Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Eksekusi : Journal Of Law Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam JPB INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS Jurnal Gagasan Hukum Matlamat Minda SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JUSTICES: Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Askana Fikriana
STAIN BENGKALIS
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDAG NO 1 TAHUN 2022 Ridho Alamsyah; Askana Fikriana; Muhammad Razi Asarwani; Daniel Mahendra
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.9342

Abstract

Ketidakstabilan harga minyak goreng sering kali menimbulkan keresahan dimasyarakat. Naik-turunnya harga minyak membuat masyarakat khawatir karena harga lebih sering naik dari pada turun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait perbandingan harga minyak dari tahun 2020 sampai 2022 dan dihubungkan dengan respon pemerintah yang dituangkan dalam sebuah kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap kebijakan-kebijakan Menteri Perdagangan dan dikaitkan dengan berita-berita yang memaparkan harga minyak goreng dari tahun 2020 sampai 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya dalam menangani harga minyak goreng yang tidak stabil. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa evaluasi kebijakan Menteri Perdagangan yang semakin ketat dalam mengatur terkait minyak goreng di Indonesia. Walaupun masih terdapat beberapa oknum yang tidak mematuhi peraturan yang telah di tetapkan namun hanya sebagian kecil sehingga dapat dikatakan PERMENDAG berhasil menekan harga minyak goreng di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Reni, Reni Destilawati; Askana Fikriana
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.9381

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia kepada anak korban kejahatan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kita dapat menyimpulkan: 1. Prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi haknya sendiri karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mencari cara untuk melindungi hak-hak anak. Kepentingan terbaik anak harus didahulukan, karena banyak hal yang tidak diketahui atau diketahui anak karena usianya. 2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana atau pelanggaran seksual diatur dalam UU No. SK Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT KUHP terkait pemerkosaan pada pasal 285 KUHP sebagai perbuatan kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban khususnya pada Pasal 5, 8 dan 9 dan khususnya UU No.13/2006. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 9, 15, 59 ayat (2), huruf J dan 76D, dan barang siapa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dipidana sebagai berikut: diatur dalam Pasal 81.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia kepada anak korban kejahatan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kita dapat menyimpulkan: 1. Prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi haknya sendiri karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mencari cara untuk melindungi hak-hak anak. Kepentingan terbaik anak harus didahulukan, karena banyak hal yang tidak diketahui atau diketahui anak karena usianya. 2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana atau pelanggaran seksual diatur dalam UU No. SK Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT KUHP terkait pemerkosaan pada pasal 285 KUHP sebagai perbuatan kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban khususnya pada Pasal 5, 8 dan 9 dan khususnya UU No.13/2006. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 9, 15, 59 ayat (2), huruf J dan 76D, dan barang siapa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dipidana sebagai berikut: diatur dalam Pasal 81.
Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Dan Tempat Usaha Dari Tindak Anarkisme Saat Terjadi Unjuk Rasa Fikriana, Askana; Bagus Cahyo Pratama Putra; Marsela, Yona; Suparjo
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 02 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v5i02.17711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi konsep anarkisme dalam situasi unjuk rasa, serta mengidentifikasi strategi perlindungan bagi warga sipil dan tempat usaha. Pendekatan penelitian mencakup analisis literatur terkait anarkisme, unjuk rasa, dan upaya perlindungan warga sipil, serta evaluasi hukum terhadap perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menekankan pentingnya mematuhi batasan hukum dan etika dalam setiap aksi unjuk rasa. Sementara kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang dijamin, juga merupakan tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Perlindungan terhadap hak warga sipil dan tempat usaha juga merupakan faktor utama. Peran kepolisian dalam memastikan keamanan unjuk rasa tidak boleh diabaikan, mereka memegang peran penting dalam memastikan kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib dan aman. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkisme adalah dasar yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan memahami dan mematuhi regulasi hukum, kita dapat membentuk masyarakat inklusif, transparan, dan demokratis, serta menciptakan landasan yang kokoh untuk kemajuan bersama. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang urgensi perlindungan warga sipil dan tempat usaha dari anarkisme dalam unjuk rasa. Implikasi dari penelitian ini mencakup implementasi kebijakan publik dan kepatuhan terhadap hukum dalam memastikan keamanan dan hak asasi manusia dalam setiap demonstrasi. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan perlindungan warga sipil dan tempat usaha dari anarkisme dalam unjuk rasa.
Kepemimpinan Perempuan dalam Mensejahterakan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyasah Fikriana, Askana; `Syakban, Akhiri
Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Publisher : STAIN Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56633/jsie.v5i1.650

