Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.97
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Daulat Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Pendidikan dan Konseling JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Syntax Transformation Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Prosiding Seri Seminar Nasional QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Serina Abdimas
Tundjung Herning Sitabuana
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
SINKRONISASI PERATURAN BERPAKAIAN MUSLIM DI SEKOLAH DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Tundjung Herning Sitabuana; Tatang Ruchimat; Dixon Sanjaya
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.401-413

Abstract

Pendidikan tanpa diskriminasi merupakan tujuan bernegara dalam UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berakhlak mulia, menjunjung nilai agama dan kebudayaan lokal. Internalisasi nilai tersebut dilakukan Pemerintah Kota Padang melalui Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-III/2005 mengenai penggunaan pakaian muslim bagi siswi di sekolah. Aturan tersebut dinilai bermasalah dari segi kewenangan membentuk hukum dan substansi yang diskriminatif karena diwajibkan kepada siswi non-Muslim. Sehingga perlu diteliti kewenangan dan pengaturan pakaian seragam sekolah terkait penerbitan aturan tersebut. Penelitian doktrinal (normatif) dilakukan dengan sinkronisasi hukum secara vertikal. Hasilnya menunjukkan Instruksi Walikota Padang telah sinkron dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat pertentangan dalam kewenangan ataupun perumusan norma. Permasalahan diskriminasi terjadi dalam implementasi oleh sekolah karena menyalahartikan kata “menyesuaikan” (anjuran) menjadi “kewajiban” berpakaian muslim termasuk bagi siswi non-Muslim.
Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden: Inkonstitusional Atau Tidak? Tundjung Herning Sitabuana; Patricia Kimberly Elias
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.354 KB)

Abstract

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berisikan mengenai kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi mengatur antara lain pemisahan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga negara, pembatasan masa tugas eksekutif, masa tugas presiden dan wakilnya, serta perlindungan akan hak asasi manusia. Akhir ini, muncul sebuah wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode di Indonesia. Terdapat berbagai macam kritik terhadap permasalahan terkait ini. Beberapa mengutarakan pendapatnya bahwa setiap periode dibuat dengan jangka waktu lebih panjang, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa sebaiknya untuk menunda pemilihan umum dengan alasan Indonesia sedang dalam masa pemulihan Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini, tanggapan masyarakat terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden, terdapat 64,4 persen suara masyarakat yang tidak menyetujui terkait wacana tersebut. Alasan yang mendasar atas ketidaksetujuan ini adalah, karena perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode merupakan tindakan inkonstitusional.
Review of the Authority of the House of Representatives in Removing Constitutional Court Judges Carissa Patricia Hong; Luverne Pujian Quinn; Jelita Safitri Ananda; Omega Kharisma; Tundjung Herning Sitabuana
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.472

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia is a high state institution in the Indonesian constitutional system which is the holder of judicial authority together with the Supreme Court. In the dismissal of the Constitutional Court Judges it is very urgent to decide because it relates to the independence of the Constitutional Court Judges. The longer the case, the political pressure from the DPR as a fellow state high institution will result in the instability of the legal system in Indonesia. Moreover, at this time the DPR has confirmed that it will not annul the replacement of Constitutional Justice Aswanto, so it is important that the DPR's actions be immediately tried by the judicial authority, in casu the Constitutional Court. The formulation of the problem in this study is what is the authority of the DPR in removing Constitutional Court judges? This study uses normative research with descriptive research specifications. The province's request for an examination is very priority and also so that the Court suspends all actions aimed at replacing a serving Constitutional Justice in a manner or procedure outside of the provisions in Article 23 of the Constitutional Court Law, and it is also not justified to issue a stipulation that legalizes the action as the applicant requested in the petitum provision. The petition of the applicant is based on strong reasons which are non-nobis solum sed omnibus (not for us alone, but for everyone), because the independence of the MK as guardian of constitutional rights is at stake.
PERLUASAN KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PERKARA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD Asnita Tresia Sitompul; Tundjung Herning Sitabuana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1557-1565

