Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.959

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jurnal Bina Praja Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan

Etin Indrayani

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Author-ID : 4280307

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

EVALUASI PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR Agus Sulaiman Bolkiah; Muh. Ilham; Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki, sudah selayaknya dikembangkan agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan. Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan. Kemudian juga melihat strategi program yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat evaluasi program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif. Data-data yang didapat dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden yang dipilih melalui snowball sampling, menelaah dokumen serta observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan masih banyak yang menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah untuk menyukseskannya. Selain anggaran yang terbilang masih sedikit, akses informasi, pengadaan sarana dan prasarana yang terbilang masih sangat kurang memadai. Sedangkan, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pamekasan cenderung dari tahun ke tahun meningkat didapat oleh masyarakat nelayan. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dirasa sangat perlu untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Pamekasan.

PENGEMBANGAN WISATA PANTAI WAMSOBA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU Ashari Tomia; Etin Indrayani; Romi Saputra
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Program pengembangan wisata berbasis kearifan lokal Pantai Wamsoba diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu surga bagi divers. Salah satunya adalah Kota Maluku, yang tidak hanya indah alamnya tetapi juga indah pemandangan bawah lautnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengembangan wisata, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan wisata, dan mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pantai Wamsoba berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku; Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang diperlukan berupa sumber data primer sekunder dan pemilihan informan, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan. Informan ditentukan melalui purposive sampling sebanyak 15 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara mengacu pada konsep atau teori tentang pengembangan wisata Alister Matchieoson dan Geoffrey Wall yang dikutip dalam Sunaryo (2013: 53-54). Teknik analisis data menggunakan metode SWOT dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (verifikasi); Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Masih perlu dikembangkan agar menjadi salah satu objek wisata unggulan daerah di Kabupaten Buru Selatan. Hal ini terlihat dari kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian nilai kearifan lokal di kawasan wisata, fasilitas prasarana umum dan pelayanan wisatawan. Faktor-faktor pendukung pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku di antaranya adalah 1). Menentukan perwilayahan lokasi destinasi pariwisata untuk, lokal, nasional dan internasional dengan melalui pemetaan objek wisata dan membuat peta/jalur kawasan wisata, 2). Pembangunan daya tarik wisata (Atraksi wisata). 3). Prasarana umum, fasilitas umum dan pariwisata dan 4). Pemberdayaan masyarakat meliputi sadar wisata dan pengembangan kapasitas masyarakat. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku mencakup komponen-komponen yang akan berkontribusi pada keberhasilan suatu destinasi wisata secara khusus dan kepariwisataan secara umum, baik meliputi pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata.

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Septian Yudi Pratama; Etin Indrayani; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam rangka mewujudkan transparansi publik, Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Bupati No. 97 Tahun 2017 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada setiap badan publik agar menjadi organisasi yang terbuka dengan menempatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing badan publik. Dalam pelaksanaannya program ini belum berjalan dengan baik, banyak informasi yang menjadi hak masyarakat namun tidak dipublikasikan, OPD sebagai ujung tombak implementasi terkesan kurang maksimal dalam menjalankan program Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini termasuk salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik yang ideal; selanjutnya (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership.

THE INFLUENCE OF DIGITAL LITERACY ON THE UTILIZATION OF THE POPULATION ADMINISTRATION AND CIVIL REGISTRATION ONLINE SERVICE INFORMATION SYSTEM (SILAKAS) APPLICATION IN TANAH LAUT REGENCY Ratih Putri Kusuma; Etin Indrayani
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3360

