Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.06
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Pandecta Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Legisia KRONIK: Journal of History Education and Historiography International Journal of Emerging Research and Review
HANANTO WIDODO
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ke Ɵ ntang Surabaya 60231
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN: (Studi Kasus Terkait Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto) Indika, Dina; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46333

Abstract

Abstract The problem of the large number of conversions of agricultural land that is increasingly spreading until now has the potential to erode the availability of agricultural land which is used as a livelihood for farmers to maintain food security or also known as food self-sufficiency. Seeing that there are still many problems in the conversion of agricultural land into non-agricultural land into trade and service areas, questioning the existence in the enforcement of Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Mojokero City Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Mojokerto City Spatial Planning for 2012-2032 The number of conversions of agricultural land continues to increase from time to time. This does not rule out the possibility of additional cases of transfer of function every year which have an impact on the sustainability of food self-sufficiency, reduced livelihoods of farmers, and reduced agricultural land. To stem the land conversion, it is necessary to be firm in law enforcement against the conversion of agricultural land to non-agricultural land (a case study related to land conversion in the area of ??Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Mojokerto City) in order to anticipate the transfer of land. land functions that are not in accordance with established regulations. Keywords: Agricultural land conversion, Law no. 26 of 2007, Law enforcement
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 ATAS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Widiyanti, Arya; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.49264

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap judicial review atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan sebagian dari tuntutan pemohon serta penghapusan kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemberian izin penyadapan, penggledahan dan penyitaan yang pada mulanya sebelum dibentuknya Dewan Pengawas, sistem pengawasan internal tersebut di lakukan oleh Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumusan masalah yang dikaji dalam adalah bagaimana pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dan implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas terkait izin penggledahan, penyadapan dan penyitaan. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan pertimbangan hukum dari segi materiil undang-undang KPK serta menganalisis implikasi dari penghapusan kewenangan tersebut. Jenis penelitian normatif dengan taraf singkronisasi norma dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KPK sekarang masuk dalam ranah eksekutuf dan pegawai KPK diangkat sebagai ASN serta Dewan Pengawas tidak lagi memberikan izin penggledahan, penyadapan dan penuntutan. Pada bagian pembahasan mengkaji alasan penemuan hukum oleh mahkamah konstitusi yang terkandung dalam pertimbangan hukum yang menerima legal standing pemohon dan mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Menjelaskan secara batas normatif terkait implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas yang pada mulanya di pegang oleh Komite Etik KPK dengan mengkaji beberapa histori kasus yang berkaitan.
PENGATURAN HUKUM BAGI PEMBERI DAN PENERIMA IMBALAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 Febriawati, Fika; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52243

Abstract

Demokrasi memiliki makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Partisipasi politik merupakan wujud manifestasi kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah merupakan praktik demokrasi pada tingkat daerah. Pemilihan kepala daerah adalah agenda untuk memilih wakil rakyat yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan sebagai peserta maupun pemilih. Pelanggaran dan kecurangan dalam perhelatan pemilihan kepala daerah sering tidak terhindarkan. Regulasi yang dibuat sangat ketat merupakan upaya meminimalisir segala bentuk pelanggaran. Pelanggaran yang ada dalam pemilihan kepala daerah salah satunya, pemberian imbalan politik kepada partai politik. Imbalan politik berupa biaya yang harus dikeluarkan oleh bakal calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik tertentu. Biaya tersebut digunakan untuk memperoleh surat rekomendasi dari partai politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, setiap orang dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian imbalan politik kepada partai politik oleh seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, bawaslu memperoleh berbagai laporan atau temuan tentang imbalan politik dari berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Kurangnya alat bukti dan barang bukti serta ketidak seragaman antara bawaslu dan sentra gakkumdu dalam pengamblan keputusan mengakibatkan kasus ini sulit untuk diselesaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus pemberian imbalan politik sesuai dengan Pasal 187 B dan Pasal 187 C Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 48/PDT/2020/PT KPG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH YANG TELAH DIHIBAHKAN Putera, Muhammad Ananda; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.54904

