Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.816
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal HAM Jurnal Hukum Respublica Ensiklopedia of Journal Menara Ilmu Ensiklopedia Social Review Jurnal Trias Politika Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora PENA LAW: International Journal of Law Jurnal Sosio-komunika Riau Law Journal Jurnal Saintifik ANDREW Law Journal JURNAL RUANG HUKUM Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Legislasi Indonesia
Duwi Handoko
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Pekanbaru
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : ANDREW Law Journal

 1 
POLA KORUPSI DALAM EMPAT KASUS GUBERNUR RIAU DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGUATAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Muin, Mulyani Rody; Marlina, Tat; Handoko, Duwi
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.113

Abstract

Penelitian ini menelaah pola korupsi berulang yang menjerat empat Gubernur Provinsi Riau, yaitu Saleh Djasit, Rusli Zainal, Annas Maamun, dan Abdul Wahid serta implikasinya terhadap penguatan pendidikan antikorupsi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif digunakan dengan bertumpu pada putusan pengadilan, dokumen resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan literatur akademik yang relevan. Hasil analisis mengungkap adanya skema sistemik dalam penerbitan izin sumber daya alam, penyalahgunaan kewenangan dalam penganggaran pembangunan, serta pembentukan jejaring kolusi antara aktor birokrasi dan sektor swasta. Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah di Riau lebih bersifat struktural daripada insidental, dengan lemahnya regulasi dan tata kelola pemerintahan sebagai faktor pemicu utama. Implikasi temuan ini antara lain menuntut perluasan fokus pendidikan antikorupsi yang tidak hanya menekankan pembentukan etika individu, tetapi juga membekali peserta didik dengan literasi anggaran dan pemahaman terhadap mekanisme kelembagaan. Kurikulum antikorupsi idealnya memuat kajian kasus lokal, prinsip transparansi dalam pengadaan publik, serta penguatan peran partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda yang kritis dan proaktif dalam memantau kebijakan publik sekaligus berkontribusi dalam memutus siklus korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
KRIMINALISASI PASCAPUTUSAN PERDATA DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK Handoko, Duwi; Hulaimi, Hulaimi; Sukri, Beni; Laia, Lewiaro; Agripina, Hawa Raissa
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.115

Abstract

Kepastian hukum dalam sengketa merek pada dasarnya dijamin melalui mekanisme perdata yang menetapkan secara final hak dan kedudukan hukum para pihak. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang proses pidana tetap dilanjutkan meskipun sengketa perdata telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek yang beritikad baik. Penelitian ini mengkaji fenomena kriminalisasi pascaputusan perdata dalam sengketa merek melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pengadilan negeri, putusan perdata yang telah inkracht tidak dipertimbangkan secara memadai sehingga terdakwa dijatuhi pidana. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dengan menegaskan bahwa unsur “tanpa hak” dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi karena terdakwa merupakan pemilik merek yang sah. Putusan bebas tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Temuan ini mengindikasikan bahwa kriminalisasi pascaputusan perdata berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia.
Co-Authors Afrinaldy Rustam Agripina, Hawa Raissa Alamsyah, Rahmad ASRIL, FERRY Beni Sukri Beni Sukri Ferry Asril Hamler Hamler HULAIMI Hulaimi Hulaimi, Hulaimi Irfan Ardiansyah Irfan Ardiansyah Khairul Azwar Anas Laia, Lewiaro Lewiaro Laia Lewiaro Laila Marlina, Tat Martha Hasanah Rustam Meidizon Muhammad April Muin, Mulyani Rody Rahmad Alamsyah Rahmad Alamsyah Reza Azurma Riadi Asra Rahmad Rustam Rustam Rustam Rustam Sukri, Beni Tat Marlina Tat Marlina Tat Marlina Tat Marlina Turisnur, Iva