surat keterangan hibah. Penelitian ini dianalisis penulis untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan para Majelis Hakim dalam menentukan fakta-fakta materiil dan memutus perkara ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannya untuk memutus perkara Nomor 48/PDT/2020/PT.KPG dengan memperkuat putusan pengadilan negeri sebelumnya dirasa penulis sudah tepat. Maka Tanah Mage Muok yang terletak di Dusun Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka adalah sah milik penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah, Nomor: Pem. 470 /249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011 serta menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pengukuran oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas bidang tanah Mage Muok untuk memperoleh Sertifikat dan tidak menghalangi proses pembayaran uang ganti kerugian oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat.]]>
<![CDATA[Law Enforcement Against Exhaust Modification Violations Racing on Motorcycles in Ponorogo Regency ]]>
<![CDATA[Putra, Ardian Pratama]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v3i3.56069
<![CDATA[Modification of motorized vehicles today is done by many people in Indonesia. One of them is modifying the exhaust by replacing it with a racing exhaust. Vehicle modifications are still allowed but must be in accordance with the corridors of the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely meeting technical standards and roadworthiness. The use of racing exhausts that do not meet the rules can be subject to action by the police, especially in the Ponorogo Resort Police area. On this basis, this study reviews how law enforcement against racing exhaust users in the Ponorogo Resort Police Region and looks for obstacles to law enforcement against racing exhaust. This research is a Juridical-Empirical research by looking at legal phenomena obtained by field interviews combined with legal documents. The results obtained show that Law Enforcement in the Ponorogo Resort Police Area uses Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation with the main provisions using the sound level as stipulated in the National Police Telegram Letter ST/1045/V/HUK.6.2/2021 and noise level rules in accordance with the Minister of Forestry and Environment Regulation Number 7 of 2009 concerning the noise threshold of new type vehicles. Then for obstacle factors influenced by Law Enforcement Factors, Community Factors and Facilities and Infrastructure Factors.]]>
