Abstract This research analyzes the application of Islamic law in resolving early marriage cases at the Tanjung Palas Tengah Religious Affairs Office (KUA), North Kalimantan. Early marriage, which often occurs before the age of puberty, creates various challenges related to women's health, education and welfare. Using qualitative methods and case study design, this research explores the role of KUA in dealing with cases of early marriage, especially regarding women's rights in marriage. Data was obtained through observation, in-depth interviews, and documentation from related parties, including the head of the KUA, officers, the couples involved, and local religious leaders. Data analysis uses the Miles and Huberman model, including data condensation, data presentation, and conclusion. The research results show that the Tanjung Palas Tengah KUA has a significant role in implementing the principles of Islamic law to ensure women's rights and obligations are fulfilled. However, various challenges such as social and economic pressures remain obstacles. This research also identifies the need for stronger strategic policies in dealing with early marriage to increase gender equality and justice by the principles of Islamic law. Keyword: Early Marriage, Islamic Law, Office of Religious Affairs (KUA), Women's Rights Abstrak Penelitian ini menganalisis penerapan hukum Islam dalam penyelesaian kasus pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Palas Tengah, Kalimantan Utara. Pernikahan dini, yang sering kali terjadi di bawah usia baligh, menimbulkan berbagai tantangan terkait kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan. Dengan metode kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi peran KUA dalam mengatasi kasus pernikahan dini, khususnya terkait hak-hak perempuan dalam pernikahan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait, termasuk kepala KUA, petugas, pasangan yang terlibat, serta tokoh agama setempat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Tanjung Palas Tengah memiliki peran signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan hak dan kewajiban perempuan terpenuhi, meskipun berbagai tantangan seperti tekanan sosial dan ekonomi tetap menjadi hambatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya kebijakan strategis yang lebih kuat dalam menangani pernikahan dini guna meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai prinsip hukum Islam. Kata Kunci: Pernikahan Dini, Hukum Islam, Kantor Urusan Agama, Hak Perempuan