Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.915
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN LEX ET SOCIETATIS Bestuur FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies AMANNA GAPPA Jurnal Akta Hasanuddin Law Review Journal on Education Jurnal Pendidikan dan Konseling The Studies of Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Innovative: Journal Of Social Science Research Tumou Tou Law Review Advances In Social Humanities Research SASI
Donna Okthalia Setiabudhi
Faculty Of Law, Sam Ratulangi University
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Aspek Hukum Hak Kepemilikan di atas Laut Cobi Elisabeth M Mamahit; Josepus J Pinori; Donna Okthalia Setiabudhi; Toar K.R. Palilingan; Sofyan Piyo
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i9.2239

Abstract

The issuance of Land Ownership Certificates in Indonesian maritime areas presents significant administrative legal issues due to the lack of alignment between land and maritime law. According to the Basic Agrarian Law and maritime regulations, sea areas cannot be privately owned. The issuance of SHAT in maritime areas, especially without proper reclamation procedures, potentially violates the principle of legality. Conflicts of authority between the National Land Agency (BPN) and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries frequently arise, resulting in legal uncertainty and significant ecological impacts. Regulatory harmonization and stricter oversight are required to ensure environmental sustainability and social justice.
KAJIAN YURIDIS MENGENAI PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA MANADO Grand Yohanes Manoppo; Donald A. Rumokoy; Donna O. Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam lingkungan Pemerintahan Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado secara umum didasarkan pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementiran atau Lembaga atau Pemerintah Daerah, yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan internal Pemerintah Daerah. 2. Sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Manado dapat berupa sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin pegawai negeri sipil, termasuk sanksi moral, administrasi, hingga tuntutan ganti rugi, dan pidana. Kata Kunci : pakta integritas, pemerintahan kota manado
PENGATURAN PARTISIPASI WARGA SIPIL DALAM SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA Sarah Shakira; Donald A. Rumokoy; Donna Okthalia Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari pilihan konstitusional Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pertahanan negara, partisipasi warga sipil kerap dipahami secara terbatas dan subordinatif terhadap peran komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan partisipasi warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta menafsirkan makna konstitusional frasa “berhak dan wajib” dalam konteks keterlibatan warga sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan partisipasi warga sipil dalam Sishankamrata tidak hanya mencakup keterlibatan dalam komponen cadangan dan pendukung, tetapi juga menuntut pengakuan atas hak-hak warga sipil serta perlindungan hukum yang memadai dalam pelaksanaan kewajiban bela negara. Kata Kunci: Partisipasi warga sipil; Pertahanan negara; Sishankamrata; Konstitusi
Fiscal Autonomy as the Missing Pillar of Village Governance: Lessons from the French Commune for Indonesia’s Rural Reform Pinori, Josepus J.; Irwansyah, Irwansyah; Setiabudhi, Donna Okthalia; Yunus, Ahsan; Palilingan, Toar K.R.
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.49004

Abstract

This article offers a comprehensive and original examination of village autonomy in Indonesia by juxtaposing it with the Commune governance model of France, highlighting a critical gap rarely addressed in existing scholarship: the absence of fiscal autonomy as the core determinant of genuine local self-governance. While Indonesia’s Village Law formally recognizes autonomy, it remains predominantly grant-based and structurally dependent on central transfers, producing a paradox wherein villages possess political authority but lack sustainable fiscal capacity. Employing a comparative normative analysis grounded in fiscal federalism, subsidiarity, and public choice theory, the study reveals that Indonesia’s system embeds vertical control through ex-ante supervision, rigid expenditure menus, and limited revenue-raising powers. In contrast, French Communes enjoy constitutionally protected inherent autonomy, broad compétence générale, and—most importantly—robust local taxing powers that anchor accountability, policy innovation, and local economic dynamism. The article’s key contribution lies in proposing a Tiered Village Fiscal Autonomy Model, a reform blueprint that adapts the Commune principles without replicating them. This study demonstrates that Indonesia’s future village governance requires shifting from transfer-driven development to a self-financing, autonomy-strengthening system that enhances accountability and community participation. By offering a normative, comparative, and policy-oriented framework, the article provides a novel and actionable pathway for reimagining village autonomy in Indonesia toward stronger local governance and sustainable development.
HUKUM DAN DINASTI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Kreisyen Jonathan Repi; Donald A. Rumokoy; Donna O. Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik dinasti politik di Indonesia serta dampak positif maupun dampak negatif. Politik dinasti merupakan tantangan besar dalam membangun demokrasi yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Dimana hal ini tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran Bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan. Dalam perspektif demokrasi, pemilihan umum dan pilkada merupakan salah satu jawaban yang akan mampu melahirkan keinginan masyarakat mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabat pada pos-pos tertentu di bidang formal (Pemerintahan) ataupun informal (proyek-proyek atau bisnis). Jika terus dibiarkan maka politik dinasti ini akan berkembang secara cepat dan munculnya pro dan kontra ditengah pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Kata kunci: Diskresi, Kepastian Hukum, Administrasi Pemerintahan. Kata Kunci: Politik, Dinasti, Negara, Demokrasi.
Co-Authors Ahsan Yunus Aiko Kezia Silap Andi Rifky Apituley, Jovano Abraham Alfredo Benedikta Bianca Darongke carlo A Gerungan Cornelis Dj. Massie Dani R.Pinasang Delasnova Sonya S. Lumintang Donald A. Rumokoy Dripsy Teresa Pugon Sapni Epafras Nyong Eli Massie Feri Arumajaya Frisher Maloringan, Julius Grand Yohanes Manoppo Irwansyah Irwansyah Irwansyah Irwansyah J. Ronald Mawuntu Jacobus R. Mawuntu JACOBUS RONALD MAWUNTU Jakobus Ronald Mawuntu Jakobus Ronald Mawuntu Javier Rivaldo Beckham Mandey Jeany Anita Kermite Jufri Takatelide Jusak Sindar Jusak Sindar Kreisyen Jonathan Repi Lengkong, Natalia Lana Maarthen Y, Tampanguma Maramis, Ronny Adrie Marhcel Reci Maramis Maria Ezra Montolalu Marthin L. Lambonan Mawuntu, Jacobus R. Muaja, stanlymuaja Muhamad Farhan Umar Muhammad Fitrah Syafar Lihawa Naftali Yesaya Gabriel Sumant Natalie Tresye Rondonuwu Nathan Samuel Victor Pesak Palilingan, Toar K.R. Palilingan, Toar Kamang Ronald Palilingan, Toar Neman Palilingan, Toar Neman Rawung, Franqois Steward Rekiyanto Latodjo Reynaldi Hizkia Pessak Rian Amadeo Christofel Palandeng Robert Pinasang, Dani Roy Imany Theodoron Liow Sarah Shakira Siregar, Rosdiana Felty Sofyan Piyo Sukaynah Q. A Rizal Susan Lawotjo Tanonggi, Rebecca Telly Sumbu Theresia Joan Rindengan Toar K. R. Palilingan Toar K.R. Palilingan Toar K.R. Palilingan Toar Kamang Ronald Palilingan Toar Neman Palilingan Toar Neman Palilingan Toar Neman Palilingan Umar, Muhammad Farhan Yohanes G. Timporok Yunus, Ahsan