Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Eksekusi : Journal Of Law Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam JPB INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS Jurnal Gagasan Hukum Matlamat Minda SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JUSTICES: Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Askana Fikriana
STAIN BENGKALIS
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALYSIS OF ARTICLE 176 OF LAW NO. 10 OF 2016 REGARDING FILLING OF VACANCY POSITIONS OF DEPUTY REGIONAL HEAD Hendri. K, Hendri. K; Fikriana, Askana
EKSEKUSI Vol 6, No 1 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i1.25146

Abstract

Article 176 paragraphs (1) and (2) of Law No. 10/2016 regulates the mechanism for filling vacancies of deputy governors, deputy regents, and deputy mayors, but in practice there are many delays in filling vacancies of deputy regional head positions. In fact, in some regions there are vacancies until the term of office of the deputy head of the region expires. This research aims to: (1). Analyze the mechanism for filling vacancies of deputy regional heads, (2). Analyze why there is a delay in filling the vacancy of the position of deputy regional head, (3) Offer a legal solution to anticipate the delay in the process of replacing the deputy regional head. Based on how to process data, this research is included in qualitative research. This research is not to find how many vacant deputy regional heads there are in Indonesia. This research also does not use statistical data processing to draw a conclusion. This research is a library research. The type of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The mechanism for filling the vacancy of the regional head by election by the provincial DPRD or regency/city DPRD is based on a proposal from the supporting political party or a coalition of political parties. In practice, it is difficult for the supporting parties to agree to appoint a replacement, and each political party has an interest in making a candidate from the party or candidate they support as deputy regional head. The solution is the need for additional articles in Law No. 10/2016 aimed at anticipating if a political party or coalition of political parties fails to propose two replacement candidates.Keywords: filling positions, deputy regional head.
Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah Askana Fikriana; M. Kahfi Rezki
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i1.657

Abstract

General Election (Pemilu) in Indonesia is a special process involving the entire society in determining the leadership of the state. However, the qualifications of a leader often differ from the desired ideals. This research explores the political structure and ethics of Islam in the context of contemporary politics. The principles of Islamic politics encompass unity through consultation, trustworthiness, upholding fair law, and obedience to Allah, the Prophet, and those in authority. From the perspective of siyasah fiqh, the regulation of human interests, including the state, is governed by Islamic teachings. Ethics play a crucial role in guiding political behavior, ensuring actions that are right and just for the common good. As a significant belief, Islamic leadership demands integrity, deep knowledge of religion, and the ability to apply Islamic teachings in everyday life. Moreover, integrity, honesty, and wisdom in leadership are key attributes desired in an Islamic leader. Effective communication and good relations with the community are also important in choosing the right leader. By considering these criteria, we can ensure that Islamic principles are reflected in public policies. This research provides a foundation for selecting an ideal leader in the legislative domain in the future, ensuring that leadership reflects the desired Islamic values of the community.
Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anissa Salsabilla; Askana Fikriana
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 01 (2023): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.264

Abstract

Hukum Pembentukan Politik Peraturan Daerah tentang APBD pada dasarnya mencakup kebijakan lokal yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Regulasi pembentukan peraturan daerah tentang anggaran, dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menuju yang lebih baik. Pembentukan undang-undang politik tentang peraturan daerah tentang APBD ideal, jika Peraturan Daerah tentang anggaran sesuai dengan sifat pembentukan peraturan daerah, sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan di Indonesia, sesuai dengan prinsip pembentukan dan prinsip-prinsip dari substansi legislasi, dan dibuat melalui tahapan pembentukan Peraturan Daerah.
Pembaruan Hukum Zakat Di Indonesia (Implikasinya Terhadap Siyasah Syariah) Askana Fikriana; Aisyah Alwiyah
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 01 (2023): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.272

Abstract

Siyasah syariah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembaruan hukum zakat di Indonesia. Siyasah syariah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan ijtihad dan inovasi dalam hukum zakat, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana siyasah syariah yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah hukum Islam berkembangdan menjadi bagian penting dari hukum positif di Indonesia. Upaya untuk mempositifisasikan hukum Islam menjadi agenda umat Islam sepanjang sejarah. Regulasi tentang zakat merupakan salah satu perjalanan panjang siyasah syariah di Indonesia. Dalam pembentukannya tidak bisa dilepaskan dari perdebatan-perdebatan di legislatif dan eksekutif, yang tentu mempengaruhi materi dalam regulasi yang dibentuk. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan filsafat dan pendekatan perundang-undangan. Alhasil asil dari penelitian ini adalah dalam materinya, regulasi zakat cenderung mengikuti pembaruan hukum zakat, dengan tidak terbelenggu dengan satu mazhab namun lebih memilih konsep takhayur dan talfiq. Materi tentang subjek zakat, asas pengelolaan zakat, mustahik zakat, dan objek zakat menjadi bukti bahwa terjadinya takhayur dalam pemilihan hukum zakat di Indonesia.Hal ini dikarenakan pembahasan di legislatif tersebut tidak mengedepankan fanatik dalam satu mazhab, dan menggunakan konsep malayudraqu qulluhu layutraqu qulluhu.
Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah) Askana Fikriana; Muhamad Aidil Fitri Yadi
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 02 (2024): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.273

