Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.353
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam JPB INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS Jurnal Gagasan Hukum Matlamat Minda SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JUSTICES: Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Askana Fikriana
STAIN BENGKALIS
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanganan Fakir Miskin Annisa Fitriani; Askana Fikriana; Nadia Kumala Sari; Siti Nuraini Deslia Fitri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6018

Abstract

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdaya, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Pemkab Bengkalis menjadi upaya penanganan fakir/miskin. dan menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kedekatan normatif dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjuk bahwa terdapat beberapa upaya penanganan Fakir miskin yang telah dilakukan  Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terbagi kedalam beberapa bidang, diantaranya, bidang pendidikan berupa layanan pendidikan gratis, bidang kesehatan berupa layanan kesehatan terjangkau, bidang ketenagakerjaan berupa kewirausahaan dan keterampilan, bidang ketahanan pangan berupa bantuan pangan dan sembako. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan fakir miskin adalah proses pendataan yang belum singkron, bahkan cenderung berbeda dengan lembaga otoritatif lainnya. Konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam terdapat beberapa upaya diantaranya arahan bekerja, arahan memberi makan, arahan berinfak, arahan mengeluarkan zakat, dan pembagian harta warisan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN INDONESIA TENTANG ANAK KORBAN KDRT Askana Fikriana; Faissani Faissani; Risky Kurniawan; Jaswan Jaswan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1006

Abstract

Penelitian ini menyajikan tinjauan mendalam terhadap kerangka hukum Islam dan hukum Indonesia terkait perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan anak korban KDRT, penelitian ini mengungkap perbandingan dan integrasi potensial antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum Islam, penelitian menyoroti konsep hukum pidana Islam dan prinsip maqasid al-syari'ah yang menjadi dasar perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Di sisi lain, dalam kerangka hukum Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi fokus analisis terkait upaya pencegahan dan penanganan anak korban KDRT di tingkat nasional.
TINJAUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGANNYA Askana Fikriana; Khairani Khairani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1014

Abstract

Kita sering mendengar masalah tenaga kerja atau perburuhan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satunya terkait dengan PHK seperti mengenai PHK sepihak yang dilakukan perusahaan Indonesia. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian hukum. Bahan hukum pokoknya berasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Masalah Ketenagakerjaan dan berasal dari perbuatan hukum sekunder. Penelitian literatur terkait ketenagakerjaan, seperti makalah, internet, dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap pegawai perusahaan Redundansi harus terlebih dahulu mendapat keputusan dari Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoritis atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai suatu norma. Sedangkan jika dilihat dari sumber datanya, merupakan penelitian teoritis atau normatif.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Masyarakat Desa Dalam Konteks Pemerintahan Desa Askana Fikriana; Yessy Aulia
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1464

Abstract

The rights of rural communities are the rights possessed by villagers to participate in the implementation of village government, village development, village community development, and village community empowerment. Legal protection of the rights of rural communities is important to ensure the fulfillment of these rights. In the context of village government, legal protection of the rights of rural communities can be carried out through various means, among others, transparent and accountable village governance. This can be done by opening access to information to rural communities, as well as providing opportunities for villagers to participate in decision making. Law enforcement against violations of the rights of rural communities. This can be done by giving strict sanctions to parties who violate the rights of rural communities. Empowerment of rural communities. This can be done by providing education and training to rural communities and providing access to rural communities to engage in economic activities.
Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang : Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah Nanda Muntazza; Askana Fikriana
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1522

Abstract

This in-depth study discusses the ethical aspects and legal limitations related to warfare from the perspective of fiqh siyasah. The research method employed is a literature review, drawing upon sources such as books, journals, and relevant articles. The primary objective of this research is to delve into a comprehensive understanding of the rules and ethics of war within the framework of international law. The main findings highlight the significance of Humanitarian Law as a branch of international public law that governs armed conflicts worldwide, aiming to ensure that war is conducted within a legal framework that respects humanitarian principles. Islamic teachings provide clear guidance on how to engage in warfare with due consideration for the protection of civilian populations and the avoidance of humanitarian crimes, prohibiting indiscriminate attacks and arbitrary acts of violence against civilian populations. By adhering to these principles, Muslim armies can fulfill their duties in war with integrity and respect for high humanitarian values, thus making a significant contribution to understanding the role of ethics and law in the context of warfare, especially from the perspective of fiqh siyasah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN INDONESIA TENTANG ANAK KORBAN KDRT Askana Fikriana; Faissani Faissani; Risky Kurniawan; Jaswan Jaswan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1006

Abstract

Penelitian ini menyajikan tinjauan mendalam terhadap kerangka hukum Islam dan hukum Indonesia terkait perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan anak korban KDRT, penelitian ini mengungkap perbandingan dan integrasi potensial antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum Islam, penelitian menyoroti konsep hukum pidana Islam dan prinsip maqasid al-syari'ah yang menjadi dasar perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Di sisi lain, dalam kerangka hukum Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi fokus analisis terkait upaya pencegahan dan penanganan anak korban KDRT di tingkat nasional.
TINJAUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGANNYA Askana Fikriana; Khairani Khairani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1014

