Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.905
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area JWP (Jurnal Wacana Politik) Integritas: Jurnal Antikorupsi Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram Jurnal Analisis Sosial Politik Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Transformative JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Khazanah Sosial Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Socio-political Communication and Policy Review
Nur Hidayat Sardini
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
KEKUASAAN BERPIHAK ALA ENTHUS SUSMONO Azzahra Hasna Naila; Nur Hidayat - Sardini; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena Ki Enthus Susmono merupakan seseorang yang berada dalam bidang budaya lalu berpindah ke dalam bidang politik serta latar belakang. Ki Enthus memiliki latar belakang Jawa dan Islam yang kuat yang mempengaruhi juga pada cara menggunakan kekuasaan hingga berpihak kepada masyarakat kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data primer dan buku serta jurnal sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Ki Enthus Susmono sudah belajar mendalang sejak kecil karena latar belakang keluarga Ki Enthus yang juga berkecimpung dalam dunia dalang. Selama mendalang Ki Enthus memiliki beberapa karya fenomenal yaitu Waryong dan lain sebagainya. Selain itu, Ki Enthus selama menjabat sebagai Bupati memiliki berbagai kebijakan yang unik yang membuatnya dicintai masyarakat Tegal
PERANAN ANGGOTA DPD RI DAPIL JATENG DALAM MENINGKATKAN FUNGSI-FUNGSI PERWAKILAN DAERAH (Studi Kasus Anggota DPD Jawa Tengah Periode 2014-2019) Muhammad Andika Bahari; Nur Hidayat - Sardini; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap UndangUndang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistem unikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme di Indonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang diteliti serta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam meningkatkan fungsi – fungsi perwakilan daerah. Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Tipe penelitian diskriptif digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menggambarkan keadaan secara sistematis mengenai Peranan Anggota DPD RI Dapil Jateng Dalam Meningkatkan Peran Sebagai Perwakilan Daerah (Periode 2014-2019).Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinya belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnya berkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendala tersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah sedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi dengan masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputi masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk dapat mewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.
BAYANG OTORITARIANISME DIGITAL: ANALISIS RKUHP KEHORMATAN PENYELENGGARA NEGARA DAN KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT Dahlil Imran; Nur Hidayat Sardini
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.463 KB) | DOI: 10.37081/ed.v11i1.4223

Abstract

Gejala otoritarianisme digital di berbagai belahan dunia semakin meningkat, tidak terkecualidi Indonesia. Kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi di ruang-ruang digital semakin menyempit dan kini mendapatkan tantangan yang besar. Hal tersebut dimulai dari disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP), khususnya pasal-pasal terkait penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya. Tulisan ini berusaha melakukan analisis terkait beberapa pasal yang berpotensi mendegradasi demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan koleksi data diperoleh melalui telaah sumber-sumber buku, dokumen, penelitian terdahulu, berita terkait, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara teoritis dan praktis RKUHP mendegradasi kebebasan menyatakan pendapat. Telah terjadi pengikisan terhadap nilai-nilai demokrasi secara bertahap dan perlahan oleh rezim hasil pemilihan umum. Di level masyarakat gejala tersebut dapat dibaca dari menurunnya minat masyarakat mengomentari isu politik maupun kebijakan tertentu karena khawatir dapat dipidana melalui pasal-pasal bermasalah tersebut. Urgensi telah terlihat dan fokus berbagai elemen dibutuhkan untuk merespon hal ini.
