Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.381
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum INTEGRALISTIK Indonesian Journal of Disability Studies INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jambura Law Review Jurnal Suara Hukum Jurnal Idea Hukum The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Journal Justiciabelen (JJ) Ius Poenale Indonesian Journal of Innovation Studies Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Lex Scientia Law Review
EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Penegakan Hukum Administrasi Bagi Penghasil Limbah Elektronik Yang Melanggar Ketentuan Terkait Kewajiban Melaksanakan Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste) Di Kota Surabaya Damayanti, Henny Puspita; Rusdiana, Emmilia; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37565

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur tentang kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil dan pengolah limbah elektronik. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum administrasi serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam menegakkan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Informan dalam peneilitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dengan melakukan wawancara serta dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum administrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar 16% kegiatan usaha yang diawasi. Terdapat 46 kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan secara bertahap dari teguran tertulis hingga pembekuan izin. Kendala yang dihadapi yaitu tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang mengalami keterbatasan jumlah. Selain itu, pada penanganannya terdapat sarana dan fasilitas yang tidak memadai karena di Kota Surabaya belum memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri. Serta kurangnya tingkat ketaatan terhadap hukum dari masyarakat, dalam hal ini yaitu penghasil limbah untuk mematuhi ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik. Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Limbah Elektronik, Pengelolaan Limbah Elektronik.
Kajian Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Daring (Dalam Jaringan): pelecehan seksual, anak, daring, Perlindungan korban. Yuniantari, Djihan; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37907

Abstract

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang terdapat di Indonesia diatur dalam KUHP. Salah satu bentuk tindak pidana yaitu pelecehan seksual, karena sifat KUHP yang limitatif, sehingga membatasi penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku yang mengikuti perkembangan zaman dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual supaya tidak mendapatkan sanksi. Seperti halnya yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui dalam jaringan (daring). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan pelecehan seksual terhadap anak melalui daring berdasarkan Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, beserta pentingnya pembaharuan pengaturan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak melalui daring sebagai perlindungan terhadap korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasil dan pembahasan menyatakan bahwa pengaturan hukum yang telah ada di Indonesia mengenai pelanggaran norma asusila seperti KUHP, UU ITE, UUPA, serta UU Pornografi belum dapat menjadi pengaturan hukum untuk tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui daring. Pelecehan seksual terhadap anak melalui daring juga belum termasuk dalam pelanggaran Pasal 293 KUHP karena hanya mengatur mengenai perbuatan cabul (secara fisik), sehingga pentingnya pembaruan peraturan guna melindungi korban serta memberikan kepastian hukum. Salah satu bentuk pembaruan peraturan tentang pelecehan seksual yaitu RUU PKS. RUU PKS memberikan pembaruan pengaturan hukum tentang perbuatan pelecehan seksual yang tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga non-fisik, sehingga korban mendapat perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan isi pasal 3, pasal 22 ayat (1), pasal 24 ayat (1), dan pasal 25 RUU PKS.
PROBLEMATIKA HUKUM PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Hernanda, Dhicha Ayudiah; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37996

Abstract

KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP: KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP Delpiro, Ervindo; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38018

Abstract

Pajak merupakan bentuk iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara guna mewujudkan kesejahteraan umum. Sifatnya yang penting sebagai salah satu pendapatan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional menempatkan pelanggaran terhadap perundang-undangan pajak sebagai kejahatan berat (felony) dengan ancaman pidana penjara dan denda secara komulatif. Kewenangan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP diberikan kepada penyidik kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil. Kepolisian dalam tindak pidana perpajakan hanya memiliki kewenangan sebagai pengawas atas pekerjaan yang dilakukan oleh PPNS sebagi penyidik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melandasi kewenangan penyidik PPNS dalam menangani tindak pidana perpajakan pada Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan kesesuaian Pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan pengumpulan data menggunakan aturan-aturan yang bersifat normatif atau berupa seperti jurnal hukum dan teknis analisa bahan hukum bersifat prespektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yang melandasi kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil selaku penyidik tindak pidana perpajakan adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memberikan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan wewenang undang-undang khususnya masing-masing. Maka, dalam tindak pidana perpajakan, PPNS juga memiliki kewenangan untuk menjadi penyidik sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kesesuaian Pasal 44 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimaknai dengan menguatkan satu sama lain.
KAJIAN YURIDIS PADA PUTUSAN NO.275/PID.SUS/2019/PN.SBY TENTANG PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Anggraini, Crisdinata Refta; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38044

