Claim Missing Document
Check
Articles

“ISO DIDANDANI”: STUDI KETERPILIHAN MUHAMMAD TAMZIL PADA PILKADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 DI KAUMAN Nadya Firyal Labiba; Wijayanto - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebanyak 27 calon Kepala Daerah berstatus tersangka ataupun mantan tersangka Narapidana Korupsi maju pada Pilkada periode 2015-2023. Salah satu dari calon tersebut ialah Muhammad Tamzil yang kemudian berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018. Sebagai basis wilayah kelompok nahdliyin, penting melihat bagaimana preferensi politik Warga Kauman terhadap majunya Tamzil sebagai mantan Narapidana pada kontestasi Pilkada Kudus dan faktor apa saja yang menyebabkan mereka menjatuhkan pilihannya pada Tamzil. Menggunakan teori Perilaku Pemilih menurut Dennis Kavanagh (1983), penelitian kualitatif ini dilakukan menggunakan pedekatan Etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Kauman menjatuhkan pilihannya kepada Tamzil melalui pendekatan Sosiologis dan Psikologis. Tamzil dianggap sebagai sosok pemimpin yang ideal karena ketokohan yang dimiliki Tamzil, kesamaan latar belakang, serta adanya afiliasi kuat terhadap partai pengusung. Pemilih Tamzil memandang persoalan korupsi yang menimpa Tamzil sebelum maju pada Pilkada adalah persaingan politik dan tidak memandang korupsi sebagai suatu obyek kejahatan dalam latar belakang Tamzil. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat problem etis yang luar biasa. Tamzil sebagai aktor politik dengan latar belakang sebagai mantan terpidana korupsi yang kembali maju pada Pilkada jelas tidak beretika dan bermoral. Peran Kiai dalam kebudayaan kelompok nahdliyin sebagai tokoh yang mengarahkan suatu kelompok tidak ditemukan lantaran pelanggaran moral yang dilakukan Tamzil jelas merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kecintaan NU terhadap pemimpinnya di ruang lingkup politik bisa saja membebani demokrasi lantaran latar belakang seorang pemimpin yang jelas tidak bermoral dalam pemerintahan masih menjadi pilihan
Daya Juang dan Daya Tangguh Politisi Perempuan dalam Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Keterpilihan Tiga Periode Politisi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah) Muhammad Akbar Rafsanjani; Fitriyah - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemahaman hak asasi perempuan yang meluas pada era sekarang menuntut adanya kesetaraan gender di semua aspek. Upaya untuk mendukung terciptanya kesetaraan gender di tengah masyarakat Indonesia dapat diwujudkan melalui kehadiran figur perempuan yang menempati kedudukan strategis di lingkup jabatan publik baik di ranah eksekutif, legislatif maupun pada ranah yudikatif. Hadirnya figur perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil dari kebijakan afirmasi pemberian kuota perempuan sebanyak 30% kursi di parlemen. Pada periode 2019, kuota yang tersedia hanya dapat terpenuhi sebanyak 20% di tingkat nasional dan secara umum angkanya lebih rendah pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Hadirnya figur perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah menciptakan rasa keterwakilan dari para perempuan yang ada di Provinsi Jawa Tengah karena dengan hadirnya figur politisi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pihak perwakilan yang paling mengerti mengenai aspirasi, ide maupun isu spesifik perempuan. Salah satu figur perempuan di Provinsi Jawa Tengah yang sukses bertahan selama tiga periode sebagai anggota DPRD Jawa Tengah adalah Sri Marnyuni, pada saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis kapitalisasi strategi modalitas dalam merawat suara konstituen dalam keterpilihan Sri Marnyuni hingga tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan Teori Modalitas oleh Bourdieu (1986) dan Teori Strategi Keterpilihan Petahana oleh Sheth dan Frazier (1982) dengan melihat peranan partai politik sebagai bagian proses dalam pemenangan pemilu. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan modal sosial sebagai modal kuat yang dimiliki Sri Marnyuni sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap keterpilihan Sri Marnyuni di DPRD Provinsi Jawa Tengah selama 3 periode
PERANAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTADALAM MENANGANI PENGUNGSI ASING Salmadianka - Kusnadi; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keputusan gubernur nomor 1550 tahun 2021 tentang satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri tingkat provinsi merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh PemerintahProvinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk menangani masalah pengungsi dari luar negeri yangtinggal di wilayah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanaperan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani para pengungsi asing. Metodeyangdigunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan banyak kontribusi dalammembantupengungsi asing yang datang ke Jakarta sejak tahun 2019. Mereka telah memberikanpenampungan sementara, bantuan makanan, vaksinasi COVID-19 gratis, serta sesi sosialisasi dan konseling. Upaya ini mencerminkan komitmen dalam memberikan dukungankepadapengungsi asing dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kontribusi dalammembantu pengungsi asing di Jakarta. Namun, tantangan dalam menjaga ketertiban umumtetapmenjadi isu yang harus diatasi dengan berbagai pertimbangan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait
