Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.191
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurisprudence DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Health Information : Jurnal Penelitian JUSTISI Sakina: Journal of Family Studies Masyarakat Berdaya dan Inovasi JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Judicial Review RIO LAW JURNAL Interdisciplinary Social Studies Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Abdimas Indonesian Journal Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Jurnal Inovasi dan Pengembangan Hasil Pengabdian Masyarakat The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Law Studies and Justice Journal Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Andria Luhur Prakoso
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Paris Agreement 2015: Formulating Indonesia’s Efforts and Challenges in Facing Climate Change Rizkiawan, Muhammad Faiz Adzani; Prakoso, Andria Luhur
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 7 (2022): Special Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i7.169

Abstract

Background: The Paris Agreement and the rules referring to the agreement play a role in addressing climate change need to implement Indonesian NDCs in every sector in legislation to implement Indonesia's contribution commitment in reducing greenhouse gas emissions as mitigation efforts in the face of climate change that adversely affects the environment and humanity. Aim: Mention the main purpose of the research. Method: Give a brief explanation regarding the method used, along with the sample, data collection technique, and data analysis technique. Findings: The need for spatial arrangements that remain based on environmental functions and on development or land use must be based on the concept of sustainable development and energy transition efforts must be prepared as soon as possible.
The Comparative Study of Child and Women’s Rights Protection After Marital Dissolution in Indonesia and Philippines Zuhdi, Syaifuddin; Alaba, Ma Daphnee; Kurnianingsih, Marisa; Prakoso, Andria Luhur; Fairuzzaman, Fahmi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 2 (2025): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v9i2.14981

Abstract

Abstract: Marriage dissolution through divorce or annulment often impacts the rights of children and women, necessitating strong legal protections. This study aims to compare the protection mechanisms for children's and women's rights after marital dissolution in Indonesia and the Philippines. Employing a normative-legal research method with a comparative approach, the study analyzes primary legal sources including Indonesia’s Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Child Protection Law, and the Philippine Family Code and Constitution. The findings show that Indonesia provides two legal paths, divorce and annulment, offering a clearer framework for protecting post-marital rights, although enforcement remains inconsistent. Conversely, the Philippines, which only recognizes annulment for non-Muslims, faces challenges due to the absence of divorce, limiting access to legal remedies for women and children. Despite different legal systems, both countries prioritize the best interests of the child and uphold fundamental human rights principles. However, systemic obstacles, socio-cultural stigma, and gaps in implementation persist. The study concludes that enhancing the effectiveness of legal protections requires not only comprehensive legislation but also structural reforms to improve access to justice and empower vulnerable groups affected by marital dissolution. Abstrak Pembubaran perkawinan melalui perceraian atau pembatalan sering berdampak terhadap hak-hak anak dan perempuan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan membandingkan mekanisme perlindungan hak anak dan perempuan pasca pembubaran perkawinan di Indonesia dan Filipina. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif, studi ini menganalisis sumber hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, serta Family Code dan Konstitusi Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menyediakan dua jalur hukum, yaitu perceraian dan pembatalan, yang memberikan kerangka perlindungan lebih jelas, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Sebaliknya, Filipina yang hanya mengakui pembatalan bagi non-Muslim mengalami keterbatasan perlindungan akibat tiadanya mekanisme perceraian. Meskipun sistem hukum berbeda, kedua negara tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun demikian, hambatan sistemik, stigma sosial budaya, dan kesenjangan implementasi masih menjadi tantangan besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperkuat perlindungan hukum, diperlukan tidak hanya legislasi yang komprehensif, tetapi juga reformasi struktural untuk meningkatkan akses keadilan dan memberdayakan kelompok rentan yang terdampak pembubaran perkawinan.
UNDERHAND ACTE: KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ,, Rosimawati; Prakoso, Andria Luhur
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian serta bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan (underhand acte) di Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Praktik jual beli tanah tanpa menggunakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan memerlukan biaya yang lebih rendah. Namun, transaksi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan perjanjian, kekuatan pembuktian, serta perlindungan hukum bagi pihak pembeli. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan lima responden yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, serta pejabat Kantor Pertanahan, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik jual beli tanah yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik pengalihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan tetap sah menurut hukum perdata karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak menimbulkan akibat hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, perjanjian di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai permulaan bukti tertulis sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pembeli. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif, seperti mekanisme legalisasi atau konversi perjanjian di bawah tangan menjadi akta autentik melalui verifikasi oleh pejabat yang berwenang, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pertanahan di wilayah pedesaan.Kata Kunci: perjanjian di bawah tangan, jual beli tanah, kekuatan pembuktian, perlindungan hukum
AKREDITASI KLINIK SEBAGAI SYARAT KERJA SAMA BPJS KESEHATAN DALAM SISTEM PERIZINAN Amha Sang Aji; Absori Absori; Andria Luhur Prakoso
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/kemrtm28

