Markus Kaunang, Markus
Unknown Affiliation

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT KORAIN, FRANSISKUS; KAUNANG, MARKUS; EGETAN, MAXI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

fenomena pada saat ini Pendidikan dikota Sorong Provinsi Papua Barat, anggaran dana pendidikansebesar 2% dari dana otonomi khusus yang dapat diberikan dalam rangka proses percepatan sumberdaya manusia Papua belum sepenuhnya menyejahterakan Orang asli Papua dari kebodohan.Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini untuk mengetahui implementasi dana otonomikhusus bidang pendidikan di Kota Sorong yang belum berhasil.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, untuk dapatmenggambarkan keadaan daerah penelitian dalam penyelenggaraan di daerah berdasarkan undangundangyang berlaku. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Umum, LSM,tokoh Pemuda, Bappeda dan pejabat legislative, dinas pendidikan dan kebudayaan, asisten bagianpemerintahan dengan jumlah informan 10 orang.Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Sumberdaya pelaksana atau implementor belum mampudalam melaksanakan sebuah formulasi atau kebijakan yang sudah ditetapkan untuk bagaimana bisadapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama serta sumber daya finansial. Padaprinsipnya anggaran dana otonomi khususs sangat besar sekitar 20% dalam peruntukannya, tetapisumberdaya atau implementor tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik akhirnyamenyebabkan tidak berhasilnya suatu kebijakan tersebut. sumberdaya atau implementor yang kurangmampu dalam melaksanakan sebuah kebijakan dana otonomi khusus yang mana sudah ditetapkansecara bersama, hal ini menyebabkan banyak anak-anak asli Papua yang tidak bersekolah dengan baik,banyak yang putus sekolah di SMA, ada yang jadi pengangguran, bahkan ada yang sama sekali tidakbersekolah, ada yang tidak melanjutkan kuliah karena factor pembiayaan serta kurang tersedianyasarana dan prasarana atau fasilitas penunjang dalam menunjang kelancaran aktifitas belajarmengajar.Sumber daya atau implementor di kota Sorong perlu mendapatkan berbagai seminar,pelatihan, study banding dan kegiatan lain yang bersifat membangun khazanah pengetahuan, hal-halini perlu dapat dilakukan secara berjenjang agar lebih meningkatkan kompetensi dan kemampuanpara sumberdaya atau implementor agar supaya dalam melaksanakan sebuah formulasi kebijakan bisatepat dan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Berbagai hal ini perlu di lakukan agar kualitassumber daya dalam pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan daripada pelayanan public yangbaik, karena dana otsus merupakan kebijakan public yang sifatnya segera dilakukan dalam rangkaproses percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua menuju kemajuan yang hakiki. Dilihatdari aspek Struktur Birokrasi Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya sebuah permasalahan dalamproses pelayanan dari birokrasi kepada masyarakat. Kinerja birokrasi tidak pernah bekerja sesuaidengan Standar Operasional Prosedural(SOP) yang telah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannyabirokrasi terlalu berbelit-belit dalam proses pelayanan, kinerja birokrasi yang korup, system pelayananyang tertutup, hal ini yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan implementasi danaotsus di Kota Sorong.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Otonomi Khusus, Pendidikan
PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA BITUNG DALAM MEWUJUDKAN TERTIB BERLALULINTAS ROTINSULU, RAHEL; KAUNANG, MARKUS; Londa, Very
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 47 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract.Achieving good governance requires an active participation from the community. One of the tangible forms ofcommunity participation is in realizing tersb traffic. Bitung City which is an industrial city is faced with theproblem of orderly traffic that requires the participation of the community in its participation in planning,implementation, acceptance and utilization as well as in development evaluation in order to realize the trafficorder. This research is conducted to analyse the cause of the lack of good public participation in realizing theorderly traffic in the effort of scientific development in the study of resource management. By using qualitativeapproach found that the participation of Bitung City community in realizing the orderly traffic has not runwell because so far only the transportation business group and the leader of the organization of the driverinvolved in the planning process, the general public does not have awareness in the implementation of orderlytraffic and in acceptance and utilization Bus stops, ferry terminals and no evaluation of the development of thetransportation sector.Keywords: Participation, Community, Orderly Traffic.