KONFLIK AGRARIA SULTAN GROUND ANTARA KERATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT VERSUS KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA, STUDI KASUS DESA JOMBORAN, KECAMATAN SENDANGAGUNG, KABUPATEN SLEMAN Abednego - Briantama; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Landasan konseptual dan filosofis dari konflik, mengisyaratkan bahwa konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Konflik dan keterkaitannya terhadap konteks perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan dan otoritas oleh dua pihak atau lebih yang pada dasarnya tidak sejalan secara tujuan dan asas perjuangan, maka dimaknai sebagai fakta kehidupan yang tidak mungkin untuk dihindari dalam proses dinamika sosial masyarakat. Sejak zaman kolonial hingga era reformasi, telah terjadi konflik berupa sabotase hak rakyat atas sumber daya alam di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjadi sebuah refleksi bagi keberjalanan bangsa ini, melalui manifestasi hadirnya permasalahan konflik agraria yang masih terjadi di bangsa ini, terutama apa yang terjadi di sektor daerah–daerah di Indonesia terkhusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori konflik dan ekologi politik, penelitian ini akan mengungkap suatu keterhubungan, dimana konflik agraria menjadi suatu permasalahan yang kompleks ketika kita berbicara mengenai dinamika konflik yang ada serta kewenangan pemerintah daerah serta aktor – aktor yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik agraria akan terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya faktor konflik kepentingan, namun hadirnya kebijakan sultan ground menjadi titik pusat permasalahan dan dinamika yang terjadi untuk ditinjau lebih lanjut secara implementatif.
Relasi Tokoh Politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Tahun 2018-2021 Arinta - Nuriyah; Muhammad - Adnan; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan Pesantren dalam dunia politik di Indonesia yang kini menjadi hal yang biasa terjadi. Eksistensi pesantren tidak sebatas berkutat sebagai lembaga pendidikan saja tetapi juga memiliki basis penting dalam dunia perpolitikan ini. Sehingga pesantren mengalami pergeseran orientasi menjadi kombinasi politik dan agama yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah terjadinya relasi, bentuk-bentuk relasi yang dihasilkan, dan motif dari relasi antara tokoh politik dengan pondok pesantren. Maka dalam penelitian ini berusaha menganalisis fenomena relasi antara tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung. Penelitian ini teori vested interest yang merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam suatu forum. Selain itu teori pilihan rasional oleh James S. Coleman yang mengemukakan bahwa tindakan individu dalam memenfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang berusaha mengeksprolarsi lebih luas melalui observasi, wawancara, ketepatan data dan realisasi masalah yang terjadi di lapangan. Didukung dengan pengaplikasian tipe penelitian fenomenologi berusaha menganalisis suatu fenomena dengan sudut pandang tertentu untuk mendapatkan kejelasan suatu fenomena yang dialami seseorang secara langsung. Ponpes Segoro Agung yang berprinsip “Pancasila Rumah Kita Bersama” tidak menjadikan lingkungan tersebut bebas dalam muatan politis. Kehidupan ini berdampingan dengan dunia politik, terutama agama dan politik yang merupakan 2 entitas tidak terpisahkan. Kemudian bentuk dari relasi sangat beragam yaitu secara ekonomi, sosial dan agama, dan pendidikan. Kerjasama tersebut melahirkan menfaat yang berpengaruh bagi masyarakat kaitannya pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya relasi tidak terlepas dari 3 motif yang menjadikan pesantren juga terlibat dalam politik langsung maupun tidak langsung. Pertama, motif teologis Kedua, motif perubahan struktural dan konstektual pesantren. Ketiga, motif ekonomi pragmatis. Upaya Pondok Pesantren Segoro Agung dalam menerapkan prinsip Pancasila justru semakin mendapat atensi dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan Sikap netral yang telah ditunjukkan tidak menjadikan sebuah pondok pesantren akan mendapatkan pengecualian dari tokoh politik dan pemerintah. Justru banyaknya tokoh politik yang datang akan semakin mendatangkan banyak manfaat baik secara politik dan agama