Abstract

Pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY mengenai Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Permasalahan yang timbul adalah ketidaksesuaian putusan dengan pasal yang didakwakan. Pasal yang didakwakan adalah Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi berdasarkan fakta persidangkan menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis dan non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dan Independensi Hakim dalam Memutus Perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pengumpulan data dengan studi Pustaka dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus,dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY tidak memperhatikan segi yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, hakim tidak memperhatikan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang telah diungkapkan dalam persidangan. Hakim hanya berfokus pada dakwaan penuntut umum, pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana terdakwa sedangkan berdasarkan pertimbangan non yuridis hakim tidak mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Selain hal tersebut hakim juga belum menerapkan independensial praktis nyata dalam membuat putusan, dikarenakan adanya pengaruh pihak lain dalam penyelesaian perkara. Kata Kunci: UU ITE, Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Penghinaan di media sosial
Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo Puspita, Audy Clara; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38059

Abstract

Surabaya memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan menggunakan bangunan untuk melakukan perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila. Pasal 2 huruf b Perda tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang di Kota Surabaya dilarang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila. Perda tersebut menjadi acuan bagi Pemkot Surabaya untuk menanggulangi praktik prostitusi yang ada di Surabaya. Salah satu tempat yang digunakan sebagai praktik prostitusi di Surabaya adalah lahan di sebelah timur Stasiun Wonokromo. Prostitusi harus ditanggulangi karena mempunyai dampak buruk bagi lingkungan serta tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Prostitusi juga menjadi sarang penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Perda Nomor 7 Tahun 1999 serta hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi di Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Satpol PP Surabaya dan Mantan Pekerja Seks Komersial. Dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi lalu dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi di Ban Sepur Wonokromo yang terjaring razia oleh Satpol PP Surabaya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perda yang tergolong tipiring tidak memberi efek jera terhadap PSK yang tertangkap. Pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan empat kali kegiatan penertiban hasilnya sebanyak empat puluh PSK terjaring. Hambatan penegakan hukum diantaranya jumlah personil minim untuk mengawasi dan melakukan patrol di wilayah Surabaya yang berpotensi digunakan sebagai tempat praktik prostitusi dan ancaman sanksi tergolong rendah.
Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria Di Indonesia Pasaribu, Kesna Elia; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39407

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan yang merugikan dan dapat menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat, pemerkosaan sering terjadi di Indonesia namun sering kesulitan untuk diadili karena salah satunya ada rasa enggan korban untuk melaporkannya, hal tersebut dikarenakan masih tertanamnya budaya malu di dalam lingkungan masyarakat. Pemerkosaan terhadap pria merupakan salah satu bentuk pemerkosaan dengan korbannya adalah pria. Meskipun beberapa kasus besar pemerkosaan terhadap pria telah diekspos ke media, secara luas pemerkosaan masih dianggap sebagai kejahatan terhadap wanita. Pemberitaan mengenai pemerkosaan terhadap pria di Indonesia masih menyiratkan rasa keheranan dan/atau lelucon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep tindak pidana pemerkosaan pada hukum pidana yang berlaku di Asia Tenggara dan untuk menganalisis apa perlindungan hukum terhadap pria yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki konsep perkosaan yang sama, yaitu adanya unsur kekerasan, tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita, terjadinya penetrasi, dan korbannya adalah wanita, perbedaannya terdapat pada kategori umur korban perkosaan di ketiga Negara tersebut. Perlindungan hukum kepada pria secara umum dapat berupa pelayanan kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut berlaku untuk korban wanita maupun pria.
Konsep Radikal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Konsep Radikal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Arizki, Faisal Farras Prima; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39950

Abstract

Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby Terkait Klasifikasi Pekerja Harian Lepas Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alfiassalam, Fawziah Nur; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41010

Abstract

Abstrak Pekerja memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Pekerja Harian Lepas (disingkat PHL) digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghindarkan perusahaan dari hak-hak normatif pekerja serta untuk menetapkan kebijakan upah yang murah. PHL termasuk kedalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT yang mana selain diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga diatur secara spesifik pada Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Namun demikian, berdasarkan kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 tidak dijelaskan berapa lama masa kerja dari pekerja harian lepas (disingkat PHL). Tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan PHL di bagian produksi campur obat pada PT. Coronet Crown, dan untuk menganalisis putusan hakim yang mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi primer dan sekunder serta dengan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis dengan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan klasifikasi PHL dibagian produksi (campur obat) pada PT. Coronet Crown yaitu bagian produksi Campur obat dalam Industri farmasi masuk kedalam bagian dari departemen produksi yang disebut dengan compounding & dispending. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi haruslah menyediakan pekerja yang berkualitas dan terkualifikasi. Putusan hakim No.129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby dengan mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown tidak sesuai dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 berkaitan dengan jangka waktu. Masa kerja selama 6 tahun yang menyimpangi pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 dan pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004.
Ketepatan Hakim Pada Putusan No. 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara 1 Tahun Tentang Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tanpa Izin Edar Aisy, Shinta Farah Rohadatul; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41509

