Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Creative Research Journal Jurnal Abdimas Mandiri Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat TheJournalish: Social and Government Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka
Waluyo Zulfikar
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN PADA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM PENUMPANG DI KOTA CIMAHI Zulfikar, Waluyo; Prayoga, Indra Aditya
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v3i2.1174

Abstract

The policy regarding the implementation of transportation in Cimahi City does not specifically regulate passenger public transport services so that it is suspected to be the cause of the poor operation of passenger public transportation in Cimahi City. This study aims to analyze data and information so as to get an overview of policy evaluation regarding the implementation of transportation in Cimahi City with case studies on passenger public transport services. The method used is a case study with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation studies. Checking the validity of the data is done by triangulation. Data analysis was carried out including the stages of data reduction, data presentation, and conclusions or verification. Based on the research results, a clearer picture is obtained that passenger public transport services in Cimahi City are measured by effectiveness factors based on quality, quantity and time, efficiency of available resources, adequacy of policies in overcoming problems, equity of services and policy benefits, government responsiveness to problems arising from the implementation of policies, and the accuracy of policy targets in achieving policy objectives has not run optimally. Observing the results of the research, it is hoped that policy makers in Cimahi City will be able to review regulations and reformulate more specific policies that specifically address passenger public transport services. In addition, it is recommended to develop a Smart Passenger Public Transport System based on information and communication technology which can be used as an alternative solution.   Keywords: Policy Evaluation; Implementation of Transportation; Passenger Public Transport Services
Implementasi Kebijakan Digitalisasi Desa Melalui Pendampingan UMKM di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka AS, Zaenal Abidin; Setiawan, Agustina; Kurnia, Dadan; Rochaeni, Atik; Gunawan, Wawan; Wulandari, Widuri; Aprilian, Bunga; Sulaiman, Tatang; Zulfikar, Waluyo; Ristala, Harky; Febriansyah, Dicky; Aprimayanti, Risyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 1 (2025): Bulan September
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i1.485

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjalankan kebijakan terkait digitalisasi desa melalui pendampingan dan sosialisasi kepada UMKM yang ada di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Metode Kegiatan dengan cara pemberian materi, Focus Group Discussion (FGD), dan pendampingan pembuatan akun di e-commerce. Desa Putridalem memiliki potensi desa yang sangat baik, sehingga perlu dipromosikan kepada khalayak luas agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Desa Putridalem. Untuk mendukung potensi desa maka perlu penguatan kapasitas UMKM yang ada di sana untuk memanfaatkan teknologi informasi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, Pemerintah Desa Putridalem bersama dengan UMKM memiliki akun sosial media dan marketplace sebagai platform untuk memasarkan produk secara lebih luas.
PELATIHAN MANAJEMEN PARIWISATA UNTUK PENGEMBANGAN POTENSI WISATA MELALUI DIGITALISASI DESA DI DESA SUMBERWETAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA Setiawan, Agustina; Fujilestari, Noer Apptika; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Febriansyah, Dicky; Rochaeni, Atik; Yamardi; Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti; Siddha, Arlan; Sukma, Dahly; Munawar, Lukman; Aprimayanti, Risyah; Septiansyah, Bayu; Ristala, Harky; Zulfikar, Waluyo; Aprilia, Bunga
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 3 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i3.18401

Abstract

Kondisi alam Desa Sumberwetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka memiliki potensi yang cukup menarik di wilayah Jawa Barat karena merupakan salah satu wisata budaya. Namun potensi wisata tersebut masih memerlukan pengelolaan dan promosi yang lebih optimal terutama bagi beberapa desa atau kecamatan yang objek wisatanya belum ada pengembangan dari pemerintah maupun swasta. Kondisi ini dikukung oleh potensi ekonomi berbasis lokal menunjang daya tarik tumbuhnya wisata desa. Namun demikian pengelolaan wisata dan promosi belum ditangani secara professional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan (1) Untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, pengelola objek wisata, kelompok sadar wisata dan karang taruna berkaitan dengan manajemen pariwisata untuk meningkatkan potensi wisata melalui digitalisasi desa di Desa Sumberwetan (2) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi para pelaku usaha jasa usaha wisata di Desa Sumberwetan dengan meningkatkan manajemen pariwisata dan ekonomi kreatif. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, metode ceramah, metode diskusi/FGD. Indikator keberhasilan kegiatan dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dan hasil pre test dan post tes setelah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan manajerial Pariwisata dalam menyusun rencana kegiatan jangka pendek, termasuk rencara promosi dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk edukasi wisata. Pegiat ekonomi kreatif telah memahami strategi pemasaran kolaborasi dan penjualan online.
PENGATURAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Zulfikar, Waluyo
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.52