KEMENANGAN PETAHANA MELALUI STRATEGI POLITIK PORK BARREL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA AMPELSARI TAHUN 2017 Hasna Nur Rachmawati; Laila Kholid Alfirdaus; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya fenomena petahana kembali bertarung pada ajang kontestasi politik menyebabkan adanya kecenderungan pemanfaatan anggaran negara secara tidak etis. Berangkat dari hal itu penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran politik praktis pork barrel yang dilakukan oleh aktor eksekutif di pemerintahan lokal desa. Kasus penelitian berlatar belakang di pemilihan kepala desa Ampelsari tahun 2017 seorang petahana berhasil memenangkan hasil perolehan suara. Metode yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kombinasi etnografi untuk menghasilkan data yang komprehensif. Hasil penelitian, petahana memanfaatkan program bansos untuk kepentingan elektabilitas dengan memprioritaskan kelompok pendukung sebagai penerima manfaat; adanya diskrimansi sikap dalam pembangunan berbasis kewilayahan; keunggulan petahana atas posisinya yang strategis dimanfaatkan untuk menghimpun modalitas politik; dan politik uang. Hasil temuan lapangan memperlihatkan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan petahana berhasil memperoleh kemenangan kembali untuk periode keduanya
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARAN WILAYAHKABUPATEN BANYUMAS Evva - Rohhayati; Fitriyah - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas telah diamanatkan dalamPeraturanDaerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2009 dan Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Meskipun muncul isu bahwa keinginan untukmemecah Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom adalah keinginanelitelokal di eksekutif dan legislatif, masyarakat Kabupaten Banyumas terlihat cenderungsetuju dengan rencana pemekaran. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya penolakanyang secara signifikan menghambat rencana pemekaran dalam prosesnya. Tujuanpenelitian ini adalah menganlisis persepsi masyarakat Kabupaten Banyumas terhadaprencana pemekaran wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan tipe penelitian deskriptif. Persepsi masyarakat dalam penelitian ini dijelaskan melalui indikator persepsi yaituindikator kognitif, afektif, dan konatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhmasyarakat di Kabupaten Banyumas per tahun 2021 dengan batasan kriteria pendudukusia 15-59 dan sampel yang digunakan yaitu sejumlah 108 responden. Pengumpulandata dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Banyumasyang merupakan anggota sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat KabupatenBanyumas masih kurang memiliki pengetahuan yang baik mengenai rencana pemekaranyang ditunjukkan dengan indeks tingkat kognitif dengan interpretasi sedang. Dimanadengan pengetahuan yang kurang baik tersebut mayoritas masyarakat KabupatenBanyumas memiliki persepsi positif terhadap rencana pemekaran yang ditunjukandengan indeks tingkat afektif dengan interpretasi tinggi. Masyarakat juga turut memberikan dukungan meskipun tidak secara aktif melainkan hanya ikut terlibat dalamproses sosialisasi
The Role of Educational Institutions in Countering Political Polarization: Building Inclusive Communities and Civic Engagement Muhtar Muhtar; Budi Setiyono; Fitriyah Fitriyah; Nur Hidayat Sardini
QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Vol 14 No 1 (2022): Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Program Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/qalamuna.v14i1.4919

Abstract

Political polarization has become increasingly prevalent worldwide, posing significant challenges to social cohesion, democratic governance, and civic participation. Various factors, including ideological divisions, socio-economic disparities, and the rise of digital echo chambers, have exacerbated this phenomenon. Amidst this backdrop, educational institutions have emerged as pivotal actors in addressing political polarization by fostering inclusive communities and promoting civic engagement among students and faculty members. This study aims to identify the key challenges and opportunities faced by educational institutions in addressing political polarization, examine the effectiveness of existing interventions and programs, and propose evidence-based recommendations for enhancing the role of educational institutions in building inclusive communities. This study employs a qualitative research design utilizing a literature review as the primary methodological approach. The data for this research are obtained from various scholarly sources, including academic journals, books, reports, and policy documents, accessed through academic databases, institutional repositories, and online libraries. In conclusion, this research sheds light on the crucial role that educational institutions play in combating political polarization by fostering inclusive communities and promoting civic engagement among students. Through an analysis of the various mechanisms and strategies employed, it becomes evident that educational institutions are vital platforms for bridging ideological divides and nurturing a culture of tolerance and respect for diverse perspectives.
