Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.381
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum INTEGRALISTIK Indonesian Journal of Disability Studies INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jambura Law Review Jurnal Suara Hukum Jurnal Idea Hukum The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Journal Justiciabelen (JJ) Ius Poenale Indonesian Journal of Innovation Studies Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Lex Scientia Law Review
EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Bagi Guru Dalam Pemberian Sanksi Disiplin Kepada Peserta Didik (Studi Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh): Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Bagi Guru Dalam Pemberian Sanksi Disiplin Kepada Peserta Didik (Studi Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh) Indah Bilqis, Vidya Afiyanti; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41649

Abstract

Pendidikan adalah tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa dengan tumpuan tanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu alat pendidikan adalah hukuman disiplin (corporal punishment). Pengertian Corporal Punishment sendiri merupakan setiap bentuk hukuman yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera terhadap peserta didik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan suatu penelitian yang bersangkut paut dengan isu hukum dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif diuraikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa memberikan hukuman fisik yang sesuai dengan batasan-batasan tertentu yaitu dengan berdasarkan unsur kesalahan, hukuman fisik tidak sampai menyakiti peserta didik, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dapat dikatakan sebagai metode disiplin (corporal punishment). Kemudian, dalam memberikan putusan pidana penjara dan denda hendaknya memperhatikan pasal 39 PP No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru dimana disebutkan bahwa guru diberikan kebebasan dalam memberikan sanksi disiplin kepada peserta didik juga memperhatikan perlindungan hukum serta alasan-alasan tertentu yang dapat merugikan guru dimana seorang guru adalah peran utama dalam memperoleh tujuan pendidikan. Kata Kunci: Guru, Sanksi Disiplin, Pidana Penjara dan Denda.
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS KARISOPRODOL (STUDY PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARINGIN NOMOR 33/PID.SUS/2019/PN. PRN) ashola, dunga; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42163

Abstract

Penelitian berjudul Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Karisoprodol (Study Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/PID.SUS/2019/PN. PRN Putusan ini terkait dengan pengedaran karisoprodol yang awalnya merupakan obat keras daftar G. Namun setelah dikeluarkannya Permenkes No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika karisoprodol kini ditingkatkan statusnya menjadi narkotika golongan 1. Dengan berlakunya peraturan ini, maka seharusnya karisoprodol yang merupakan narkotika golongan 1(satu) didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena dengan memperhatikan tempus delictinya, terjadi saat aturan ini telah lebih dulu diberlakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn mengenai ijin peredaran pil karisoprodol jika mendasarkan pada UU Kesehatan dan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sudah tepat atau belum dan untuk mengetahui akibat hukum putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim Pasal 196 UU Kesehatan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Untuk bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada putusan hakim nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn menjatuhkan putusan kepada terdakwa Fitri Yadi karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 147 daftar nama narkotika golongan 1 yang telah disesuaikan. Salah satu nama dari daftar narkotika tersebut adalah karisoprodol yang terdaftar dalam nomor urut 146. Karisoprodol disini termasuk kedalam narkotika golongan 1 maka hakim harus menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena disini karisoprodol sudah tidak lagi tergolong sebagai obat keras melainkan narkotika maka unsur dakwaan pada putusan ini tidak terpenuhi sebab hakim masih menganggap karisoprodol sebagai obat keras dan menggunakan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mengetahui putusan ini menjadi batal demi hukum atau tidak maka akan digunakan Putusan MK No. 69/PUU-X/2012.
KAJIAN YURIDIS LEX SPORTIVA TERHADAP PEMIDANAAN PEMAIN SEPAKBOLA Rindiarto, Ardhian Fadillah; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42305