Abstract

Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu pelayanan kesehatan nasional yang diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum administratif untuk menganalisis posisi hukum akreditasi klinik dalam sistem perizinan dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam pendekatan normatif ini, penelitian menelaah norma hukum yang relevan melalui statute approach, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kewajiban peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi serta Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang mensyaratkan akreditasi bagi klinik sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Akreditasi klinik dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan telah berkembang dari sekadar persyaratan administratif kontraktual menjadi kewajiban hukum substantif dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 menegaskan bahwa akreditasi merupakan bagian dari legal compliance yang melekat pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu layanan dan legitimasi operasional. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap kewajiban akreditasi tidak hanya berdampak pada keberlanjutan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada status hukum izin operasional klinik dalam rezim hukum administrasi publik, sehingga akreditasi harus dipahami sebagai instrumen integratif antara standar mutu pelayanan, legalitas perizinan, dan perlindungan kepentingan publik.
Analisis Perlindungan Hukum Terkait Hak K3 pada Pekerja Tambang Berdasarkan Hukum Nasional dan Standar ISO 45001: An Analysis of Legal Protection Related to Occupational Health and Safety (OHS) Rights of Mining Workers Based on National Law and ISO 45001 Standards Yahya Al Farisi; Emilza Mumtaz; Titi Sari; Viola Salsabila Al Yunusi; Andria Luhur Prakoso
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9838

Abstract

Industri pertambangan merupakan sektor dengan tingkat risiko operasional yang tinggi, sementara tren kecelakaan kerja yang terus meningkat menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum K3 masih cenderung bersifat formalistik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja tambang berdasarkan hukum positif Indonesia serta Standar ISO 45001. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi nasional menyediakan perlindungan preventif melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) serta perlindungan represif melalui pengenaan sanksi administratif dan pidana. Di sisi lain, ISO 45001 melengkapi kerangka tersebut melalui pendekatan manajemen keselamatan berbasis risiko yang menekankan partisipasi aktif pekerja, pengendalian teknis yang sistematis, serta perlindungan kesehatan secara holistik. Oleh karena itu, integrasi antara regulasi nasional dan penerapan ISO 45001 secara konsisten menjadi keharusan untuk mentransformasi budaya keselamatan dari sekadar kepatuhan administratif menuju perlindungan substantif guna menjamin pemenuhan hak dasar pekerja tambang.
Penguatan Ketahanan Generasi Muda terhadap Ancaman Judi Online dan Pinjaman Online melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 Marisa Kurnianingsih; Fahmi Fairuzzaman; Andria Luhur Prakoso; Kuswardhani Kuswardhani
Jurnal Inovasi dan Pengembangan Hasil Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Inovasi dan Pengembangan Hasil Pengabdian Masyarakat (Juni)
Publisher : CV. BImbingan Belajar Assyfa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61650/jip-dimas.v4i1.1215

