Articles
<![CDATA[LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS IN FINANCING AGREEMENTS WITH FIDUCIARY GUARANTEES ]]>
<![CDATA[Suryanata, Yuana]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 3 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56371/jirpl.v6i3.452
<![CDATA[This study aims to analyze the form of legal protection for consumers in financing agreements with fiduciary guarantees and to identify legal problems that often arise in practice. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The main focus of the study is to examine the legal norms contained in laws and regulations, such as the Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as OJK regulations and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. In practice, standard agreements used by business actors often place debtors in a weak position because they have no room to negotiate. One of the detrimental clauses is the unilateral execution right by creditors without a fair dispute resolution mechanism. Based on the theory of legal protection by Philipus M. Hadjon, consumer protection must be provided preventively through the prohibition of detrimental clauses and repressively through effective dispute resolution, such as BPSK and class action. This study is prescriptive, emphasizing the importance of improving regulations and law enforcement in order to create fair legal protection. The results of the study indicate that even though legal instruments are available, violations of debtor rights still often occur, so strict supervision and education for consumers are needed in order to achieve fair and transparent financing practices.]]>
<![CDATA[Kedudukan Notaris yang Dinyatakan Pailit terhadap Jabatannya ]]>
<![CDATA[Santi, Rizqa Nurafrida]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30981
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ntuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kecakapan notaris yang dinyatakan pailit dalam memangku jabatannya serta kepastian hukum bagi profesi Notaris yang menjalankan profesinya apabila terjadi kepailitan. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Bahwa hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Pertama : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), status kecakapan notaris setelah putusan pailit diucapkan menjadi terhenti. Pasal ini menyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diangkat kembali oleh Menteri apabila haknya telah dipulihkan. Ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris senyatanya tidak selaras dengan tujuan dari dilakukannya rehabilitasi menurut Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua : Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur syarat pailit yaitu apabila debitur mempunyai utang kepada lebih dari satu kreditur dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sementara dalam UUJN Pasal 84, Notaris dapat diputus pailit apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sehingga pihak tersebut menuntut kerugian dan dalam hal ini Notaris tidak dapat melunasi utang yang berasal dari tuntutan ganti rugi. Disarankan agar Undang-undang Kepailitan dan Peraturan Jabatan Notaris perlu disinergikan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik terkait status jabatan Notaris yang dinyatakan pailit. Serta terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sebaiknya dilakukan perubahan khususnya pada notaris yang pailit agar tidak saaling bertentangan dengan undang-undang kepailitan.]]>
<![CDATA[THE URGENCY OF A NOTARY DEED IN CHANGING A INDIVIDUAL COMPANY INTO A CAPITAL PARTNERSHIP COMPANY ]]>
<![CDATA[Yullananda]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56371/jirpl.v7i1.476
<![CDATA[The Urgency of Notarial Deed in Changing a Sole Proprietorship to a Capital Partnership Company. This study aims to determine and analyze how a sole proprietorship changes to a capital partnership company and the urgency of a notarial deed in changing a sole proprietorship to a capital partnership company. This legal research uses a normative legal research type, the research approach used is the Statutory approach and the Conceptual Approach. A Sole Proprietorship is required to convert to a capital partnership company if the shareholder is more than one person and/or has exceeded the UMK qualification limit. as regulated in Article 9 of PP No. 8 of 2021 where the change in status is carried out through a notarial deed and registered electronically with the Minister of Law and Human Rights, if two Sole Proprietorships want to merge, it cannot be done through a formal merger as regulated in Law No. 40 of 2007. Because there are no regulations governing the process of changing additional shares through a merger between a Sole Proprietorship and another Sole Proprietorship. The change in legal form from a Sole Proprietorship to a Capital Partnership has significant legal and administrative consequences, thus requiring the formal involvement of a notary. The notarial deed is very important in this process because it is the legal basis needed to validate the existence and new structure of the company which is no longer owned by a single person based on Article 9 paragraph (2) of PP No. 8 of 2021.]]>
<![CDATA[Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Melalui Transaksi Jual-Beli Dengan Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Nasyaya, Nur Syahnas]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1538-1545
