Martinus Martinus
untan

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2010 PASAL 41 TENTANG LARANGAN PENGEMIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK Nursanah Sari Wati; Lina Sunyata; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2919

Abstract

Penulisan skripsi ini berjudul Implementasi Perda No 1 Tahun 2010 Pasal 41 Tentang Larangan Pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Tujuan dalam penelitian adalah ingin mendekskripsikan dan menganalisis proses implementasi Perda No 1 Tahun 2010 khususnya larangan pengemis pasal 41 dalam menangani masalah pengemis di Kota Pontianak, dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Teknis pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta didukung dengan alat check list, pedoman wawancara dan alat dokumentasi berupa fotocopy, arsip-arsip dan kamera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap keoganisasian proses implementasi perda, dimana keterlibatan unsur pelaksanaan yang mempunyai kewenangan belum optimal seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menjalankan visi dan misi, SOP dan tupoksi yang menjadi landasan dalam melaksanakan fungsinya, yang berkaitan dengan penertiban umum khususnya larangan kepada pengemis. Tahap interpretasi Perda tersebut belum menunjukkan kemampuan petugas dalam memahami Perda tersebut. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Perda kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi. Tahap aplikasi Perda dalam kegiatan penanganan pengemis belum terkoordinir secara professional, karena pelaksanaan pengemis, belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan preentif, preventif,responsif,dan rehabilitasiKata kunci: Implementasi, Perda, Larangan Pengemis
PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI BALITA DI POSYANDU MUTIARA DUSUN BANJAR RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Adi Nugroho; Agus Eka; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program imunisasi di Posyandu Mutiara serta menganalisis faktor yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisis secara deskriptif, guna menggambarkan semua permasalahan berdasarkan data dan fakta dari temuan di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini akan analisis dengan teori Edward III (dalam Widodo (2010:96) tentang faktor keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : 1). Komunikasi, kesimpulannya komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan program imunisasi kurang baik karena sering terjadinya misskomunikasi antara pihak puskesmas dan posyandu; 2). Sumber daya, kesimpulannya sumber daya yang dimiliki kurang baik terutama adanya gap terkait dengan anggaran dan fasilitas yang disediakan di lapangan; 3). Disposisi, kesimpulannya adalah sikap dari pelaksana program dinilai acuh tak acuh karena meski melihat kejanggalan tapi pihak posyandu tidak melapor ke puskesmas karena merasa itu bukan tugasnya; 4). Birokrasi, kesimpulannya terlihat bahwa pembagian tugasnya sudah lumayan baik tapi terkesan kaku dan tidak fleksibel. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah memperbaiki komunikasi antar pelaksana, meningkatkan sumber daya terutama fasilitas, memperbaiki sikap pelaksana serta lebih fleksibel dalam pembagian tugas sehingga pelaksanaan program imunisasi di Posyandu Mutiara dapat berjalan optimal.Kata Kunci: Implementasi, Imunisasi, Posyandu. 
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT 3R (REDUCE, REUSE, RECYLE) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG Marsela Marsela; Hardilina Hardilina; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah berbasis masyarakat 3R (Reduce, Reuse, Recycle) oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Sungai Bangkong) bagaimana upaya mengurangi sampah yang menumpuk di Kota Pontianak salah satu penyebabnya adalah peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada jumlah sampah yang terkumpul. Peningkatan sampah tersebut tidak dibarengi oleh kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah program bank sampah merupakan salah satu cara pengelolaan sampah yang dilaksanakan untuk mengurangi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. menggunakan Teori dari Terry (Hasibuan 2011:03) yang terdiri dari: 1) Perencanaan (planning), kesimpulannya masih belum berjalan dengan baik. Tidak semua bank sampah yang ada di kota pontianak berjalan efektif 2) Pengorganisasian (organizing), kesimpulanya adalah belum berjalan dengan maksimal, karena terlihat dari sarana dan prasara yang diberikan masih kurang. 3). Pengarahan (actuating) kesimpulannya adalah cukup baik lebih memperhatikan lagi untuk program Bank Sampah sehingga mempermudah dalam kegiatan Bank Sampah, 4) Pengawasan (Controlling) kesimpulannya adalah kurang maksimal dalam melakukan pengawasan langsung dilapangan. Hal ini bisa dilihat dari waktu pengawasannya hanya beberapa kali saja. Adapun saran yang di rekomendasi oleh peneliti Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup lebih fokus lagi dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai bank sampah, serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Reduce, Reuse, Recycle
MANAMJEMEN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH Lydia Inge Manoppo E1011161020; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2837

