Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN GANTI RUGI SEBESAR SETENGAH SISA UPAH SAMPAI BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ]]>
<![CDATA[Widyowati, Wulandari]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i2.32272
<![CDATA[The problem in Indonesia is not detached from the working relationship. Problems that often arise from the relationship of employment are termination of employment (LAYOFFS or PHK). In the case of LAYOFFS, employers are obliged to give severance money or damages and/or other rights. In this research the author raised the topic of the issue of the Supreme Court's Decision Number 778 K/Pdt.Sus-PHI/2018 regarding the payment of damages amounting to half the remaining wage to the end of the specific time working agreement (PKWT), while article 62 of Law Number 13 of 2003 on employment contained provisions that the parties conduct LAYOFFS prior to the end of the PKWT then the party shall be liable to pay damages to the other party of wages of workers until the deadline expires. The research aims to analyse the Supreme Court's decision on the payment of half the remaining wages for compensation to the end of the PKWT based on prevailing laws and regulations. As for the research method used is normative juridical using a statutory approach and a case approach. The results showed that the judgment of the Supreme Court Judge in the Supreme Court's Decision Number 778 K/PDT. Sus-PHI/2018 regarding the payment of half the remaining damages to the end of the PKWT is not appropriate because the entrepreneur is only charged a compensation of half the remaining wage until the end of the PKWT which should compensate the remaining wage to the end of the PKWT.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[roszana, dina]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32337
<![CDATA[Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan suatu permasalahan besar yang dihadapi oleh masyarakat. dalam setiap tahunnya. Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup siknifikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap belum efektif untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perubahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan residivis serta pelaku yang mengakibatkan gangguan jiwa, luka berat, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, terkena penyakit menular, dan/atau mengakibatkan matinya korban dengan memberikan hukuman kebiri kimia. Hukuman ini menjadi kontrofersial di masyarakat terkait pemberlakuan dan efektivitasnya yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum dalam politik hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adanya hukuman kebiri kimia dalam pembentukannya belum memenuhi pembentukan norma hukum pidana yang secara ideal harus mempertimbangkan necessity, adequacy, legal certainty, actuality, feasibility, verifiability, enforceability, dan provability. Dari delapan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukan norma hukum pidana hukuman kebiri kimia hanya sesuai dengan kriteria legal certainty bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar, dan tidak menimbulkan penafsiran.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH MEDIS DI KABUPATEN MOJOKERTO ]]>
<![CDATA[Huda, Muhammad Khoirul]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.36026
<![CDATA[Pencemaran limbah medis di Kabupaten Mojokerto merupakan suatu peristiwa pencemaran lingkungan yang harus ditegakkan dan memerlukan penanganan yang khusus karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup disekitarnya, selain itu dampak dari pencemaran tersebut akan menyebar karena merupakan suatu limbah infeksius dan dapat menularkan bibit penyakit. Tujuan dalam penelitian ini adalah meneliti, mengkaji, dan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran Limbah Medis melakukan dumping tanpa izin di Kabupaten Mojokerto dikaitkan pasal 60 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan faktor kendala dalam penegakan hukum Pencemaran lingkungan limbah medis di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengawasan dan penindakan belum efektif, karena pengawasan dan penindakan pada hasil Jumlah Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan dan Penindakan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2018 masih banyak yang melanggar.petugas juga mendapati beberapa Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki kelengkapan izin pembuangan limbah medis, belum adanya penindakan secara tegas dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap pihak Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Mojokerto yang berkedapatan tidak memiliki izin pembuangan limbah medis tersebut dan kendalanya yakni pihak puskesmas,rumah sakit maupun klinik belum adanya tenaga teknis pengujian sampel serta belum adanya laboratorium sendiri untuk pengujian ditambah adanya faktor ekonomi dan operasional medis yang menjadi penghambat dalam penertiban pembuangan limbah medis.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS PEJABAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID SEBAGAI ASPEK KRIMINOGEN TINDAK PIDANA KORUPSI: URIDICAL REVIEW OF THE IMMUNITY RIGHTS OF STATE OFFICERS IN HANDLING PANDEMIC COVID AS A CRIMINOGEN ASPECT OF CORRUPTION ]]>
