Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

The USA’s Shale Oil Revolution: OPEC Strategies and Oil Prices War in Global Economy Saputra, Cahya Handy; Prakoso, Andria Luhur
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 7 (2022): Special Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i7.166

Abstract

Background: At the beginning of 2020, the Covid-19 pandemic attacked the world and affected the continuity of the world economy. This condition also causes oil prices to decline further. OPEC plans a strategy to realize its role as a regulator of the world oil trade. Not only the global economy but the stock market is also affected by the decline in oil prices. Production of shale oil in the United States lowered OPEC oil prices, coupled with economic conditions during the Covid-19 pandemic which worsened the international economy. Aim: The authors examined changes in oil prices due to United States’ shale oil. Method: The qualitative method and literature review were employed in this study. The information was compiled from a variety of documents and other sources. Findings: The United States reduced its reliance on OPEC imports, which resulted in lower OPEC oil prices due to an oversupply and decreasing demand. Along with the Covid-19 epidemic, not only is the global economic collapse growing worse, but the decrease in oil prices in early 2020 is getting worse as well. Finally, the world economy suffered a downturn, which impacted the international capital market.
Paris Agreement 2015: Formulating Indonesia’s Efforts and Challenges in Facing Climate Change Rizkiawan, Muhammad Faiz Adzani; Prakoso, Andria Luhur
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 7 (2022): Special Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i7.169

Abstract

Background: The Paris Agreement and the rules referring to the agreement play a role in addressing climate change need to implement Indonesian NDCs in every sector in legislation to implement Indonesia's contribution commitment in reducing greenhouse gas emissions as mitigation efforts in the face of climate change that adversely affects the environment and humanity. Aim: Mention the main purpose of the research. Method: Give a brief explanation regarding the method used, along with the sample, data collection technique, and data analysis technique. Findings: The need for spatial arrangements that remain based on environmental functions and on development or land use must be based on the concept of sustainable development and energy transition efforts must be prepared as soon as possible.
The Comparative Study of Child and Women’s Rights Protection After Marital Dissolution in Indonesia and Philippines Zuhdi, Syaifuddin; Alaba, Ma Daphnee; Kurnianingsih, Marisa; Prakoso, Andria Luhur; Fairuzzaman, Fahmi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 2 (2025): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v9i2.14981

Abstract

Abstract: Marriage dissolution through divorce or annulment often impacts the rights of children and women, necessitating strong legal protections. This study aims to compare the protection mechanisms for children's and women's rights after marital dissolution in Indonesia and the Philippines. Employing a normative-legal research method with a comparative approach, the study analyzes primary legal sources including Indonesia’s Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Child Protection Law, and the Philippine Family Code and Constitution. The findings show that Indonesia provides two legal paths, divorce and annulment, offering a clearer framework for protecting post-marital rights, although enforcement remains inconsistent. Conversely, the Philippines, which only recognizes annulment for non-Muslims, faces challenges due to the absence of divorce, limiting access to legal remedies for women and children. Despite different legal systems, both countries prioritize the best interests of the child and uphold fundamental human rights principles. However, systemic obstacles, socio-cultural stigma, and gaps in implementation persist. The study concludes that enhancing the effectiveness of legal protections requires not only comprehensive legislation but also structural reforms to improve access to justice and empower vulnerable groups affected by marital dissolution. Abstrak Pembubaran perkawinan melalui perceraian atau pembatalan sering berdampak terhadap hak-hak anak dan perempuan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan membandingkan mekanisme perlindungan hak anak dan perempuan pasca pembubaran perkawinan di Indonesia dan Filipina. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif, studi ini menganalisis sumber hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, serta Family Code dan Konstitusi Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menyediakan dua jalur hukum, yaitu perceraian dan pembatalan, yang memberikan kerangka perlindungan lebih jelas, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Sebaliknya, Filipina yang hanya mengakui pembatalan bagi non-Muslim mengalami keterbatasan perlindungan akibat tiadanya mekanisme perceraian. Meskipun sistem hukum berbeda, kedua negara tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun demikian, hambatan sistemik, stigma sosial budaya, dan kesenjangan implementasi masih menjadi tantangan besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperkuat perlindungan hukum, diperlukan tidak hanya legislasi yang komprehensif, tetapi juga reformasi struktural untuk meningkatkan akses keadilan dan memberdayakan kelompok rentan yang terdampak pembubaran perkawinan.
Analisis Perlindungan Hukum Terkait Hak K3 pada Pekerja Tambang Berdasarkan Hukum Nasional dan Standar ISO 45001: An Analysis of Legal Protection Related to Occupational Health and Safety (OHS) Rights of Mining Workers Based on National Law and ISO 45001 Standards Yahya Al Farisi; Emilza Mumtaz; Titi Sari; Viola Salsabila Al Yunusi; Andria Luhur Prakoso
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9838

Abstract

Industri pertambangan merupakan sektor dengan tingkat risiko operasional yang tinggi, sementara tren kecelakaan kerja yang terus meningkat menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum K3 masih cenderung bersifat formalistik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja tambang berdasarkan hukum positif Indonesia serta Standar ISO 45001. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi nasional menyediakan perlindungan preventif melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) serta perlindungan represif melalui pengenaan sanksi administratif dan pidana. Di sisi lain, ISO 45001 melengkapi kerangka tersebut melalui pendekatan manajemen keselamatan berbasis risiko yang menekankan partisipasi aktif pekerja, pengendalian teknis yang sistematis, serta perlindungan kesehatan secara holistik. Oleh karena itu, integrasi antara regulasi nasional dan penerapan ISO 45001 secara konsisten menjadi keharusan untuk mentransformasi budaya keselamatan dari sekadar kepatuhan administratif menuju perlindungan substantif guna menjamin pemenuhan hak dasar pekerja tambang.
UNDERHAND ACTE: KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ,, Rosimawati; Prakoso, Andria Luhur
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian serta bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan (underhand acte) di Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Praktik jual beli tanah tanpa menggunakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan memerlukan biaya yang lebih rendah. Namun, transaksi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan perjanjian, kekuatan pembuktian, serta perlindungan hukum bagi pihak pembeli. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan lima responden yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, serta pejabat Kantor Pertanahan, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik jual beli tanah yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik pengalihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan tetap sah menurut hukum perdata karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak menimbulkan akibat hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, perjanjian di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai permulaan bukti tertulis sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pembeli. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif, seperti mekanisme legalisasi atau konversi perjanjian di bawah tangan menjadi akta autentik melalui verifikasi oleh pejabat yang berwenang, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pertanahan di wilayah pedesaan.Kata Kunci: perjanjian di bawah tangan, jual beli tanah, kekuatan pembuktian, perlindungan hukum