Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik Jurnal Pekommas Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora Erudio: Journal of Educational Innovation Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari Jurnal Tata Kota dan Daerah Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Publiciana Journal of Public Administration Studies Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Social Science Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan
Soesilo Zauhar
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Transportation Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Sistem Pendukung Keputusan Kepegawaian dengan Metode AHP dan Pemetaan Digital Riri Kristiasi; Soesilo Zauhar; Sarwono Sarwono
Jurnal Pekommas Vol 17, No 2 (2014): Agustus 2014
Publisher : BBPSDMP KOMINFO MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (759.346 KB) | DOI: 10.30818/jpkm.2014.1170205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menunjang pengambilan keputusan kepegawaian dengan memetakan data pegawai secara digital dalam bentuk peta tematik untuk merepresentasikan data kepegawaian, serta melakukan penilaian kinerja dan penempatan pegawai sesuai kompetensinya dengan metode Analisis Proses Hirarki (AHP), sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kualitas masukan data dan informasi bagi baperjakat dalam pengambilan keputusan kepegawaian di BPS Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian Triangulasi, dengan melakukan studi pustaka, survei dan observasi dalam bentuk wawancara dan wawancara terstruktur (kuesioner). Sampel penelitian dari jenis Purposive Sampling. Penenitian ini telah memberikan: (1) penilaian kualitas kinerja dan kompetensi pegawai di lingkungan BPS Kalimantan Tengah, dimana hasil simulasi pemeringkatan pegawai menggunakan SPK menunjukkan skor untuk Pegawai A sebesar 3,393; Pegawai B sebesar 3, 927;  dan Pegawai C sebesar 2,658; (2) peta tematik digital sebagai representasi data kepegawaian (klasifikasi dan profil pegawai) di BPS Kalteng.  Selain itu diperoleh pula kriteria-kriteria yang dianggap mempengaruhi penilaian kinerja dan penempatan pegawai. Perpaduan data kriteria serta bobotnya dengan data pegawai mampu menghasilkan nilai kinerja masing-masing pegawai sekaligus urutan pemeringkatan pegawai.
INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Sinergi Birokrasi Pemerintah dengan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Muncar, Banyuwangi ) Andrianus - Resi; Soesilo - Zauhar; Ismani H.P - -
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 1 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.452 KB)

Abstract

ABSTRAK   Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang ditunjukkan oleh LSM-LSM, yaitu visi dan misi mereka yang jelas mulai berpihak pada pengembangan masyarakat. Pada masa orde baru keberadaan mereka lebih banyak diposisikan sebagai lembaga yang selalu merepotkan setiap kebijakan pemerintah. Sinergi atau pola kerja sama yang baik antara Birokrasi Pemerintah dan (LSM) LPIP sangat penting dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Memperoleh informasi yang akurat tentang respon masyarakat terhadap upaya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM; 1). Menemukan kendala-kendala yang dihadapi baik oleh birokrasi pemerintah maupun LSM dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal; 2). Mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sinergi antara (LSM) LPIP Surabaya dengan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam memecahkan permasalahan pembangunan masyarakat pesisir; 3). Mendeskripsikan pemahaman dan respon masyarakat terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan LSM dan Birokrasi Pemerintah; 4). Menyodorkan alternatif pemecahan masalah bagi peningkatan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan bingkai pemberdayaan. 5). Memperoleh informasi yang akurat tentang respon masyarakat terhadap upaya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif,  yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) LSM LPIP dalam menangani beberapa konflik menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu memakai strategi pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan melibatkan mereka (tokoh masyarakat, birokrasi, pengusaha)  sebagai mediator; 2) hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan LSM LPIP telah berjalan dengan mencapai hasil yang relatif memuaskan dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Hal ini terjadi karena ada kerja sama yang saling mendukung terhadap program dan sasaran yang ingin dicapai; 3) sinergi antara LSM dengan Pemerintah Daerah adalah agar Birokrasi Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembangunan masyarakat. Dalam pembangunan daerah aparat birokrasi tidak akan mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembangunan khususnya dibidang sosial ekonomi tanpa melakukan pola kemitraan dengan pihak lain termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).   Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat pesisir ABSTRACT   This research is backgrounded by any trends of Non Governmental Organization (NGO) about their vision and mission, which tend into the society development. At new era, they are positioned as institution, which always disturbs government policies. The synergy between government bureaucracy and LPIP is important in empowering rural societies. This research aims (1) to find the obstacles of government bureaucrasy or NGO on implementing the policy and developing program in local area; (2) to understand the strengths and weakness from synergy between NGO LPIP Surabaya with Local Government bureaucrasy on solving development problem of society which faced by them; (3) to describe the understanding and society response on the empowerment which done by NGO and government bureaucrasy; (4) to give some solving alternatives to local government bureaucrasy role increasing on executing the consistent development with the list of empowerment; (5) to get information, about society response on developing efforts which done by government or NGO. The research method used in this research is qualitative descriptive, that is research which aim to get further description about the problem. The results of this research show that  NGO LPIP, which handles some conflicts, offered different approach, by using approach strategy, which places society as important actor by involving them (society figure, brirocracy and the entrepreneur) as mediator.  relationship between Local Government of Banyuwangi and NGO LPIP has reached satisfied results on society empowerment. It happened because of the relationship that support the reached program and target. The synergy between NGO and Local Government are Bureaucrasy Government as Facilitator, motivator and dynamizator  on society development. On local development, government will not reach all of development needs especially in social economic without doing relationship with another actors include NGO.   Keywords: Coastal society, empowerment
KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN Herlina .; Soesilo Zauhar; Suryadi .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.658 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i3.127