Abstract

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena dalam lingkungan hidup suatu masyarakat akan ada seseorang yang memimpin kawasan tersebut, dengan tujuan untuk mengelola kawasan tersebut dalam berbagai aspek. Seorang pemimpin pada umumnya adalah laki-laki, namun pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan, mengingat kemampuan dan peran perempuan yang saat ini diketahui pada dasarnya adalah seorang istri dan ibu rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan metode studi literatur dalam mengolah data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan tinjauan beberapa sumber dan informasi, terdapat perbedaan pendapat mengenai permasalahan ini, ada pula ulama yang berpendapat bolehnya perempuan menjadi pemimpin, ada juga yang tidak. Melihat potensi yang ada sebaiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Kabupaten Bengkalis dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah serta potensi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia ekonomi dan politik, karena tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan. dalam Islam melainkan ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sebagai seorang pemimpin hendaknya mengemban amanah yang telah diberikan kepada dirinya, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, dengan memberikan pelayanan berupa pelayanan perlindungan, perlindungan masyarakat, dan pelayanan pembangunan agar masyarakat merasa sejahtera di bawah kepemimpinan yang mampu. melaksanakan tugasnya dengan baik.
Illegal Financial Technology Practices in the Form of Online Loans Viewed from Business Ethics Askana Fikriana; Suhendra
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 4 (2023): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i4.94

Abstract

The development of information technology has made it easier for people to obtain loans online. However, some online loan service providers are indicated to carry out illegal financial practices by providing loans without official permission and applying double interest. This practice raises ethical issues because it harms and burdens society. This study aims to analyze illegal technology financial practices in the form of online loans based on business ethics. The research uses qualitative methods with a literature study approach. The results showed that illegal technology financial practices are contrary to business ethics. Business actors must uphold the values of fairness, honesty, responsibility, and integrity. Cooperation between communities, businesses, and governments is needed to prevent this illegal practice.
Urgensi Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah Askana Fikriana; Muhammad Irwanto; Sri Sulistiya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1465

Abstract

Pembentukan tujuh utusan khusus presiden dalam Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan dinamika baru dalam struktur kelembagaan negara. Keberadaan lembaga non-struktural ini, yang bidang tugasnya menyerupai kementerian, menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan legitimasi yuridisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran utusan khusus presiden dalam konteks hukum positif Indonesia serta meninjau urgensinya melalui pendekatan fiqh siyasah, khususnya dalam kerangka konsep wazir al-tanfidz yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan utusan khusus presiden sah secara hukum selama tidak melanggar batas kewenangan kementerian, dan dalam perspektif fiqh siyasah, lembaga ini dapat dikategorikan sebagai pelaksana teknis yang bertugas menjalankan amanah politik kepala negara. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya regulasi pelaksana yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta perlunya pengawasan terhadap kinerja lembaga non-struktural ini agar sejalan dengan prinsip good governance
Analisis Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Penyebaran Narkoba Fikriana, Askana; Marsadinda, Dini; Mahdalena, Mahdalena; Sari, Resti Norita
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang narkoba ataupun sejenisnya,serta membahas bagaimana peran seorang mahasiswa dalam membrantas penyebaran kasus narkotika ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketodi study pustaka,informasi yang dikutip di ambil dari berbagai sumber seperti jurnal,skripsi dan artikel-artikel yang relevan.Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi tau kepada masyarakat bahwa para mahasiswa juga memiliki peran yang signifikan dalam membantu pembrantasan narkoba.Negara indonesia telah mengatur banyak pasal dalam UU terkait dengan sanksi bagi para pengguna narkoba,hal ini bertujuan supaya adanya efek jera bagi para pelaku dan supaya negara indonesia terebas dari masalah yang berkaitan dengan narkoba.
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanganan Fakir Miskin Fitriani, Annisa; Fikriana, Askana; Sari, Nadia Kumala; Fitri, Siti Nuraini Deslia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6018