Abstract

Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan juga tidak mengatur mengenai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Akibat pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan penuh atas yurdiksi Pengadilan Negeri dalam pergeseran paradigma tentang kewenangan memutus perkara yang menyangkut perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara Onrechmatige Overheidsdaad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji baik hukum yang tertulis dalam kitab maupun hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peralihan kewenangan absolut atas perkara Onrechmatige Overheidsdaad yang semula merupakan kewenangan Pengadilan Negeri menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
URGENSI PENERAPAN PAJAK KARBON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Ardhelia Putri Salsabila; Tundjung Herning Sitabuana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2342-2351

Abstract

Perubahan signifikan dalam suhu permukaan bumi dan iklim dalam satu abad terakhir memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi produksi gas rumah kaca melalui kebijakan pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai alat untuk mencapai Net Zero Emission. Namun, hingga saat ini, implementasi kebijakan pajak karbon masih tertunda karena Pemerintah belum menyiapkan peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak karbon sebagai alat Net Zero Emission setelah pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perpajakan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi pajak karbon di lembaga perpajakan nasional dianggap sangat penting dan harus dilakukan segera untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang disepakati untuk dikurangi sebesar 29% pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 sesuai dengan Paris Agreement. Pemerintah perlu segera menyelesaikan peraturan pelaksana mengenai mekanisme pajak karbon agar setiap emisi karbon yang dihasilkan dapat dikenakan pajak, sehingga meningkatkan efisiensi perpajakan nasional. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan pendidikan kepada masyarakat mengenai kebijakan pajak karbon sebelum kebijakan ini diberlakukan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA OUTSOURCING DI INDONESIA PASCA PENGESAHAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 Evelyn Septiana; Tundjung Herning Sitabuana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2406-2416

Abstract

Praktik outsourcing menjadi perhatian serius dalam pembahasan ketenagakerjaan di Indonesia karena hampir semua perusahaan mengandalkan tenaga kerja alih daya untuk menjaga daya saing mereka dalam perekonomian global yang berubah dengan cepat. Dampaknya, muncul masalah terkait perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing setelah pengesahan Perppu Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan menganalisis data sekunder yang terkait dengan perlindungan pekerja outsourcing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pekerja perusahaan alih daya atau outsourcing telah diatur secara ketat, termasuk perlindungan individu dan perlindungan umum, sistem pengupahan, kesejahteraan pekerja, persyaratan pelaksanaan pekerjaan, serta penyelesaian potensi perselisihan yang menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya secara finansial, moral, dan hukum. Dalam konteks ini, pekerja outsourcing diberikan perlindungan hukum karena meskipun secara de facto mereka bekerja di perusahaan lain, secara de jure mereka tetap menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Namun, ketidakpihakan, pengaturan yang logis dan rasional, serta keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh masih belum tercapai dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, keadilan, kepastian, dan manfaat yang maksimal untuk pekerja perusahaan alih daya masih menjadi tujuan yang perlu dicapai.
Implementation of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 2 of 2019 concerning the Resolution of Disharmony of Laws and Regulations through Mediation Against the Examination of Laws and Regulations in Indonesia Tundjung Herning Sitabuana; Jeane Neltje Saly; Rasji Rasji; Nada Dwi Azhari
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i2.778

Abstract

The disharmony of legislation occurs because of the existing of the selfishness at ministry/institution sector in the planning process the creation of law. The hierarchy of legislation aims to determine its own degrees in order to create the harmonic legislation system. In fact, the contradiction inter legislation still becomes one of the legal issues in Indonesia which never been closed. The other problems are many dispute resolutions of legislation not infrequently a rule under the legislation whom it must be sourced from. The existence of the regulation from Ministry of Law and Human Rights No. 2 in 2019 about the disharmony resolution of legislation is assumed as a change effort in seeking an alternative resolution out of the court if the norm conflicts happen inter legislation. This mediation comes out as an answer because of not satisfaction with dispute resolution in court that takes a long time, needs much money the decision which is resulted by the court often make dissatisfaction for the parties. They cause a case, namely how is the authority of the Ministry of Law and Human Rights in resolving the disharmony of legislation through mediation based on its legislation? The method which is used in this research is normative legal. The result shows that the mediation gives new hopes for new institutions in resolving a dispute of legislation in Indonesia. However; the delegation of ministerial regulation should be given some clear limitations to avoid overlapping rules, so it doesn’t bring confusion in its implementation. 
PENGUATAN MENTAL HEALTH GEN Z UNTUK MENCEGAH DAN MENANGGULANGI ECO-ANXIETY Tundjung Herning Sitabuana; Rieven Yehezkiel Nasari; Yonikken Gautami Pundarika; Dixon Sanjaya
Jurnal Serina Abdimas Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v4i1.37525

