Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.846
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum INTEGRALISTIK Indonesian Journal of Disability Studies INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jambura Law Review MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Suara Hukum Jurnal Idea Hukum The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Journal Justiciabelen (JJ) Ius Poenale Indonesian Journal of Innovation Studies Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Lex Scientia Law Review
EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 116 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 116 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria Di Indonesia Pasaribu, Kesna Elia; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39407

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan yang merugikan dan dapat menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat, pemerkosaan sering terjadi di Indonesia namun sering kesulitan untuk diadili karena salah satunya ada rasa enggan korban untuk melaporkannya, hal tersebut dikarenakan masih tertanamnya budaya malu di dalam lingkungan masyarakat. Pemerkosaan terhadap pria merupakan salah satu bentuk pemerkosaan dengan korbannya adalah pria. Meskipun beberapa kasus besar pemerkosaan terhadap pria telah diekspos ke media, secara luas pemerkosaan masih dianggap sebagai kejahatan terhadap wanita. Pemberitaan mengenai pemerkosaan terhadap pria di Indonesia masih menyiratkan rasa keheranan dan/atau lelucon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep tindak pidana pemerkosaan pada hukum pidana yang berlaku di Asia Tenggara dan untuk menganalisis apa perlindungan hukum terhadap pria yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki konsep perkosaan yang sama, yaitu adanya unsur kekerasan, tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita, terjadinya penetrasi, dan korbannya adalah wanita, perbedaannya terdapat pada kategori umur korban perkosaan di ketiga Negara tersebut. Perlindungan hukum kepada pria secara umum dapat berupa pelayanan kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut berlaku untuk korban wanita maupun pria.
Konsep Radikal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Konsep Radikal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Arizki, Faisal Farras Prima; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39950

Abstract

Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby Terkait Klasifikasi Pekerja Harian Lepas Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alfiassalam, Fawziah Nur; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41010

Abstract

Abstrak Pekerja memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Pekerja Harian Lepas (disingkat PHL) digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghindarkan perusahaan dari hak-hak normatif pekerja serta untuk menetapkan kebijakan upah yang murah. PHL termasuk kedalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT yang mana selain diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga diatur secara spesifik pada Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Namun demikian, berdasarkan kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 tidak dijelaskan berapa lama masa kerja dari pekerja harian lepas (disingkat PHL). Tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan PHL di bagian produksi campur obat pada PT. Coronet Crown, dan untuk menganalisis putusan hakim yang mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi primer dan sekunder serta dengan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis dengan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan klasifikasi PHL dibagian produksi (campur obat) pada PT. Coronet Crown yaitu bagian produksi Campur obat dalam Industri farmasi masuk kedalam bagian dari departemen produksi yang disebut dengan compounding & dispending. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi haruslah menyediakan pekerja yang berkualitas dan terkualifikasi. Putusan hakim No.129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby dengan mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown tidak sesuai dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 berkaitan dengan jangka waktu. Masa kerja selama 6 tahun yang menyimpangi pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 dan pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004.
Ketepatan Hakim Pada Putusan No. 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara 1 Tahun Tentang Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tanpa Izin Edar Aisy, Shinta Farah Rohadatul; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41509

Abstract

Obat merupakan bahan kimia yang dipergunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Pengedaran sediaan farmasi berupa obat harus disertai dengan izin edar yang wajib diperoleh dari Dinas Kesehatan. Izin edar menjadi penting karena merupakan bentuk persetujuan registrasi obat yang menjamin mutu, khasiat, dan kemanfaatan obat. Pengedaran obat yang tidak disertai dengan izin edar akan ditindaklanjuti melalui proses peradilan dan dijatuhi putusan hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi putusan hakim seringkali tidak sesuai dengan aspek yang seharusnya dipertimbangkan yaitu aspek yuridis dan non yuridis serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti halnya Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT.Pbr tentang pengedaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketepatan hakim dalam penjatuhan putusan 1 tahun terhadap terdakwa dan akibat hukum pemberlakuan putusan hakim Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus serta menggunakan analisis perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr telah memenuhi dari aspek yuridis berupa dakwaan penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta pasal yang dikenakan. Namun sebaliknya pertimbangan hakim tidak memenuhi aspek non yuridis berupa latar belakang perbuatan terdakwa yang bekerja sebagai sales obat yang dinilai tahu jika pengedaran obat harus disertai dengan izin edar dan kondisi terdakwa yang secara sadar melakukan pengedaran obat tanpa izin edar tersebut serta tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Bagi Guru Dalam Pemberian Sanksi Disiplin Kepada Peserta Didik (Studi Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh): Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Bagi Guru Dalam Pemberian Sanksi Disiplin Kepada Peserta Didik (Studi Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh) Indah Bilqis, Vidya Afiyanti; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41649