Abstract

Perkara kekerasaan dalam pertandingan sepakbola PSAP Sigli vs Aceh United yang berujung dijatuhkannya vonis Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap ketiga pemain PSAP Sigli menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan perkara yang terjadi didalam pertandingan sepak bola yang dinaungi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) karena Komisi Disiplin sebagai badan peradilan yang ditentukan oleh PSSI juga sudah memberikan sanksi disiplin yang berupa skorsing larangan bertanding terhadap ketiga pemain PSAP Sigli. PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia mempunyai aturan yang mengatur tentang sistem peradilannya sendiri berdasarkan statuta PSSI yang juga merupakan ratifikasi dari statuta International Federation of Football Association (FIFA) yang disebut dengan lex sportiva dalam menyelesaikan perkara sepak bola nasional. Namun, Asas teritorial serta Hukum Pidana sebagai hukum publik juga menjadi dasar penerapan sanksi pidana atas perkara ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis keberlakuan lex sportiva dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola dan untuk menganalisis pengaturan yang digunakan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa lex sportiva tidak dapat diberlakukan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi di pertandingan sepakbola) karena kekerasan yang terjadi di pertandingan sepakbola memenuhi unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan, sehingga berdasarkan Asas Teritorial serta karena sifat memaksa yang dimiliki oleh hukum pidana, maka KUHP yang dipakai dalam penanganan perkara kekerasan di pertandingan sepak bola tanpa menghilangkan hukuman administratif yang berupa skorsing larangan bertanding terhadap pemain sepak bola melalui Statuta PSSI.
Comparative Legal Perspectives on Bullying in Educational Environments: Regulatory Gaps and Reform Imperatives in Indonesia, Malaysia, and Vietnam Astuti, Pudji; Bin Awang, Mohd Badrol; Mahardhika, Vita; Rusdiana, Emmilia
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i2.31232

Abstract

Bullying in educational settings is a criminal offense that can hinder the learning process and negatively impact both victims and perpetrators mentally, socially, physically, and academically. The legal gap in this study is linked to the inaccurate enforcement of laws related to bullying in educational settings, emphasizing punishment rather than optimal recovery measures for victims. This study aims to analyze and provide a legal critique of the regulation of bullying in Indonesia, comparing it with that of Malaysia and Vietnam. This normative-comparative legal study prioritizes a comparative legal approach as the primary approach, supplemented by conceptual and statutory approaches. This study finds that criminal law plays a significant role in preventing and addressing bullying by imposing sanctions on perpetrators and providing protection for victims. The comparison of laws regulating bullying in Indonesia, Malaysia, and Vietnam confirms that the lack of community involvement and participation, particularly parents and teachers or educators, in the restorative justice process for children as perpetrators and victims of bullying in educational settings has not received optimal attention. The involvement of parents and teachers is crucial to ensure an effective restorative justice process, guaranteeing the fulfillment of children's rights and their best interests. This study recommends that updating the criminal law governing bullying in educational settings is crucial to ensure the rights of children, both as perpetrators and victims. This update requires a shift in the orientation of criminal law, which is currently only regulated in regulations outside the National Education System Law, by adding specific provisions for bullying within the National Education System Law.
Imposing Additional Criminal Sanction of Chemical Castration against Child Sexual Violence Perpetrators Hardianti, Firda Yanis; Rusdiana, Emmilia
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.35077

Abstract

This paper aims to examine the fulfillment of the requirements for implementing the judge's decision Number: 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk in providing additional punishment in the form of chemical castration and rationalization of the Indonesian Doctors Association (IDI) in approving the implementation of the decision. The results of the study indicate that the conditions for implementing the decision No. 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk in providing additional punishment for chemical castration has been fulfilled, because the conditions for the imposition of additional punishment in the form of chemical castration are imposed after the convict has served the principal sentence in accordance with Article 81A paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning child protection. The reason IDI is obliged to approve the implementation of Decision Number: 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk is that when a regulation is included in the legislation, this provision is perfectly binding and must be obeyed. So, in practice, when a doctor is asked to perform chemical castration, the doctor must do so because this provision is a legal order and there is a justification for this. The decision Sus/2019/PN Mjk is when a regulation is included in the legislation, this provision is perfectly binding and must be obeyed.
A Criminalization of Civil Servant in Case of Neutrality Violations in a Regional Head Election Rusdiana, Emmilia; Maharani, Rizkiyah Putri
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.35326

Abstract

This study aims to validate and analyze the accuracy of sentencing the the defendant as the head of the service in fulfilling the elements of the legal subject as a Civil Servant, as well as legal proof of the defendant's actions which are considered beneficial or detrimental to one of the candidate pairs. Legal research with normative juridical, as well as statutory, case, and conceptual approaches and analyzed prescriptively. The accuracy of sentencing the the defendant in Decision Number 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr regarding legal subjects is based that the Panel of a judge s interprets ASN holding certain positions in government as ASN. The judge's considerations did not refer to the Civil Servant Law and the the defendant was a High Pratama Official, belonging to an Echelon 2 position, and this was based on the theory of a criminal responsibility that the actions taken by the the defendant were a burden of personal responsibility not the responsibility of the position. It has nothing to do with the main duties and official functions as Head of the Social, Civil and Population Registration Service, and not as a legitimate job order task. Legal proof of the the phrase "favorable" or "detrimental" to one of the Candidate pairs is inappropriate, because it is not based on the benefit or harm is a formal offense so it does not need to be proven because there is a potential loss and at the same time the theory of  economics analysis of law on the principle of optimization, proving cost-benefit analysis, the principle of balance, and the principle of efficiency.
The Harm Principle as a Basis for the Criminalization of Match Fixing in Football Competitions Rusdiana, Emmilia; Madjid, Abdul; Istiqomah, Milda
Ius Poenale Vol. 6 No. 1 (2025): Issue In progress (January 2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v6i1.4423