Abstract

The rapid advancement of digital technology has provided numerous benefits to society while simultaneously increasing the risk of online gambling and illegal online lending, particularly among young people. Limited legal literacy, digital literacy, and financial literacy have become significant factors contributing to the vulnerability of youth to these forms of digital crime. This community service program aimed to strengthen the resilience of young people against the threats of online gambling and illegal online lending through the dissemination of Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 13 of 2024 concerning Youth Development and Empowerment. The program employed a participatory legal education approach consisting of lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The program was evaluated qualitatively through observations of participants' engagement, discussion dynamics, and feedback during the activities without utilizing pre-test or post-test instruments. The results indicate that the legal education program enhanced participants' understanding of the legal, social, and economic impacts of online gambling and illegal online lending while fostering greater awareness of the importance of legal literacy, digital literacy, financial literacy, and access to legal aid as preventive measures. Furthermore, the dissemination of Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 13 of 2024 strengthened participants' understanding of the importance of character development and youth resilience in addressing challenges in the digital era. Overall, the findings demonstrate that legal education serves as an effective strategy for promoting legal awareness and strengthening youth resilience through collaboration among higher education institutions, local government, and the community.
E-Wallet (Study on Legal Protection for Fund Users, OVO, Link Aja) Andria Luhur Prakoso; Nabil Dzaky Nuafal
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Electronic wallets are still important to support activities in the economic sector, but not only do consumers feel the good impact, but there are also disadvantages for the consumers themselves. This research uses normative methods and collects data through library research and the results of this research inform readers about how to claim compensation caused by the application that is examined and the responsibility of the business actor in providing where and guarantees for consumers who use e-wallet application.
Juridical Analysis of Car Rental Agreements (Study at PT. Persada Solo) Dhimas Ardiansyah; Andria Luhur Prakoso
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Relations between humans in the era of globalization are very urgent, especially in activities to fulfill their needs. Humans, in order to fulfill life's affairs, are obliged to maintain social activities between humans. This form of interaction can also take the form of legal action. Legal relationships are relationships regulated by law. The relationships regulated in this law are the relationships between the rights and obligations of state residents, between individuals and citizens, and with other people in social life.Agreements can be made by anyone who has an interest in making an agreement, and each party has the authority to make an agreement, unless the law determines that they do not. Failure to speak is defined in article 1330 of the Civil Code.The writing model used in this article is normative legal review, namely research carried out by examining various legal provisions of various forms such as laws, regulations and literature containing theoretical principles which are then linked to the discussion of this journal. The strategy used is a statutory approach and then a conceptual approach. In the PT Persada Solo agreement, it is a valid agreement but there is a party who must compensate for losses in this incident, someone must replace the damage to the car. And you can choose which route to take, whether through court or non-litigation. The agreement with PT Persada Solo is regulated by several rules in Indonesia, for examplearticle 1313 of the Civil Code,Government Regulation no. 41 of 1993 concerning Road Transport as wellArticle 1548 of the Civil Code essentially means renting. In essence, the legal cause of legal action is that sanctions are imposed on those who are found guilty or have violated the agreement.
Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Perspektif Profetik Andria Luhur Prakoso; Kuswardani Kuswardani; Marisa Kurnia ningsih
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1850

Abstract

AbstrakNotaris dapat dikenai sanksi moral atau sanksi etik, sanksi ini didasarkan pada pelanggaran terhadap kode etik dan lebih ditujukan untuk menjaga integritas profesi. Permasalahan yang akan difokuskan pada tulisan ini adalah sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kode etik sesuai dalam kode etik lebih condong dan mirip dengan sanksi hukum apabila seseorang melanggar norma hukum. Hal ini menjadi kegelisahan karena kode etik adalah aturan moral bukan merupakan aturan hukum. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memberikan gagasan sanksi etik kepada notaris yang berprespektif profetik agar pemberian sanksi etik sesuai dengan tujuannya untuk menjaga moral dan integritas notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa Data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dengan menggunakan metode penguraiaan deskriptif analisis. Hasil penelitian yaitu : Pertama, pengaturan sanksi etik terhadap notaris terdapat pada kode etik notaris yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi etik yang diberikan kepada notaris yang melanggar ketentuan kode etik adalah berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian dari anggota perkumpulan; Kedua, sanksi etik yang berprespektif profetik bermakna sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada hukuman saja tetapi sanksi tersebut harus memperhatikan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi sehingga dapat menjadi sarana untuk menjaga integritas profesi.Kata kunci : kode etik ; notaris ; sanksi
Co-Authors ,, Rosimawati Absori Achmadi Achmadi Alaba, Ma Daphnee Amanda Putri Ariyani Amha Sang Aji Arief Budiono Aristya Windiana Pamuncak Bagus Pamungkas, Dewantara Dhimas Ardiansyah Emilza Mumtaz Fafta Aini Putriana Fahmi Fairuzzaman Fanni Choirul Prastyowati Febriani, Hanifah Haekal Septiawan Kelik Wardiono Kuswardani Kuswardani Kuswardani Kuswardani, Kuswardani Kuswardhani Kuswardhani Maharani, Anandwita Early Maharani, Rista Marisa Kurnia ningsih Marisa Kurnianingsih Muchamad Iksan Muhammad Annam Arroffi Tixatmojo Muthia Aulia Alyda Nabil Dzaky Nuafal Pambudi, Rizal Rajput, Trisha Rizal Pambudi Rizkiawan, Muhammad Faiz Adzani Salazar, Ramonita A Saputra, Cahya Handy Sari, Winda Permata Shaharani , Zahira Syaifuddin Zuhdi Titi Sari Viola Salsabila Al Yunusi Wardah Yuspin Winda Permata Sari Yahya Al Farisi Zuhdi, Syaifudin