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Manajemen Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah. Menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teori Terry G. R. (2003:2) proses yang terdiri atas Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan. Keempat indikator manajemen tersebut terdiri dari: 1) Perencanaan, kesimpulannya adalah Dalam proses upaya perencanaan penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD dilihat dari mitigasi dalam rangka mengurangi terjadinya karthula salah satu caranya dengan inovasi pengelolaan lahan gambut; 2) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah Pada tahapan kedua BPBD memberikan arahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencangkup pencegahan bencana penanganan tanggap darurat sesuai tupoksi yang di sahkan pada pergub Kabupaten Mempawah; 3) Pengarahan, kesimpulannya adalah Pada tahapan pengarahan yang dilakukan oleh pihak BPBD melaksanakan rapat dengan  kepala desa, gerakan pemuda, polisi, tenaga kesehatan dan masyarakat setempat. Untuk merencanakan bagaimana mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak merambat ke rumah warga setempat;
TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGGERAKKAN SEPULUH PROGRAM PKK DI DESA META BERSATU KECAMATAN SAYAN Yuni Fransiska; Ida Rochmawati; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Sepuluh Program PKK di Desa Meta Bersatu Kecamatan Sayan. Permasalahan belum adanya pembangunan rumah posyandu dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong dalam pembangunan rumah posyandu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Tipe Kepemimpinan menurut Kartono (2016: 80-86) yang terdiri dari : 1) Tipe Karismatis, hasilnya adalah Kepala Desa sudah menjalankan Tipe Karismatis dalam menggerakkan sepuluh program PKK di Desa Meta Bersatu, karena Kepala Desa dapat memberikan inspirasi dan memotivasi masyarakat untuk dapat berkomitmen terhadap tujuan dan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya memiliki kemampuan luar biasa serta membawa perubahan yang lebih baik. 2) Tipe Administratif, hasilnya adalah Kepala Desa belum sepenuhnya menjalankan Tipe Administratif dalam menggerakkan program PKK di Desa Meta Bersatu, karena Kepala Desa belum bisa menjalankan tugas-tugas administratif seperti melakukan perekapan data, mengelola dokumen, menjalankan serta menggunakan komputer dengan baik. 3) Tipe Demokratis, hasilnya adalah Kepala Desa sudah berupaya untuk menjalankan Tipe Demokratis dalam menggerakkan sepuluh program PKK di Desa Meta Bersatu, karena kepala desa dalam melaksanakan tugas serta menjalankan program dan dalam penggambilan keputusan mau mendengarkan nasehat serta saran dari masyarakat dan juga dalam menjalankan setiap program Kepala Desa melibatkan semua perangkat desa dalam pengambilan keputusan serta mempercayai setiap anggota untuk bisa menggurus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kata Kunci: Kepala Desa, PKK, Tipe Kepemimpinan
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KUBU RAYA Falentinus Falentinus; Isdairi Isdairi; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2985

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena masih tingginya angka kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Kubu Raya dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan indikator kinerja dari Dwiyanto yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Dari kelima indikator tersebut penulis hanya menggunakan tiga indikator saja yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini dilihat dari tiga indikator yang digunakan, kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kubu Raya sudah bisa dikatakan baik namun perlu adanya peningkatan. Dilihat dari produktivitas sudah bisa dikatakan baik, hanya saja belum optimal karena sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masih kurang sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi kurang efektif. Dilihat dari Kualitas Layanan bisa dikatakan baik juga hanya kurang efektif karena masih ada sarana dan prasarana yang masih kurang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maupun korban kekerasan. Dilihat dari Akuntabilitas bisa dikatakan sudah baik dilihat dari bagaimana pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya selalu taat pada aturan dan bertanggung jawab atas tugas yang dijalankan.Kata Kunci: Kinerja, DP3KB, Kekerasan pada anak
PELAYANAN SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA (SPTU) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PASAR FLAMBOYAN PONTIANAK Yunita Sari; Ngusmanto Ngusmanto; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2955

