Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.287
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Novum : Jurnal Hukum INTEGRALISTIK Diktum Indonesian Journal of Disability Studies INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jambura Law Review MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Suara Hukum Jurnal Idea Hukum The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Journal Justiciabelen (JJ) Indonesian Journal of Innovation Studies Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Academia Open
EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 110 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 110 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang Kriminalisasi Jaksa ARUM PERTIWI, HELADIN; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29170

Abstract

Abstrak Pada tanggal 23 Mei 2018 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai kriminalisasi Jaksa Penuntut Umum yang dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) undang-undang tersebut, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada kenyataannya, Jaksa Penuntut Umum yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya bebas demi hukum tetapi tidak segera dibebaskan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kekhususan dalam perlindungan hak-haknya. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum setelah pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 dan kesesuaian asas-asas perlindungan hak anak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017. Penelitian hukum ini yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan metode preskriptif yang memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian hukum ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan masa penahanan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 untuk bebas demi hukum menjadi hapus karena tidak ada pengawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu asas perlindungan khusus, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, asas kelangsungan hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kata kunci : Perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaksa Penuntut Umum. Abstract On May 23rd 2018 The Constitutional Court issued Decision Number 68/PUU-XV/2017 on Elimination of Article 99 of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, concerning the criminalization of Public Prosecutors who can be criminalized with 2 years maximum of imprisonment if negligent in carrying out their obligations as referred to Article 34 paragraph (3) of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force anymore. In fact, Public Prosecutors are unprofessional in carrying out their duties, so that children in conflict with the law that are supposed to be free by the law are not immediately released, while they have specificity in their rights protection. The research objective was to determine the rights protection of children in conflict with the law after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 and to determine the compatibility between the principles of the childrens rights protection and the Decision of the Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017. This legal research is normative juridical. Normative juridical is legal research based on norms or rules of law. The data analysis technique uses prescriptive methods that provide legal arguments for the results of this legal research. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the rights protection of children in conflict with the law is related to the period of detention after the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 to be free by the law abolished because there is no supervision. The decision of The Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017 is not in accordance with the principles of protecting the rights of children in conflict with the law, that are principle of special protection, principle of non-discrimination, principle of the best interests of the child, principle of the right to life, principle of survival and development and principle of appreciation of childrens opinions contained in Act Number 35 Year 2014 on Child Protection. Keywords : Rights protection of children in conflict with the law, decision of the Constitutional Court, Public Prosecutor.
PENANGANAN PENYEBARAN HOAX YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL DIKEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ARI ADYATI, ANISA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29172

Abstract

PROBLEMATIKA YURIDIS JAMINAN SOSIAL BAGI NELAYAN BURUH DI INDONESIA BAGAS AGUS N, CANDRA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29418

Abstract

Nelayan buruh termasuk sebagai pekerja yang wajib menjadi peserta jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Kewajiban bagi pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya pada program BPJS diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. BPJS adalah Badan yang dibentuk oleh pemerintah yang sifatnya nirlaba. Pada tahun 2016, terbit Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016) yang mengatur detil tentang nelayan termasuk di dalamnya adalah nelayan buruh. Persoalannya, pada pasal 34 UU No. 7 Tahun 2016 mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan nelayan buruh pada jaminan kecelakaan kerja di perusahaan asuransi baik BUMN ataupun swasta yang ditugasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penugasan perusahaan asuransi dalam UU No. 7 tahun 2016 menurut peraturan perundang-undangan serta akibat hukum dari penugasan perusahaan asuransi oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari dan mencatat literatur-literatur yang berkaiatan dengan permasalahan ini. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pertentangan norma antara Pasal 34 UU No. 7 tahun 2016 dengan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. Dalam Pasal 34 UU No. 7 Tahun 2016 menyebutkan pemberi kerja wajib mendaftarkan nelayan buruh pada jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang ditugasi pemerintah, sedangkan dalam pasal 15 ayat (1) UU BPJS menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.. Pertentangan norma tersebut diselesaikan dengan Asas Preferensi Lex Spesialis derogat legi Generalis, sehingga pasal 34 UU No. 7 tahun 2016 seharusnya dinyatakan tidak berlaku. Akibat hukum dari penugasan perusahaan asuransi pasal 34 UU No. 7 Tahun 2016 adalah batal demi hukum, karena kewenangan untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja termasuk didalamnya adalah nelayan buruh adalah BPJS ketenagakerjaan. Pasal 34 UU No. 7 tahun 2016 harus dibatalkan dengan diajukan uji materi uji materi (Judicial Review) kepada Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Nelayan Buruh Indonesia yang merasa dirugikan dengan adanya UU No. 7 tahun 2016 karena dianggap memberikan kewenangan bagi perusahaan asuransi dengan orientasi profit untuk melaksanakan jaminan sosial yang telah diselenggarakan dan menjadi wewenang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Kata Kunci: Nelayan Buruh, BPJS, Jaminan Kecelakaan Kerja
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENYEDIAAN RUANG AIR SUSU IBU SEBAGAI SALAH SATU HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA SURABAYA PANJI SUGIARTO PUTRA, GUSTI; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29658