MALAPRAKTIK OLEH PENYELENGGARA PEMILU: PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN Fania Aisyah Puteri; Nur Hidayat - Sardini; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 dan mengetahui peran masing-masing Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni KPU Kota Cirebon dan Bawaslu Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 dan dinamika mengapa Pilkada di kota ini hingga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Selain itu, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penelitian ini mencoba untuk mencari jawaban mengenai akuntabilitas kinerja Pilkada, oleh karena Pilkada atau Pemilu pada umumnya merupakan kegiatan pemerintahan dalam arti luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 disebabkan oleh tindakan malapraktik Pilkada yang dilakukan jajaran KPU Kota Cirebon dan kelalaian pengawasan oleh Bawaslu Kota Cirebon. Pembongkaran kotak suara, adanya intervensi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan persaingan yang ketat antara kedua paslon menjadi faktor mengapa bisa terjadi Pemungutan Suara Ulang
PERLAWANAN TERSELUBUNG DI TENGAH REGRESI DEMOKRASI (STUDI KASUS MURAL JALANAN DI KOTA SOLO DAN YOGYAKARTA) Rashida Indira Prasanti; Nur Hidayat - Sardini; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Social, political, economic, and cultural dynamics, which remain to be interesting topics for discussion until now, have become one of the things that have received lots of public attention. People who should be the highest authority in a democratic country are competing to exercise their right to freedom of opinion and voice through various channels, including non-formal political channels using street art. The existence of street artists who are increasing every time adds to the understanding for the community that the definition of art is not only for art but also as art for politics. Using qualitative research methods with new social movement theory and the concept of covert resistance, this paper will reveal the results of an analysis of how murals that are included in street art play their function as covert resistance and media criticism, and what is the role of the state and apparatus in protecting freedom of opinion and expression of society . The results of the study show the fact that street murals exist because street artists who are also civil society voice their concerns and are relevant to many people in the situation that was happening at that time, and basically there are still difficulties for the political domination in accepting the presence of street art as one of the medium of resistance and criticism
KESENJANGAN GENDER PADA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU PROVINSI JAWA TENGAH Hafifah Bella Nugraheni; Nur Hidayat - Sardini; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presence and representation of women in public and political spheres is still not visible to this day. Women have the right to participate, the right to vote, and the right to be elected and even have a legal umbrella that encourages their representation in election management institution. The background of this research is the low participation of women in the Central Java Province Election Institution in this day, even though they have been given encouragement through affirmative ideas to the applicable legal framework. This research aims to explain the description of the women existence in Central Java Province election management institution. In addition, this research also explain the inhibiting and driving factors for the women existence in the Central Java Province election management institution. In this research, efforts to answer the problems and research objectives are carried out using the theory of women's representation in the public sphere, affirmative action through Law Number 7 of 2017 about Elections, and the political recruitment system. The subjects in this research are the Central Java Province Election Organizing Institution consisting of the Central Java Province KPU and the Central Java Province Bawaslu in the process of recruiting prospective members for the 2018-2023 Central Java Provincial Election. Through a qualitative method with a descriptive approach, this research will answer several problems and analysis related to the low existence of female members in the Central Java Province election management institution for 2018 – 2023. The results of this research indicate that there is an affirmation idea that is applied in the recruitment stage even though it is not yet optimal in its application. In addition, cultural, intra-personal, and structural-formal barriers were found in the initial process of recruiting prospective members for women
Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020) Irma Aulia Tamara Fransisca; Nur Hidayat - Sardini; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang pada Pilkada Tahun 2020 dengan menggunakan teori Klientelisme Politik dan Bribery Of Officials (Suap) beserta analisis perbandingan yang telah ditemukan dari kedua daerah tersebut. Peran yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai strategi dan komitmen lembaga pemerintah untuk memberantas tindak pidana praktik politik uang baik dalam kebijakan maupun program yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya perbandingan antara peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan peran Bawaslu Kota Bontang terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang pada Pilkada tahun 2020, di Kabupaten Pubalingga lebih fokus untuk menggalakkan patroli anti politik uang dan pengembangan desa anti politik uang, sedangkan di Kota Bontang lebih fokus dalam memberikan ruang partisipasi untuk publik, serta dalam penindakan praktik politik uang kinerja Bawaslu terhambat karena regulasi yang tidak mendukung dalam penegakkan hukum tindak pidana politik uang sehingga mempersulit Bawaslu dalam menangani kasus
SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2019-2020 DI KOTA SEMARANG Fida Fitria Sekar Sari; Muhammad - Adnan; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pendidikan adalah hal yang harus ditangani oleh pemerintah terutama diskriminasi dan perbedaan stigma antar sekolah. Kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Peraturan tersebut diterbitkan dengan fungsi dan tujuan perihal pemerataan pendidikan dan penerimaan peserta didik berdasarkan zonasi wilayah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data mealui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis penelitian pelaksanaan PPDB zonasi SMA di Kota Semarang baik di Tahun 2019 dan 2020 mulai dari penetapan zonasi, pengumuman PPDB, pendaftaran, seleksi, sampai pengumuman hasil dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan SMA Negeri di Kota Semarang baik secara tatap muka dan daring. Tetapi terdapat permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan ini karena persyaratan PPDB yang memprioritaskan jarak dan umur dibanding nilai serta permasalahan eksternal lainnya. Tujuan mewujudkan kondisi kelas yang homogen berhasil dan menampung siswa yang dekat dengan sekolah. Tetapi prinsip keadilan belum terpenuhi. Masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan PPDB SMA Negeri di Kota Semarang, Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga mengakui belum idealnya zonasi terlebih keterbatasan SDM dalam melayani keluhan masyarakat. Serta tunduk pada aturan pusat karena pihak dinas bertugas sebagai pelaksana
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BRT TRANS SEMARANG TAHUN 2022 Piqri - Rahmadan; rina - Martini; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi umum merupakan sarana penunjang mobilitas yang sangat penting bagi masyarkat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi publik umumnya disediakan oleh pihak swasta dan juga pemerintah melalui kebijakan pelayanan publik. Transportasi umum sebagai produk pelayanan publik oleh pemerintah diharapkan dapat memenuhi kepentingan rakyat dan juga dalam operasionalnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam memprioritaskan kepentingan rakyat salah satunya dengan pengadaan bus BRT Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang yang dinilai cukup bagus oleh masyarakat dengan ditandai adanya peningkatan jumlah pengguna tiap tahunnya. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BRT yang diberikan pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menunjukkan angka dan tabel sebagai hasil ukur penelitian yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam bentuk paragraf. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan wawancara tertutup menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada 100 orang responden pengguna BRT Trans Semarang. Kuesioner pertanyaan terdiri atas 20 butil pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan memiliki lima opsi jawaban. Responden perlu memilih salah satu dari lima opsi yang telah disediakan oleh peneliti yang kemudian dari hasil jawaban responden akan dihitung skor masing-masing pertanyaan. Untuk opsi jawaban ‘sangat puas’ diberi skor 5, opsi jawaban ‘puas’ diberi skor 4, opsi jawaban ‘cukup puas’ diberi skor 3, opsi jawaban ‘tidak puas’ diberi skor 2, dan untuk opsi jawaban ‘sangat tidak puas’ diberi skor 1. Menurut PERMENPAN-RB Nomor 16 Tahun 2014, pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BRT mengacu pada 9 indikator yaitu: prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi pelaksanan, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, serta penanganan layanan pengaduan, kritik dan saran. Indikator-indikator tersebut kemudian dihitung menggunakan tabulasi silang dengan data usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden yang menghasilkan hasil penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa hasil tabulasi silang antara indikator penelitian dengan kelompok responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa cukup dengan pelayanan transportasi BRT Semarang