Abstract

Bantuan hukum terhadap rakyat miskin di Indonesia ditinjau dari perspektif fikih siyasah adalah kewajiban negara untuk memberikan akses keadilan bagi setiap warganya tanpa memandang status sosial ekonomi. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yaitu asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial.Dalam Islam, hak atas keadilan merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, terlepas dari status sosial ekonomi mereka. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni bagaimana pandangan hukum positif mengenai pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin dan bagaimana hukum Islam memandang pentingnya pemberian bantuan hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah ingin mengkaji tentang pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan. Hukum menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin karena dengan bantuan hukum sistem peradilan dapat berjalan dan berproses secara adil. Bantuan hukum menjadi upaya terbaik yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk dapat mendapatkan keadilan. Bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik. Bantuan hukum yang menjadi salah satu bagian penting dari konsekuensi sebagai negara hukum.
Konsep Hukuman Dalam Islam (Telaah Ayat Ahkam Tentang Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara) Askana Fikriana; Lili Kurniati
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 02 (2024): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.274

Abstract

Tujuan utama disyariatkannya hukum oleh Allah untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan diri sendiri ataupun orang banyak. Perbuatan yang dianggap bersalah dan tidak ada anjuran untuk mengerjakan maka akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Maka, penelitian ini untuk menelaah bagaimana konsep hukuman dalam Tafsir ayat Ahkam dan pandangan Hukum Tata Negara. Dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif terhadap tiga tafsir yaitu tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir. Data yang digunakan untuk membuat makalah ini adalah data primer bersumber dari Al-Qur’an dan data sekunder bersumber dari sumber lain yang berkaitan mengenai masalah ini.Penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran melalui teknik perbandingan antar ayat-ayat Al-Qur’an, ataupun mengenai redaksi kalimat yang berbeda tetapi dengan masalah yang sama, dan berbagai pendapat para ulama dalam penafsiran.Berdasarkan hasil penelitian dari QS.Yusuf ayat 33 dan ayat 42 serta QS.AlMaidah ayat 33 menunjukan mengenai hukuman bagi orang-orang yang lupa terhadap ketentuan Allah.
Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024 Askana Fikriana; Marsa Maya Arjuna
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 02 (2024): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.275

Abstract

Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yang akan menentukan pemimpin dalam Pemilu 2024. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia melakukan sikap toleransi akan perbedaan dan tidak menunjukkan hal yang berdasarkan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi Politik Identitas. Tulisan ini akan menganalisis tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 dan Upaya Penanganan Politik Identitas. Metode penulisan yang dilaksanakan menggunakan studi pustaka (library research). Penulis selanjutnya akan merumuskan hal-hal yang menjadi tantangan terutama kaitannya dengan teknologi, internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukan tantangan-tangan Pemilu 2024 jika tidak ada tokoh yang mengajukan diri, perlunya perekrutan kaderisasi yang baik agar membentuk kandidasi, serta menjadi tantangan apabila kualitas suara yang berasal dari dukungan politik identitas. Upaya penanganan dengan dilakukan pendidikan politik, Partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Sebagai kesimpulan bahwa persiapan Pemilu 2024 dibutuhkannya sinergi dalam menghadapi tantangan maupun upaya penanganan politik identitas dengan pendidikan politik yang dilakukan aktor politik.
Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara Menurut Pandangan Islam: Studi Pemikiran Fatima Mernissi Askana Fikriana; Sri Mulyani
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 02 (2024): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.278