Abstract

Keutamaan manfaat ASI terhadap bayi dan ibu memberikan konsekuensi pada ibu untuk melakukan pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian ASI eksklusif pada bayi, salah satu faktor tersebut karena ibu bekerja di luar rumah. Ruang ASI di perusahaan sangat di perlukan apabila pekerja perempuan kembali bekerja setelah masa istirahat melahirkan habis, sehingga pekerja perempuan tetap dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. Kewajiban penyediaan ruang ASI di perusahaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban penyediaan ruang ASI di perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif dan hambatan yang dialami oleh perusahaan dalam menjalankan kewajiban penyediaan ruang ASI di perusahaan. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di PT. Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center, menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan Implementasi kewajiban penyediaan ruang ASI di PT Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center berdasarkan indikator keberhasilan implementasi yaitu sumber daya, sikap para pelaksana dan komunikasi tidak terpenuhi. Tidak tersedianya ruang ASI di PT Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center karena adanya hambatan dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Hambatan internal yang berasal dari perusahaan yaitu biaya dan ketidaktahuan terkait aturan yang mewajibkan perusahaan menyediakan ruang ASI, Sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar lingkup perusahaan yaitu pekerja perempuan yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk memberikan ASI di perusahaan dan tidak ada pembinaan dari Dinas-Dinas Terkait. Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Kewajiban Perusahaan, Ruang ASI
Implementasi Kewenangan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Pendidikan di Kabupaten Gresik MUKARROMAH, LULUUL; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29695

Abstract

Abstrak Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, termasuk anak terlantar. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten dengan jumlah anak terlantar terbanyak se Provinsi Jawa Timur. Suatu kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik untuk memenuhi hak anak terlantar di Kabupaten Gresik, termasuk hak pendidikan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam memenuhi hak anak atas pendidikan tidak terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan yang dilakukan oleh ratusan anak yatim di Kabupaten Gresik agar dibuat Peraturan Daerah tentang anak yatim karena selama ini pemerintah kurang memperhatikan hak anak yatim dan anak terlantar termasuk hak pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik, untuk mengetahui kendala serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, internet dan perundang-undangan. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Kata Kunci : anak terlantar, kewenangan pemerintah, hak atas pendidikan, Kabupaten Gresik
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGENAKAN PIDANA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 651/PID.SUS/2015/PN.STB TENTANG PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI WULANDARI, MILIA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29871

Abstract

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI KECAMATAN GRESIK DAN KECAMATAN KEBOMAS AWALANANDA, RIDHO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29906

Abstract

Pentingnya Pengaturan Tentang Penggunaan Baby Car Seat untuk Anak Terkait Dengan Keselamatan Berkendara Roda Empat Di Indonesia PURNAMA SARI, MIRA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30102

Abstract

Baby car seat atau kursi keselamatan anak adalah kursi yang dirancang khusus untuk melindungi anak-anak dari cedera atau kematian selama tabrakan kendaraan. Di Indonesia sendiri sesuai Undang undang no 22 tahun 2009 pasal 106 ayat (6) juncto (7) mengharuskan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Peraturan tersebut kurang efektif bila digunakan untuk anak dan bayi mengingat bahwa penggunaan airbag untuk anak-anak di bawah 13 tahun bisa sangat berbahaya dan tidak adanya kejelasan siapa yang dapat duduk di samping pengemudi membuat beberapa anak memilih untuk duduk di kursi depan di mana seharusnya tidak ada anak di bawah 13 tahun atau di bawah 65 pound duduk di kursi depan mobil yang dilengkapi dengan airbag di sisi penumpang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fungsi penggunaan baby car seat di Indonesia dan pengaturan tentang baby car seat di beberapa negara di dunia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukan pengaturan tentang instrumen keselamatan berkendara bagi bayi anak adalah sangat penting dalam berkendara roda empat, khususnya mobil pribadi di Indonesia, dan perbandingan pengaturan di beberapa negara di dunia menunjukan ada perbedaan pengkategorian golongan pengguna baby car seat. Singapura telah menghapus pengkategorian pengguna bedasarkan usia sama seperti Belanda. Sedangkan, Brunei Darussalam dan Kamboja masih menggunakan usia sebagai ketentuan dasar pengguna baby car seat, dan negara dengan sistem hukum common law memilih untuk mengkombinasikan antara usia, tinggi badan dan berat badan untuk menentukan penggunaan baby car seat yang sesuai. kata kunci : Pengaturan Baby car seat, keselamatan penumpang, AAP
PERBANDINGAN STATUS ANAK LUAR KAWIN DIKAITKAN DENGAN HAK WARIS PADA KUHPERDATA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT UROMAH, ANISA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30188