<![CDATA[Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual dan transaksi komersial modern. Merek berfungsi tidak hanya sebagai penanda dagang, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan reputasi yang signifikan. Di Indonesia, belum adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai bentuk perjanjian pengalihan serta perlindungan hak moral menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya sengketa di masa mendatang. Penelitian ini memberikan analisis mendalam terkait jenis-jenis hak yang dialihkan dalam transaksi merek dengan fokus pada hak ekonomi dan hak moralserta mengkaji secara kritis instrumen hukum yang digunakan, khususnya akta notaris dibandingkan dengan perjanjian di bawah tangan, dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan yuridis normatif dan perbandingan, penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, praktik perbandingan, serta studi kasus seperti sengketa merek Gajah Duduk dan Bikers Brotherhood MC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan, meskipun diakui secara hukum, memiliki kelemahan signifikan dalam hal kekuatan pembuktian dan perlindungan terhadap klaim pihak ketiga. Sebaliknya, akta notaris menawarkan nilai pembuktian yang lebih kuat dan menjadi dasar yang lebih kokoh untuk pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pengalihan hak atas merek sebaiknya memuat ketentuan eksplisit untuk melindungi reputasi dan hak moral atas merek, guna meningkatkan kepastian hukum dan meminimalisir risiko sengketa di masa depan]]>
<![CDATA[Implikasi Yuridis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Tempat Kedudukan Perseroan ]]>
<![CDATA[Umbara, Hadaa’iqo Zannata Bulqish Putri]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di luar tempat kedudukan perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mengakomodasi partisipasi pemegang saham yang berdomisili di luar negeri, khususnya dalam pelaksanaan agenda tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan tipe preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPS dapat diselenggarakan di luar tempat kedudukan perseroan apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) UUPT, yaitu dihadiri seluruh pemegang saham dan keputusan disetujui secara bulat. Namun, untuk agenda tertentu seperti perubahan anggaran dasar atau pembubaran perseroan, Pasal 76 ayat (4) mewajibkan pelaksanaan RUPS dilakukan di tempat kedudukan perseroan. Keabsahan RUPS sangat bergantung pada jenis agenda dan pemenuhan syarat formil dan materil. Selain itu, mekanisme partisipasi pemegang saham luar negeri dapat dilakukan melalui pemberian kuasa, e-RUPS, atau RUPS sirkuler, namun tetap harus memenuhi standar autentikasi dan keabsahan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan tata kelola perseroan untuk menjamin legitimasi keputusan RUPS dan perlindungan hukum bagi seluruh pemegang saham.]]>
<![CDATA[Legal Position on The Concept of Civil Relations with Respect to Out of Wedding Children ]]>
<![CDATA[Novi, Merry Marcella]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>;
<![CDATA[Nurunnisa]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.221
<![CDATA[Analyzing the position or legal status of illegitimate children from a Civil Law perspective and analyzing whether or not illegitimate children have the right to inherit from their biological father. Theoretically, the results of this research can be useful and contribute ideas to society in understanding what is meant by the relationship with the legal position of illegitimate children in the concept of civil law. Practically, it can provide input for legal practitioners so that it can be used as a basis for thinking in terms of the legal position of illegitimate children in the concept of civil law. The first research result obtained is to know the position of illegitimate children in a civil law perspective which is divided into 2 (two), namely children who are born out of wedlock, but can be recognized in an authentic way and children who are born out of wedlock but cannot be recognized. The second research result is that illegitimate children who have received recognition from their biological father have the right to inherit from their biological father based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which decides that Article 43 Paragraph (1) of the Marriage Law which must then be read with "children born out of wedlock only have a civil relationship with their mother and their mother's family and with a man as their father who can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law to have a blood relationship, including a civil relationship with their father's family ”. However, the distribution measurement still refers to the Civil Code.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Anti Jual Rugi pada Praktik Persaingan Bisnis di Indonesia ]]>
<![CDATA[Helwati, Helwati]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[“Dalam praktik perdagangan (internasional), jual rugi ini lazim disebut dengan istilah dumping (damping), yang merupakan praktek dagang yang tidak wajar dan dengan cara melakukan banting harga. Dengan cara seperti ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing usahanya dan bahkan dapat mematikan persaingan usaha yang sehat pada pasar yang bersangkutan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan Penelitian hukum normatif adalah dengan mengkaji pasal-pasal, asas asas dan doktrin-doktrin yang beterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Analisis Hukum Anti Jual Rugi pada Praktik Persaingan Bisnis di Indonesia. Dalam penelitian ini yang akan dikaji oleh penulis adalah Regulasi jual rugi dan dampak dari jual rugi terhadap konsumen dan pelaku bisnis. Hasil penelitian ini adalah Identifikasi Jual Rugi Menurut Lembaga KPPU Menurut Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 Predatory Pricing/ Jual Rugi adalah pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari tindakan curang tersebut ialah ketidakstabilan ekonomi. Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari tindakan curang tersebut ialah ketidakstabilan ekonomi khususnya bagi para subjek usaha, baik pelaku usaha maupun konsumen. Praktik persaingan yang tidak sehat tersebut menjadi alasan utama mengapa kekayaan (income) mengalami kesenjangan dikarenakan terfokus pada satu atau beberapa orang pelaku usaha yang berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi nantinya”.]]>
