Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN PADA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM PENUMPANG DI KOTA CIMAHI Zulfikar, Waluyo; Prayoga, Indra Aditya
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v3i2.1174

Abstract

The policy regarding the implementation of transportation in Cimahi City does not specifically regulate passenger public transport services so that it is suspected to be the cause of the poor operation of passenger public transportation in Cimahi City. This study aims to analyze data and information so as to get an overview of policy evaluation regarding the implementation of transportation in Cimahi City with case studies on passenger public transport services. The method used is a case study with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation studies. Checking the validity of the data is done by triangulation. Data analysis was carried out including the stages of data reduction, data presentation, and conclusions or verification. Based on the research results, a clearer picture is obtained that passenger public transport services in Cimahi City are measured by effectiveness factors based on quality, quantity and time, efficiency of available resources, adequacy of policies in overcoming problems, equity of services and policy benefits, government responsiveness to problems arising from the implementation of policies, and the accuracy of policy targets in achieving policy objectives has not run optimally. Observing the results of the research, it is hoped that policy makers in Cimahi City will be able to review regulations and reformulate more specific policies that specifically address passenger public transport services. In addition, it is recommended to develop a Smart Passenger Public Transport System based on information and communication technology which can be used as an alternative solution.   Keywords: Policy Evaluation; Implementation of Transportation; Passenger Public Transport Services
Implementasi Kebijakan Digitalisasi Desa Melalui Pendampingan UMKM di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka AS, Zaenal Abidin; Setiawan, Agustina; Kurnia, Dadan; Rochaeni, Atik; Gunawan, Wawan; Wulandari, Widuri; Aprilian, Bunga; Sulaiman, Tatang; Zulfikar, Waluyo; Ristala, Harky; Febriansyah, Dicky; Aprimayanti, Risyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 1 (2025): Bulan September
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i1.485

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjalankan kebijakan terkait digitalisasi desa melalui pendampingan dan sosialisasi kepada UMKM yang ada di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Metode Kegiatan dengan cara pemberian materi, Focus Group Discussion (FGD), dan pendampingan pembuatan akun di e-commerce. Desa Putridalem memiliki potensi desa yang sangat baik, sehingga perlu dipromosikan kepada khalayak luas agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Desa Putridalem. Untuk mendukung potensi desa maka perlu penguatan kapasitas UMKM yang ada di sana untuk memanfaatkan teknologi informasi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, Pemerintah Desa Putridalem bersama dengan UMKM memiliki akun sosial media dan marketplace sebagai platform untuk memasarkan produk secara lebih luas.
PENGATURAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Waluyo Zulfikar
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.52

Abstract

Permasalahan penyelenggaraan pengaturan penanaman modal di pemerintah provinsi Jawa Barat harus dapat diatasi dan diselenggarakan secara baik kepada masyarakat. namun pada penerapannya, penyelenggaraan pengaturan penanaman modal berdasarkan data di lapangan masih belum berjalan optimal, Kondisi tersebut justru menjauhkan konsep pengaturan penanaman modal dari konsep ideal, Aturan baku mengenai kelembagaan dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pemicu berbagai permasalahan dalam proses penanaman modal yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat merupakan landasan hukum bagi Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam melakukan upaya mensejahterakan khususnya di bidang Penanaman Modal. Sedangkan untuk masyarakat atau badan hukum dengan adanya Perda tersebut lebih kuat mendapatkan kepastian hukum dalam malaksanakan kegiatan di bidang Penanaman Modal hasil penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau unsur legislatif baik secara bersama maupun sendiri-sendiri berkewajiban untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat sebagai wujud pemberian perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat dan sebagai amanat perundang-undangan.