Abstract

Tanah merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu keterbatasan atas ketersediaan tanah menjadikan tanah memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Semakin berkembangnya peradaban, kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat pesat, hal tersebut dapat memicu banyak sekali fenomena sengketa terkait penguasaan atas sebidang tanah tanpa hak kepemilikan. Pada putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 48/PDT/2020/PT KTG Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri sebelumnya terkait dengan sengketa pengusaan atas sebidang tanah yang mulanya milik Pamannya bernama Raden Saleh yang merupakan bidang tanah Mage Muok dan tanaman-tanaman asam dan jambu mete, dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat (Agustinus Silvester) berdasarkan surat keterangan hibah. Penelitian ini dianalisis penulis untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan para Majelis Hakim dalam menentukan fakta-fakta materiil dan memutus perkara ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannya untuk memutus perkara Nomor 48/PDT/2020/PT.KPG dengan memperkuat putusan pengadilan negeri sebelumnya dirasa penulis sudah tepat. Maka Tanah Mage Muok yang terletak di Dusun Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka adalah sah milik penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah, Nomor: Pem. 470 /249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011 serta menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pengukuran oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas bidang tanah Mage Muok untuk memperoleh Sertifikat dan tidak menghalangi proses pembayaran uang ganti kerugian oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat.
TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022) Bintari, Raraniken Ayuning; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Uji materiil ini dilakukan oleh Zico Leonard Djagardo S.H. yang merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara. Permohonan ini mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil ini berawal ketika terjadi pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan digantikan oleh Sekjen MK Guntur Hamzah. Tujuannya adalah untuk menguraikan pertimbangan hukum hakim dan menganalisis akibat hukum putusan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang jelas secara nilai-nilai yuridis yang dirujuk, menunjukan bahwa telah tergerusnya independensi hakim. Kata Kunci: Hakim Mahkamah Konstitusi, Independensi, Uji Materiil.
PROBLEMATIKA HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015) KUSUMA DEWI, MEGA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24391

Abstract

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berada ditangan menteri dalam negeri atau gubernur. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan menteri dalam negeri atau gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang masalah problematika hukum dalam kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan adapun pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan dengan mengunakan data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan.Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan menteri dalam negeri atau gubernur dalam membatalkan peraturan Daerah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung melalui judicial review. Dalam hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan membutuhkan waktu cukup lama dalam pembatalan peraturan daerah dengan melalui jalur Mahkamah Agung. Kata kunci: kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan pemerintah, dan hak menguji peraturan daerah.
Analisis Yuridis Peraturan Larangan Penggunaan Merkuri Terhadap Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun PUTRA RISNANTYA, ANGGRIAWAN; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24687

Abstract

Hananto Widodo,.S.H.,M.H. Abstrak Permasalahan ini bertajuk pada diratifikasinya Konvensi Minamata oleh Pemerintah Indonesia mengenai pelarangan penggunaan merkuri kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Dalam salah satu materi muatannya berisi mengenai pelarangan penggunaan merkuri dalam kehidupan sehari-hari. Adanya Undang-Undang Konvensi Minamata tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi penggunaan merkuri di Indonesia karena, penggunaan merkuri di indonesia yang masih diperbolehkan walau tidak jelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH. Namun, UU No. 32 Tahun 2009 telah memasukkan merkuri kedalam Bahan Berbahaya dan Beracun yang penggunaannya dapat digunakan walau terbatas. Penelitian ini untuk menagalisis pengaturan mengenai penggunaan merkuri UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH dengan UU Anti Merkuri dan menganalisis akibat hukum pengaturan penggunaan merkuri pasca diterbitkannya UU Anti Merkuri. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara preskriptif. Hasil penelitian, bahwa pengaturan nasional sebelum diterbitkannya UU Anti Merkuri haruslah direvisi kembali mengingat terdapat asas lex specialis derogat legi generali, yakni pengaturan hukum yang lebih khusus dapat mengalahkan aturan yang lebih bersifat umum yakni UU PPLH dan peraturan dibawahnya mengenai merkuri sebagai bahan berbahaya dan beracun. Akibat hukum pasca diterbitkannya Undang-Undang Anti Merkuri ini ialah seluruh peraturan yang mengatur mengenai merkuri haruslah diuji materi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Anti Merkuri sehingga tidak ada peraturan yang tumpang tindih serta demi menciptakan kepastian hukum dalam sebuah aturan. Kata kunci: konvensi internasional, merkuri, bahan berbahaya beracun Abstract This issue refers to the ratification of the Minamata Convention by the Government of Indonesia concerning the prohibition of mercury use into Law No. 11 of 2017. In one of its content material concerning the prohibition of the use of mercury in everyday life. The existence of the Minamata Convention Law has had a considerable impact on the use of mercury in Indonesia due to the use of mercury in inesia which is still permitted although not explicitly stated in Law Number 32 Year 2009 on Management and environmental protection. However, Law no. 32 of 2009 has incorporated mercury into Hazardous and Toxic Substances whose use may be of limited use. Here there is a conflict of norms regarding the use of mercury as the focus of this study. This study to intends determine the use of mercury Law no. 32 Year 2009 on Management and environmental protection with Anti-Mercury Law. And know the legal consequences of regulating mercury use after the issuance of Anti-Mercury Law. This research is normative legal research. The approach used in this research is legislation and conceptual approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using prescriptive technique. The results of this research, that the national arrangement before the issuance of Anti-Mercury Law must be revised again considering the lex specialis derogat legi generali principle, that special law arrangement can defeat the more general rule of law Management and environmental protection and its regulation concerning mercury as dangerous and poisonous material. As a result of the law following the issuance of the Anti-Mercury Law, all regulations governing mercury must be tested in accordance with the provisions of the Anti-Mercury Law so that there are no overlapping regulations and to create legal certainty in a rule. Keywords: international convention, mercury, hazardous and toxic material
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UTAMA PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH KABUPATEN SIDOARJO FAKHRUSY, ABDURRAHMAN; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25376

