Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.353
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam JPB INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS Jurnal Gagasan Hukum Matlamat Minda SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JUSTICES: Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Askana Fikriana
STAIN BENGKALIS
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Sistem Pemerintahan Islam untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Umat Fikriana, Askana; Safitri, Selma; Sofyaa, Lilis; Sylviani, Shinta
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11136

Abstract

Pemerintahan dalam Islam merupakan salah satu topik yang menarik buat dibahas mengingat hari ini banyak negara yang menggunakan segala kelebihan serta kekurangannya mencari model pemerintahan yang ideal dan bisa menggunakan mudah buat di terapkan. Pemerintahan dalam bersandar pada prinsip-prinsip dari Al-Qur'an serta Sunnah. Penelitian ini menggunakan adalah Literature Riview. Yaitu metode penelitian yang mencakup pengumpulan, membaca, mencatat, dan pengolahan sumber pustaka seperti jurnal yang terkait dengan topik penelitian. pencarian literatur baik internasional maupun nasional. penerapan sistem pemerintahan Islam tampak berbagai tema-tema diskursus keislaman, seperti penegakan syari’at Islam relasi agama serta Negara, Islam politik serta lain sebagainya. Secara internal, kias balik terhadap wacana penerapan sistem pemerintahan Islam, senantiasa mengalami pergumulan secara dialektis antara muslim nasionalis dan muslim sekuler. Penerapan sistem pemerintahan Islam dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Konsep pemerintahan Islam mencakup kepemimpinan yang adil, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Penerapan pemerintahan Islam dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemerintahan. Penerapan pemerintahan Islam memiliki beberapa keuntungan, seperti mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Tidak hanya terbatas pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. System pemerintahan islam dapat diterapkan dinegara-negara dengan berbagai latar belakang agama dan budaya.
Keterlibatan Perempuan dalam Politik Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Nurhafiza, Nurhafiza; Fikriana, Askana; Cahyadi, Redy Eka; Akmal, Reza
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.12033

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam politik sebagai individu sangat erat kaitannya dengan kesetaraan gender yang merupakan bagian hak dari warga negara yang diakui berdasarkan Undang-undang no 7 tahun 1984 yang merupakan dasar hukum terkait pemenuhan serta perlindungan hak perempuan merupakan bentuk perwujudan atau ratifikasi dari konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW), penelitian ini merupakan penelitian penelitian kepustakaan atau library research dengan data-data penelitian berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal serta internet. Hasil dari penelitian ini memaparkan terkait keterlibatan perempuan dalam politik diperlukan sebagai syarat dalam pemilihan umum yang sesuai dengan hukum positif Indonesia serta keterlibatan perempuan dalam politik berdasarkan hukum islam masih terbagi menjadi dua pihak yakni pihak yang pro dan kontra.
PENGARUH ETIKA DAN MORAL DALAM PROSES HUKUM :KASUS KOLABORASI RICHARD ELIEZER DALAM KASUS PEMBUNUHAN NOFRIANSYAH YOSWA Nur Kholis; Askana Fikriana
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol. 5 No. 1 (2023): EDISI OKTOBER 2023
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51742/ilkom.v5i1.1105

Abstract

This research focuses on the significant role played by a Justice Collaborator in a controversial murder case involving Bharada Richard Eliezer in Indonesia. The author discusses the importance of the Justice Collaborator's contribution in unraveling complex criminal cases while exploring various ethical and moral questions that arise in the context of the judiciary. This case underscores the need to maintain a balance between formal law, ethics, and morality within the judicial system, which, in turn, influences the creation of legislation, legal decision-making, and public perception. Consequently, it can be concluded that it is essential to emphasize the consideration of ethics and morals as key factors within the legal system to uphold integrity and meet societal expectations. This conclusion reflects the intricacies of the Justice Collaborator's role and the impact of ethics and morality within the realm of the judiciary. In a broader context, this research serves as a reminder of the integral role that a Justice Collaborator plays in ensuring justice and integrity within the modern judicial system.
Siyasah Fikih Thinking in the Context of Religious Freedom And Human Rights Safitri, Delfi; Fikriana, Askana; Maharani, Sri; Ramadhani, Fitria
International Journal of Education, Information Technology, and Others Vol 6 No 3 (2023): International Journal of Education, Information Technology  and Others
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10183209

