Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Political Corruption as a Real Threat to the Sustainability of Constitutional Democracy Agustina, Enny; Mallaranggeng, Andi Bau; Rais, Muslihin; Rasyid, Muh. Fadli Faisal; Khair, Otti Ilham; Rivera, Kevin M; Kartika, Arie
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5057

Abstract

This study aims to examine the impact of political corruption on citizens' capacity to participate in government, the efficacy of anti-corruption laws, and the role of the Corruption Eradication Commission in the fight against corruption and the strengthening of constitutional democracies in Indonesia.Examining applicable legal standards, legislation, rules, doctrine, and judicial decisions is part of the normative research strategy. This examination also included a literature review of relevant studies, articles, and government publications. The research found that corruption discourages citizens of Indonesia from becoming active in politics. The public has lost interest in politics and has become wary of the corrupt system as a result. When it comes to creating a transparent and honest political system, there are doubts about how successful anti-corruption laws and the Corruption Eradication Commission have been in eradicating political corruption. 
Kajian Hukum Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pejabat Maharani, Riyana; Kartika, Arie
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4666

Abstract

Penggunaan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) dalam proses persidangan merupakan langkah pragmatis yang sering diambil saat terjadi tindak pidana penyertaan (deelneming) dan tidak adanya saksi yang dapat mengungkap fakta secara komprehensif atau kurangnya alat bukti yang memadai. Status ganda Saksi Mahkota—sebagai terdakwa sekaligus saksi bagi terdakwa lain—menghasilkan konflik yuridis signifikan, terutama dalam konteks penjatuhan hukuman. Penelitian ini membahas pengaturan hukum Saksi Mahkota dalam perkara tindak pidana kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan pekerjaan yang sah (Pasal 212 jo. Pasal 55 KUHP) serta menganalisis pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam studi kasus Putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp (Terdakwa Maulana Adibya Lubis) dan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp (Terdakwa I Defri Ramadhan dan Terdakwa II Eko Pratama Siregar). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan komparasi putusan. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pengaturan Saksi Mahkota di Indonesia tidak eksplisit dalam KUHAP, melainkan didasarkan pada Pasal 184 dan 142 KUHAP (splitsing), didukung Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997. Ditemukan adanya disparitas putusan yang tidak sah (unwarranted disparity), di mana pemidanaan yang berbeda (5 bulan, 7 bulan, dan 5 bulan) dijatuhkan berdasarkan pertimbangan non-yuridis individualisasi pidana dan tingkat kooperatifitas pelaku. Untuk mengatasi konflik norma dan disparitas yang merusak legitimasi hukum, direkomendasikan agar Tim Penyusun KUHAP mencantumkan regulasi Saksi Mahkota secara eksplisit dan menerapkan pedoman penjatuhan putusan pidana (sentencing guidelines) yang terstruktur.
Analisis Yuridis Terhadap Status Cannabidiol (CBD) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Untuk Pemanfaatan Kesehatan Arie Kartika; Windy Wahyuni; Marsella
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2834

Abstract

Indonesia saat ini menghadapi dilema kebijakan yang tajam antara kemajuan ilmu pengetahuan medis dan kerangka hukum yang masih prohibisionis terkait cannabidiol (CBD), komponen non-psikoaktif dari tanaman ganja (Cannabis sativa). Walaupun bukti ilmiah mutakhir dan rekomendasi WHO mengakui manfaat terapeutik CBD untuk epilepsi refrakter, gangguan kecemasan, dan nyeri kronis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengklasifikasikan seluruh bagian tanaman ganja, termasuk CBD, dalam Narkotika Golongan I yang melarang penggunaannya untuk tujuan medis. Upaya yudisial melalui pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perubahan regulasi hanya dapat dilakukan melalui proses legislatif, sehingga fokus advokasi beralih ke ranah politik dan legislatif. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan analisis peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi konflik hukum dan menawarkan opsi reformasi berbasis bukti ilmiah dan perlindungan hak konstitusional atas kesehatan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan narkotika yang responsif, membuka peluang legalisasi pemanfaatan medis CBD dengan pengawasan ketat demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Money Laundering Crime in the Perspective of Islamic Law in the System of Proof Ariman Sitompul; Arie Kartika; Windy Sri Wahyuni; Maswandi Maswandi
Justicia Islamica Vol 19 No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v19i2.3744

Abstract

This paper initiates the study of Islamic law related to the reverse proof system contained in Articles 77 and 78 in law number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of The Criminal Action of Money Laundering. In this study, the authors used qualitative methods to respond to the concept of fiqh life in Indonesia. The purpose of this study is related to the burden of proof reversed using the opinions of Islamic law, usul fiqh, and legislation. From the study results, the evidence to the contrary does not apply to all criminal cases but only to exceptional cases such as money laundering. Money laundering in Indonesia can be in the form of enrichment by illegal means. Islamic law in the development of law in Indonesia also minimizes the crime of criminal origin that develops and continues in money crimes from the influence of controlling illicit money that feels like halal money and also includes sanctions against perpetrators of crimes punished by Islam into national law.
PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI DESA MEDAN KRIO KECAMATAN SUNGGAL Nur Muniifah; Arie Kartika; Muhammad Yasin Ali Gea; Nadilah Agustia Nasution; M.Zulkarnain Lubis; Josias Daniel Hamonangan Sitinjak
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1086

Abstract

Understanding the idea of prevention and countermeasures of sexual violence is the goal of this community service project Medan Krio Village area. This activity began by emphasizing the importance of knowledge related to sexual violence and problems that potentially arise due to public misunderstanding of the forms of sexual violence stipulated in law No. 12 Of 2022 On The Crime Of Sexual Violence. The implementation method includes planning activities involving 30 (thirty) participants in the Medan Krio Village Hall by providing understanding through material presented in a concise information chart and accompanied by discussion sessions. Participation in this community service project leads to a significant increase in participants ' understanding before and after participating in the activities. This fact shows that individuals who take part in this effort can benefit from later implementing their understanding in the lives of the Medan Krio Village community, in order to minimize and be free of sexual violence violations. And can carry out the implementation of the law and the purpose of punishment (rehabilitative) for the perpetrators so that the people of Medan Krio are born with character and are legally aware.