Abstract

Penelitian ini hendak mengkaji secara empiris tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kinerja birokrasi pelayanan public yang selanjutnya dikembangkan menjadi lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan belumlah dapat dikategorikan baik, namun sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat di Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan masih dapat diatasi dengan berbagai cara, kecuali kendala eksternal yang berupa letak geografis dan kondisi lingkungan Kabupaten Kotabaru. Kata Kunci : birokrasi, kinerja
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KABUPATEN PAMEKASAN Syaiful Anam; Soesilo Zauhar; Sarwono .
REFORMASI Vol 5, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.337 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v5i2.319

Abstract

Abstract : Parking problem is one of challenging problems to any governments, especially the government of the region with crowded and dense urban structure. The government of Pamekasan Regency has coped with this problem through Local Regulation which principally is designed at maximizing the role of local government as public servant to deliver optimum service to the community, to provide law certainty to the management of parking in Pamekasan, to press down the leakage of parking retribution, to increase Local Genuine Income (PAD) and to ensure the income of parking officer. Research type is qualitative. It means that this research produces a description about things associated with research. Qualitative data emphasize more on words than numbers. Descriptive approach is used and can also be defined as a problem solving procedure because it describes the condition of the subject or object of research, either the behavior of individual, group, community organization, and others, in recent time, or the tangible factors or what as should be.
KEBIJAKAN PELAYANAN KEPADA NARAPIDANA DAN TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GLENO MUNICIPIO ERMERA TIMOR-LESTE Lucia De Jesus Martins; Soesilo Zauhar; Endang Setyowati
REFORMASI Vol 5, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.874 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v5i2.314