Abstract

Mental health issues are experiencing a significant upward trend among adolescents (Gen Z). Minister of Health stated that 1 in 10 Gen Z members experience mental health disorders. Data from Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) states that 1 in 20 Gen Z. One of these mental health disorders is eco-anxiety. Eco-anxiety has become a phenomenon in many countries such as the UK, Brazil, and Philippines. Eco-anxiety phenomenon is further exacerbated by its spread through social media with doomscrolling techniques. Therefore, it is necessary to strengthen mental health among Gen Z to provide awareness about eco-anxiety so that they can build resilience against current ecological crisis. Social Service team from Untar Faculty of Law (PKM team) will conduct a socialization activity with topic "strengthening mental health for Gen Z in preventing and overcoming eco-anxiety." The activity will be held at SMA Negeri 17 Jakarta, attended by students and teachers. The delivery of the substance is carried out through a lecture using PowerPoint followed by a Q&A session. Phenomenon of eco-anxiety is a sociopsychological symptom characterized by worry, fear, and depression regarding climate change and environmental disturbances that affect life and a lack of constructive action. Causative factors are due to personal experience, social norms, and the role of social media. The impact is emotional, behavioral, cognitive, physical, and social changes. Approaches to overcome eco-anxiety can be positive and negative. The implementation of this PKM shows a significant increase in student awareness so that similar activities are carried out as a collective effort. Masalah kesehatan mental mengalami tren kenaikan yang signifikan khususnya di kalangan remaja dan dewasa awal (kelompok generasi Z). Menteri Kesehatan menyatakan 1 dari 10 Gen Z mengalami gangguan kesehatan mental. Data Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) menyatakan 1 dari 20 Gen Z mengalami gangguan mental. Salah satu gangguan kesehatan mental berupa kecemasan lingkungan (eco-anxiety). Eco-anxiety telah menjadi fenomena yang terjadi dibanyak negara seperti Inggris, Brazil, Filipina. Fenomena eco-anxiety semakin diperparah dengan penyebarannya melalui media sosial dengan teknik doomscrolling. Atas dasar tersebut, perlu adanya penguatan kesehatan mental dikalangan generasi Z untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran mengenai eco-anxiety sehingga mampu membentuk daya tahan (resiliensi) terhadap krisis ekologi yang terjadi. Dengan maksud tersebut, Tim PKM FH Untar akan melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan topik “penguatan kesehatan mental bagi Gen Z dalam mencegah dan mengatasi eco-anxiety. Kegiatan PKM akan dilaksanakan di SMA Negeri 17 Jakarta yang diikuti oleh para pelajar dan guru. Penyampaian substansi dilakukan melalui ceramah menggunakan powerpoint dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Fenomena eco-anxiety merupakan gejala sosiopsikologis yang ditandai rasa khawatir, takut, dan depresi terhadap perubahan iklim dan gangguan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan dan kekurangan tindakan konstruktif. Faktor penyebabnya karena pengalaman pribadi, norma sosial, dan peranan media sosial. Dampaknya berupa perubahan emosional, perilaku, kognitif, fisik, dan sosial. Pendekatan untuk mengatasi eco-anxiety dapat berupa pendekatan positif dan negative. Pelaksanaan PKM ini menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kesadaan para pelajar sehingga kegiatan serupa perlu dilakukan sebagai upaya kolektif.
Legal Protection for Informal Workers in Indonesia Najma Syamila; Tundjung Herning Sitabuana
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.48969

Abstract

The Indonesian Constitution, as well as the highest legal basis, the 1945 Constitution, contains the rights of every citizen. These include the right to obtain decent work and legal protection, as stated in Article 27 paragraph (2) and Article 28D paragraph (1) and paragraph (2). The current Employment Law, as the legal basis for employment in Indonesia, still limits worker qualifications only based on work agreements as regulated by the Employment Law. In fact, the workforce population in Indonesia is currently dominated by informal workers, which has an impact on informal workers who are still far from access to legal protection due to the current legal instruments that limit worker categories. This study examines legal protection for informal workers in Indonesia. This study is a normative legal study, examining legal norms using theories including the legal protection theory put forward by Satipdjo Rahardjo. The results of the analysis indicate a legal vacuum in the protection of informal workers, so that changes are needed in the legal system and policies to create special regulations that can explain the rights and obligations of informal workers, as well as provide a clear legal status
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN BAGI SISWA SMA NEGERI 17 JAKARTA Tundjung Herning Sitabuana; Elisabeth Sihaloho; Michael Conrad; Rieven Yehezkiel Nasari
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v9i2.37828

