Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.164
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Pandecta Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Legisia KRONIK: Journal of History Education and Historiography International Journal of Emerging Research and Review indonesian Journal of Administrative Law and Local Government (IJALGOV)
HANANTO WIDODO
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ke Ɵ ntang Surabaya 60231
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022) Bintari, Raraniken Ayuning; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Uji materiil ini dilakukan oleh Zico Leonard Djagardo S.H. yang merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara. Permohonan ini mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil ini berawal ketika terjadi pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan digantikan oleh Sekjen MK Guntur Hamzah. Tujuannya adalah untuk menguraikan pertimbangan hukum hakim dan menganalisis akibat hukum putusan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang jelas secara nilai-nilai yuridis yang dirujuk, menunjukan bahwa telah tergerusnya independensi hakim. Kata Kunci: Hakim Mahkamah Konstitusi, Independensi, Uji Materiil.
Legal Awareness of Village Communities Toward the Formulation of Village Regulations (Perdes) Based on Law No. 6 ff 2014 Erviani, Valda Pramudita; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58750

Abstract

Bendotretek Village in Sidoarjo Regency is perceived by the local community as lagging in development compared to neighboring villages, partly due to the lack of optimal dissemination of village regulations by village officials. This condition results in many residents being unaware of existing village rules. In accordance with Article 26 of Permendagri No. 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations, village head regulations should be jointly disseminated to the community. The purpose of this research is to measure the level of legal awareness of the Bendotretek Village community regarding village regulations, which serve an important role in upholding justice at the village level. The research method used is empirical juridical, focusing on both existing legal norms and the realities observed in society. The findings show that legal awareness in Bendotretek Village is still low, with only 27.5% of the population demonstrating awareness of village regulations. Awareness is primarily found among village officials and stakeholders, while many community members remain indifferent. Contributing factors include limited outreach, lack of communication, and low engagement from residents. The study recommends strengthening dissemination efforts through regular socialization activities, optimizing communication channels, and increasing the role of village stakeholders in educating the public about the importance and content of village regulations. These steps are necessary to elevate legal awareness and encourage broader community participation in village governance.
PROBLEMATIKA HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015) KUSUMA DEWI, MEGA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24391

Abstract

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berada ditangan menteri dalam negeri atau gubernur. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan menteri dalam negeri atau gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang masalah problematika hukum dalam kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan adapun pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan dengan mengunakan data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan.Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan menteri dalam negeri atau gubernur dalam membatalkan peraturan Daerah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung melalui judicial review. Dalam hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan membutuhkan waktu cukup lama dalam pembatalan peraturan daerah dengan melalui jalur Mahkamah Agung. Kata kunci: kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan pemerintah, dan hak menguji peraturan daerah.
Analisis Yuridis Peraturan Larangan Penggunaan Merkuri Terhadap Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun PUTRA RISNANTYA, ANGGRIAWAN; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24687