Abstract

Penitentiary, or usually called LAPAS, is a place to foster inmates and detainees who experience the crisis of morality, reasoning and law awareness in the independence age of Timor-Leste. Research attempts to describe and to analyze the services provided for inmates and detainees at Gleno Penitentiary of Timor-Leste and also to examine the supporting and constraining factors. Result of research indicates that the implementation of services and fostering for inmates and detainees at Gleno Penitentiary is already conforming to the existing rules but several factors still influence the delivery of services such as lacking of human resource, structure and infrastructure, overcapacity and budget. It is recommended to the Ministry of Justice, through National Directorate of Penitentiary and Social Reintegration, to recruit adequate number of wardens, to improve the reliability of structure and infrastructure, to provide permanent medical staffs in Penitentiary, or to allocate additional budget from the government.
MODAL SOSIAL RW SIAGA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Zahran Mabrukah Tomimi; Soesilo Zauhar; Abdullah Said
Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a complex impact on various aspects, one of which is food security. Efforts are needed from below to prevent and overcome food problems, especially for affected areas. Social capital is the availability of mutual trust in society, norms, and networks that can be utilized by the community in order to solve common problems. This study aims to determine the process of social capital within the framework of the Rukun Warga (RW) Siaga in preventing and overcoming household food problems during the Covid-19 pandemic in Bekasi City by using a descriptive type of research conducted through a qualitative approach. The results of the analysis in this study found that the process of social capital carried out by the community which was also facilitated by the Bekasi City Government through the RW Siaga program has been running well as evidenced by the strong trust in the community, active participation in encouraging the government to provide appropriate assistance and forming collaboration between communities that to create household food security during the Covid-19 pandemic.
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tulungagung Cahyono, Anang Sugeng; Zauhar, Soesilo; Domai, Tjajanulin; Siswidiyanto
Publiciana Vol. 15 No. 02 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/publiciana.v15i02.644

Abstract

Implementasi inovasi pelayanan publik berbasis e-government di Indonesia sudah berjalan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Pada praktiknya lembaga Peradilan di Indonesia dalam hal ini dibawah kewenangan Mahkamah Agung masih menerapkan inovasi dengan e-government sejak tahun 2018. Perkembangan inovasi pelayanan khususnya pada Pengadilan Agama memiliki berbagai terobosan yang sesuai dengan regulasi dan tantangan yang ada. Tujuan dari penelitian ini secara empiris akan menganalisis implementasi e-government pada Pengadilan Agama Kelas IA Tulungagung. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologis sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian. Penelitian ini mereprenstasikan batasan tipologi inovasi pelayanan dengan berbagai model e-government seperti aplikasi e-court, SIPP, PTSP Online, SIWAS dan berbagai aplikasi lain yang mendukung keberhasilan pencapaian pelayanan publik yang berkualitas.
Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia Sugeng Cahyono, Anang; Sari Dewi, Retno; Zauhar, Soesilo; Domai, Tjahjanulin; Siswidiyanto, Siswidiyanto
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i3.601

Abstract

Perlu dipahami bahwa anak sebagai generasi bangsa merupakan aset yang berharga. Kondisi saat ini adalah kasus anak yang merajalela memiliki pola traumatis yang dapat mempengaruhi terbentuknya karakter anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada penanganan masalah sosial anak jika mereka menginginkan Indonesia memiliki generasi penerus bangsa yang dihormati. Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang benar – benar serius dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Tata kelola kolaboratif yang dilakukan dalam pelayana permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung diwujudkan dalam bentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) sebagai model layanan terintegrasi dalam mengadvokasi masalah sosial anak di Kabupaten Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan model pelayanan integratif untuk menangani kasus masalah sosial anak yang terjadi di Kabupaten Tulungagung; (2) mengetahui model sistem advokasi anak yang dilakukan oleh ULT PSAI, (3) mengidentifikasi keefektifan kegiatan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) melalui (FGD) dengan ULT PSAI, korban dan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini membahas: 1) pemerintah daerah dalam mengadvokasi masalah sosial anak melalui ULT PSAI adalah dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kompetensi dan permasalahan sosial yang dihadapi anak, 2 ) layanan primer), layanan sekunder (penjangkauan terhadap kelompok berisiko), layanan tersier (respon terhadap korban anak), 3) Keefektifan PSAI ULT dapat diidentifikasi dari jumlah dan jenis kasus masalah sosial yang ditangani anak. Melihat keefektifan model layanan ini dapat digunakan sebagai model percontohan untuk daerah lain di Indonesia.
IMPLEMENTATION OF THE ROAD MAP POLICY FOR BUREAUCRATIC REFORM AT THE INSTANTIONAL LEVEL (Study at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province) Melamba, Reski Melyana; Zauhar, Soesilo; Hayat, Ainul
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4521

