Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.97

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Daulat Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Pendidikan dan Konseling JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Syntax Transformation Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Prosiding Seri Seminar Nasional QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Serina Abdimas

Tundjung Herning Sitabuana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Author-ID : 4204117

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

HAK PEKERJA TIDAK TETAP (OUTSOURCING) Jhoni Lie; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Dalam undang – undang diatur semua perihal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari pekerja maupun dari pengusaha. Dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dan maju, tentunya terdapat juga perkembangan dan perubahan dalam proses pekerjaan dan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Sehingga dalam menciptakan kondisi dimana status pekerja dapat dibedakan menjadi status pekerja tetap dan tidak tetap. Sesuai dengan perkembangan dunia perekonomian yang menuntut adanya pemenuhan tenaga kerja atau pekerja, maka pada pekerja tidak tetap ini memunculkan adanya pekerja tidak tetap yang disebut outsourcing. Pekerja tidak tetap (outsourcing) pada prinsipnya mempunyai hak yang sama dengan pekerja tetap, tetapi seringkali dalam kenyataannya mengalami adanya perbedaan hak yang diperoleh sebagai pekerja jika dibandingkan dengan hak pekerja tetap. Hal ini tentunya memunculkan permasalahan bagaimana hak dari pekerja tidak tetap (outsourcing) seharusnya didapat berdasarkan undang – undang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sehingga dapat diperoleh hak pekerja tidak tetap (outsourcing) menurut undang – undang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi penulisan ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif. Pada akhirnya diperoleh hasil dari penelitian bahwa hak pekerja tidak tetap (outsourcing) ini adalah sama tanpa perbedaan dnegan status pekerja lainnya dan wajib diberikan sesuai haknya. Pada kesimpulannya, hak pekerja tidak tetap (outsourcing) wajib diberikan oleh pengusaha dan tanpa adanya perbedaan dengan status pekerja lainnya menurut undang – undang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA / BURUH DI INDONESIA Stefany Febiola; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Penelitian ini bertujuan mengetahui betapa pentingnya Perlindungan bagi pekerja/buruh dalam pelaksanaan dunia pekerjaan, hal tersebut dikarenakan peranan pekerja/buruh yang sangat penting bagi pembangunan nasional di Indonesia. Riset ini ialah riset Ilmu Hukum dengan pendekatan Hukum Normatif yang dianalisis memakai analisis kualitatif. Hasil Riset menampilkan jika hukum ketenagakerjaan di Indonesia sudah membagikan perlindungan hukum yang lumayan mencukupi untuk pekerja/buruh yang berbentuk perlindungan hukum menimpa perlindungan keselamatan serta kesehatan pekerja/buruh, program jaminan sosial untuk pekerja/buruh, serta perlindungan upah terhadap pekerja/buruh yang seluruhnya bersumber daripada Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

CHECK AND BALANCE SYSTEM DALAM HUKUM KEUANGAN NEGARA Mendy Cevitra; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Keuangan negara merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplemetasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan aspek utama dalam pembiayaan penyelenggaraan negara. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem checks and balance berpengaruh dalam pengelolaan keuangan negara. Tidak hanya itu, dibahas pula mengenai implementasi fungsi pengawasan pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dimana pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan analitis dan yurisprudensi.

MENILIK POLEMIK PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Endang Lestari; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Penulisan ini membahas mengenai polemik permenaker nomor 2 tahun 2022 yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mulai Februari 2022 dengan menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang mengatur tentang Jaminan Hari Tua (JHT), salah satu program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan ditetapkannya Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, maka pemerintah menetapkan Permenaker No. 19 Tahun 2015. Pada aturan sebelumnya, klaim JHT dilakukan setelah satu bulan bekerja dari tempat pekerjaan. Secara umum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengatur bahwa manfaat JHT diberikan kepada peserta ketika telah mencapai usia 56 tahun. Peraturan ini berlaku mulai awal Mei 2022.

IMPLEMENTASI PENEBANGAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN NO. 18 TAHUN 2013 Intan Kurnia Safitri; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Lingkungan hidup merupakan lingkungan yang kita tinggali untuk hidup dan sumber kehidupan kita berasal dari lingkungan hidup. Sedangkan penebangan liar atau pembalakan liar merupakan penebangan pohon di huta n yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah demi memenuhi kepentingan sendiri. Maka dari itulah perlu dilakukan observasi mengenai hal tersebut dengan cara diatur didalam pasal-pasal yang berlaku. Agar para masyarakat tidak melakukan Kembali hal yang dapat merugikan lingkungan hidup kita dan menjaga kekayaan alam yang ada di wilayah negara Republik Indonesia.