Abstract

The limited introduction of environmental law at the secondary school level has resulted in students' understanding of environmental issues being more focused on ecological aspects than on legal dimensions. Community service activities conducted by the Faculty of Law, Tarumanagara University (FH Untar), were aimed at fostering students' legal awareness of environmental issues through educational sessions on the norms and substance of environmental law. The community service was conducted by the FH Untar team at SMAN 17 Jakarta, involving 40 students utilizing interactive lecture, discussion, and question-and-answer methods. The presentation materials encompassed fundamental concepts of environmental law, constitutional rights to a healthy environment, civic obligations toward the environment, and the implementation of environmental legal knowledge in social life. The result demonstrated an enhancement in students' comprehension of fundamental environmental law concepts, their ability to elucidate rights and obligations regarding environmental protection, and their capacity to identify behaviors that support environmental conservation. Furthermore, the discussions revealed a heightened awareness among participants regarding the significance of individual participation in environmental protection. This initiative proves that environmental law education plays a vital role in enhancing students' knowledge and consciousness concerning environmental law. This community service activity directly aligns with and supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 13 (Climate Action), which emphasizes the importance of education and public awareness raising in addressing climate change challenges and environmental preservation.   ABSTRAK Rendahnya pengenalan hukum lingkungan pada tingkat sekolah menengah menyebabkan pemahaman siswa terhadap isu lingkungan lebih banyak berfokus pada aspek ekologis dibandingkan aspek hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dimaksudkan membangun kesadaran hukum pelajar terhadap isu-isu lingkungan hidup melalui penyuluhan mengenai norma dan substansi hukum lingkungan. Pengabdian masyarakat oleh tim FH Untar dilaksanakan di SMA Negeri 17 Jakarta dengan melibatkan 40 siswa dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan sesi tanya jawab. Substansi pemateri meliputi konsep dasar hukum lingkungan, hak atas lingkungan hidup berdasarkan konstitusi, kewajiban masyarakat terhadap lingkungan, serta implementasi pengetahuan hukum lingkungan dalam hidup bermasyarakat. Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat menunjukkan peningkatkan pemahaman pelajar terhadap konsep dasar hukum lingkungan, menjelaskan hak dan kewajiban dalam perlindungan lingkungan hidup, serta mengidentifikasi perilaku yang mendukung pelestarian lingkungan. Diskusi yang berlangsung juga menunjukkan meningkatnya kesadaran peserta terhadap pentingnya partisipasi individu dalam menjaga lingkungan hidup. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum lingkungan berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa terhadap isu lingkungan hidup. Kegiatan pengabdian masyarakat ini linear mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 13 (Aksi Lingkungan) yang menekankan pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.
Co-Authors Ahmad Redi Ardhelia Putri Salsabila Asnita Tresia Sitompul Aurelia Meagan Tan Carissa Patricia Hong Chanandika Dafri Widagdo Dixon Sanjaya Dixon Sanjaya Dixon Sanjaya Elisabeth Sihaloho Endang Lestari Evelyn Septiana Fakhrana Izazi Hanifati Gerald Febrian Setyawan Glen Clifford Mambo Jr Intan Kurnia Safitri Jeane Neltje Saly Jelita Safitri Ananda Jhoni Lie Kelvin Chandra Kevin Halomoan Luverne Pujian Quinn Mendy Cevitra Michael Conrad Nada Dwi Azhari Nadya Frisca Najma Syamila Omega Kharisma Patricia Kimberly Elias Patrick Winson Salim Priska Khairunnisa Putri Hasian Silalahi Putri Nabila Kurnia Arsyad Rasji Rieven Yehezkiel Nasari Rieven Yehezkiel Nasari Sandrarina Hertanto Silvia Cahyadi Stefany Febiola Tatang Ruchimat Tiyas Asri Putri Valen Nainggolan Viona Widjaja Yonikken Gautami Pundarika