PROFESIONALISME PENYIDIK CYBERCRIME DI SUBDIT SIBER DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULUT JULIYANTO, EKO; KAUNANG, MARKUS; LIANDO, DAUD
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cybercrime is a crime that occurs in cyberspace which is different from criminal acts in general. In Indonesia, this is anew crime and requires special treatment. TheCybercrime Sub-Directorate of the North Sulawesi Regional PoliceSpecial Criminal Investigation is an agency that specializes in handling Cybercrime cases in the North Sulawesi region.The Professionalism factor is very important to be a benchmark for solving cybercrime cases in North Sulawesi handledby the cybercrime Sub Directorate of Special Criminal Investigation of North Sulawesi Regional Police. But seen fromthe settlement of cases in 2017 classified as still in the lower category. The purpose of this study was to determine thecause of the handling of cases conducted by Cybercrime Investigators in the Cybercrime Sub Directorate of SpecialCriminal Investigation Directorate of North Sulawesi Regional Police. This research uses a qualitative approach.Research informants were the Head of the Cybercrime Sub-Directorate, the Office of the Cybercrime Sub-Director, theCybercrime Sub-Director and 4 members of the Cybercrime Sub-Director, which totaled 7 people. Data collection usesinterview guidelines, while data analysis techniques use triangulation and data reduction techniques in terms of WellMotivation, Well Education, Well Trained, Well Equipment and Welfare. Based on the data analysis, it was concludedthat the handling of cases conducted by Cybercrime Investigators in the Cybercrime Sub-Directorate of the NorthSulawesi Regional Police Special Criminal Investigation Unit has not been carried out professionally becauseThe professionalism of Cybercrime Investigators in the Cyber Criminal Investigation Directorate of North SulawesiRegional Police is still lacking in terms of Well Motivation, Well Education and Well Equipment. Based on the resultsof the study, it can be recommended that the leadership of the Special Criminal Investigation Directorate can providemotivation by rewarding members who can resolve cases, the Leader can add personnel or members in the SpecialCriminal Investigation Cybercrime Sub Directorate who have an educational background related to CybercrimeLeadership can propose or propose an additional investigative budget in the Cyber Sub-Directorate.Keyword: Professionalism, Cybercrime, Investigator
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI WALEAN, ANDREW; KAUNANG, MARKUS; KIMBAL, MARTHEN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Congestion is a traffic problem faced by developing countries such as Indonesia and this alsooccurs in congested areas. Congestion that has often occurred in urban areas when the routine occurs,especially at times such as office hours, office hours, weekends and holidays. Many impacts that occur bycongestion that are negative. Based on the background of the problem, this study has the objective to findout and analyze the Transportation Department's Strategy in overcoming traffic congestion in the city ofManado. This research use desciptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out withthree main activities, namely interviews, observation, and documentation. The results showed that theTransportation Department Strategy in overcoming traffic congestion in the city of Manado, is not yetmaximized. This can be seen from the Transportation Agency's Organizational Strategy. hallways and curbsthat block traffic flow cause traffic jams. Seen from the Program Strategy implemented by the government,it has run well, such as programs that carry out one-way traffic and installation of traffic signs, but in thiscase there are still weaknesses - among other things, at some points of the bottleneck there has been noincrease in traffic signs or have been damaged, causing congestion.Keywords: Strategy, Congestion