Abstract

Pendidikan adalah tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa dengan tumpuan tanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu alat pendidikan adalah hukuman disiplin (corporal punishment). Pengertian Corporal Punishment sendiri merupakan setiap bentuk hukuman yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera terhadap peserta didik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan suatu penelitian yang bersangkut paut dengan isu hukum dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif diuraikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa memberikan hukuman fisik yang sesuai dengan batasan-batasan tertentu yaitu dengan berdasarkan unsur kesalahan, hukuman fisik tidak sampai menyakiti peserta didik, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dapat dikatakan sebagai metode disiplin (corporal punishment). Kemudian, dalam memberikan putusan pidana penjara dan denda hendaknya memperhatikan pasal 39 PP No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru dimana disebutkan bahwa guru diberikan kebebasan dalam memberikan sanksi disiplin kepada peserta didik juga memperhatikan perlindungan hukum serta alasan-alasan tertentu yang dapat merugikan guru dimana seorang guru adalah peran utama dalam memperoleh tujuan pendidikan. Kata Kunci: Guru, Sanksi Disiplin, Pidana Penjara dan Denda.
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS KARISOPRODOL (STUDY PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARINGIN NOMOR 33/PID.SUS/2019/PN. PRN) ashola, dunga; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42163

Abstract

Penelitian berjudul Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Karisoprodol (Study Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/PID.SUS/2019/PN. PRN Putusan ini terkait dengan pengedaran karisoprodol yang awalnya merupakan obat keras daftar G. Namun setelah dikeluarkannya Permenkes No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika karisoprodol kini ditingkatkan statusnya menjadi narkotika golongan 1. Dengan berlakunya peraturan ini, maka seharusnya karisoprodol yang merupakan narkotika golongan 1(satu) didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena dengan memperhatikan tempus delictinya, terjadi saat aturan ini telah lebih dulu diberlakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn mengenai ijin peredaran pil karisoprodol jika mendasarkan pada UU Kesehatan dan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sudah tepat atau belum dan untuk mengetahui akibat hukum putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim Pasal 196 UU Kesehatan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Untuk bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada putusan hakim nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn menjatuhkan putusan kepada terdakwa Fitri Yadi karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 147 daftar nama narkotika golongan 1 yang telah disesuaikan. Salah satu nama dari daftar narkotika tersebut adalah karisoprodol yang terdaftar dalam nomor urut 146. Karisoprodol disini termasuk kedalam narkotika golongan 1 maka hakim harus menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena disini karisoprodol sudah tidak lagi tergolong sebagai obat keras melainkan narkotika maka unsur dakwaan pada putusan ini tidak terpenuhi sebab hakim masih menganggap karisoprodol sebagai obat keras dan menggunakan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mengetahui putusan ini menjadi batal demi hukum atau tidak maka akan digunakan Putusan MK No. 69/PUU-X/2012.
KAJIAN YURIDIS LEX SPORTIVA TERHADAP PEMIDANAAN PEMAIN SEPAKBOLA Rindiarto, Ardhian Fadillah; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42305