<![CDATA[Muhammad, Tio Aldino]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37168
<![CDATA[The national legal policy has determined that Indonesia is a country that adheres to the Rule of Law system, as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution). Mandated in Article 1 paragraph (3) Chapter I, the Third Amendment of the 1945 Constitution which returns that "the State of Indonesia is a State of Law". This means that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a country based on law (rechtsstaat), not based on power (machtstaat), and its government is based on a constitutional system (basic law), not absolutism (unlimited power). This research has objectives it aims to describe the position of the Immunity Rights of State Officials in the legal system in Indonesia so that there is legal certainty in its application. Secondly, to analyze the affirmation of the right to immunity in the PERPPU clause No.1 of 2020 which has implications as a criminogenic aspect of corruption. In this study, choosing the type of normative law research (normative law research) or doctrinaire. The approach taken includes a legal review of the law (statute approach) to describe legal facts and provide a prescription that can explain the legal rules contained in PERPPU No.1 of 2020 Article 27 which is questioned because it has an impact as a criminogenic aspect of the occurrence of criminal acts corruption]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Administrasi Bagi Penghasil Limbah Elektronik Yang Melanggar Ketentuan Terkait Kewajiban Melaksanakan Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste) Di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Damayanti, Henny Puspita]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>;
<![CDATA[Tinambunan, Hezron Sabar Rotua]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37565
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur tentang kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil dan pengolah limbah elektronik. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum administrasi serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam menegakkan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Informan dalam peneilitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dengan melakukan wawancara serta dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum administrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar 16% kegiatan usaha yang diawasi. Terdapat 46 kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan secara bertahap dari teguran tertulis hingga pembekuan izin. Kendala yang dihadapi yaitu tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang mengalami keterbatasan jumlah. Selain itu, pada penanganannya terdapat sarana dan fasilitas yang tidak memadai karena di Kota Surabaya belum memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri. Serta kurangnya tingkat ketaatan terhadap hukum dari masyarakat, dalam hal ini yaitu penghasil limbah untuk mematuhi ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik. Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Limbah Elektronik, Pengelolaan Limbah Elektronik.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Daring (Dalam Jaringan): pelecehan seksual, anak, daring, Perlindungan korban. ]]>
<![CDATA[Yuniantari, Djihan]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37907
<![CDATA[Pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang terdapat di Indonesia diatur dalam KUHP. Salah satu bentuk tindak pidana yaitu pelecehan seksual, karena sifat KUHP yang limitatif, sehingga membatasi penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku yang mengikuti perkembangan zaman dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual supaya tidak mendapatkan sanksi. Seperti halnya yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui dalam jaringan (daring). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan pelecehan seksual terhadap anak melalui daring berdasarkan Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, beserta pentingnya pembaharuan pengaturan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak melalui daring sebagai perlindungan terhadap korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasil dan pembahasan menyatakan bahwa pengaturan hukum yang telah ada di Indonesia mengenai pelanggaran norma asusila seperti KUHP, UU ITE, UUPA, serta UU Pornografi belum dapat menjadi pengaturan hukum untuk tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui daring. Pelecehan seksual terhadap anak melalui daring juga belum termasuk dalam pelanggaran Pasal 293 KUHP karena hanya mengatur mengenai perbuatan cabul (secara fisik), sehingga pentingnya pembaruan peraturan guna melindungi korban serta memberikan kepastian hukum. Salah satu bentuk pembaruan peraturan tentang pelecehan seksual yaitu RUU PKS. RUU PKS memberikan pembaruan pengaturan hukum tentang perbuatan pelecehan seksual yang tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga non-fisik, sehingga korban mendapat perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan isi pasal 3, pasal 22 ayat (1), pasal 24 ayat (1), dan pasal 25 RUU PKS.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP: KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP ]]>
