Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Eksekusi : Journal Of Law Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam JPB INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS Jurnal Gagasan Hukum Matlamat Minda SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JUSTICES: Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Askana Fikriana
STAIN BENGKALIS
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Penyebaran Narkoba Fikriana, Askana; Marsadinda, Dini; Mahdalena, Mahdalena; Sari, Resti Norita
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang narkoba ataupun sejenisnya,serta membahas bagaimana peran seorang mahasiswa dalam membrantas penyebaran kasus narkotika ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketodi study pustaka,informasi yang dikutip di ambil dari berbagai sumber seperti jurnal,skripsi dan artikel-artikel yang relevan.Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi tau kepada masyarakat bahwa para mahasiswa juga memiliki peran yang signifikan dalam membantu pembrantasan narkoba.Negara indonesia telah mengatur banyak pasal dalam UU terkait dengan sanksi bagi para pengguna narkoba,hal ini bertujuan supaya adanya efek jera bagi para pelaku dan supaya negara indonesia terebas dari masalah yang berkaitan dengan narkoba.
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanganan Fakir Miskin Fitriani, Annisa; Fikriana, Askana; Sari, Nadia Kumala; Fitri, Siti Nuraini Deslia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6018

Abstract

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdaya, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Pemkab Bengkalis menjadi upaya penanganan fakir/miskin. dan menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kedekatan normatif dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjuk bahwa terdapat beberapa upaya penanganan Fakir miskin yang telah dilakukan  Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terbagi kedalam beberapa bidang, diantaranya, bidang pendidikan berupa layanan pendidikan gratis, bidang kesehatan berupa layanan kesehatan terjangkau, bidang ketenagakerjaan berupa kewirausahaan dan keterampilan, bidang ketahanan pangan berupa bantuan pangan dan sembako. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan fakir miskin adalah proses pendataan yang belum singkron, bahkan cenderung berbeda dengan lembaga otoritatif lainnya. Konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam terdapat beberapa upaya diantaranya arahan bekerja, arahan memberi makan, arahan berinfak, arahan mengeluarkan zakat, dan pembagian harta warisan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN INDONESIA TENTANG ANAK KORBAN KDRT Fikriana, Askana; Faissani, Faissani; Kurniawan, Risky; Jaswan, Jaswan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1006

Abstract

Penelitian ini menyajikan tinjauan mendalam terhadap kerangka hukum Islam dan hukum Indonesia terkait perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan anak korban KDRT, penelitian ini mengungkap perbandingan dan integrasi potensial antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum Islam, penelitian menyoroti konsep hukum pidana Islam dan prinsip maqasid al-syari'ah yang menjadi dasar perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Di sisi lain, dalam kerangka hukum Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi fokus analisis terkait upaya pencegahan dan penanganan anak korban KDRT di tingkat nasional.
TINJAUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGANNYA Fikriana, Askana; Khairani, Khairani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1014

Abstract

Kita sering mendengar masalah tenaga kerja atau perburuhan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satunya terkait dengan PHK seperti mengenai PHK sepihak yang dilakukan perusahaan Indonesia. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian hukum. Bahan hukum pokoknya berasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Masalah Ketenagakerjaan dan berasal dari perbuatan hukum sekunder. Penelitian literatur terkait ketenagakerjaan, seperti makalah, internet, dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap pegawai perusahaan Redundansi harus terlebih dahulu mendapat keputusan dari Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoritis atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai suatu norma. Sedangkan jika dilihat dari sumber datanya, merupakan penelitian teoritis atau normatif.
ANALYSIS OF ARTICLE 176 OF LAW NO. 10 OF 2016 REGARDING FILLING OF VACANCY POSITIONS OF DEPUTY REGIONAL HEAD Hendri. K, Hendri. K; Fikriana, Askana
EKSEKUSI Vol 6, No 1 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i1.25146

Abstract

Article 176 paragraphs (1) and (2) of Law No. 10/2016 regulates the mechanism for filling vacancies of deputy governors, deputy regents, and deputy mayors, but in practice there are many delays in filling vacancies of deputy regional head positions. In fact, in some regions there are vacancies until the term of office of the deputy head of the region expires. This research aims to: (1). Analyze the mechanism for filling vacancies of deputy regional heads, (2). Analyze why there is a delay in filling the vacancy of the position of deputy regional head, (3) Offer a legal solution to anticipate the delay in the process of replacing the deputy regional head. Based on how to process data, this research is included in qualitative research. This research is not to find how many vacant deputy regional heads there are in Indonesia. This research also does not use statistical data processing to draw a conclusion. This research is a library research. The type of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The mechanism for filling the vacancy of the regional head by election by the provincial DPRD or regency/city DPRD is based on a proposal from the supporting political party or a coalition of political parties. In practice, it is difficult for the supporting parties to agree to appoint a replacement, and each political party has an interest in making a candidate from the party or candidate they support as deputy regional head. The solution is the need for additional articles in Law No. 10/2016 aimed at anticipating if a political party or coalition of political parties fails to propose two replacement candidates.Keywords: filling positions, deputy regional head.
Co-Authors Agusfinanda, Yudi Akmal, Reza Alwiyah , Aisyah Annisa Fitriani, Annisa Arjuna, Marsa Maya Bagus Cahyo Pratama Putra Cahyadi, Redy Eka Daniel Mahendra Dwi Septiani Era Nabilah Erpandi, Syahri Faissani Faissani Faissani, Faissani Fitri, Siti Nuraini Deslia Fitria Ramadhani Hartantri , Ardini Hendri. K, Hendri. K Ihsan, Muhd.Nur Irmayunita Jaswan Jaswan Jaswan, Jaswan Khairani Khairani Khairani Khairani Kurniati , Lili Kurniawan, Risky M. Kahfi Rezki Mahdalena Mahdalena Mardiansyah, Bayu Marsadinda, Dini Marsela, Yona Muhammad Imam Ratu Mega Muhammad Irsyad Muhammad Irwanto Muhammad Rafqi Efandy Muhammad Razi Asarwani Munadi, Muhammad Ilham Nanda Muntazza novita sari, dian Nur Kholis Nurhafiza, Nurhafiza Reni, Reni Destilawati Ridho Alamsyah Risky Kurniawan Safitri, Delfi Safitri, Selma Salsabilla, Anissa Sari, Nadia Kumala Sari, Resti Norita Siti Zulaika Sofyaa, Lilis Sri Maharani Sri Mulyani Sri Sulistiya Suhendra Suparjo Suryah Sylviani, Shinta Winda Apriani Yadi, Muhamad Aidil Fitri Yessy Aulia Yusuf , Jihadi Akbar Zukhruf Yenda Putra `Syakban, Akhiri