Abstract

Religious freedom is given to every human being to adhere to their own beliefs and religion. Religious freedom in Indonesia upholds human rights which are regulated in the 1945 constitution. The law on religious freedom acts as a material to protect the entire community and acts of discrimination, religious-based violence, exploitation, and limits of religious authority in religion. Religion is a system that regulates belief and worship in the Almighty God as well as rules related to culture, and a worldview that connects humans to the order of life. Every religion has rules and regulations for life in society. People who have religion will definitely understand more about how to live life. As with human rights, governments must be fair to their people. According to Siyasah Fiqh, religious freedom is prohibited and is an act of coercion that can lead to violations of freedom and human rights. There is no sense in choosing people according to class. The method used for this research is a qualitative approach, namely by collecting data and using information related to the problems in this research. The nature of this research is descriptive analysis. The data source is secondary data. Because there are still many people who change religions without paying attention to the future consequences and many people's rights are lost by not implementing justice.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDAG NO 1 TAHUN 2022 Ridho Alamsyah; Askana Fikriana; Muhammad Razi Asarwani; Daniel Mahendra
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.9342

Abstract

Ketidakstabilan harga minyak goreng sering kali menimbulkan keresahan dimasyarakat. Naik-turunnya harga minyak membuat masyarakat khawatir karena harga lebih sering naik dari pada turun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait perbandingan harga minyak dari tahun 2020 sampai 2022 dan dihubungkan dengan respon pemerintah yang dituangkan dalam sebuah kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap kebijakan-kebijakan Menteri Perdagangan dan dikaitkan dengan berita-berita yang memaparkan harga minyak goreng dari tahun 2020 sampai 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya dalam menangani harga minyak goreng yang tidak stabil. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa evaluasi kebijakan Menteri Perdagangan yang semakin ketat dalam mengatur terkait minyak goreng di Indonesia. Walaupun masih terdapat beberapa oknum yang tidak mematuhi peraturan yang telah di tetapkan namun hanya sebagian kecil sehingga dapat dikatakan PERMENDAG berhasil menekan harga minyak goreng di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Reni, Reni Destilawati; Askana Fikriana
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.9381

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia kepada anak korban kejahatan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kita dapat menyimpulkan: 1. Prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi haknya sendiri karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mencari cara untuk melindungi hak-hak anak. Kepentingan terbaik anak harus didahulukan, karena banyak hal yang tidak diketahui atau diketahui anak karena usianya. 2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana atau pelanggaran seksual diatur dalam UU No. SK Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT KUHP terkait pemerkosaan pada pasal 285 KUHP sebagai perbuatan kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban khususnya pada Pasal 5, 8 dan 9 dan khususnya UU No.13/2006. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 9, 15, 59 ayat (2), huruf J dan 76D, dan barang siapa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dipidana sebagai berikut: diatur dalam Pasal 81.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia kepada anak korban kejahatan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kita dapat menyimpulkan: 1. Prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi haknya sendiri karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mencari cara untuk melindungi hak-hak anak. Kepentingan terbaik anak harus didahulukan, karena banyak hal yang tidak diketahui atau diketahui anak karena usianya. 2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana atau pelanggaran seksual diatur dalam UU No. SK Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT KUHP terkait pemerkosaan pada pasal 285 KUHP sebagai perbuatan kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban khususnya pada Pasal 5, 8 dan 9 dan khususnya UU No.13/2006. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 9, 15, 59 ayat (2), huruf J dan 76D, dan barang siapa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dipidana sebagai berikut: diatur dalam Pasal 81.
Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Dan Tempat Usaha Dari Tindak Anarkisme Saat Terjadi Unjuk Rasa Fikriana, Askana; Bagus Cahyo Pratama Putra; Marsela, Yona; Suparjo
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 02 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v5i02.17711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi konsep anarkisme dalam situasi unjuk rasa, serta mengidentifikasi strategi perlindungan bagi warga sipil dan tempat usaha. Pendekatan penelitian mencakup analisis literatur terkait anarkisme, unjuk rasa, dan upaya perlindungan warga sipil, serta evaluasi hukum terhadap perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menekankan pentingnya mematuhi batasan hukum dan etika dalam setiap aksi unjuk rasa. Sementara kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang dijamin, juga merupakan tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Perlindungan terhadap hak warga sipil dan tempat usaha juga merupakan faktor utama. Peran kepolisian dalam memastikan keamanan unjuk rasa tidak boleh diabaikan, mereka memegang peran penting dalam memastikan kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib dan aman. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkisme adalah dasar yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan memahami dan mematuhi regulasi hukum, kita dapat membentuk masyarakat inklusif, transparan, dan demokratis, serta menciptakan landasan yang kokoh untuk kemajuan bersama. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang urgensi perlindungan warga sipil dan tempat usaha dari anarkisme dalam unjuk rasa. Implikasi dari penelitian ini mencakup implementasi kebijakan publik dan kepatuhan terhadap hukum dalam memastikan keamanan dan hak asasi manusia dalam setiap demonstrasi. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan perlindungan warga sipil dan tempat usaha dari anarkisme dalam unjuk rasa.
Kepemimpinan Perempuan dalam Mensejahterakan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyasah Fikriana, Askana; `Syakban, Akhiri
Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Publisher : STAIN Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56633/jsie.v5i1.650