Abstract

Obat merupakan bahan kimia yang dipergunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Pengedaran sediaan farmasi berupa obat harus disertai dengan izin edar yang wajib diperoleh dari Dinas Kesehatan. Izin edar menjadi penting karena merupakan bentuk persetujuan registrasi obat yang menjamin mutu, khasiat, dan kemanfaatan obat. Pengedaran obat yang tidak disertai dengan izin edar akan ditindaklanjuti melalui proses peradilan dan dijatuhi putusan hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi putusan hakim seringkali tidak sesuai dengan aspek yang seharusnya dipertimbangkan yaitu aspek yuridis dan non yuridis serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti halnya Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT.Pbr tentang pengedaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketepatan hakim dalam penjatuhan putusan 1 tahun terhadap terdakwa dan akibat hukum pemberlakuan putusan hakim Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus serta menggunakan analisis perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr telah memenuhi dari aspek yuridis berupa dakwaan penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta pasal yang dikenakan. Namun sebaliknya pertimbangan hakim tidak memenuhi aspek non yuridis berupa latar belakang perbuatan terdakwa yang bekerja sebagai sales obat yang dinilai tahu jika pengedaran obat harus disertai dengan izin edar dan kondisi terdakwa yang secara sadar melakukan pengedaran obat tanpa izin edar tersebut serta tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Co-Authors ., Hifni Abdul Madjid ADHI WICAKSONO, SETYO Ahmad, Gelar Ali Aisy, Shinta Farah Rohadatul Aisyiah, Siti Nur AJI, ROJIL NUGROHO BAYU Aji, Wisnu Kuncoro AKBAR ROSYIDI, ACHMAD Al Akbar, Esa Setya AL HAFIEDZ, ADHEN Alfiassalam, Fawziah Nur Andreansyah, Gilang Chesar Anggraini, Crisdinata Refta ARI ADYATI, ANISA Arianto Nugroho, Arianto Arinto Nugroho Arizki, Faisal Farras Prima Armadonny, Rizky Arrifqi, Moh Fahmi ARUM PERTIWI, HELADIN ashola, dunga AWALANANDA, RIDHO AYU DINI, ALMIRA BAGAS AGUS N, CANDRA Bahari, Cornelia Indira Kusuma Bin Awang, Mohd Badrol Damayanti, Henny Puspita damayanti, reynisa ikko Delpiro, Ervindo Dewi Setyowati Edy Mulyono EKA PUTRA PRIYONO, FRYANSAH Fajriyah, Laila Himmatul Fazila, Arina Nur Febriant, Rena Arya Febrianti, Rena Arya Gantara, Rega Angga Gumelar, Adam HANANTO WIDODO Hardianti, Firda Yanis Hermawati, Rr. Lilis Hernanda, Dhicha Ayudiah IFTITAHUL AHSANI, TASYA Ilmansyah, Destra Ridho Risma Indah Bilqis, Vidya Afiyanti Irfa Ronaboyd IRFAN SAPUTRO, TINO Kurniawan, Devit Kusuma, Dinda Puteri Fathurachmah Layli, Azyzatul Maharani, Rizkiyah Putri Mahardhika, Vita Mahesa, Rifqi Noviendra Milda Istiqomah Mochtar, Helmi Nauval Muhammad Khoirul Huda Muhammad, Tio Aldino MUKARROMAH, LULUUL Muntari, Laedy Septi Nathalia, Dessy Ni'mah, Eka Maulan Nurul Hikmah Ocktavianti, Okky Oktaviani, Asfarina Pajuk, Adeline Angelina Pangestuti, Sisca PANJI SUGIARTO PUTRA, GUSTI Pasaribu, Kesna Elia PRABAWATI, TIARA DEWI Prasetio, Dicky Eko PUDJI ASTUTI PURNAMA SARI, MIRA Puspita, Audy Clara Putra, Dandi Akbar Putri, Senia Wandalillah Rachmania, Adinda Hilda Ramadhan, Rizki Wahyu Rindiarto, Ardhian Fadillah roszana, dina Said, Muhamad Helmi Md SARI, ELMA Sari, Nurnilam Sidauruk, Karsito Pardomuan Sonny Zulhuda SYAH PUTRA, AFFRIANTO Tinambunan, Hezron Sabar Rotua TRI YANINGRUM, SEPTI Tsania, Shofi Wilda ULVA DWI SEPTIYOWATI, LIDYA UROMAH, ANISA Wahono, Eldiva Firtsananda Arrafi Wahyudi, Bagus Dwi WAHYUDI, PONCO Widyowati, Wulandari WULANDARI, MILIA Yatunisa, Rizki Yekti, Fetty Faulina Yuardini, Fransiska Yuardini Yulia, Eva Yundari, Yundari Yuniantari, Djihan YUSANDHA, MERZADIO