Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.238
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN LEX ET SOCIETATIS Bestuur FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Pembaharuan Hukum AMANNA GAPPA Jurnal Akta Hasanuddin Law Review Journal on Education Jurnal Pendidikan dan Konseling The Studies of Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Innovative: Journal Of Social Science Research Tumou Tou Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Advances In Social Humanities Research SASI
Donna Okthalia Setiabudhi
Faculty Of Law, Sam Ratulangi University
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Aspek Hukum Hak Kepemilikan di atas Laut Cobi Elisabeth M Mamahit; Josepus J Pinori; Donna Okthalia Setiabudhi; Toar K.R. Palilingan; Sofyan Piyo
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i9.2239

Abstract

The issuance of Land Ownership Certificates in Indonesian maritime areas presents significant administrative legal issues due to the lack of alignment between land and maritime law. According to the Basic Agrarian Law and maritime regulations, sea areas cannot be privately owned. The issuance of SHAT in maritime areas, especially without proper reclamation procedures, potentially violates the principle of legality. Conflicts of authority between the National Land Agency (BPN) and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries frequently arise, resulting in legal uncertainty and significant ecological impacts. Regulatory harmonization and stricter oversight are required to ensure environmental sustainability and social justice.
KAJIAN YURIDIS MENGENAI PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA MANADO Grand Yohanes Manoppo; Donald A. Rumokoy; Donna O. Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam lingkungan Pemerintahan Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado secara umum didasarkan pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementiran atau Lembaga atau Pemerintah Daerah, yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan internal Pemerintah Daerah. 2. Sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Manado dapat berupa sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin pegawai negeri sipil, termasuk sanksi moral, administrasi, hingga tuntutan ganti rugi, dan pidana. Kata Kunci : pakta integritas, pemerintahan kota manado
PENGATURAN PARTISIPASI WARGA SIPIL DALAM SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA Sarah Shakira; Donald A. Rumokoy; Donna Okthalia Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari pilihan konstitusional Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pertahanan negara, partisipasi warga sipil kerap dipahami secara terbatas dan subordinatif terhadap peran komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan partisipasi warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta menafsirkan makna konstitusional frasa “berhak dan wajib” dalam konteks keterlibatan warga sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan partisipasi warga sipil dalam Sishankamrata tidak hanya mencakup keterlibatan dalam komponen cadangan dan pendukung, tetapi juga menuntut pengakuan atas hak-hak warga sipil serta perlindungan hukum yang memadai dalam pelaksanaan kewajiban bela negara. Kata Kunci: Partisipasi warga sipil; Pertahanan negara; Sishankamrata; Konstitusi
HUKUM DAN DINASTI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Kreisyen Jonathan Repi; Donald A. Rumokoy; Donna O. Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik dinasti politik di Indonesia serta dampak positif maupun dampak negatif. Politik dinasti merupakan tantangan besar dalam membangun demokrasi yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Dimana hal ini tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran Bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan. Dalam perspektif demokrasi, pemilihan umum dan pilkada merupakan salah satu jawaban yang akan mampu melahirkan keinginan masyarakat mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabat pada pos-pos tertentu di bidang formal (Pemerintahan) ataupun informal (proyek-proyek atau bisnis). Jika terus dibiarkan maka politik dinasti ini akan berkembang secara cepat dan munculnya pro dan kontra ditengah pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Kata kunci: Diskresi, Kepastian Hukum, Administrasi Pemerintahan. Kata Kunci: Politik, Dinasti, Negara, Demokrasi.
Fiscal Autonomy as the Missing Pillar of Village Governance: Lessons from the French Commune for Indonesia’s Rural Reform Josepus J. Pinori; Irwansyah Irwansyah; Donna Okthalia Setiabudhi; Ahsan Yunus; Toar K.R. Palilingan
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.49004

Abstract

This article offers a comprehensive and original examination of village autonomy in Indonesia by juxtaposing it with the Commune governance model of France, highlighting a critical gap rarely addressed in existing scholarship: the absence of fiscal autonomy as the core determinant of genuine local self-governance. While Indonesia’s Village Law formally recognizes autonomy, it remains predominantly grant-based and structurally dependent on central transfers, producing a paradox wherein villages possess political authority but lack sustainable fiscal capacity. Employing a comparative normative analysis grounded in fiscal federalism, subsidiarity, and public choice theory, the study reveals that Indonesia’s system embeds vertical control through ex-ante supervision, rigid expenditure menus, and limited revenue-raising powers. In contrast, French Communes enjoy constitutionally protected inherent autonomy, broad compétence générale, and—most importantly—robust local taxing powers that anchor accountability, policy innovation, and local economic dynamism. The article’s key contribution lies in proposing a Tiered Village Fiscal Autonomy Model, a reform blueprint that adapts the Commune principles without replicating them. This study demonstrates that Indonesia’s future village governance requires shifting from transfer-driven development to a self-financing, autonomy-strengthening system that enhances accountability and community participation. By offering a normative, comparative, and policy-oriented framework, the article provides a novel and actionable pathway for reimagining village autonomy in Indonesia toward stronger local governance and sustainable development.