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 ,, PURWANTO; KAUNANG, MARKUS; LENGKONG, JHONY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini beranjak dari adanya permasalah bahwa PNS di dalam Pemilihan KepalaDaerah di Provinsi Gorontalo memperlihat sikap kurang netral. Dengan demikian penelitian inibertujuan (1) untuk mengetahui kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) di dalam PemilukadaProvinsi Gorontalo, Tahun 2017; (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkanketidak netralan PNS di dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Gorontalo, Tahun 2017. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Instrumen utama adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan panduan wawancara, informanditetapkan sebanyak empat orang kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisisinteraktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada umumnya, PNS bersikap netral dalampemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo, namun secara rinci ditemukan adanya PNS yangmelakukan pelanggaran dalam mendukung salah satu Paslon, sebagin PNS yang bertindakdiskriminatif dan kurang peduli terhadap kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan,terutama bagi kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik dengan PNS tersebut; (2).Ketidak netralan PNS disebabkan oleh dua sumber, yakni faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal terdiri dari 3 faktor, yaitu : (1) Faktor hubungan primordial dengan paslon tertentu;(2) Faktor Kesejahteraan PNS”; dan (3) Faktor motivasi mendapatkan jabatan atau promosijabatan, sementara faktor ekternal sebagai penyebab ketidak netralan PNS terdiri dari : faktorintervensi elit politik/birokasi dan faktor intervensi elit partai politik, namun yang paling dominanialah faktor elit birokrasi. Didisarankan bahwa untuk menjaga netralitas PNS dalam PemilihanKepala Daerah, maka pembina PNS seharusnya berada pada Jabatan Karier (Sekda) sehinggaketidak netralan PNS tidak diartikan sebagai sikap loyalitas terhadap atasan (elit politik); danUntuk menjamin penerapan sikap netralitas PNS, maka calon kepala daerah tidak berstatusincumbent sehingga perlu dipikirkan masa jabatan Kepala Daerah cukup satu periode. Untukmewujudkan kedua saran tersebut di atas, maka direkomendasikan agar peraturan perundangundanganterkait dilakukan penyesuai.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Pegawai Negri Sipil, Netralitas
Co-Authors Abdullah, Nirma ANDREW WALEAN, ANDREW Bawoel, Deisi S. Chevny Bolung, Chevny Chuanda, Pricilia Daud Liando, Daud Deasy E. N. Pongoh, Deasy E. N. Dian Fitriani Karim Dipong, Donesius Elfie Mingkid, Elfie Frangky Kandioh, Frangky Frans Singkoh, Frans Herry Wiliam Achmad, Herry Wiliam Jacobus, Lucky Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard Johny Lumolos Johny R. E. Tampi, Johny R. E. Kaawoan, Johannis Kasenda, Ventje Kaya, Loudwik Dody Kimbal, Alfon Kojongian, Farell KORAIN, FRANSISKUS Lagonah, Srijanti Lantaka, Meiske Lapian, Marlien Larinda, Oksilia Laura Evilientje Mengko, Laura Evilientje LENGKONG, JHONY Lengkong, Johny Lengkong, Johny Peter Lumintang, Mega Mahamurah, Desmon Maindoka, Militya C. Makasenda, Junine Vebry Mandalika, Rudolfo Manengkey, Alther Marsyela Christin Rumondor, Marsyela Christin Marthen Kimbal, Marthen Maxi Egetan, Maxi Mokodompis, Yuliarto Mudinillah, Adam Najoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Pangemanan, Sofia Paru, Selni Paslima, Marciano Franklin Pati, Agustinus Pio, Rianoe Polii, Maria Lidia Pontoan, Mirillaraty E Purwanto , Rabuka, Everson Ridwan Rachman, Ismail Rasyid, Zulhaira Gino Rengkung, Frangky ROTINSULU, RAHEL Sarah Sambiran, Sarah Sasue, Esterlita Cony Sendow, Yurnie Sepang, Andrea Seran, Rolando M. Sherly Y. V. I Goni, Sherly Y. V. I Sobolim, Gigison Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumampouw, Ismail Sumenda, Vencensius Susim, Nus T. A. M. Ronny Gosal Tahulending, Ricardo Tandayu, Ebenhaeser Offler Taufan Eka Putra, Taufan Eka Towansiba, Yusuf Awi Tuidano, Epafras Undap, Gustaf VERY LONDA Wenda, Yepilu Wilem, Ratag Beny Sujono Wuri, Dicky C. Wuri, Rendra Risto Yosephus Turot, Yosephus