Claim Missing Document
Check
Articles

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanganan Fakir Miskin Fitriani, Annisa; Fikriana, Askana; Sari, Nadia Kumala; Fitri, Siti Nuraini Deslia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6018

Abstract

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdaya, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Pemkab Bengkalis menjadi upaya penanganan fakir/miskin. dan menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kedekatan normatif dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjuk bahwa terdapat beberapa upaya penanganan Fakir miskin yang telah dilakukan  Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terbagi kedalam beberapa bidang, diantaranya, bidang pendidikan berupa layanan pendidikan gratis, bidang kesehatan berupa layanan kesehatan terjangkau, bidang ketenagakerjaan berupa kewirausahaan dan keterampilan, bidang ketahanan pangan berupa bantuan pangan dan sembako. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan fakir miskin adalah proses pendataan yang belum singkron, bahkan cenderung berbeda dengan lembaga otoritatif lainnya. Konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam terdapat beberapa upaya diantaranya arahan bekerja, arahan memberi makan, arahan berinfak, arahan mengeluarkan zakat, dan pembagian harta warisan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN INDONESIA TENTANG ANAK KORBAN KDRT Fikriana, Askana; Faissani, Faissani; Kurniawan, Risky; Jaswan, Jaswan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1006

Abstract

Penelitian ini menyajikan tinjauan mendalam terhadap kerangka hukum Islam dan hukum Indonesia terkait perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan anak korban KDRT, penelitian ini mengungkap perbandingan dan integrasi potensial antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum Islam, penelitian menyoroti konsep hukum pidana Islam dan prinsip maqasid al-syari'ah yang menjadi dasar perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Di sisi lain, dalam kerangka hukum Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi fokus analisis terkait upaya pencegahan dan penanganan anak korban KDRT di tingkat nasional.
TINJAUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGANNYA Fikriana, Askana; Khairani, Khairani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1014

Abstract

Kita sering mendengar masalah tenaga kerja atau perburuhan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satunya terkait dengan PHK seperti mengenai PHK sepihak yang dilakukan perusahaan Indonesia. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian hukum. Bahan hukum pokoknya berasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Masalah Ketenagakerjaan dan berasal dari perbuatan hukum sekunder. Penelitian literatur terkait ketenagakerjaan, seperti makalah, internet, dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap pegawai perusahaan Redundansi harus terlebih dahulu mendapat keputusan dari Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoritis atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai suatu norma. Sedangkan jika dilihat dari sumber datanya, merupakan penelitian teoritis atau normatif.
ANALYSIS OF ARTICLE 176 OF LAW NO. 10 OF 2016 REGARDING FILLING OF VACANCY POSITIONS OF DEPUTY REGIONAL HEAD Hendri. K, Hendri. K; Fikriana, Askana
EKSEKUSI Vol 6, No 1 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i1.25146

Abstract

Article 176 paragraphs (1) and (2) of Law No. 10/2016 regulates the mechanism for filling vacancies of deputy governors, deputy regents, and deputy mayors, but in practice there are many delays in filling vacancies of deputy regional head positions. In fact, in some regions there are vacancies until the term of office of the deputy head of the region expires. This research aims to: (1). Analyze the mechanism for filling vacancies of deputy regional heads, (2). Analyze why there is a delay in filling the vacancy of the position of deputy regional head, (3) Offer a legal solution to anticipate the delay in the process of replacing the deputy regional head. Based on how to process data, this research is included in qualitative research. This research is not to find how many vacant deputy regional heads there are in Indonesia. This research also does not use statistical data processing to draw a conclusion. This research is a library research. The type of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The mechanism for filling the vacancy of the regional head by election by the provincial DPRD or regency/city DPRD is based on a proposal from the supporting political party or a coalition of political parties. In practice, it is difficult for the supporting parties to agree to appoint a replacement, and each political party has an interest in making a candidate from the party or candidate they support as deputy regional head. The solution is the need for additional articles in Law No. 10/2016 aimed at anticipating if a political party or coalition of political parties fails to propose two replacement candidates.Keywords: filling positions, deputy regional head.
Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah Askana Fikriana; M. Kahfi Rezki
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i1.657

Abstract

General Election (Pemilu) in Indonesia is a special process involving the entire society in determining the leadership of the state. However, the qualifications of a leader often differ from the desired ideals. This research explores the political structure and ethics of Islam in the context of contemporary politics. The principles of Islamic politics encompass unity through consultation, trustworthiness, upholding fair law, and obedience to Allah, the Prophet, and those in authority. From the perspective of siyasah fiqh, the regulation of human interests, including the state, is governed by Islamic teachings. Ethics play a crucial role in guiding political behavior, ensuring actions that are right and just for the common good. As a significant belief, Islamic leadership demands integrity, deep knowledge of religion, and the ability to apply Islamic teachings in everyday life. Moreover, integrity, honesty, and wisdom in leadership are key attributes desired in an Islamic leader. Effective communication and good relations with the community are also important in choosing the right leader. By considering these criteria, we can ensure that Islamic principles are reflected in public policies. This research provides a foundation for selecting an ideal leader in the legislative domain in the future, ensuring that leadership reflects the desired Islamic values of the community.