Abstract

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdaya, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Pemkab Bengkalis menjadi upaya penanganan fakir/miskin. dan menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kedekatan normatif dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjuk bahwa terdapat beberapa upaya penanganan Fakir miskin yang telah dilakukan  Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terbagi kedalam beberapa bidang, diantaranya, bidang pendidikan berupa layanan pendidikan gratis, bidang kesehatan berupa layanan kesehatan terjangkau, bidang ketenagakerjaan berupa kewirausahaan dan keterampilan, bidang ketahanan pangan berupa bantuan pangan dan sembako. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan fakir miskin adalah proses pendataan yang belum singkron, bahkan cenderung berbeda dengan lembaga otoritatif lainnya. Konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam terdapat beberapa upaya diantaranya arahan bekerja, arahan memberi makan, arahan berinfak, arahan mengeluarkan zakat, dan pembagian harta warisan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN INDONESIA TENTANG ANAK KORBAN KDRT Fikriana, Askana; Faissani, Faissani; Kurniawan, Risky; Jaswan, Jaswan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1006

Abstract

Penelitian ini menyajikan tinjauan mendalam terhadap kerangka hukum Islam dan hukum Indonesia terkait perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan anak korban KDRT, penelitian ini mengungkap perbandingan dan integrasi potensial antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum Islam, penelitian menyoroti konsep hukum pidana Islam dan prinsip maqasid al-syari'ah yang menjadi dasar perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Di sisi lain, dalam kerangka hukum Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi fokus analisis terkait upaya pencegahan dan penanganan anak korban KDRT di tingkat nasional.
TINJAUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGANNYA Fikriana, Askana; Khairani, Khairani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1014

Abstract

Kita sering mendengar masalah tenaga kerja atau perburuhan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satunya terkait dengan PHK seperti mengenai PHK sepihak yang dilakukan perusahaan Indonesia. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian hukum. Bahan hukum pokoknya berasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Masalah Ketenagakerjaan dan berasal dari perbuatan hukum sekunder. Penelitian literatur terkait ketenagakerjaan, seperti makalah, internet, dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap pegawai perusahaan Redundansi harus terlebih dahulu mendapat keputusan dari Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoritis atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai suatu norma. Sedangkan jika dilihat dari sumber datanya, merupakan penelitian teoritis atau normatif.
Co-Authors Aisyah Alwiyah Akmal, Reza Anissa Salsabilla Annisa Fitriani, Annisa Ardini Hartantri Bagus Cahyo Pratama Putra Bayu Mardiansyah Cahyadi, Redy Eka Daniel Mahendra Dian Novita Sari Dwi Septiani Era Nabilah Faissani Faissani Faissani, Faissani Fitri, Siti Nuraini Deslia Fitria Ramadhani Hendri. K, Hendri. K Irmayunita Jaswan Jaswan Jaswan, Jaswan Jihadi Akbar Yusuf Khairani Khairani Khairani Khairani Kurniawan, Risky Lili Kurniati M. Kahfi Rezki M. Kahfi Rezki Marsa Maya Arjuna Marsadinda, Dini Marsela, Yona Muhamad Aidil Fitri Yadi Muhammad Ilham Munadi Muhammad Imam Ratu Mega Muhammad Irsyad Muhammad Irwanto Muhammad Rafqi Efandy Muhammad Razi Asarwani Muhd.Nur Ihsan Nanda Muntazza Nur Kholis Nurhafiza, Nurhafiza Reni, Reni Destilawati Ridho Alamsyah Risky Kurniawan Safitri, Delfi Safitri, Selma Sari, Nadia Kumala Sari, Resti Norita Siti Zulaika Sofyaa, Lilis Sri Maharani Sri Mulyani Sri Sulistiya Suhendra Suparjo Suryah Syahri Erpandi Sylviani, Shinta Winda Apriani Yessy Aulia Yudi Agusfinanda Zukhruf Yenda Putra `Syakban, Akhiri