CHECK AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DOMINASI KEKUASAAN Yehezkiel Hertog Beslar; Donna O. Setiabudhi; Delasnova S. S. Lumintang
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Check and Balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam pencegahan dominasi Kekuasaan. Dengan metode penelitian normatif maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 1. Peran mekanisme check and balances terlihat begitu masif terkait penyelenggaraannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terpantau bahwa check and balances tidak hanya mengontrol dan menyeimbangi kekuasaan, melainkan berpartisipasi kepada pembentukan perundang-undangan, melaksanakan perubahan atas peraturan perundang-undangan, penerapan konsep Judicial Activism yaitu pandangan yang memperbolehkan hakim untuk membuat putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan pribadi atau politik yang dimiliki oleh hakim, terlibat dalam efektivitas kontrol yudisial terhadap pengadilan Tata Usaha Negara, pemakzulan atau pemberhentian kepada pejabat publik tinggi kepada Presiden dan Wakil Presiden dan kebijakan terhadap pemimpin lembaga tingkat kementrian atau disebut kepala otorita IKN. Check and Balances nantinya akan menjadi prinsip yang baik dan sangat bermanfaat untuk stabilitas terhadap kontrol dan pengawasan kepada lembaga-lembaga negara secara terus-menerus. 2. Praktik check and balances dalam pencegahan dominasi kekuasaan terlihat bagaimana hubungan kerjasama antar lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan dengan baik. Setelah amandemen, sistem kekuasaan Indonesia yang tadinya menerapkan sistem distribution of power telah diubah menjadi separation of power. Dengan ini, proses pelaksanaan kewenangan kekuasaan melalui penyeimbangan kekuasaan menjadi lebih sempurna dan tidak ada dominasi. Contohnya, Presiden dan DPR bekerjasama dalam pembuatan undang-undang APBN dari lembaga legislatif dan eksekutif. Kewenangan presiden dari penghubung antara lembaga eksekutif dan yudikatif dimana presiden memasuki bidang yudikatif dan memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Legislatif dan Yudikatif melaksanakan sistem perundang-undangan. Kata Kunci: Check and Balances, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Dominasi Kekuasaan
PENERAPAN PASAL 27A UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 222/PID.SUS/2025/PT BNA) Defrianti Paputungan; Donna Okthalia Setiabudhi; Edwin Neil Tinangon
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 serta mengkaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tinggi              Banda   Aceh      Nomor 222/PID.SUS/2025/PT   BNA.   Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dua hal pokok. Pertama, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 29 April 2025 menyatakan Pasal 27A UU ITE inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan memaknai frasa "orang lain" secara terbatas hanya pada individu perseorangan dengan mengecualikan lembaga pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan, serta memaknai frasa "menuduhkan suatu hal" sebagai tuduhan atas "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang", bukan sekadar opini atau kritik. Penafsiran ini didasarkan pada prinsip lex certa dan perlindungan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Kedua, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA yang memvonis terdakwa Muri Wahyuni binti Ramli Akop dengan pidana penjara 2 (dua) bulan atas unggahan media sosial yang menuduh korban sebagai "pelakor" secara substantif telah selaras dengan tafsir konstitusional MK, meskipun tidak menyebutkan putusan MK secara eksplisit. Korban diidentifikasi sebagai individu konkret dan tuduhan menyangkut perbuatan tertentu yang merendahkan kehormatan, sesuai batasan yang ditetapkan MK. Penerapan Pasal 27A dalam perkara ini konsisten dengan prinsip erga omnes yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : pencemaran nama baik digital, Pasal 27A UU ITE, Putusan Mahkamah Konstitusi,  
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DIKECAMATAN TONDANO TIMUR Sachio Willardo Sambul; Donna O. Setiabudhi; Arie Sendow
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dikecamatan Tondano Timur” bertujuan untuk melihat adanya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terhadap pengelolaan sampah di Tondano dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi tersebut. Lingkungan hidup menjadi hal utama keberlangsungan hidup manusia. Makhluk hidup selalu bernafas dan mendapat sinar, hal itu disebabkan karena adanya ruang udara serta matahari, dalam kebutuhan hidup manusia sehari- hari tentunya juga membutuhkan hal tersebut. Metode penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan Hukum normatif, hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk mengahsilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data
PENGATURAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN PERUSAKAN HUTAN LINDUNG OLEH USAHA PERTAMBANGAN DI KOTA BITUNG Yoan Jeniver Makasenda; Emma V. T. Senewe; Donna Okthalia Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi terhadap perusakan hutan lindung oleh usaha pertambangan dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap usaha pertambangan yang merusak kawasan hutan lindung. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan sanksi terhadap tindakan perusakan hutan lindung akibat kegiatan pertambangan ilegal telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lain UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan serta peraturan pelaksana dan peraturan daerah yang mengatur perlindungan kawasan hutan lindung. 2. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit terhadap pelaku pertambangan ilegal di kawasan Hutan Lindung Gunung Klabat pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai dasar pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dan berada di kawasan hutan lindung. Kata Kunci : perusakan hutan lindung, pertambangan, kota bitung
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF PENERAPAN JUDICIAL ORDER PADA PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA Dennis Mckly Kyrieleison Mawitjere; Donna Okthalia Setiabudhi; Josepus J. Pinori
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi serta menelaah penerapan judicial order dalam putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Fokus kajian diarahkan pada persoalan apakah finalitas putusan Mahkamah Konstitusi telah cukup menjamin efektivitas pelaksanaan putusan, khususnya ketika Mahkamah memberikan arahan normatif dalam pertimbangan hukum tanpa mengabulkan pokok permohonan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, terutama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat menimbulkan implikasi berupa berakhirnya sengketa konstitusional, terbentuknya kewajiban konstitusional bagi seluruh organ negara, dan berlakunya asas erga omnes. Namun, ketiadaan mekanisme eksekutorial yang tegas menyebabkan efektivitas putusan kerap bergantung pada kepatuhan institusional lembaga negara. Dalam putusan tidak dapat diterima, judicial order berfungsi sebagai constitutional warning untuk memperkuat daya kerja putusan dan mencegah pembangkangan konstitusi. Meski demikian, kedudukannya masih problematis karena arahan tersebut umumnya berada dalam ratio decidendi, bukan amar putusan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi batas, mekanisme tindak lanjut, dan budaya kepatuhan konstitusional agar judicial order tidak berhenti sebagai pesan moral, tetapi bekerja sebagai instrumen penguatan supremasi konstitusi. Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, sifat final dan mengikat, judicial order, putusan tidak dapat diterima
Co-Authors Ahsan Yunus Ahsan Yunus Aiko Kezia Silap Apituley, Jovano Abraham Alfredo Arie Sendow Benedikta Bianca Darongke carlo A Gerungan Cobi Elizabeth M Mamahit Cornelis Dj. Massie Dani R.Pinasang Defrianti Paputungan Delasnova S. S. Lumintang Delasnova Sonya S. Lumintang Dennis Mckly Kyrieleison Mawitjere Donald A. Rumokoy Dripsy Teresa Pugon Sapni Edwin Neil Tinangon Emma V. T. Senewe Epafras Nyong Eli Massie Feri Arumajaya Frisher Maloringan, Julius Gladys Rebecca Vina Damanik Grand Yohanes Manoppo Herlyanty A Bawole Irwansyah Irwansyah Irwansyah Irwansyah J. Ronald Mawuntu Jacobus R. Mawuntu JACOBUS RONALD MAWUNTU Jakobus Ronald Mawuntu Jakobus Ronald Mawuntu Javier Rivaldo Beckham Mandey Jeany Anita Kermite Josepus J. Pinori Josepus Julie Pinori Josepus Jullie Pinori Josepus Jullie Pinori Jufri Takatelide Jusak Sindar Jusak Sindar Kreisyen Jonathan Repi Lengkong, Natalia Lana Maarthen Y, Tampanguma Maramis, Ronny Adrie Marhcel Reci Maramis Maria Ezra Montolalu Marthin L. Lambonan Mawuntu, Jacobus R. Michelle Kezya Carolin Atotoy Muaja, stanlymuaja Muhamad Farhan Umar Muhammad Fitrah Syafar Lihawa Naftali Yesaya Gabriel Sumant Natalia Lana Lengkong Natalie Tresye Rondonuwu Nathan Samuel Victor Pesak Olien Tempo Palilingan, Toar Neman Palilingan, Toar Neman Rawung, Franqois Steward Rekiyanto Latodjo Reynaldi Hizkia Pessak Rian Amadeo Christofel Palandeng Rifky, Andi Robert Pinasang, Dani Roy Imany Theodoron Liow Sachio Willardo Sambul Sarah Shakira Siregar, Rosdiana Felty Sofyan Piyo Sukaynah Q. A Rizal Susan Lawotjo Tanonggi, Rebecca Telly Sumbu Theresia Joan Rindengan Toar Kamang Ronald Palilingan Toar Neman Palilingan Toar Neman Palilingan Toar Neman Palilingan Umar, Muhammad Farhan Yehezkiel Hertog Beslar Yoan Jeniver Makasenda Yohanes G. Timporok Yunus, Ahsan