<![CDATA[Delpiro, Ervindo]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38018
<![CDATA[Pajak merupakan bentuk iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara guna mewujudkan kesejahteraan umum. Sifatnya yang penting sebagai salah satu pendapatan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional menempatkan pelanggaran terhadap perundang-undangan pajak sebagai kejahatan berat (felony) dengan ancaman pidana penjara dan denda secara komulatif. Kewenangan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP diberikan kepada penyidik kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil. Kepolisian dalam tindak pidana perpajakan hanya memiliki kewenangan sebagai pengawas atas pekerjaan yang dilakukan oleh PPNS sebagi penyidik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melandasi kewenangan penyidik PPNS dalam menangani tindak pidana perpajakan pada Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan kesesuaian Pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan pengumpulan data menggunakan aturan-aturan yang bersifat normatif atau berupa seperti jurnal hukum dan teknis analisa bahan hukum bersifat prespektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yang melandasi kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil selaku penyidik tindak pidana perpajakan adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memberikan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan wewenang undang-undang khususnya masing-masing. Maka, dalam tindak pidana perpajakan, PPNS juga memiliki kewenangan untuk menjadi penyidik sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kesesuaian Pasal 44 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimaknai dengan menguatkan satu sama lain.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PADA PUTUSAN NO.275/PID.SUS/2019/PN.SBY TENTANG PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Anggraini, Crisdinata Refta]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38044
<![CDATA[Pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY mengenai Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Permasalahan yang timbul adalah ketidaksesuaian putusan dengan pasal yang didakwakan. Pasal yang didakwakan adalah Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi berdasarkan fakta persidangkan menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis dan non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dan Independensi Hakim dalam Memutus Perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pengumpulan data dengan studi Pustaka dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus,dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY tidak memperhatikan segi yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, hakim tidak memperhatikan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang telah diungkapkan dalam persidangan. Hakim hanya berfokus pada dakwaan penuntut umum, pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana terdakwa sedangkan berdasarkan pertimbangan non yuridis hakim tidak mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Selain hal tersebut hakim juga belum menerapkan independensial praktis nyata dalam membuat putusan, dikarenakan adanya pengaruh pihak lain dalam penyelesaian perkara. Kata Kunci: UU ITE, Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Penghinaan di media sosial]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo ]]>
<![CDATA[Puspita, Audy Clara]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38059
<![CDATA[Surabaya memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan menggunakan bangunan untuk melakukan perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila. Pasal 2 huruf b Perda tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang di Kota Surabaya dilarang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila. Perda tersebut menjadi acuan bagi Pemkot Surabaya untuk menanggulangi praktik prostitusi yang ada di Surabaya. Salah satu tempat yang digunakan sebagai praktik prostitusi di Surabaya adalah lahan di sebelah timur Stasiun Wonokromo. Prostitusi harus ditanggulangi karena mempunyai dampak buruk bagi lingkungan serta tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Prostitusi juga menjadi sarang penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Perda Nomor 7 Tahun 1999 serta hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi di Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Satpol PP Surabaya dan Mantan Pekerja Seks Komersial. Dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi lalu dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi di Ban Sepur Wonokromo yang terjaring razia oleh Satpol PP Surabaya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perda yang tergolong tipiring tidak memberi efek jera terhadap PSK yang tertangkap. Pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan empat kali kegiatan penertiban hasilnya sebanyak empat puluh PSK terjaring. Hambatan penegakan hukum diantaranya jumlah personil minim untuk mengawasi dan melakukan patrol di wilayah Surabaya yang berpotensi digunakan sebagai tempat praktik prostitusi dan ancaman sanksi tergolong rendah.]]>