ANALISIS DOMESTIC MARKET OBLIGATION DAN LARANGAN EKSPOR BATU BARA TERHADAP KRISIS DI INDONESIA Viona Widjaja; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya hutan, minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain hasil hutan, minyak bumi dan gas alam, batu bara sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik. Dengan kekayaannya akan batu bara menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dalam mengekspor batu bara. Negara tujuan ekspor batu bara Indonesia di antaranya adalah Hongkong, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang, India, Italia dan negara Eropa lainnya. Namun, di awal tahun 2022 kita ketahui bahwa Pemerintah mengeluarkan peraturan darurat mengenai larangan ekspor batu bara. Walaupun peraturan larangan tersebut bersifat sementara, namun hal ini tentunya menimbulkan kontra dari berbagai pengusaha ekspor batu bara, juga dari berbagai negara importir dikarenakan betapa pentingnya batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Larangan pemerintah disebabkan karena adanya krisis pasokan yang dialami PLN yang dikarenakan para pengusaha ekspor batu bara tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi standar Domestic Market Obligation (DMO) sehingga pemerintah merasa harus segera bertindak demi menjaga kestabilan di dalam negeri. Dalam hal ini, penulis melakukan analisa yang bertujuan mencari tahu penyebab krisisnya pasokan batu bara terhadap PLN dimana kita ketahui bahwa ketersediaan batu bara kita seharusnya tidak akan mengalami kekurangan dan juga hal lain yang menjadi penyebab mengapa para pengusaha ekspor lebih mengutamakan ekspor ke luar negeri. Hasil analisa ini bertujuan untuk menerapkan bagaimana seharusnya tindakan pemerintah terhadap para pengusaha ekspor batu bara baik dalam melakukan jual beli maupun dalam menyikapi krisis pasokan yang dialami PLN. Metode yang dipakai dalam analisa ini adalah normatif yang berdasar pada pendekatan undang-undang.

RESTRUKTURISASI SISTEM FRAKSI DI DPR RI (SUATU KERANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI) Nadya Frisca; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem kerakyatan oleh dan untuk rakyat memiliki konsekuensi logis kedaulatan negara berada di tangan rakyat yang diamanatkan kepada DPR. DPR dalam mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerjanya kemudian membentuk fraksi-fraksi yang bertujuan untuk mengkoordinasikan kinerja anggotanya. Namun, pada pelaksanaannya muncul permasalahan dimana anggota DPR hanya mengikuti instruksi dari partai politik yang mengusungnya sehingga bukan suarairakyat lagi yang diwakili. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi fraksi dalam DPR RI dan gagasan restrukturisasi sistem fraksi di DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya fraksi dalam struktur organisasi DPR RI mengakibatkan ketidak efektifan dan penyimpangan terhadap kostitusi Indonesia karena pada praktiknya fraksi di DPR RI hanya mementingkan eksistensinya di parlemen dan berusaha mempertahankan kekuasaanya dan mempertahankan kepentingan fraksi (partainya) sendiri. Hal ini dapat terlihat pada pembahasan berbagai rancangan undang-undang dalam prolegnas menjadi tidak terselesaikan dengan baik yang dibuktikan dari 40 RUU Prioritas Tahun 2016 belum diselesaikan secara menyeluruh karena antar fraksi yang tidak menemukan kata sepakat sehingga perlu diadakan restrukturisasi sistem fraksi di DPR RI yang menghapuskan fraksi dalam struktur organisasi DPR RI dan mengembalikan ke fungsi awalnya untuk mewujudkan pembangunan demokrasi yang memenuhi rasa keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Diharapkan restrukturisasi penghapusan fraksi dalam struktur organisasi DPR RI dapat dilakukan sehingga DPR RI dapat menerima aspirasi rakyat tanpa diikuti oleh kepentingan golongan sehingga produk hukum yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan, kebermanfatan, dan kepastian hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID – 19 DI INDONESIA Putri Hasian Silalahi; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Penelitian ini di latarbelakangi dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang dapat dikatakan masih kurang. Dapat dikatakan kurang karena perlindungan hukum biasanya difokuskan kepada korban saja sehingga dapat dirumuskan daam penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan juga sangatlah diperlukan apalagi pada masa pandemi covid – 19 saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apa saja yang pelindungan hukum yang di dapatkan oleh tenaga kesehatan, serta mengapa perlidungan hukum ini sangatlah penting untuk tenaga kesehatan dan bagaimana pengaruh perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yudiris normatif dengan metode penelitian libarary research atau penelitian kepustakaan yaitu merupakan metode penelitian hukum dimana dalam proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data berdasarkan peraturan perundang – undangan, buku - buku dan dokumen lainnya untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah tenaga kesehatan pada pandemi covid – 19 mendapat perlindungan hukum yaitu Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran bahwa dokter berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, Pasal 50 Undang-undang Praktek Kedokteran Tentang hak dan kewajiban dokter, Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Pasal 15 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