Abstract

Kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara dalam konteks Islam adalah isu yang menarik perhatian global. Dalam pandangan banyak, Islam sering dianggap sebagai agama yang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan politik. Namun, pemikiran Fatima Mernissi, seorang intelektual Maroko yang dikenal dengan pemikiran feminis dan kajian Islamnya, telah membawa pandangan yang berbeda. Studi ini menganalisis pemikiran Mernissi tentang peran perempuan dalam kepemimpinan politik dalam Islam dan bagaimana pandangan ini dapat memberikan kontribusi penting dalam perdebatan kontemporer tentang inklusi perempuan dalam pemerintahan. Metode penelitian ini melibatkan analisis studi pustaka dari karya-karya Mernissi yang relevan, termasuk buku-bukunya seperti "The Veil and the Male Elite" dan "The Forgotten Queens of Islam." Kami mengidentifikasi pandangan Mernissi tentang perempuan dalam kepemimpinan politik dalam Islam dan mengkaji argumen-argumennya, interpretasi terhadap teks agama, dan analisis sejarahnya. Selain itu, kami mempertimbangkan bagaimana pandangan Mernissi berkontribusi pada diskusi tentang inklusi perempuan dalam pemerintahan, khususnya dalam masyarakat Muslim. Pemikiran Fatima Mernissi menyoroti bahwa ajaran Islam yang asli tidak secara eksplisit melarang partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Sebaliknya, dia menunjukkan bagaimana sejarah awal Islam mencatat peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Pemikiran Mernissi memicu perdebatan tentang bagaimana norma sosial dan budaya, serta interpretasi agama yang salah, telah membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan politik. Argumen dan analisisnya menyediakan landasan yang kuat bagi advokasi inklusi perempuan dalam politik. Pemikiran Fatima Mernissi memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran perempuan dalam kepemimpinan politik dalam Islam. Pandangan dan argumennya memotivasi upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan budaya, sejarah, dan sosial yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik. Dalam konteks masyarakat Muslim yang beragam, pemikiran Mernissi memberikan dasar yang kuat untuk diskusi dan tindakan yang lebih inklusif terhadap perempuan dalam kepemimpinan politik.
Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Sekolah Menengah Pertama dalam Prosedur Siyasah Askana Fikriana; Ardini Hartantri
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 02 (2024): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.279

Abstract

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menganalisis, mengkaji, serta mengenal perlindungan hukum yang dapat diterima oleh korban bullying yang merupakan anak-anak dan menganalisis dan mengkaji tindakan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada anak yang merupakan korban bullying berlandaskan Hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) di Indonesia. Dewasa ini terdapat peningkatan kasus bullying yang dilakukan oleh anak dibawah umur, korban hanya bisa pasrah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Adapun persoalan yang diangkat adalah perlindungan hukum terhadap korban bullying yang merupakan anak-anak dan bagaimana tindakan pemerintah dalam pemberian kompensasi kepada anak yang merupakan korban bullying berdasar kepada Hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) di Indonesia. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini, dengan melakukan pengkajian berdasarkan bahan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan. Hasil dari penulisan ini menjelaskan adanya perlindungan hukum yang dapat diinformasikan kepada korban bullying yang merupakan anak-anak dan apa saja langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada anak yang menjadi target korban bullying berdasarkan Hukum yang dicita-citakan di Indonesia
Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Persepektif Siyasah Dusturiyah Askana Fikriana; Dian Novita Sari
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 02 (2024): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.280

Abstract

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan upaya pelestarian meliputi kebijakan penataaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pemulihan lingkungan. Penulisan ini seluruhnya merupakan metode kualitatif lapangan. Tanggungjawab pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Bengkalis belum terlaksana secara maksimal, sebab masih ditemukan pelbagai permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sampah yang belum terkelola dengan baik, alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan serta Tempat Pembuangan Akhir sampah yang mencemari udara. Islam, sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntunan bagaimana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan alam.
Co-Authors Aisyah Alwiyah Akmal, Reza Anissa Salsabilla Annisa Fitriani, Annisa Ardini Hartantri Bagus Cahyo Pratama Putra Bayu Mardiansyah Cahyadi, Redy Eka Daniel Mahendra Dian Novita Sari Dwi Septiani Era Nabilah Faissani Faissani Faissani, Faissani Fitri, Siti Nuraini Deslia Fitria Ramadhani Hendri. K, Hendri. K Irmayunita Jaswan Jaswan Jaswan, Jaswan Jihadi Akbar Yusuf Khairani Khairani Khairani Khairani Kurniawan, Risky Lili Kurniati M. Kahfi Rezki M. Kahfi Rezki Marsa Maya Arjuna Marsadinda, Dini Marsela, Yona Muhamad Aidil Fitri Yadi Muhammad Ilham Munadi Muhammad Imam Ratu Mega Muhammad Irsyad Muhammad Irwanto Muhammad Rafqi Efandy Muhammad Razi Asarwani Muhd.Nur Ihsan Nanda Muntazza Nur Kholis Nurhafiza, Nurhafiza Reni, Reni Destilawati Ridho Alamsyah Risky Kurniawan Safitri, Delfi Safitri, Selma Sari, Nadia Kumala Sari, Resti Norita Siti Zulaika Sofyaa, Lilis Sri Maharani Sri Mulyani Sri Sulistiya Suhendra Suparjo Suryah Syahri Erpandi Sylviani, Shinta Winda Apriani Yessy Aulia Yudi Agusfinanda Zukhruf Yenda Putra `Syakban, Akhiri