Abstract

Kita sering mendengar masalah tenaga kerja atau perburuhan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satunya terkait dengan PHK seperti mengenai PHK sepihak yang dilakukan perusahaan Indonesia. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian hukum. Bahan hukum pokoknya berasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Masalah Ketenagakerjaan dan berasal dari perbuatan hukum sekunder. Penelitian literatur terkait ketenagakerjaan, seperti makalah, internet, dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap pegawai perusahaan Redundansi harus terlebih dahulu mendapat keputusan dari Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoritis atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai suatu norma. Sedangkan jika dilihat dari sumber datanya, merupakan penelitian teoritis atau normatif.
Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Askana Fikriana
Jurnal Matlamat Minda : Manajemen Dakwah Vol 2 No 1 (2022): Vol. 2 No. 1 Juli 2022
Publisher : STAIN Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56633/jdki.v2i1.324

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan kepada pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui seberapa besar pengaruh zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang menerimanya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data berdasarkan literatur-literatur zakat produktif. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif berdampak kepada meningkatnya perekonomian masyarakat karena bentuk dari pendistribusiannya tidak dalam bentuk bantuan sekali habis, seperti makanan pokok. Akan tetapi berupa bantuan yang terus berkembang, seperti modal usaha, kemudian tidak sebatas diberikan modal saja, namun juga diberikan pelatihan-pelatihan agar bagaimana usaha yang diberikan modal tadi akan terus berkembang.
Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah Askana Fikriana; M. Kahfi Rezki
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i1.657

Abstract

General Election (Pemilu) in Indonesia is a special process involving the entire society in determining the leadership of the state. However, the qualifications of a leader often differ from the desired ideals. This research explores the political structure and ethics of Islam in the context of contemporary politics. The principles of Islamic politics encompass unity through consultation, trustworthiness, upholding fair law, and obedience to Allah, the Prophet, and those in authority. From the perspective of siyasah fiqh, the regulation of human interests, including the state, is governed by Islamic teachings. Ethics play a crucial role in guiding political behavior, ensuring actions that are right and just for the common good. As a significant belief, Islamic leadership demands integrity, deep knowledge of religion, and the ability to apply Islamic teachings in everyday life. Moreover, integrity, honesty, and wisdom in leadership are key attributes desired in an Islamic leader. Effective communication and good relations with the community are also important in choosing the right leader. By considering these criteria, we can ensure that Islamic principles are reflected in public policies. This research provides a foundation for selecting an ideal leader in the legislative domain in the future, ensuring that leadership reflects the desired Islamic values of the community.
Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah Askana Fikriana; Muhammad Irsyad
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i1.869

Abstract

Social change is a change that occurs in the community environment, marked by the emergence of a decline in morals and social values in the surrounding environment. One of these activities is the rise of online gambling, this causes people's finances to be disrupted due to an unstable economy, but they fall into online gambling, which requires them to earn money in bad ways. As time goes by, information technology is being misused in the world of gambling, which offers several platforms through sites and applications that are spread across various social media. The aim of this research is to examine the influence of online gambling on the welfare of the Muslim community from the perspective of siyasah fiqh by using the literature study method in processing the required data and information. As found in reviewing several sources and information, there are various opinions expressed about this issue, some scholars are of the opinion that every gambling game that involves betting in the form of money or the like is prohibited, and there are also those who allow games that use thinking and strategy provided that they do not use betting. and not neglect in worshiping Allah SWT. In Islam itself, it has been explained in Surah Al-Baqarah verse 219 and Surah Al-Maidah verses 90-91 which explains about khamr and gambling, and also explains the conditions when the Prophet found the Muhajirin who were the imams of the Maghrib prayer incorrectly in reciting the holy verse Al- Qur'an due to drunkenness. Gambling and similar activities that cause harm are regulated in government law as stated in Article 303 of the Criminal Code which regulates and provides sanctions to perpetrators who are involved in gambling, in order to create a calm and peaceful community life.
Co-Authors Agusfinanda, Yudi Akmal, Reza Alwiyah , Aisyah Annisa Fitriani Arjuna, Marsa Maya Bagus Cahyo Pratama Putra Cahyadi, Redy Eka Daniel Mahendra Dwi Septiani Era Nabilah Erpandi, Syahri Faissani Faissani Fitria Ramadhani Hartantri , Ardini Ihsan, Muhd.Nur Irmayunita Jaswan Jaswan Khairani Khairani Kurniati , Lili M. Kahfi Rezki Mardiansyah, Bayu Marsela, Yona Muhammad Imam Ratu Mega Muhammad Irsyad Muhammad Irwanto Muhammad Rafqi Efandy Muhammad Razi Asarwani Munadi, Muhammad Ilham Nadia Kumala Sari Nanda Muntazza novita sari, dian Nur Kholis Nurhafiza, Nurhafiza Reni, Reni Destilawati Ridho Alamsyah Risky Kurniawan Safitri, Delfi Safitri, Selma Salsabilla, Anissa Siti Nuraini Deslia Fitri Siti Zulaika Sofyaa, Lilis Sri Maharani Sri Mulyani Sri Sulistiya Suhendra Suparjo Suryah Sylviani, Shinta Winda Apriani Yadi, Muhamad Aidil Fitri Yessy Aulia Yusuf , Jihadi Akbar Zukhruf Yenda Putra `Syakban, Akhiri