Abstract

Hananto Widodo,.S.H.,M.H. Abstrak Permasalahan ini bertajuk pada diratifikasinya Konvensi Minamata oleh Pemerintah Indonesia mengenai pelarangan penggunaan merkuri kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Dalam salah satu materi muatannya berisi mengenai pelarangan penggunaan merkuri dalam kehidupan sehari-hari. Adanya Undang-Undang Konvensi Minamata tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi penggunaan merkuri di Indonesia karena, penggunaan merkuri di indonesia yang masih diperbolehkan walau tidak jelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH. Namun, UU No. 32 Tahun 2009 telah memasukkan merkuri kedalam Bahan Berbahaya dan Beracun yang penggunaannya dapat digunakan walau terbatas. Penelitian ini untuk menagalisis pengaturan mengenai penggunaan merkuri UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH dengan UU Anti Merkuri dan menganalisis akibat hukum pengaturan penggunaan merkuri pasca diterbitkannya UU Anti Merkuri. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara preskriptif. Hasil penelitian, bahwa pengaturan nasional sebelum diterbitkannya UU Anti Merkuri haruslah direvisi kembali mengingat terdapat asas lex specialis derogat legi generali, yakni pengaturan hukum yang lebih khusus dapat mengalahkan aturan yang lebih bersifat umum yakni UU PPLH dan peraturan dibawahnya mengenai merkuri sebagai bahan berbahaya dan beracun. Akibat hukum pasca diterbitkannya Undang-Undang Anti Merkuri ini ialah seluruh peraturan yang mengatur mengenai merkuri haruslah diuji materi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Anti Merkuri sehingga tidak ada peraturan yang tumpang tindih serta demi menciptakan kepastian hukum dalam sebuah aturan. Kata kunci: konvensi internasional, merkuri, bahan berbahaya beracun Abstract This issue refers to the ratification of the Minamata Convention by the Government of Indonesia concerning the prohibition of mercury use into Law No. 11 of 2017. In one of its content material concerning the prohibition of the use of mercury in everyday life. The existence of the Minamata Convention Law has had a considerable impact on the use of mercury in Indonesia due to the use of mercury in inesia which is still permitted although not explicitly stated in Law Number 32 Year 2009 on Management and environmental protection. However, Law no. 32 of 2009 has incorporated mercury into Hazardous and Toxic Substances whose use may be of limited use. Here there is a conflict of norms regarding the use of mercury as the focus of this study. This study to intends determine the use of mercury Law no. 32 Year 2009 on Management and environmental protection with Anti-Mercury Law. And know the legal consequences of regulating mercury use after the issuance of Anti-Mercury Law. This research is normative legal research. The approach used in this research is legislation and conceptual approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using prescriptive technique. The results of this research, that the national arrangement before the issuance of Anti-Mercury Law must be revised again considering the lex specialis derogat legi generali principle, that special law arrangement can defeat the more general rule of law Management and environmental protection and its regulation concerning mercury as dangerous and poisonous material. As a result of the law following the issuance of the Anti-Mercury Law, all regulations governing mercury must be tested in accordance with the provisions of the Anti-Mercury Law so that there are no overlapping regulations and to create legal certainty in a rule. Keywords: international convention, mercury, hazardous and toxic material
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UTAMA PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH KABUPATEN SIDOARJO FAKHRUSY, ABDURRAHMAN; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25376

Abstract

Abstrak Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu instrumen yang memiliki peran dalam menggerakan roda perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu hal penting mengingat beberapa kegiatan perdagangan tersebut mengganggu ketertiban masyarakat. Perdagangan yang dilakukan PKL di kawasan Jalan Umum Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo mengganggu ketertiban umum karena menggunakan fasilitas umum perumahan sebagai sarana perdagangan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap PKL di Jalan Umum Perumahan Taman Pinang ini sudah sering dilakukan, namun permasalahan itu tidak kunjung selesai dan tidak menemukan solusi memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan PKL di Kabupaten Sidoarjo dan kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa wawancara dengan Dinas dan PKL terkait. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dilaksanakan dengan memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha PKL dan pengenaan denda administratif. Penegakan Hukum terhadap PKL yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 terkendala oleh budaya masyarakat yang tidak sadar dengan hukum. Kata kunci: pedagang kaki lima, pelanggaran peraturan daerah, sanksi administratif.
Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bojonegoro PUTRI ANDRIYANI, DESI; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25769

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PUU-XV/2017 TERKAIT PASAL 92 AYAT (4) DAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA LIZZAKIYA, FILISHTINA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.25989

Abstract

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI (BASE TRANSCEIVER STATION) YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA DI KABUPATEN GRESIK CANDRA KRESNA, DIMAS; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.26491

Abstract

Abstrak Jumlah pelanggaran Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi (BTS) mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 280 BTS di Kabupaten Gresik tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB-M) secara lengkap. Pelaksanaan penegakan hukum administrasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik hanya mencapai 11 BTS. Hal ini menunjukan bahwa terdapat gangguan terhadap efektifitas penegakan hukum administrasi BTS yang melanggar IMB-M, hal tersebut menunjukan adanya kendala dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum administrasi terhadap menara telekomunikasi (Base Transceiver Station) yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara di Kabupaten Gresik, dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum administrasi terhadap menara telekomunikasi (Base Transceiver Station) yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara di Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum dari gejala sosial yang timbul di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh SKPD terhadap BTS yang melanggar IMB-M di Kabupaten Gresik tidak efektif, hal ini terlihat pada pemberian sanksi yang belum dilaksanakan terhadap 280 BTS yang melanggar IMB-M. Efektifitas penegakan hukum tersebut tidak efektif karena dipengaruhi empat faktor yang menghambat pelaksanaanya yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor budaya dan faktor masyarakat. Kata kunci: BTS, sanksi administrasi, izin mendirikan bangunan menara. Abstract The number of violations of Establish a Telecommunication Tower (BTS) has increased, as many as 280 base stations in Gresik Regency do not have complete building permit (IMB-M). The implementation of administrative law enforcement by the Regional Work Unit of Gresik Regency only reached 11 BTS. The difference in administrative law enforcement that has been implemented and has not been implemented against BTS that violates the license shows the existence of obstacles in the implementation of law enforcement. The purpose of this research is to find out the effectiveness of administrative law enforcement on base transceiver station that do not have tower building permits in Gresik Regency, to find out the factors that influence administrative law enforcement on base transceiver station that does not have tower building permits in Gresik Regency. This research is an empirical legal research that examines the laws of social symptoms that arise in the community. The approach used in this study is a qualitative approach using interview and documentation data collection methods. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that administrative law enforcement carried out by SKPD on BTS that violates the IMB-M in Gresik Regency is less effective, this can be seen in the provision of sanctions that have not been implemented against 280 BTS that violate IMB-M. The effectiveness of law enforcement is lacking because it is influenced by four factors that hinder its implementation, namely Law Enforcement Factors, Means Factors, Cultural Factors and Community Factors. Keywords: BTS, administrative sanction, permit to build a tower.
PROBLEMATIKA TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK USIA 0 SAMPAI 5 TAHUN RAMADHAN, GIOVANNI; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.26629