Abstract

The credibility of football has been repeatedly questioned due to allegations of bribery and related violations, as reflected in judicial decisions such as Case No. 51/Pid.Sus/2019/PN.Bnr, which established bribery as the initial act in match fixing. This study, employing normative legal research with legislative and conceptual approaches and analyzed through philosophical interpretation, examines match fixing through the principle of loss as the basis for its criminalization. The findings show that bribery constitutes a mala in se offense, inherently wrongful in nature, and that the principle of loss satisfies the indicators of criminalization by recognizing both material and immaterial harm to society. These results confirm that bribery, with identifiable victims in the community, underlies the complexity of match fixing and provide new insights to raise public awareness..
PENINGKATAN PEMAHAMAN ANTI KORUPSI KEPALA DESA DI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT Mahardhika, Vita; Astuti, Pudji; Rusdiana, Emmilia; Ahmad, Gelar Ali; Hikmah, Nurul
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 1 No 2 July 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v1i2.22292

Abstract

Kepala Desa sebagai lembaga pemerintah  terkecil diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam mewujudkan otonomi desa salah satunya diwujudkan dengan pemberian kewenangan pembangunan secara lokal-partisipatif kepada desa. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang telah diberikan tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian kepala desa untuk korupsi. Kesadaran tentang korupsi dan dampaknya yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan oleh Kepala Desa dengan masih banyak Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi. Atas permasalahan tersebut Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya melakukan Upaya Pendidikan anti korupsi kepada pada Kepala Desa untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan-peraturan tentang korupsi dan akibatnya. Hasil dari kegiatan ini sangat bermanfaat dan mampu memberikan pengetahuan lebih kepada Kepala Desa untuk lebih akuntabel dan transparan dalam membangun desa
FILOSOFI PENYELESAIAN PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN MELALUI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT INDONESIA Rusdiana, Emmilia
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.2114

Abstract

ABSTRAK Hukum yang hidup di masyarakat telah menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan, dengan ancaman pidana  berupa pidana mati. Masyarakat Indonesia sebagai local wisdom telah menyelesaikan tindak  pidana percobaan pembunuhan dengan kesepakatan para pihak. Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi dasar filosofis kebijakan lokal dalam percobaan  tindak pidana  pembunuhan pada masyarakat di Indonesia.  Metode penulisan adalah normatif dengan pengumpulan bahan hukum secara studi Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep serta dianalisis secara kualitatif., Hasil pembahasan bahwa Filosofi penanganan percobaan  pembunuhan pada Masyarakat di Indonesia  adalah berupa kesepakatan antara para pihak adalah bertentangan dengan konsep mala in se.   Sanksi tersebut adalah kesepakatan antara pertemuan antara pelaku, korban dan perwakilan masyarakat, hal ini sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat dan hubungan kekerabatan atau persamaan wilayah sangat dijunjung tinggi sebagai tahapan penyelesaian percobaan pembunuhan yang terjadi.ABSTRACTThe law that lives in the community has resolved the crime that occurred in the community. In Article 338 of the Criminal Code concerning the crime of murder, the threat of punishment is the death penalty. The Indonesian people as local wisdom have resolved the crime of attempted murder with the agreement of the parties. The purpose of this paper is to identify the philosophical basis of local policies in the attempted murder of people in Indonesia. The writing method is normative with the collection of legal materials in a library study with a statutory and conceptual approach and analyzed qualitatively. The results of the discussion that the philosophy of handling attempted murder in society in Indonesia is in the form of an agreement between the parties is contrary to the concept of mala in se. The sanction is an agreement between a meeting between perpetrators, victims, and community representatives, this is following developments in the community, and kinship relations or regional equality are highly respected as a stage of completion of the attempted murder that occurred
Legal Uncertainty and Barriers to Women's Representation in Village Governance: Ketidakpastian Hukum dan Hambatan Keterwakilan Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Mulyono, Edy; Widodo, Hananto; Rusdiana, Emmilia; Prasetio, Dicky Eko
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 26 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v26i1.1283

