Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Quo Vadis of the Constitutional Court in Resolving Disputes Over Regional Election Results After Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022 Yarni, Meri; Najemi, Andi; Suhermi, Suhermi; Davega Prasna, Adeb; Rizki Amanda, Khofifah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5287

Abstract

The research aims to determine and analyze the Legal Politics of the Constitutional Court in deciding disputes over the results of regional election disputes in Indonesia. The authority of the Constitutional Court in resolving disputes over the results of Regional Election has yet to be regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The authority of the Constitutional Court to decide disputes over the results of general election described in Article 24C paragraph (1) is different from regional election. This has been explained in the decision of the Constitutional Court Number 97/PU U-XI-2013, which states that the election and regional election regimes are different and the authority to decide disputes over election results is not the authority of the Constitutional Court but the authority of a particular judicial body. This research used normative juridical research methods, where library law was studied by examining library materials. Then, the collected materials are analyzed in a descriptive qualitative manner. The study results concluded that the Constitutional Court has the authority to permanently examine, decide, and resolve disputes over election results by the Constitutional Court Number 85 / PUU-XX / 2022 decision. There is no longer a distinction between the election regime and the election. With the decision of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XX / 2022, the authority of the Constitutional Court becomes more precise and more substantial because of the binding legal certainty.
Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Masyarakat Mudung Darat Kabupaten Muaro Jambi Najemi, Andi; Hafrida, Hafrida; Monita, Yulia; Erwin, Erwin; Prasna, Adeb Davega
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 9 (2026): April
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i9.267

Abstract

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin banyak terjadi. Sehingga diperlukan tindakan dan  perhatian khusus, karena kasus ini  bukan lagi  persoalan individu (privasi) tetapi telah menjadi persoalan negara (public). Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam Masyarakat  seperti kekerasan fisik, seksual dan psikis.  Hal tersebut tidak terlepas dari dari  masih sedikit korban yang berani untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum,  adanya perasaan takut, ketidaktahuan, serta struktur budaya yang masih belum dipahami sebagian masyarakat dan juga mereka beralasan tidak mau tersebar karena menganggap adalah aib keluarga,  dianggap sebagai urusan yang privat yang masih ditutup-tutupi yang mana orang lain tidak berhak ikut campur permasalahan keluarganya. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan KDRT adalah melalui penyuluhan hukum,  Dari kondisi yang ada  masyarakat  belum mengetahui bahwa siapa saja yang dapat melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai akademisi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT di lingkungan sekitarnya melalui penyuluhan hukum. Program pengabdian ini  dilakukan guna memberikan bekal kepada mitra    agar mitra dapat mengetahui pencegahan perbuatan KDRT dan cara penyelesaiannya melalui Restorative Justice apabila terjadi kasus KDRT di lingkungan sekitarnya.