Abstract

ABSTRAK Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti otentik yaitu akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pasal 1 Ayat (7) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang menyebutkan bahwa pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak yang berusia kurang dari 17 tahun di mana bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang isinya warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki kartu identitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami adanya Kartu Identitas Anak berkaitan dengan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak usia 0 sampai 5 Tahun serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum adanya Kartu Identitas Anak sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 Kartu Identitas Anak usia 0 sampai 5 Tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan meggunakan analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kurang tepat adanya Kartu Identitas Anak usia 0 sampai 5 tahun berkaitan dengan Akta Kelahiran karena pada Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menjelaskan bahwa Kartu Identitas Anak diberikan kepada anak usia 0 sampai 5 tahun dan anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari sedangkan akta kelahiran diberikan pada saat setelah kelahiran saja. Akibat hukum adanya Kartu Identitas Anak khususnya anak usia 0 sampai 5 tahun sebagaimana diatur didalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah adanya tumpang tindih fungsi dan manfaat antara Kartu Identitas anak dengan Akta Kelahiran. Kata Kunci : Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 ABSTRACT Birth events are legal events that require the existence of a strict, clear and written arrangement so that the creation of legal certainty in society. Therefore the birth event needs to have authentic evidence issued by the competent institution, namely the birth certificate. The Minister of Home Affairs issued a Domestic Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards which contained one of the contents of the Government issuing Identity Cards for Children aged 0 to 5 Years which contradict Article 65 paragraph (1) of Law Number 24 Year 2013 concerning Population Administration contents of citizens aged 17 years or married may have an identity card.The purpose of this study was to find out and understand the exact existence of a Child Identity Card in relation to the Birth Certificate as regulated in Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards aged 0 to 5 Years and to know and understand the legal consequences of a Child Identity Card as regulated in Permendagri No. 2 Years 2016 Child Identity Cards aged 0 to 5 years. This type of research is normative juridical legal research, using a legislative and conceptual approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials with prescriptive analysis. Based on the results of research and discussion, it shows that there is a lack of proper identity cards for children aged 0 until 5 years related to birth certificates because in Article 3 Paragraphs (2) and Paragraph (3) Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards explains that Child Identity Cards are given to children aged 0 to 5 years and children aged 5 years to 17 years less than one day while the birth certificate is given only after birth. Legal consequences of the existence of a Child Identity Card especially for children aged 0 to 5 years as stipulated in Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards is the overlap of functions and benefits between a childs Identity Card and a Birth Certificate. Keywords: Child Identity Card, Birth Certificate, Law Number 24 of 2013, Permendagri Number 2 Years 2016
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN LINGKUNGAN TERKAIT USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN SAMPANG AGENG SALASATI, BANIE; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.26988

