Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

IMPLEMENTATION OF THE ROAD MAP POLICY FOR BUREAUCRATIC REFORM AT THE INSTANTIONAL LEVEL (Study at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province) Reski Melyana Melamba; Soesilo Zauhar; Ainul Hayat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4521

Abstract

Bureaucratic reform has become a very important concept in government administration. In Indonesia, bureaucratic reform has been ongoing for two decades and is systematically regulated through Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform for 2010-2024 with the aim of achieving a World Class Bureaucracy by 2025. However, in its implementation, the bureaucratic reform policy is ongoing to date. This has not yet shown an impact on improving governance and achieving development targets, especially in regional governments (Hermawan et al, 2020). According to the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia, the number of regional governments that have implemented bureaucratic reform programs is 200 out of 500. This is because bureaucratic reform regulations are too complicated, even though there has been a system approach that has been developed, the implementation of bureaucratic reform policies has not yet been implemented. running as expected (Dwiyanto, 2015). This research focuses on the implementation of the bureaucratic reform road map policy at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. The results of the research show that the implementation of the bureaucratic reform road map policy at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province has not been effective and has not been completed in several areas of change analyzed, although several areas of change have shown relatively good progress, there are still several aspects that need to be implemented. has not been effective and reached the optimal level as expected.Keywords:Bureaucratic Reform, Policy Implementation, Road Map, Regional Government
Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia Anang Sugeng Cahyono; Retno Sari Dewi; Soesilo Zauhar; Tjahjanulin Domai; Siswidiyanto Siswidiyanto
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i3.601

Abstract

Perlu dipahami bahwa anak sebagai generasi bangsa merupakan aset yang berharga. Kondisi saat ini adalah kasus anak yang merajalela memiliki pola traumatis yang dapat mempengaruhi terbentuknya karakter anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada penanganan masalah sosial anak jika mereka menginginkan Indonesia memiliki generasi penerus bangsa yang dihormati. Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang benar – benar serius dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Tata kelola kolaboratif yang dilakukan dalam pelayana permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung diwujudkan dalam bentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) sebagai model layanan terintegrasi dalam mengadvokasi masalah sosial anak di Kabupaten Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan model pelayanan integratif untuk menangani kasus masalah sosial anak yang terjadi di Kabupaten Tulungagung; (2) mengetahui model sistem advokasi anak yang dilakukan oleh ULT PSAI, (3) mengidentifikasi keefektifan kegiatan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) melalui (FGD) dengan ULT PSAI, korban dan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini membahas: 1) pemerintah daerah dalam mengadvokasi masalah sosial anak melalui ULT PSAI adalah dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kompetensi dan permasalahan sosial yang dihadapi anak, 2 ) layanan primer), layanan sekunder (penjangkauan terhadap kelompok berisiko), layanan tersier (respon terhadap korban anak), 3) Keefektifan PSAI ULT dapat diidentifikasi dari jumlah dan jenis kasus masalah sosial yang ditangani anak. Melihat keefektifan model layanan ini dapat digunakan sebagai model percontohan untuk daerah lain di Indonesia.
Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu) Matthoriq, Matthoriq; Zauhar, Soesilo; Hermawan, Romy
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal ilmiah Administrasi Publik (JIAP)
Publisher : Badan Penerbitan Jurnal (BPJ) FIA-UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3

Abstract

The objective of this research is examines the role of collaborative governance in rural tourism development, especially in the tourist area of "Bumiaji Agrotourism" in Tourist City of Batu. The rapid development of tourism in Batu is still dominated by the artificial tourism destinations, often the highlight in relation to the equitable distribution of welfare and sustainability of tourist development. Until today, the efforts of local governments and communities by presenting a variety of new icon types of community-based tourism destinations in Batu City do not provide assurance that tourism will remain exsist and suistain due to resource limitations in each actor. In accordance with Good Tourism Governance (GTG), tourism management efforts can no longer be charged only to one of the actors. Collaborative governance approach can be used as an alternative solution, especially in rural tourism development in Tourist City of Batu to strengthen the character of tourist destinations as well as tourism network buildings.