FENOMENA GOLONGAN PUTIH PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KLATEN Muhammad Gayuh Gumelar; Wijayanto - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama seperti masyarakat pada umumnya, salah satunya yaitu hak untuk memilih dalam Pemilu. Namun, keikutsertaan penyandang disabilitas masih mengalami hambatan maupun diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mendasari pemilih disabilitas menjadi Golput pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten yang memiliki tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang tergolong rendah yaitu pada Pilpres hanya 28,43%, Pileg DPD 28,23%, Pileg DPR RI 28,43%, DPRD Provinsi 28,67%, dan DPRD Kabupaten 28,58%. Selain itu, penelitian ini juga mengupas faktor-faktor yang memudahkan dan menghambat pemilih disabilitas untuk berpartisipasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan melibatkan narasumber riset yang terdiri dari penyelenggara Pemilu, organisasi penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka Golput pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten didasari oleh faktor internal pemilih dan faktor eksternal pemilih sehingga mereka absen pada pemungutan suara. Dalam penyelenggaraannya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi faktor penghambat pemilih disabilitas untuk berpartisipasi, antara lain: pendataan pemilih, sosialisasi yang kurang optimal, dukungan keluarga, aksesibilitas, dan pelayanan penyelenggara ad hoc Pemilu. Faktor yang memudahkan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi yaitu adanya peran induk organisasi penyandang disabilitas yang aktif mengawal sekaligus terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan terus berupaya mendorong terwujudnya Pemilu akses di Kabupaten Klaten
Co-Authors Abednego - Briantama Abimanyu Imam Sandhy Baskara Achmad Gufron Kharima Adulrahman, Wachid Agung Setia Budi, Agung Setia AGUS AGUS Agus Susanta Aldiano Hadi Nugroho Alief Khahfi Fhatoni Aluisia Prita Parahita Angger Ari Praditya Angie Permata Sari Aninda Ishar, Dheevanadea Primantariputri Anisa Destyana Sasabilla annisa rezayana Ari Pradhanawati Arif Dwi Cahyono Arinta - Nuriyah Arioseno - Dwi Pradana Azzahra Hasna Naila Beny Utama Putra Sihite Boneta Indriana Budi Setiyono Budi Setiyono Dahlil Imran Daniel Partahi Oloan Panggabean Devi Harahap Deviria Arofatul Khusni Dewi Erowati Dewi Erowati, Dewi Dewi Kurnia Putri Diah Wijayana Dian Fitriyani Dian Fitriyani dyah ayu dewanti Elsitra, Gita Nindya enggal chesar ayoganata Evva - Rohhayati Fadhilah Nur Endah Fania Aisyah Puteri Fariz Mahadika Fida Fitria Sekar Sari Fitriyah - - Fitriyah - - Fitriyah . Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah undip Galih Satria Pangayom Gesmy Anita Sitanggang Hafifah Bella Nugraheni Hanifa Maylasari Hasna Nur Rachmawati Hayatullah, Hengki Hendra Try Ardianto Hengki Hayatullah Holyness Nurdin Singadimedja Irma Aulia Tamara Fransisca Jejen Fauzi Ridwan Kushandajani . Kushandayani - Laila Kholid Alfirdaus Leny Dwi Purnama Sari Lubis Lubis, Lubis Lusia Astrika Melly Rahmadan Ningsih Muh Haris Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Akbar Rafsanjani Muhammad Andika Bahari Muhammad Gayuh Gumelar Muhtar Muhtar Muhtar Muhtar N. Elsitra, Gita Nadya Firyal Labiba Nawangsih Sekarwidhi Nenny Marlina Neny - Marlina novia kristanti Nugraha, Angga Aditya odi - atmajati Panjaitan, Nancy Lady Patricia Sartika . Piqri - Rahmadan Prabowo, Syafrizal Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purwoko . Rashida Indira Prasanti Rengga Nurrasyid Retno Sunu Astuti Rina - Martini Rizky Reynaldy Chaniago ROSO PRAJOKO Salmadianka - Kusnadi Sari, Angie Permata Setya Perdana, Putra Adi Shabrina Hana Mutiara Negara Stefanus Triadmaja Supratiwi . Susilo Utomo Syafrizal Prabowo Teguh Yuwono Theresia Bayu Ester K Turtiantoro Turtiantoro Wanda Sigit Setiawan Widya, Arya Parama Wijayanto - - WIJAYANTO WIJAYANTO Wulandari . Yofi Arista Yovi Arista Yuwanto . Yuwanto Yuwanto