Abstract

PELAKSANAAN HAK ANAK TERLANTAR PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA ADHI WICAKSONO, SETYO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30193

Abstract

Co-Authors ., Hifni Abdul Madjid ADHI WICAKSONO, SETYO Ahmad, Gelar Ali Aisy, Shinta Farah Rohadatul AJI, ROJIL NUGROHO BAYU AKBAR ROSYIDI, ACHMAD Al Faatah, Sastra Ageng AL HAFIEDZ, ADHEN Alfiassalam, Fawziah Nur Andreansyah, Gilang Chesar Anggraini, Crisdinata Refta ARI ADYATI, ANISA Arianto Nugroho, Arianto Arinto Nugroho Arizki, Faisal Farras Prima Armadonny, Rizky ARUM PERTIWI, HELADIN ashola, dunga AWALANANDA, RIDHO AYU DINI, ALMIRA Ayumi, Rara Bunga Azzah S, Iftinan R BAGAS AGUS N, CANDRA Bahari, Cornelia Indira Kusuma Bin Awang, Mohd Badrol Damayanti, Afina Damayanti, Henny Puspita damayanti, reynisa ikko Delpiro, Ervindo Dewi Setyowati Edy Mulyono EKA PUTRA PRIYONO, FRYANSAH Fazila, Arina Nur Febriant, Rena Arya Febrianti, Rena Arya Gantara, Rega Angga Gumelar, Adam HANANTO WIDODO Hardianti, Firda Yanis Hermawati, Rr. Lilis Hernanda, Dhicha Ayudiah IFTITAHUL AHSANI, TASYA Ilmansyah, Destra Ridho Risma Indah Bilqis, Vidya Afiyanti Irfa Ronaboyd IRFAN SAPUTRO, TINO Khairunnisa, Riestya Auryn Kurniawan, Devit Layli, Azyzatul Maharani, Rizkiyah Putri Mahardhika, Vita Mahesa, Rifqi Noviendra Milda Istiqomah Mochtar, Helmi Nauval Muhammad Khoirul Huda Muhammad, Tio Aldino MUKARROMAH, LULUUL Muntari, Laedy Septi Nathalia, Dessy Ni'mah, Eka Maulan Nurul Hikmah Ocktavianti, Okky Oktaviani, Asfarina Pajuk, Adeline Angelina Pangestuti, Sisca PANJI SUGIARTO PUTRA, GUSTI Pasaribu, Kesna Elia PRABAWATI, TIARA DEWI Prasetio, Dicky Eko PUDJI ASTUTI PURNAMA SARI, MIRA Puspita, Audy Clara Putra, Dandi Akbar Putri, Naura Atha Fadhila Salvia Berti Putri, Senia Wandalillah Rachmania, Adinda Hilda Ramadhan, Rizki Wahyu Rindiarto, Ardhian Fadillah roszana, dina Said, Muhamad Helmi Md SARI, ELMA Sari, Nurnilam Sidauruk, Karsito Pardomuan SYAH PUTRA, AFFRIANTO Tinambunan, Hezron Sabar Rotua TRI YANINGRUM, SEPTI Tsania, Shofi Wilda ULVA DWI SEPTIYOWATI, LIDYA UROMAH, ANISA Wahono, Eldiva Firtsananda Arrafi Wahyudi, Bagus Dwi WAHYUDI, PONCO Widyowati, Wulandari WULANDARI, MILIA Yatunisa, Rizki Yulia, Eva Yundari, Yundari Yuniantari, Djihan YUSANDHA, MERZADIO