Abstract

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena dalam lingkungan hidup suatu masyarakat akan ada seseorang yang memimpin kawasan tersebut, dengan tujuan untuk mengelola kawasan tersebut dalam berbagai aspek. Seorang pemimpin pada umumnya adalah laki-laki, namun pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan, mengingat kemampuan dan peran perempuan yang saat ini diketahui pada dasarnya adalah seorang istri dan ibu rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan metode studi literatur dalam mengolah data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan tinjauan beberapa sumber dan informasi, terdapat perbedaan pendapat mengenai permasalahan ini, ada pula ulama yang berpendapat bolehnya perempuan menjadi pemimpin, ada juga yang tidak. Melihat potensi yang ada sebaiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Kabupaten Bengkalis dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah serta potensi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia ekonomi dan politik, karena tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan. dalam Islam melainkan ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sebagai seorang pemimpin hendaknya mengemban amanah yang telah diberikan kepada dirinya, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, dengan memberikan pelayanan berupa pelayanan perlindungan, perlindungan masyarakat, dan pelayanan pembangunan agar masyarakat merasa sejahtera di bawah kepemimpinan yang mampu. melaksanakan tugasnya dengan baik.
Illegal Financial Technology Practices in the Form of Online Loans Viewed from Business Ethics Askana Fikriana; Suhendra
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 4 (2023): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i4.94

Abstract

The development of information technology has made it easier for people to obtain loans online. However, some online loan service providers are indicated to carry out illegal financial practices by providing loans without official permission and applying double interest. This practice raises ethical issues because it harms and burdens society. This study aims to analyze illegal technology financial practices in the form of online loans based on business ethics. The research uses qualitative methods with a literature study approach. The results showed that illegal technology financial practices are contrary to business ethics. Business actors must uphold the values of fairness, honesty, responsibility, and integrity. Cooperation between communities, businesses, and governments is needed to prevent this illegal practice.
Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Salsabilla, Anissa; Fikriana, Askana
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 01 (2023): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.264

Abstract

Hukum Pembentukan Politik Peraturan Daerah tentang APBD pada dasarnya mencakup kebijakan lokal yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Regulasi pembentukan peraturan daerah tentang anggaran, dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menuju yang lebih baik. Pembentukan undang-undang politik tentang peraturan daerah tentang APBD ideal, jika Peraturan Daerah tentang anggaran sesuai dengan sifat pembentukan peraturan daerah, sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan di Indonesia, sesuai dengan prinsip pembentukan dan prinsip-prinsip dari substansi legislasi, dan dibuat melalui tahapan pembentukan Peraturan Daerah.
Co-Authors Agusfinanda, Yudi Akmal, Reza Alwiyah , Aisyah Annisa Fitriani Arjuna, Marsa Maya Bagus Cahyo Pratama Putra Cahyadi, Redy Eka Daniel Mahendra Dwi Septiani Era Nabilah Erpandi, Syahri Faissani Faissani Fitria Ramadhani Hartantri , Ardini Ihsan, Muhd.Nur Irmayunita Jaswan Jaswan Khairani Khairani Kurniati , Lili M. Kahfi Rezki Mardiansyah, Bayu Marsela, Yona Muhammad Imam Ratu Mega Muhammad Irsyad Muhammad Irwanto Muhammad Rafqi Efandy Muhammad Razi Asarwani Munadi, Muhammad Ilham Nadia Kumala Sari Nanda Muntazza novita sari, dian Nur Kholis Nurhafiza, Nurhafiza Reni, Reni Destilawati Ridho Alamsyah Risky Kurniawan Safitri, Delfi Safitri, Selma Salsabilla, Anissa Siti Nuraini Deslia Fitri Siti Zulaika Sofyaa, Lilis Sri Maharani Sri Mulyani Sri Sulistiya Suhendra Suparjo Suryah Sylviani, Shinta Winda Apriani Yadi, Muhamad Aidil Fitri Yessy Aulia Yusuf , Jihadi Akbar Zukhruf Yenda Putra `Syakban, Akhiri