Abstract

AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada pasal 2, setiap usaha dan/ kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pada faktanya pelaksanaan di lapangan tidak selalu seperti yang diharapkan pembuat peraturan perundang - undangan. Salah satunya pelaku usaha toko modern di Kabupaten Sampang yang merupakan usaha yang wajib UKL-UPL terbukti masih banyak tidak memiliki Rekomendasi UKL-UPL/ Persetujuan SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang kurang efektif karena dari kelima faktor efektivitas yang terpenuhi hanya dua unsur saja yaitu faktor hukum dan faktor sarana sedangkan yang tidak terpenuhi ada tiga yaitu faktor penegakan hukum, masyarakat, kebudayaan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dalam melaksanakan proses penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern yaitu tingkat kesadaran dari masyarakat masih kurang mengenai peraturan izin lingkungan, serta kekurangan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Kesatuan Polisi Pamong Praja, sehingga Kesatuan Polisi Pamong Praja mendatangi yang berizin dan tidak berizin dengan jumlah aparat penegak hukum yang minimum menjadi tidak seimbang dengan jumlah usaha toko modern yang ada di Kabupaten Sampang.Kata Kunci : efektivitas, penegakan hukum administrasi, izin lingkungan, usaha toko modernAbstractGovernment Regulation Number 27 of 2012 concerning environmental permits in article 2, every business and / or activity those who are required to have Environmental Impact Analysis (EIA) or UKL-UPL must have an environmental permits. In fact, implementation in the field does not always meet the legislators expect. One of them is a modern shop business in Sampang Regency which is a business that obliged to be UKL-UPL proven that there are still many who do not have UKL-UPL Recommendations / SPPL Approval issued by the local Regency / City Environmental Office. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of administrative law enforcement on environmental permits related to modern shop business and analyze the obstacles faced in implementing administrative law enforcement on environmental permits related to modern store businesses in Sampang Regency. This study uses a type of empirical juridical research. The analysis used is descriptive qualitative. Data collection is done through interviews and documentation. The results showed that the effectiveness of administrative law enforcement on environmental permits related to modern store businesses in Sampang District was less effective because of the five effectiveness factors, only two elements were fulfilled, which are legal factors and facility factors while those that are not fulfilled there are three namely law enforcement factor, society, culture. The obstacles faced by the Environmental Office and Sampang District Civil Service Police in carrying out the administrative law enforcement process towards environmental permits related to modern store business, which are the awareness level of the community that still lacks against environmental permit regulations, lack of coordination of the Environmental Office with Enforcement Officer of Regional Regulation so that Enforcement Officer of Regional Regulation came to those who were licensed and unauthorized with the minimum number of law enforcement officers being out of balance with the number of modern shop businesses in Sampang Regency.Keywords: effectiveness, administrative law enforcement, environmental permission, modern shop business
Co-Authors , DAHLIYANTO Abud, Zakaria Abdillah Adi Kuncoro AGENG PRAYOGO, GANA AGENG SALASATI, BANIE Alya Sasaka, Mohamad Panji Aqila, Atika Washfa Ardiyan, Deny Arinto Nugroho ARTONO Aston, Ade Prasetyo Audria, Audria Aurelia, Miranda Azizah, Maharani Nur Bintari, Raraniken Ayuning Burgundy, Shanen Almaden CANDRA KRESNA, DIMAS Chemaming, Sunanta DAHLIYANTO Dini Hariyanti Disantara, Fradhana Putra Edy Mulyono EDY PRATAMA, RENDRA EKAYUNI SIMBOLON, ULI EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA Erviani, Valda Pramudita FAKHRUSY, ABDURRAHMAN Farid, Emilia NurJaurotul Febriawati, Fika Indika, Dina Innocenti, Willy Kalakik, Melanda Margareta Khaliq, Ahmed Vicky Abdul KUSUMA DEWI, MEGA Layyina, Bimahri Qaulan LIZZAKIYA, FILISHTINA Lovisonnya, Intan Mahardika, Ranggy Putranda MAHENDRA, CHESARIANA CHIKA makromi, hernanda sukron Masnun, Muh. Ali MIRANDA, VANIA ningtyas, winda NOVITA PUTRI, MAYA Nugraha, Albar Prastya Nurhidayat, Tri Prakoso, Dimaz Agung Pramono, Aditya Dimas Prasetio, Dicky Eko Pratama, Aditya Junyartha Puspoayu, Elisabeth Septin Putera, Muhammad Ananda PUTRA RISNANTYA, ANGGRIAWAN Putra, Ardian Pratama PUTRI ANDRIYANI, DESI Rahmadipadma, Mirza Ghulam RAHMAWATI, HERTINA RAMADHAN, GIOVANNI RANA PRATISTHA, VERONICA Razqi, Afrizal RIZKIA CAHYANI, FATMA Rizky Wardhoyo, Eric Millantyo Rusdi, Rusmaniah Sabilla, Azzahra Ayu Sari , Widya Maya Subagyo, Ridwan Arma Sukaca, Pijar Febryagna Sulaksono, Sulaksono Surya, Tomy Andi perdana Tinambunan, Hezron Sabar Rotua ummah, rosidatul Widiyanti, Arya YANTO, PUJI Zuhri, M. Saifudin