Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan JURNAL PIJAR Jurnal Cita Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies JURNAL KOLABORASI JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EKOLOGIA : Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar dan Lingkungan Hidup Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia (Indonesian Midwifery Scientific Journal) Jurnal Jendela Inovasi Daerah Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Magister Administrasi Publik Yuridika Publicness: Journal of Public Administration Studies Indonesian Research Journal on Education Antasena: Governance and Innovation Journal JIPETIK:Jurnal Ilmiah Penelitian Teknologi Informasi & Komputer Parjhuga : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Daerah Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD) Social Science Research Journal Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan
Rina Yulianti
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang Banten
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JIAL (Journal of Indonesian Adat Law)

 1 
Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat Windia, Wayan P.; Irianto, Sulistyowati; Wulansari, Chatarina Dewi; Rato, Dominikus; Pide, A Suriyaman Mustari; Sembiring, Rosnidar; Utomo, Laksanto; Sulastriyono, Sulastriyono; Hammar, Robert K.R; Syamsuddin, Syamsuddin; Rumkel, Nam; Adiasih, Ning; Tridewiyanti, Kunthi; Yulianti, Rina; Aida, Nur; Ardianto, Yosia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5003.029 KB) | DOI: 10.46816/jial.v1i1.1

Abstract

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000. Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Penyebaran virus yang tak-pernah-disangka akan sampai di Indonesia itu hingga kini masih berlanjut. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung mempekirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah. Data ini tentunya bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, namun lebih untuk membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. Yakni penanganan secara kompehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan. Kini sebaran Covid 19 makin luas dan menghawatirkan. Jumlah kasus orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254 orang sembuh, dan meninggal sebanyak 773 orang telah meninggal dunia akibat virus tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan wabah Covid-19 itu sebagai bencana non alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di level daerah, masingmasing pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani wabah Covid-19. Perluasan sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah. Untuk mencegah meluasnya sebaran Covid 19, Pemerintah-pun telah melakukan berbagi upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Covid 19. Imbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, social distancing, physical distancing, WFH, SFH, beribadah di rumah, sampai dengan penerapan PSBB. Namun nampaknya upaya pencegahan tersebut belum efektif sebagaimana yang diharapkan walaupun telah ada peraturan perundangundangan (hukum tertulis) yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir Yulianti, Rina; APHA, Journal Manager
Jurnal Hukum Adat Indonesia Vol 2 No 2 (2018): Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2072.767 KB) | DOI: 10.46816/jial.v2i2.31

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bentuk pengaturan perlindungan bagi masyarakat lokal akibat kegiatan reklamasi pesisir. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk perlindungan bagi masyarakat lokal dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang mengkaji bentuk perlindungan yang diberikan dalam pengaturan hak bagi masyarakat lokal di wilayah pesisir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis datany analisis yuridis sistematis, yaitu menganalisis secara sistematis dan komprehensif terhadap bahan hukum yng dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun tersier yang selanjutnya diolah dan disimpulkan untuk menjawab pembahasan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi pantai berimplikasi pada berkurangnya hak masyarakat lokal atas sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat lokal memang tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir tetapi mereka berhak untuk tetap dapat menikmati atas wilayah pesisir sebagai bagian kehidupan mereka sehari-hari. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat telah diatur secara konstitusional bahkan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi, oleh karenanya reklamasi pantai wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut.
Co-Authors Adiasih, Ning Agus Sjafari Andi Moch Januriana Andi Suriyaman Mustari Pide APHA, Journal Manager Ardianto, Yosia Ayuning Budiati Cahya, Mega Amalia Devi Nurmalia Dianingsih, Dini Ulfah Dominikus Rato Hammar, Robert K.R Hanna Watruty, Jene Helena, Febrin Hetilaniar, Hetilaniar Humaedi, Imad Ipah Ema Jumiati Iwan Permadi Izdihar, Zalfa Janurina, Andi Moch Juaidah Agustina, Juaidah Juliannes Cadith Kausar, Ronald Al Kunthi Tridewiyanti Laili, Neli Nur Leo Agustino Limbong, Novita maryatun maryatun Muchsinin, Muchsinin Mufarrijul Ikhwan Mukhtar Haris Muntari Muntari Nam Rumkel Nur Aida, Nur Pribadi, Fahrizal Kurnia Pusparani, Indah Rahmawati, Rahmawati Rohayati, Siti Rosnidar Sembiring Rusyadi, Yedi Safi, Safi Salsabila, Unik Hanifah Sarifah, Sudati Nur Shalsabila, Nadia Shafa St. Laksanto Utomo Sugiarto, Yudi Yudi Sugiharti, Dewi Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Sutisna, Titawati Titi Stiawati Triastinurmiatiningsih, Triastinurmiatiningsih Tya Nisa, Trisia Waseh, Hasuri Wayan P. Windia Wibawa, Sudrajat Wulansari, Chatarina Dewi Yusron, Ali