From Promoting Harmony to Spreading Threats: the Languages of Digital Security of Indonesian Cyber Police to Create Political Stability Sardini, Nur Hidayat; Wijayanto, Wijayanto; Elsitra, Gita Nindya
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.15.2.2024.235-249

Abstract

Recently, the Indonesian police has increased its security activities on social media. Not only taking action against digital crimes, they are also pro-active in monitoring social media by finding a new body namely a virtual police. They conduct socialization on what considered appropriate activities on the twitter. Furthermore, they also implement surveillance to the netizen’s activities on twitter and release early warning to those who are considered as violating the law. In the twitter, this function was conducted using their account namely @siberpolri which means Indonesian cyber police. Based on the digital ethnography on the twitter account of the Indonesian cyber police, this study tries to analyze the language used by the Indonesian police to create digital security. This research found that the Indonesian police use the following languages in their posts: first, promoting social harmony in digital public spaces; second, using jokes to divert the discussion away from the political problems to trivial things; third, encouraging the citizens not to criticize the power holders; fourth, creating a narrative of threats to netizens. This study argues that behind the language used, there is an underlying interest of the Indonesian police to create of political stability very much needed to support economic development. In this regards, the languages of digital security will be understood in the context of the ideology of neo developmentalism which is being carried out by President Joko Widodo. It is the ideology which was once used during the New Order era under authoritarian Suharto.
PERAN KOMUNIKASI PADA PENANGANAN KESEHATAN MENTAL IBU PASCA PERSALINAN Lubis, Lubis; Setiyono, Budi; Kushandajani, Kushandajani; Sardini, Nur Hidayat
Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram Vol 9, No 2 (2024): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/mj.v9i2.22666

Abstract

Abstract: The role of communication is very important in providing treatment to postpartum maternal mental health in the form of providing Educational Information Communication (EIC) and counseling. Providing the right information when providing EIC and counseling will have a positive impact on the mental health of postpartum mothers. The research used qualitative exploratory studies. Data was collected through in-depth, semi-structured, and face-to-face interviews. The data were analyzed using inductive content analysis. The sampling method is based on purposefully select of 6 health workers in December 2024. The results showed that informants consisted of 4 midwives, 1 Head of Public health center and 1 mental nurse interviewed. There are 4 (four) themes based on communication components, namely the source of communication, the message conveyed, the media used, the recipient of the message, and the reciprocal effects of the message that has been delivered. From these four themes, it was found that health workers, especially midwives, have not provided IEC material or counseling that is still not appropriate in accordance with the mental health conditions of postpartum mothers. The communication media used is also still limited. So there is a need for training for midwife health workers to be able to provide good communication according to the needs of mothers after childbirth.Abstrak: Peran komunikasi sangat penting dalam memberikan penanganan kepada kesehatan mental ibu pasca persalinan berupa pemberian Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan konseling. Pemberian informasi yang tepat saat memberikan KIE dan konseling akan berdampak positif terhadap kesehatan mental ibu pasca persalinan. Penelitian menggunakan studi eksploratif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur dan tatap muka. Data dianalisis menggunakan analisis conten induktif. Metode pengambilan sampel berdasarkan purposefully select terhadap 6 orang tenaga kesehatan pada bulan desember 2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa informan terdiri dari 4 orang bidan, 1 Kepala Puskesmas dan 1 orang perawat jiwa yang diwawancarai. Terdapat 4 (empat) tema berdasarkan komponen komunikasi yaitu sumber komunikasi, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, penerima pesan, dan efek timbal balik dari pesan yang sudah disampaikan. Dari empat tema tersebut didapatkan bahwa tenaga kesehatan khususnya bidan belum memberikan materi KIE atau konseling yang masih kurang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan mental ibu pasca persalinan. Media komunikasi yang digunakan juga masih terbatas. Sehingga perlu adanya pelatihan kepada tenaga kesehatan bidan untuk dapat memberikan komunikasi yang efektif sesuai kebutuhan ibu pasca persalinan.