Abstract

Perkara kekerasaan dalam pertandingan sepakbola PSAP Sigli vs Aceh United yang berujung dijatuhkannya vonis Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap ketiga pemain PSAP Sigli menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan perkara yang terjadi didalam pertandingan sepak bola yang dinaungi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) karena Komisi Disiplin sebagai badan peradilan yang ditentukan oleh PSSI juga sudah memberikan sanksi disiplin yang berupa skorsing larangan bertanding terhadap ketiga pemain PSAP Sigli. PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia mempunyai aturan yang mengatur tentang sistem peradilannya sendiri berdasarkan statuta PSSI yang juga merupakan ratifikasi dari statuta International Federation of Football Association (FIFA) yang disebut dengan lex sportiva dalam menyelesaikan perkara sepak bola nasional. Namun, Asas teritorial serta Hukum Pidana sebagai hukum publik juga menjadi dasar penerapan sanksi pidana atas perkara ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis keberlakuan lex sportiva dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola dan untuk menganalisis pengaturan yang digunakan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa lex sportiva tidak dapat diberlakukan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi di pertandingan sepakbola) karena kekerasan yang terjadi di pertandingan sepakbola memenuhi unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan, sehingga berdasarkan Asas Teritorial serta karena sifat memaksa yang dimiliki oleh hukum pidana, maka KUHP yang dipakai dalam penanganan perkara kekerasan di pertandingan sepak bola tanpa menghilangkan hukuman administratif yang berupa skorsing larangan bertanding terhadap pemain sepak bola melalui Statuta PSSI.
Comparative Legal Perspectives on Bullying in Educational Environments: Regulatory Gaps and Reform Imperatives in Indonesia, Malaysia, and Vietnam Astuti, Pudji; Bin Awang, Mohd Badrol; Mahardhika, Vita; Rusdiana, Emmilia
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i2.31232

Abstract

Bullying in educational settings is a criminal offense that can hinder the learning process and negatively impact both victims and perpetrators mentally, socially, physically, and academically. The legal gap in this study is linked to the inaccurate enforcement of laws related to bullying in educational settings, emphasizing punishment rather than optimal recovery measures for victims. This study aims to analyze and provide a legal critique of the regulation of bullying in Indonesia, comparing it with that of Malaysia and Vietnam. This normative-comparative legal study prioritizes a comparative legal approach as the primary approach, supplemented by conceptual and statutory approaches. This study finds that criminal law plays a significant role in preventing and addressing bullying by imposing sanctions on perpetrators and providing protection for victims. The comparison of laws regulating bullying in Indonesia, Malaysia, and Vietnam confirms that the lack of community involvement and participation, particularly parents and teachers or educators, in the restorative justice process for children as perpetrators and victims of bullying in educational settings has not received optimal attention. The involvement of parents and teachers is crucial to ensure an effective restorative justice process, guaranteeing the fulfillment of children's rights and their best interests. This study recommends that updating the criminal law governing bullying in educational settings is crucial to ensure the rights of children, both as perpetrators and victims. This update requires a shift in the orientation of criminal law, which is currently only regulated in regulations outside the National Education System Law, by adding specific provisions for bullying within the National Education System Law.
Imposing Additional Criminal Sanction of Chemical Castration against Child Sexual Violence Perpetrators Hardianti, Firda Yanis; Rusdiana, Emmilia
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.35077

Abstract

This paper aims to examine the fulfillment of the requirements for implementing the judge's decision Number: 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk in providing additional punishment in the form of chemical castration and rationalization of the Indonesian Doctors Association (IDI) in approving the implementation of the decision. The results of the study indicate that the conditions for implementing the decision No. 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk in providing additional punishment for chemical castration has been fulfilled, because the conditions for the imposition of additional punishment in the form of chemical castration are imposed after the convict has served the principal sentence in accordance with Article 81A paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning child protection. The reason IDI is obliged to approve the implementation of Decision Number: 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk is that when a regulation is included in the legislation, this provision is perfectly binding and must be obeyed. So, in practice, when a doctor is asked to perform chemical castration, the doctor must do so because this provision is a legal order and there is a justification for this. The decision Sus/2019/PN Mjk is when a regulation is included in the legislation, this provision is perfectly binding and must be obeyed.
A Criminalization of Civil Servant in Case of Neutrality Violations in a Regional Head Election Rusdiana, Emmilia; Maharani, Rizkiyah Putri
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.35326