The Population Administration and Civil Registration Online Service Information System (SILAKAS) is a digital technology-based application developed by the Tanah Laut Regency Government to streamline document management and population administration processes. However, the impact of digital literacy on SILAKAS utilization is understudied. This study fills the research gap by examining the influence of digital literacy on the utilization of SILAKAS for Population Administration and Civil Registration Online Services in Tanah Laut Regency. Employing a descriptive quantitative method, simple linear regression analysis is used to measure the impact of digital literacy on SILAKAS utilization. Data collection involved distributing 100 questionnaires to SILAKAS users through random sampling. The findings indicate a significant favorable influence of digital literacy on SILAKAS utilization in Tanah Laut District. The regression analysis yielded a coefficient of 0.608 (p < 0.001) and a coefficient of determination (R Square) of 0.416, suggesting that digital literacy accounts for 41.6 percent of the variation in SILAKAS utilization. This study concludes that digital literacy is crucial in enhancing the utilization of SILAKAS for Population Administration and Civil Registration Online Services in the Tanah Laut Regency. The findings highlight the importance of promoting digital literacy initiatives to empower users and maximize the benefits of digital solutions in administrative processes. Policymakers and practitioners can utilize the insights from this study to develop strategies for improving digital literacy and optimizing the utilization of online administrative services. Key words: Population Administration; Civil Registration; Online Service Information System (SILAKAS); Digital Literacy.

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Aripin, Narip; Rowa, Hyronimus; Indrayani, Etin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2355

Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kecamatan Setiabudi yang menjajakan dagangannya tanpa mengindahkan aturan yang ada. Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yakni sebuah peninjauan penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum secara terstruktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait. Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan sosialisasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kepada Dinas atau Instansi terkait diantaranya Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perdagangan dan Pasar DKI Jakarta. Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di DKI Jakarta disesuaikan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 yang meliputi penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, pemberian izin lokasi bagi pedagang kaki lima, dan pemberian hak, dan kewajiban bagi pedagang kaki lima di DKI Jakarta. Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di DKI Jakarta perlu dilakukan karena melihat kondisi pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan berkembang dan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu: Banyak pedagang kaki lima di DKI Jakarta yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha. Tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Belum ada jaminan pengganti lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Dalam Upaya Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik Di Sekretariat Daerah Kota Bekasi Iqbal, Muhammad; Daraba, Dahyar; Indrayani, Etin
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 10 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2024.vol10(2).19930

An integrated dynamic archiving information system aimed at managing electronic official documents within the Bekasi City Regional Secretariat was established in accordance with Bekasi Mayor Regulation Number 54 of 2023, which outlines the Guidelines for the Implementation of an Integrated Dynamic Archiving Information System for the Management of Electronic Official Documents in the Bekasi City Government. Management of Electronic Official Documents at the Bekasi City Regional Secretariat is carried out by all Office Holders and Policy Implementers within the Bekasi City Regional Secretariat. The reality that appears in the field is that there are still apparatus and office holders who do not understand the regulation massively, manual culture is still a pattern in the management of official documents, the standardization of the policy has not been determined so that it can be said that its implementation has not gone well. Therefore, the author wants to explore this topic further. This study uses descriptive using a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Data analysis methods consist of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The study findings show that the Implementation of the Policy on Guidelines for the Implementation of Integrated Dynamic Archiving Information Systems in the Efforts to Manage Electronic Official Manuscripts at the Bekasi City Regional Secretariat is not yet optimal, however, the author suggests that the solution that needs to be considered is Substantive Socialization to Officials and Implementers, Increasing the Capacity of Apparatus and Preparation of Standard Operating Procedures. In the future, it is hoped that this policy can be implemented in accordance with the provisions that apply to all Officials and Policy Implementers at the Bekasi City Regional Secretariat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BATANGMASUMAI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI Gorbi, Muhammad; Indrayani, Etin; Madjid, Udaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i1.688

Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan alokasi anggaran yang sangat besar, tentunya tertib administrasi keuangan sangatlah perlu dalam rangka akuntabilitas dan trasparansi dalam pembangunan, namun di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin masih terdapat desa yang mengalami temuan administrasi keuangan dan keterlambatan dalam penyusunan APBDes. Oleh karena itu dinilai penting untuk dilakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan di Kecamatan Batangmasumai, yang mana berdasarkan peraturan kecamatan memiliki kewenangan dalam pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dan analisis SWOT serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.Hasil pembahasan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan dilihat dari indikator 1) komunikasi telah dilaksanakan melalui pembinaan langsung ke desa maupun di kantor camat dengan jelas dan konsisten, namun banyaknya peraturan dan berubah ubahnya peraturan merepotkan perangkat desa dalam memperlajarinya, 2) Sumberdaya, sumber daya staf mengalami kekurangan dan itupun hanya da staf honorer satu orang saja, dilihat dari fasilitas sudah mencukupi, begitu juga informasi juga sudah tersedia dan wewenang pun juga sudah dimiliki kecamatan, 3) Disposisi, dilihat dari pengangkatan Birokrat masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ada bahkan dalam peta jabatan pun tidak tersedia dan dilihat dari insentif juga masih belum merata untuk pegawai honorer, 4) Struktur organisasi dilihat dari SOP juga belum ada bahkan perbup teknis pembinaan juga belum ada dan dilihat dari fragmentasi juga belum ada dilihat dari peta jabatan belum ada jabatan staf terkait pembinaan. Kemudian terdapat enam faktor internal dan empat faktor eksternal serta terdapat empat isu sangat strategis, dua cukup stratgis dan satu bersifat operasional. Adapun saran peneliti, yaitu kecamatan perlu meningkatkan ketegasan dan koordinasi serta mengusulkan pembuatan perbup teknis pembinaan.

Development Strategy of SMEs Perca Crafts in Bogor City Alfaraesy, Ali; Indrayani, Etin; Toana, Ahmad Averus
INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi Vol. 4 No. 1 (2023): INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/invest.v4i1.460

The increase in the number of Small & Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Bogor City is not in accordance with Economic Growth according to GRDP and increased employment opportunities in Bogor City. Goverment Regulation of Bogor City Number 4 of 2021 concerning Empowerment, Development and Protection of Cooperatives and Micro Enterprises in the City of Bogor aims to grow and develop businesses in the context of developing the regional economy, especially employment opportunities for the community while simultaneously encouraging domestic production in Bogor City. Perca craft SMEs Center is a community business in Bogor City that has potential because it is considered capable of playing a role in improving and restoring the community's economy, creating new jobs, alleviating poverty and sports which are still crucial problems in the area and empowering the community. environment by utilizing waste (used cloth) from the convection business that can be utilized into products that have high value and selling power. The purpose of this study was to describe the internal and external factors faced by perca craft SMEs, describe the development strategy for perca craft SMEs and determine priority strategies in the development of perca craft SMEs in Bogor City. This research uses a descriptive qualitative research method by collecting data in the form of interviews, documentation and observations using SOAR analysis (strengths, opportunities, aspirations, and results) which then produces alternative strategies which will be prioritized according to the main strategy using the litmust test. The results of this study indicate a strategy that can be implemented in the development of MSMEs in patchwork craftsmen, namely expanding the market network with several shopping centers in the city of Bogor and outside the city of Bogor and always participating in regional, national and even international events, then maximizing social media and e-commerce. commerce in its online promotion as a whole e-commerce that can be accessed by all people so that patchwork products are increasingly recognized by the public and can even go-international and collaborate with pentahelix which was built with various parties/stakeholders in its development to become a strong and independent MSME role in improving the community's economy by optimizing the potential of sustainable local resources.

Revisiting E-Government Services in the Provincial Government of DKI Jakarta: A Case Study on the Management of Public Complaints Bewinda, Riezka Novia; Prabowo, Hadi; Indrayani, Etin; Gatiningsih, Gatiningsih
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol. 9 No. 2 (2024): December 2024 - Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jkiski.v9i2.1123

The government is increasingly using e-government to increase the efficiency of public services. This involves giving the community access to conveniently accessible electronic-based complaint communication methods. Thirteen electronic and non-electronic public complaint channels are available through the Provincial Government of the Special Region of Jakarta. The research objective is to delineate how the Jakarta Special Region Provincial Government has employed electronic-based channels for public complaint communication and to pinpoint the constituent elements involved in this approach. In-depth stakeholder interviews and Focus Group Discussions (FGDs) are two qualitative methodologies used in this research analysis to identify themes from the NVIVO coding data. The study's findings demonstrate that electronic-based public complaint communication channels improve accessibility, transparency, and response time for complaints. In addition, this circumstance facilitates the public's ability to express their goals and enables the government to pinpoint issues more precisely and swiftly. This demonstrates how crucial technology plays in fostering efficient and successful government communication.

TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE): STRATEGI EFEKTIF MENGHADAPI POLITIK DINASTI PADA PILKADA DI OKU TIMUR (STUDI KASUS PILKADA OKU TIMUR) Lukitasari.WA, Widia Novita; Nurdin, Ismail; Indrayani, Etin
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v5i3.6172

The implementation of the Electronic-Based Government System (EBS) is a crucial component in bureaucratic reform to improve the quality of public services through the use of information technology. However, the success of its implementation in Indonesia still faces challenges related to infrastructure, human resources, and local political contexts such as the practice of dynasty politics. This study aims to examine the impact of EBS on the quality of public services, with a particular focus on its potential to increase transparency and accountability to mitigate dynasty politics in the context of the East OKU Pilkada. Through a literature review approach that reviews relevant theories such as SERVQUAL, the Technology Acceptance Model, and Public Value Theory, this study analyzes the determinants of the success of EBS. The main findings show that EBS can theoretically improve the reliability and responsiveness of services, and strengthen accountability. However, its effectiveness in the field is highly dependent on the ease of use of the system by the community and is hampered by infrastructure gaps between regions. Therefore, it is concluded that to achieve the full potential of EBS, the government needs to prioritize the development of equitable digital infrastructure, provide comprehensive training for civil servants, and conduct continuous evaluation of the running system. ABSTRAKPenerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan komponen krusial dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, keberhasilan implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur, sumber daya manusia, dan konteks politik lokal seperti praktik politik dinasti. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak SPBE terhadap kualitas layanan publik, dengan fokus khusus pada potensinya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memitigasi praktik politik dinasti pada konteks Pilkada OKU Timur. Melalui pendekatan kajian literatur yang meninjau teori relevan seperti SERVQUAL, Model Penerimaan Teknologi, dan Teori Nilai Publik, penelitian ini menganalisis faktor penentu keberhasilan SPBE. Temuan utama menunjukkan bahwa SPBE secara teoretis dapat meningkatkan keandalan dan responsivitas layanan, serta memperkuat akuntabilitas. Akan tetapi, efektivitasnya di lapangan sangat bergantung pada kemudahan penggunaan sistem oleh masyarakat dan terhambat oleh kesenjangan infrastruktur antarwilayah. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa untuk mencapai potensi penuh SPBE, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital yang merata, menyelenggarakan pelatihan aparatur secara komprehensif, dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem yang berjalan.

Co-Authors Abrory, Yudhistira Agus Sulaiman Bolkiah Ahmad Averus Alfaraesy, Ali Ali Rahman Rumaloak Aripin, Narip Ashari Tomia Bewinda, Riezka Novia Dadang Suwanda dahyar daraba, dahyar Diantoro, Suhajar Gatiningsih Gatiningsih Gatiningsih, Gatiningsih Gorbi, Muhammad Ika Sartika Ismail Nurdin Kurniawati, Layla Kusw oro Leo Amaltheus Laia Lukitasari.WA, Widia Novita Madjid, Udaya Maemunah, Cucu Maryani, Dedeh Muh. Ilham Muhammad Makky Yahusafat Nurnila Nurnila Nurwijayanti Prabowo, Hadi Purba, Sultan Haga Purwanto, Bagas Adi Ratih Putri Kusuma Rizki Hidayatullah Romi Saputra Rossy Lambelanova Rowa, Hyronimus Ruth Roselin Ernawaty Nainggolan Sadu Wasistiono Sampara Lukman Septian Yudi Pratama Simatupang, Juan Mikael Sity Daud Titis Sari Putri Umbu Raya Paskah Kulandima ZULAIKA, SITI

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search