Kebijakan Negara Mmelakukan Pembatasan Internet di Papua dan Papua Barat dalam Putusan Nomor 230/G/Tf/2019/PTUN-JKT melalui Perspektif Hak Asasi Manusia Kelvin Chandra; Tundjung Herning Sitabuana
Jurnal Syntax Transformation Vol 3 No 10 (2022): Jurnal Syntax Transformatin
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v3i10.621

The case of restrictions on internet access in human rights policies has become the center of serious attention for the national and international community, because of the issue of internet restrictions that limit people's digital rights, one of which is the right to access communication and information. The riots that occurred in West Papua resulted in the termination of internet access, this was done so that the riots did not become wider. The government protects the public interest from various types of ITE abuse, one of which is the ability to stop access, but this also has the disadvantage of not regulating content, urgency and duration regulations. The purpose of the research is to find out the restrictions on internet access by the Government in Papua from a human rights perspective, and to find out the legal consequences and legal protection for Papuans against internet restrictions imposed by the Government. This research was conducted using normative legal research methods. The approach used in this research is the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The findings of this study are the importance of government transparency to the public in carrying out these actions, and the importance of ensuring a sense of security and comfort in establishing open communication with the authorities. Not only is the act of restricting Internet access for no apparent reason, but in some cases also to protect national sovereignty and national security.

Peran Hukum dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Glen Clifford Mambo Jr; Gerald Febrian Setyawan; Chanandika Dafri Widagdo; Tundjung Herning Sitabuana
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9358

Pelecehan seksual merupakan isu yang sudah lama diperbincangkan di Indonesia, Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan hampir diseluruh negara. Kejahatan seksual dapat terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki tanpa melihat situasi baik itu ditempat sepi maupun tempat ramai sekalipun. Kejahatan seksual bisa dikatakan sebagai kejahatan yang sangat berbahaya dikarenakan dampak yang akan diterima korban akibat kejahatan ini tidak hanya menyerang fisik korban melainkan yang utama ialah mental dan psikologi korban. Seiring dengan majunya perkembangan jaman, bentuk bentuk kejahatan seksual pun berkembang juga. Oleh karena itu diperlukanlah sebuah hukum yang dapat mengatur secara tegas mengenai tindak pidana kejahatan seksual serta jaminan perlindungan bagi korban kejahatan seksual.

Co-Authors Ahmad Redi Ardhelia Putri Salsabila Asnita Tresia Sitompul Aurelia Meagan Tan Carissa Patricia Hong Chanandika Dafri Widagdo Dixon Sanjaya Dixon Sanjaya Dixon Sanjaya Elisabeth Sihaloho Endang Lestari Evelyn Septiana Fakhrana Izazi Hanifati Gerald Febrian Setyawan Glen Clifford Mambo Jr Intan Kurnia Safitri Jeane Neltje Saly Jelita Safitri Ananda Jhoni Lie Kelvin Chandra Kevin Halomoan Luverne Pujian Quinn Mendy Cevitra Michael Conrad Nada Dwi Azhari Nadya Frisca Najma Syamila Omega Kharisma Patricia Kimberly Elias Patrick Winson Salim Priska Khairunnisa Putri Hasian Silalahi Putri Nabila Kurnia Arsyad Rasji Rieven Yehezkiel Nasari Rieven Yehezkiel Nasari Sandrarina Hertanto Silvia Cahyadi Stefany Febiola Tatang Ruchimat Tiyas Asri Putri Valen Nainggolan Viona Widjaja Yonikken Gautami Pundarika

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search