Abstract

Permasalahan penyelenggaraan pengaturan penanaman modal di pemerintah provinsi Jawa Barat harus dapat diatasi dan diselenggarakan secara baik kepada masyarakat. namun pada penerapannya, penyelenggaraan pengaturan penanaman modal berdasarkan data di lapangan masih belum berjalan optimal, Kondisi tersebut justru menjauhkan konsep pengaturan penanaman modal dari konsep ideal, Aturan baku mengenai kelembagaan dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pemicu berbagai permasalahan dalam proses penanaman modal yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat merupakan landasan hukum bagi Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam melakukan upaya mensejahterakan khususnya di bidang Penanaman Modal. Sedangkan untuk masyarakat atau badan hukum dengan adanya Perda tersebut lebih kuat mendapatkan kepastian hukum dalam malaksanakan kegiatan di bidang Penanaman Modal hasil penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau unsur legislatif baik secara bersama maupun sendiri-sendiri berkewajiban untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat sebagai wujud pemberian perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat dan sebagai amanat perundang-undangan.
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI Zulfikar, Waluyo
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.340

Abstract

The problem of this research is explore licensing dan non-licecensing policy services in Bekasi Regency. That must be carried out properly to the community. but in practice, the implementation of licensing in Bekasi Regency is still not going well, this condition actually keeps the concept of licensing away from the ideal concept, standard rules regarding the institution and authority of the Investment Agency and One Stop Integrated Service which are not yet clear have triggered various problems in the permit processing process. existing businesses in Bekasi Regency. The researcher conducted an in-depth analysis using a qualitative descriptive analysis method where the results of this study concluded that efforts to improve and improve licensing and non-licensing services in Bekasi Regency were divided based on several series of priority choices. Determination of priority options based on parameters of depth of resolution efforts, length of time for problem handling and readiness of human resources executing policies, programs and government activities in Bekasi Regency. Errors in the interpretation of national regulations related to licensing and non-licensing policies will result in the unclear function of permits. The same function is regulated in different regulations so that it is over regulated. It is necessary to improve the licensing and non-licensing policies, where based on the results of this study there are still many permits that were born because of the discretion of the regional government, or were born in the daily practice of governing. Keywords: Licensing, Non-Licensing, Bekasi Regency
MODEL KERJASAMA ACADEMIC, BUSINESS, GOVERMENT DAN CIVIL SOCIETY PADA KEBIJAKAN KERTAJATI AEROCITY Zulfikar, Waluyo
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i2.356

Abstract

West Java Provincial Government in order to create innovation in order to accelerate the achievement of the vision of the Governor of West Java through the development of a strong regional economic structure. The innovation in question is to produce policies in the form of Regional Regulation Number 13 of 2010 concerning the Development and Development of West Java International Airport and Kertajati Aerocity. Various efforts have been made by the West Java Provincial government in order to accelerate the development of BIJB. The problem led to problems in land acquisition which was hampered by the rejection of some residents of the implementation of the BIJB and Kertajati Aerocity development. Another problem also arises related to the analysis of the readiness of the BIJB as the manager and support of the government in implementing BIJB and Kertajati Aerocity policies and related to the carrying capacity of water resources which are important for the sustainability of the existence of an area which is taken into consideration for implementing BIJB and Kertajati Aerocity in Majalengka Regency. West Java province. This basically requires qualified strategic steps for the realization of Kertajati aerocity in Majalengka Regency. The collaboration model of academic, business, government and civil society on Kertajati Aerocity policy is ultimately deemed qualified to realize aerocity Kertajati programs and policies. Keywords: BIJB, Regional Cooperation, Majalengka Regency
Co-Authors Abidin As, Zaenal Agustina Setiawan Alimuddin, Asriani Apptika, Noer Aprilia, Bunga Aprilian, Bunga Aprimayanti, Risyah Dari, Widuri Wulan Faria Ruhana Fauzi, Lukman Munawar febriansyah, dicky Febriasnyah, Dicky Fujilestari, Noer Apptika Hasan, Hamanja Hidayat, Yogi Syarif Indra Aditya Prayoga Indrapradja, Irwan Saleh Irawaty, Tinda Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Kusuma, Berlian Putra Munawar, Lukman P, Dahly Sukma Partono, Tri Permana, Danny Ristala, Harky Rochaeni, Atik Rohayatin, Titin - Septiansyah, Bayu Setiawan, Agustina Siddha, Arlan Siti Munawaroh Sukma, Dahly Sulaiman, Tatang Ufa Anita Afrilia Wawan Gunawan Wulan, Widuri Wulandari, Widuri Yamardi Yamardi, Yamardi Yayat Rukayat