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses pelayanan permohonan SPTU yang diberikan petugas kepada masyarakat. Judul Skripsi ini diambil berdasarkan permasalahan bahwa Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Flamboyan Pontianak masih rendah, tidak patuhnya pedagang terhadap peraturan, tidak tertibnya para pedagang dalam berjualan pada tempatnya, kurangnya lokasi perparkiran dan lingkungan tidak bersih dan rapi serta sulitnya menegakkan aturan terhadap para pedagang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis kualitatif, dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi di dalam pengumpulan data. Adapun yang menjadi subjek yaitu bagian kepala bidang pembinaan pasar, KUPTD unit pasar tradisonal flamboyan, masyarakat atau pedagang yang belum memiliki SPTU (Surat Penunjukan Tempat Usaha). Adapun konsep yang digunakan yaitu efisiensi, kemudahan dan keadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan surat penunjukan tempat usaha (SPTU) pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pasar flamboyan Pontianak yakni peningkatan kualitas petugas meningkatkan komunikasi dan sikap pelaksana yang positif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian maka kedepannya penerapan prosedur pelayanan dalam pembuatan surat penunjukan tempat usaha (SPTU) pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pasar flamboyan Pontianak dapat berjalan secara efektif dan efisien.Kata Kunci : Efektifitas, Kualitas, Pelayanan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI DESA NANGA TANGKIT KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI Mita Seksena; Arifin Arifin; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2911

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di Desa Nanga Tangkit Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi. permasalah dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya penataan sumber daya pelaksana BLT Dana Desa, masih kurangnya sosialisasi dan juga BLT Dana Desa yang diberikan tidak tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu teori O Jones (dalam Agustinus Leo, 2017: 154) yang terdiri dari 3 aktivitas yang harus di perhatikan dalam proses implementasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Nanga Tangkit dilihat dari aspek organisasi, interprestasi dan aplikasi atau penerapan yaitu: 1) pengorganisasian pelaksana dan sumber daya manusia masih kurang efektif, 2) interprestasi yang dilakukan masih kurang optimal di tandai dengan masih rendahya pemahaman masayarakat tentang isi dan tujuan kebijakan BLT Dana Desa, 3) aplikasi atau penerapan belum terlaksana dengan optimal masih kurangnya pelayanan rutin yang diberikan bagi masyarakat dan masih adanya keluarga penerima manfaat yang tidak menuhi kriteria penerima. Saran penelitian ini adalah melakukan penataan kembali sumber daya pelaksana, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan dalam implementasi BLT Dana Desa sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat.Kata kunci: Proses, Implementasi, BLT Dana Desa
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Hidayat Hidayat; Sri Haryaningsih; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2994

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa (2009: 131) Untuk mewujudkan good governance diperlukan prinsip sebagai berikut: Partisipatoris; Rule of law; Transparansi; Responsiveness; Konsensus; Persamaan hak; Efektifitas dan efisiensi; Akuntabilitas:. Adapun Kesimpulananya penelitian yaitu. 1) Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam membangunan adalah memiliki porsi yang cukup seimbang. Pemerintah Kota berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan.. 2) Faktor pendukung hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, dorongan dan pendekatan dari Pemerintah kota Pontianak yang manusiawi juga menjadi faktor penting terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak.Saran untuk kedepanya agar Pemerintah kota Pontianak menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan secara mandiri.Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Masyarakat, Pembangunan.
PENGELOLAAN ARSIP DI SMP N 10 SUNGAI KAKAP DI DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBURAYA M. Yusuf M. Yusuf; Ira Patriani; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.3011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pengelolaan arsip di Bagian Tata Usaha SMP Negeri 10 Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya yang masih belum optimal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan subjek penelitian yaitu 2 Staf Bagian Tata Usaha SMP Negeri 10 Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya.Pengumpulan data diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Satu data diperoleh dengan satu metode yang paling valid. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan, pengorganisasian, pengelolaan, verifikasi dan penafsiran, serta pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di BagianTata Usaha SMP Negeri 10 Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan oleh: sebagian besar pegawai TataUsaha belum pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan tentang kearsipan padahal latar belakang pendidikan pegawai Tata Usaha tidak sesuai dengan bidang kearsipan, belum tersedianya alat pengontrol suhu dan kelembabanudara yaitu Air Conditioner (AC), mengingat suhu dan kelembapan udara di ruangBagian Tata Usaha yang digunakan sebagai ruang kerja sekaligus ruang penyimpanan arsip belum sesuai dengan standar ruang penyimpanan yang baik untuk arsip, tingkat kerapian ruang kerja yang masih kurang dan kondisi gudang yang tidak teratur atau belum tertata dengan rapi, belum adanya prosedur khusus peminjaman arsip dan buku peminjaman arsip, pemeliharaan arsip yang hanya dilakukan dengan membersihkan arsip dari debu menggunakan kemoceng, menyapu, dan mengepel lantai , pelaksanaan pengamanan terhadap arsip dinamis kurang dilakukan dengan maksimal, hanya dengan menyimpan dalam map ordner dan belum adanya pelaksanaan penyusutan arsip.Kata kunci : Arsip, Dinamis, Pengelolaan