Abstract

Abstrak Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu instrumen yang memiliki peran dalam menggerakan roda perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu hal penting mengingat beberapa kegiatan perdagangan tersebut mengganggu ketertiban masyarakat. Perdagangan yang dilakukan PKL di kawasan Jalan Umum Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo mengganggu ketertiban umum karena menggunakan fasilitas umum perumahan sebagai sarana perdagangan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap PKL di Jalan Umum Perumahan Taman Pinang ini sudah sering dilakukan, namun permasalahan itu tidak kunjung selesai dan tidak menemukan solusi memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan PKL di Kabupaten Sidoarjo dan kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa wawancara dengan Dinas dan PKL terkait. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dilaksanakan dengan memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha PKL dan pengenaan denda administratif. Penegakan Hukum terhadap PKL yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 terkendala oleh budaya masyarakat yang tidak sadar dengan hukum. Kata kunci: pedagang kaki lima, pelanggaran peraturan daerah, sanksi administratif.
Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bojonegoro PUTRI ANDRIYANI, DESI; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25769

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PUU-XV/2017 TERKAIT PASAL 92 AYAT (4) DAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA LIZZAKIYA, FILISHTINA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.25989

Abstract

Co-Authors , DAHLIYANTO Abud, Zakaria Abdillah Adi Kuncoro AGENG PRAYOGO, GANA AGENG SALASATI, BANIE Alya Sasaka, Mohamad Panji Aqila, Atika Washfa Ardiyan, Deny Arinto Nugroho ARTONO Aston, Ade Prasetyo Audria, Audria Aurelia, Miranda Bintari, Raraniken Ayuning Burgundy, Shanen Almaden CANDRA KRESNA, DIMAS DAHLIYANTO Dini Hariyanti Disantara, Fradhana Putra Edy Mulyono EDY PRATAMA, RENDRA EKAYUNI SIMBOLON, ULI EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA FAKHRUSY, ABDURRAHMAN Farid, Emilia NurJaurotul Febriawati, Fika Indika, Dina Innocenti, Willy Kalakik, Melanda Margareta KUSUMA DEWI, MEGA Layyina, Bimahri Qaulan LIZZAKIYA, FILISHTINA Lovisonnya, Intan Mahardika, Ranggy Putranda MAHENDRA, CHESARIANA CHIKA makromi, hernanda sukron Masnun, Muh. Ali MIRANDA, VANIA ningtyas, winda NOVITA PUTRI, MAYA Nugraha, Albar Prastya Nurhidayat, Tri Prakoso, Dimaz Agung Pramono, Aditya Dimas Prasetio, Dicky Eko Pratama, Aditya Junyartha Puspoayu, Elisabeth Septin Putera, Muhammad Ananda PUTRA RISNANTYA, ANGGRIAWAN PUTRI ANDRIYANI, DESI RAHMAWATI, HERTINA RAMADHAN, GIOVANNI RANA PRATISTHA, VERONICA RIZKIA CAHYANI, FATMA Rizky Wardhoyo, Eric Millantyo Rusdi, Rusmaniah Sabilla, Azzahra Ayu Sukaca, Pijar Febryagna Sulaksono, Sulaksono Surya, Tomy Andi perdana Tinambunan, Hezron Sabar Rotua ummah, rosidatul Widiyanti, Arya YANTO, PUJI Zuhri, M. Saifudin