Abstract

This study aims to validate and analyze the accuracy of sentencing the the defendant as the head of the service in fulfilling the elements of the legal subject as a Civil Servant, as well as legal proof of the defendant's actions which are considered beneficial or detrimental to one of the candidate pairs. Legal research with normative juridical, as well as statutory, case, and conceptual approaches and analyzed prescriptively. The accuracy of sentencing the the defendant in Decision Number 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr regarding legal subjects is based that the Panel of a judge s interprets ASN holding certain positions in government as ASN. The judge's considerations did not refer to the Civil Servant Law and the the defendant was a High Pratama Official, belonging to an Echelon 2 position, and this was based on the theory of a criminal responsibility that the actions taken by the the defendant were a burden of personal responsibility not the responsibility of the position. It has nothing to do with the main duties and official functions as Head of the Social, Civil and Population Registration Service, and not as a legitimate job order task. Legal proof of the the phrase "favorable" or "detrimental" to one of the Candidate pairs is inappropriate, because it is not based on the benefit or harm is a formal offense so it does not need to be proven because there is a potential loss and at the same time the theory of  economics analysis of law on the principle of optimization, proving cost-benefit analysis, the principle of balance, and the principle of efficiency.
Co-Authors ., Hifni Abdul Madjid ADHI WICAKSONO, SETYO Ahmad, Gelar Ali Aisy, Shinta Farah Rohadatul Aisyiah, Siti Nur AJI, ROJIL NUGROHO BAYU Aji, Wisnu Kuncoro AKBAR ROSYIDI, ACHMAD Al Akbar, Esa Setya Al Faatah, Sastra Ageng AL HAFIEDZ, ADHEN Alfiassalam, Fawziah Nur Andreansyah, Gilang Chesar Anggraini, Crisdinata Refta ARI ADYATI, ANISA Arianto Nugroho, Arianto Arinto Nugroho Arizki, Faisal Farras Prima Armadonny, Rizky Arrifqi, Moh Fahmi ARUM PERTIWI, HELADIN ashola, dunga AWALANANDA, RIDHO AYU DINI, ALMIRA BAGAS AGUS N, CANDRA Bahari, Cornelia Indira Kusuma Bin Awang, Mohd Badrol Damayanti, Henny Puspita damayanti, reynisa ikko Delpiro, Ervindo Dewi Setyowati Edy Mulyono EKA PUTRA PRIYONO, FRYANSAH Fajriyah, Laila Himmatul Fazila, Arina Nur Febriant, Rena Arya Febrianti, Rena Arya Gantara, Rega Angga Gumelar, Adam HANANTO WIDODO Hardianti, Firda Yanis Hermawati, Rr. Lilis Hernanda, Dhicha Ayudiah IFTITAHUL AHSANI, TASYA Ilmansyah, Destra Ridho Risma Indah Bilqis, Vidya Afiyanti Irfa Ronaboyd IRFAN SAPUTRO, TINO Kurniawan, Devit Kusuma, Dinda Puteri Fathurachmah Layli, Azyzatul Maharani, Rizkiyah Putri Mahardhika, Vita Mahesa, Rifqi Noviendra Milda Istiqomah Mochtar, Helmi Nauval Muhammad Khoirul Huda Muhammad, Tio Aldino MUKARROMAH, LULUUL Muntari, Laedy Septi Nathalia, Dessy Ni'mah, Eka Maulan Nurul Hikmah Ocktavianti, Okky Oktaviani, Asfarina Pajuk, Adeline Angelina Pangestuti, Sisca PANJI SUGIARTO PUTRA, GUSTI Pasaribu, Kesna Elia PRABAWATI, TIARA DEWI Prasetio, Dicky Eko PUDJI ASTUTI PURNAMA SARI, MIRA Puspita, Audy Clara Putra, Dandi Akbar Putri, Senia Wandalillah Rachmania, Adinda Hilda Ramadhan, Rizki Wahyu Rindiarto, Ardhian Fadillah roszana, dina Said, Muhamad Helmi Md SARI, ELMA Sari, Nurnilam Sidauruk, Karsito Pardomuan Sonny Zulhuda SYAH PUTRA, AFFRIANTO Tinambunan, Hezron Sabar Rotua TRI YANINGRUM, SEPTI Tsania, Shofi Wilda ULVA DWI SEPTIYOWATI, LIDYA UROMAH, ANISA Wahono, Eldiva Firtsananda Arrafi Wahyudi, Bagus Dwi WAHYUDI, PONCO Widyowati, Wulandari WULANDARI, MILIA Yatunisa, Rizki Yekti, Fetty Faulina Yuardini, Fransiska Yuardini Yulia, Eva Yundari, Yundari Yuniantari, Djihan YUSANDHA, MERZADIO