<![CDATA[Transaksi Jual Beli Online melalui Siaran Langsung pada Aplikasi Instagram Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Purborini, Niken]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Siaran langsung membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cukup cepat baik dari sisi penyiar maupun pemirsa agar konten dapat ditransmisikan dengan lancar dan tanpa gangguan. Transaksi melalui siaran langsung ini ada di e-commerce namun hal ini membahayakan terutama pada pihak konsumen yang kewajiban untuk membayar terlebih dahulu, meskipun pelanggan tidak mengetahui apakah barang yang mereka pesan benar-benar ada atau kualitas barang yang mereka punya bagus dan baik. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doctrinal atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Pada Aplikasi Instagram Perspektif Kepastian Hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan tindakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai subjek hukum melalui peraturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini mencakup langkah-langkah pencegahan hingga upaya penegakan, yang dapat diatur baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan untuk hasil penelitian ke dua yaitu dalam transaksi jual beli online melalui siaran langsung pada aplikasi Instagram pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara konvensional pada umumnya. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli online pada aplikasi Instagram sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun penipuan.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Bank Selaku Pelaku Usaha Sektor Keuangan terhadap Nasabah Bank yang Terkena (Skimming) ]]>
<![CDATA[Rachmawati*, Farida]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>;
<![CDATA[Mispansyah, Mispansyah]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28969
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk memecahkan masalah terkait tanggung tanggung gugat bank selaku pelaku usaha sektor keuangan terhadap nasabah bank yang terkena skimming dan Untuk memberikan analisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen yang terkena skimming. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. hal tersebut mengingat karena penulisan ini dilakukan dengan cara menelaah bagaimana tanggung gugat dari pihak bank yang nasabahnya terkena Skimming. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Tanggung gugat yang dilakukan pihak bank yaitu mengganti seluruh kerugian selama tidaka adanya kelalaian yan di timbulkan oleh nasabah. Kedua, Bentuk Perlindungan yang di dapat oleh nasabah terbagi dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat berupa edukais dari pihak terkait keamanan bertransaksi secara digital. Kemudian untuk perlindungan hukum secara represif yaitu dapat berupa adanya penyelesaian perkara melalui litigasi dan non litigasi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Produk Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan ]]>
<![CDATA[Fitriani*, Fitriani]]>;
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>;
<![CDATA[Tornado, Anang Shophan]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28671
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara pelaksanaan pengawasan barang beredar produk elektronik oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjaga kualitas, keamanan, dan hak-hak konsumen dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar produk elektronik oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian empiris mengacu pada penelitian yang berfokus pada pengumpulan data aktual dari lapangan atau pengalaman nyata untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis dokumen dengan pendekatan kualitatif. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pengawasan barang beredar produk elektronik dengan pendekatan yang komprehensif memanfaatkan berbagai instrumen hukum serta peraturan dan regulasi terkait perdagangan dan perlindungan konsumen. Selain itu, Dinas melakukan kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan untuk meningkatkan pemahaman bagi konsumen dan pelaku usaha terkait regulasi dan standar produk. Pelaksanaan pengawasan barang beredar produk elektronik di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mengalami beberapa hambatan diantaranya kekurangan pemahaman dari pelaku usaha dan konsumen mengenai pentingnya pengawasan dan tingkat kesadaran dan keberdayaan konsumen masih rendah. Serta keterbatasan ruang dalam bergerak akibat pandemi Covid-19 mempengaruhi pencapaian target pengawasan barang beredar. Dalam mengatasi hambatan ini, langkah-langkah strategis seperti meningkatkan frekuensi kegiatan pengawasan, melakukan sosialisasi, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terlibat menjadi esensial untuk memperkuat pengawasan produk elektronik dan meningkatkan kesadaran konsumen]]>