Abstract

Background: Women's representation in Indonesia's Village Consultative Bodies (BPD) is essential for gender equality and inclusive governance. However, unclear regulations, socio-cultural barriers, and weak enforcement hinder progress. Gap: Legal ambiguities and inconsistent practices limit effective participation and gender-responsive decision-making. Aim: This study explores the legal uncertainties affecting women's representation in BPDs and their broader impacts. Results: Findings highlight unclear legislation, gaps between national and regional regulations, and insufficient enforcement, compounded by cultural biases, reducing women’s motivation and participation. Novelty: The study provides a unique analysis of legal and socio-cultural challenges, offering actionable reform strategies. Implications: Clearer regulations and empowerment programs can improve representation, fostering equitable governance and sustainable development. Highlights: Legal ambiguities in regulations hinder women’s effective participation in BPDs. Socio-cultural biases significantly reduce opportunities for gender-responsive governance. Clearer policies and empowerment programs are vital for equitable local development. Keywords: Women's Representation, Village Consultative Bodies, Gender Equality, Legal Uncertainty, Governance
Co-Authors ., Hifni Abdul Madjid ADHI WICAKSONO, SETYO Ahmad, Gelar Ali Aisy, Shinta Farah Rohadatul Aisyiah, Siti Nur AJI, ROJIL NUGROHO BAYU Aji, Wisnu Kuncoro AKBAR ROSYIDI, ACHMAD Al Akbar, Esa Setya AL HAFIEDZ, ADHEN Alfiassalam, Fawziah Nur Andreansyah, Gilang Chesar Anggraini, Crisdinata Refta ARI ADYATI, ANISA Arianto Nugroho, Arianto Arinto Nugroho Arizki, Faisal Farras Prima Armadonny, Rizky Arrifqi, Moh Fahmi ARUM PERTIWI, HELADIN ashola, dunga AWALANANDA, RIDHO AYU DINI, ALMIRA BAGAS AGUS N, CANDRA Bahari, Cornelia Indira Kusuma Bin Awang, Mohd Badrol Damayanti, Henny Puspita damayanti, reynisa ikko Delpiro, Ervindo Dewi Setyowati Edy Mulyono EKA PUTRA PRIYONO, FRYANSAH Fajriyah, Laila Himmatul Fazila, Arina Nur Febriant, Rena Arya Febrianti, Rena Arya Gantara, Rega Angga Gumelar, Adam HANANTO WIDODO Hardianti, Firda Yanis Hermawati, Rr. Lilis Hernanda, Dhicha Ayudiah IFTITAHUL AHSANI, TASYA Ilmansyah, Destra Ridho Risma Indah Bilqis, Vidya Afiyanti Irfa Ronaboyd IRFAN SAPUTRO, TINO Kurniawan, Devit Kusuma, Dinda Puteri Fathurachmah Layli, Azyzatul Maharani, Rizkiyah Putri Mahardhika, Vita Mahesa, Rifqi Noviendra Milda Istiqomah Mochtar, Helmi Nauval Muhammad Khoirul Huda Muhammad, Tio Aldino MUKARROMAH, LULUUL Muntari, Laedy Septi Nathalia, Dessy Ni'mah, Eka Maulan Nurul Hikmah Ocktavianti, Okky Oktaviani, Asfarina Pajuk, Adeline Angelina Pangestuti, Sisca PANJI SUGIARTO PUTRA, GUSTI Pasaribu, Kesna Elia PRABAWATI, TIARA DEWI Prasetio, Dicky Eko PUDJI ASTUTI PURNAMA SARI, MIRA Puspita, Audy Clara Putra, Dandi Akbar Putri, Senia Wandalillah Rachmania, Adinda Hilda Ramadhan, Rizki Wahyu Rindiarto, Ardhian Fadillah roszana, dina Said, Muhamad Helmi Md SARI, ELMA Sari, Nurnilam Sidauruk, Karsito Pardomuan Sonny Zulhuda SYAH PUTRA, AFFRIANTO Tinambunan, Hezron Sabar Rotua TRI YANINGRUM, SEPTI Tsania, Shofi Wilda ULVA DWI SEPTIYOWATI, LIDYA UROMAH, ANISA Wahono, Eldiva Firtsananda Arrafi Wahyudi, Bagus Dwi WAHYUDI, PONCO Widyowati, Wulandari WULANDARI, MILIA Yatunisa, Rizki Yekti, Fetty Faulina Yuardini, Fransiska Yuardini Yulia, Eva Yundari, Yundari Yuniantari, Djihan YUSANDHA, MERZADIO