Co-Authors Abednego - Briantama Abimanyu Imam Sandhy Baskara Achmad Gufron Kharima Adulrahman, Wachid Agung Setia Budi, Agung Setia AGUS AGUS Agus Susanta Aldiano Hadi Nugroho Alief Khahfi Fhatoni Aluisia Prita Parahita Angger Ari Praditya Angie Permata Sari Aninda Ishar, Dheevanadea Primantariputri Anisa Destyana Sasabilla annisa rezayana Ari Pradhanawati Arif Dwi Cahyono Arinta - Nuriyah Arioseno - Dwi Pradana Azwar Subandi Azzahra Hasna Naila Beny Utama Putra Sihite Boneta Indriana Budi Setiyono Budi Setiyono Dahlil Imran Daniel Partahi Oloan Panggabean Devi Harahap Deviria Arofatul Khusni Dewi Erowati Dewi Erowati, Dewi Dewi Kurnia Putri Diah Wijayana Dian Fitriyani Dian Fitriyani dyah ayu dewanti Elsitra, Gita Nindya enggal chesar ayoganata Evva - Rohhayati Fadhilah Nur Endah Fania Aisyah Puteri Fariz Mahadika Fida Fitria Sekar Sari Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Galih Satria Pangayom Gesmy Anita Sitanggang Hafifah Bella Nugraheni Hanifa Maylasari Hasna Nur Rachmawati Hayatullah, Hengki Hendra Try Ardianto Hengki Hayatullah Holyness Nurdin Singadimedja Irma Aulia Tamara Fransisca Jejen Fauzi Ridwan Kushandajani . Kushandayani - Kusuma, Lalu Sopan Tirta Laila Kholid Alfirdaus Leny Dwi Purnama Sari Lubis Lubis, Lubis Lusia Astrika Melly Rahmadan Ningsih Muh Haris Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Akbar Rafsanjani Muhammad Andika Bahari Muhammad Gayuh Gumelar Muhtar Muhtar Muhtar Muhtar N. Elsitra, Gita Nadya Firyal Labiba Nawangsih Sekarwidhi Nenny Marlina Neny - Marlina novia kristanti Nugraha, Angga Aditya odi - atmajati Panjaitan, Nancy Lady Patricia Sartika . Piqri - Rahmadan Prabowo, Syafrizal Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purwoko . Putri, Baiq Fera Susmita Rashida Indira Prasanti Rengga Nurrasyid Retno Sunu Astuti Rina - Martini Rizky Reynaldy Chaniago ROSO PRAJOKO Salmadianka - Kusnadi Sari, Angie Permata Setya Perdana, Putra Adi Shabrina Hana Mutiara Negara Stefanus Triadmaja Supratiwi . Susilo Utomo Syafrizal Prabowo Teguh Yuwono Theresia Bayu Ester K Turtiantoro Turtiantoro Wanda Sigit Setiawan Widya, Arya Parama Wijayanto - - WIJAYANTO WIJAYANTO Wulandari . Yofi Arista Yovi Arista Yuwanto . Yuwanto Yuwanto