Abstract

Bureaucratic reform has become a very important concept in government administration. In Indonesia, bureaucratic reform has been ongoing for two decades and is systematically regulated through Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform for 2010-2024 with the aim of achieving a World Class Bureaucracy by 2025. However, in its implementation, the bureaucratic reform policy is ongoing to date. This has not yet shown an impact on improving governance and achieving development targets, especially in regional governments (Hermawan et al, 2020). According to the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia, the number of regional governments that have implemented bureaucratic reform programs is 200 out of 500. This is because bureaucratic reform regulations are too complicated, even though there has been a system approach that has been developed, the implementation of bureaucratic reform policies has not yet been implemented. running as expected (Dwiyanto, 2015). This research focuses on the implementation of the bureaucratic reform road map policy at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. The results of the research show that the implementation of the bureaucratic reform road map policy at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province has not been effective and has not been completed in several areas of change analyzed, although several areas of change have shown relatively good progress, there are still several aspects that need to be implemented. has not been effective and reached the optimal level as expected.Keywords:Bureaucratic Reform, Policy Implementation, Road Map, Regional Government
DYNAMIC GOVERNANCE BASED EDUCATIONAL TOURISM DEVELOPMENT MODEL IN INDONESIA Anwar, Muhammad Khairul; Zauhar, Soesilo; Wanusmawatie, Ike
Erudio Journal of Educational Innovation Vol 10, No 2 (2023): Erudio Journal of Educational Innovation
Publisher : Faculty of Administrative Science, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10464872

Abstract

Educational tourism has dynamic developments, as well as problems that change along with global developments, including in Indonesia. It is important to develop educational tourism as an effort to provide learning to the public, and especially school students. The aim of this research is to identify the development of educational tourism in Indonesia, as well as to formulate a policy implementation model in Indonesia. This research uses qualitative methods with discourse network analysis. Data sources were obtained from cyberspace in the form of mass media and trusted articles. Based on the results of the analysis, the results showed that there were 5 actors that could be photographed, namely non-governmental organizations, academics, government, public and private sectors. The five actors expressed several opinions regarding the 9 key issues in this research, namely nature education, innovation, education tourism development, infrastructure, human resources, facilities, technology, history and stakeholders. From the results of these variables, a policy recommendation model was formed which was moderated by the concept of dynamic governance, namely thinking ahead, thinking again, and thinking across.
Co-Authors Abdullah Said Abdullah Said, Abdullah Ali Asfar Anak Agung Ayu Dewi Larantika, Anak Agung Ayu Dewi Anak Agung Gede Sugianthara Anang Sugeng Cahyono, Anang Sugeng Andrianus - Resi Anwar, Muhammad Khairul Bambang Santoso Haryono Bambang Santoso Haryono Choirul Saleh Domai, Tjajanulin Endah Setyowati Endang Setyowati Hartono, Setyo Hayat, Ainul Heni Pujiastuti Herlina . Hermawan Cahyo Nugroho Hermawan Hermawan Ike Wanusmawatie Indah Mindarti, Lely Ismani H.P - - Lucia De Jesus Martins Melamba, Reski Melyana Moc. Makmur, Moc. Mubarok, Syahrul Mujibur Rahman Khairul Muluk Muslim, Abd. Qadir Nurul Umi Ati Pratama, Iman Tunas Qomariyah, Erni Riri Kristiasi Risal, Semuel Rozikin, Mochamad Sari Dewi, Retno Sarwono . Sarwono . Sarwono Sarwono Septiono, Trimo Siswidiyanto Siswidiyanto, Siswidiyanto Siti Rochmah Siti Rochmah Sugeng Cahyono, Anang Suryadi . Suryadi Suryadi Suryadi Suryadi Sutan Rachman WHS Syaifuddin Syaifuddin Tjahjanulin Domai Trenda Aktiva Oktariyanda Yundari, Yundari Zahran Mabrukah Tomimi