Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.286

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi KREATIF : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan ADIL : Jurnal Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif PENGABDIAN SOSIAL

Yoyon Mulyana Darusman

Universitas Pamulang

Author-ID : 5314619

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PEMBINAAN, PEMBIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (LPKA Kelas 1 Tangerang) Yoyon M Darusman; Bambang Wiyono; Susanto Susanto; Achmad Mubarok; Agung Muhammad; Andika Kharis Akhmadi; Dian Yusuf Ponco Saputro; Ghifari Ridhaimaduddin Majid; Hanne Puspita Berliane Susanti; Muhammad Wafatajul Arifin; Okki Oktaviandi; Rahma Yunita; Wahono Widodo; Yoga Ars Yanuary
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i2.20323

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti.Kata Kunci: Anak, Pembinaan, Pembimbingan, Pendampingan dan SPPA

BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH Yoyon M Darusman; Susanto Susanto; Oksidelfa Yanto; Bastianon Bastianon; Endi Arofa
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol 2, No 1 (2021): ABDIMAS
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v2i1.p61-66.y2021

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakanpenjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan62Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikankepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan citacita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonommenjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukansumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehinggapada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akanpemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat jugamasyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitulembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat danBadan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembagaadat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepalaPemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. KepalaDesa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalamkedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruantinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian danpengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visitersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosendan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikanBimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desaKalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa

KAJIAN TEORITIS ALIRAN POSITIVISME HUKUM, DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN UU NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN JO UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN Yoyon Mulyana Darusman
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

The law state concept which applied in Indonesia is the law system as heritage of Netherland which is growth in the Europe Continental is mention “Europe Continental Concept”, which is implementing base on “concordance principle” which is mentioned in the transition rule Article II of The Indonesia Constitution Year of 1945 (original text). Which declaring “all institutions of the state and regulation which is existing at the time is directly apply, during been providing the new regulation yet base on this Constitution”. One of the other character of this law system in the Continental Europe Concept is the law positivism or the law legism, which generally can be meaning that law identicallly with the rule, outside the rule there is no law, to creating the certainty of law, the law absolutely be made by legislature institution, and be placed in the book of the rule (codification). The born of MPRS Decree No. XX/MPRS/1966 Subject to the hierarchy of the regulation, MPR Decree No. III/MPR/2000 Subject to the hierarchy of the regulation, Rule No. 10 Year of 2004 Subject to the Forming the Regulation, and Rule No. 12 Year of 2011 Subject to the Forming the Regulation. is meaning that Indonesia State belonging the on the rule and certainty of law. In the fact on practice still many society which not understanding yet each regulation which decided by the state, so that, often happened law violations which carry out by the society, but the society are not care as have been done. Such as for the time being happened the case of violation of the flag of the rule No. 24 Year of 2009 subject to the letters, flag and symbols of state. The conclution of this research that, the national law system of Indonesia, in the practically influenced by the concept of law positivism/legism from Continental Europe System.Key Words : Positivisme, konkordansi, legisme, certainty of law.

IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAKEPADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Selviana Teras Widy Rahayu; Yoyon M Darusman
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang pertimbangan yuridis kewenangan penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung.Untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang implikasi dari peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung. Jenis penelitian pada tesis ini, digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menguraikan permasalah-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori–teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dalam praktek hokum. Beralihnya kewenanganan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MK ke MA telah menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini terbukti setelah sengketa pilkada ditangani MA, penyelesaiannya relatif berjalan dengan baik dengan menghasilkan putusan- putusan yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa hasil pemilu di MA memiliki prosedur yang lebih ketat dan rinci sehingga meminimalisasi prosedur pengambilan keputusan yang bias terhadap salah satu pihak. Hal ini menandakan MA merupakan lembaga peradilan yang dipercaya dalam menegakkan hukum.Kata Kunci: Peralihan Kewenangan Penyelesaian, Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

KAJIAN YURIDIS DUALISME KEWARGANEGARAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR : 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (STUDI PADA KASUS GLORIA NATAPRAJA HAMEL) Yoyon Darusman
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh

Perkembangan hukum Indonesia khususnya setelah dilakukannya amandeman UUD Tahun 1945 telah terjadi perubahan yang signifikan diberbagai bidang hukum termasuk di bidang hukum kewarganegaraan Indonesia. UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan adalah UU yang pertama yang mengatur secara komprehensif tentang kewarganegaraan di Indonesia UU ini pada dasarnya telah mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban seorang warganegara, termasuk kewarganegaraan yang diakibatkan oleh perkawinan antara suami dan/atau isteri yang salah satunya adalah WNA. Namun UU No. 62/1958 belum memberikan kepastian hukum atas anak-anak Indonesia yang lahir dari akibat perkawinan campuran dimaksud, termasuk di dalamnya kepada Gloria Natapraja Hamel. Akhirnya dengan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan, dapat dipastikan suatu perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia sebagai akibat dari perkawinan campuran. Dalam penelitian ini menggunakan model kualitatif dan sifat penelitian analisis deskrif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum dan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari referensi doktrin hukum. Hasilnya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menegaskan bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah UU No. 12/2006 sebagai hukum positif Indonesia. Sebagai kesimpulannya bahwa UU No. 12/2006 mengatur tentang dwi kewarganegaraan yang bersifat terbatas, anak yang lahir akibat perkawinan antara WNI dan WNA telah diberikan perlindungan serta kepastian hukum, Gloria Natapraja Hamel dinyatakan bukan sebagai WNI, karena itu tidak berhak untuk menjadi anggota PASKIBRAKA RI.Kata kunci : Dwi Kewarganegaraan, WNI, WNA, Kepastian dan Gloria.

PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL Yoyon M Darusman; Bastianon Bastianon; Susanto Susanto; Tato Setiawan; Dyas Mulyani Benazir
PENGABDIAN SOSIAL Vol 1, No 1 (2021): JURNAL PENGABDIAN SOSIAL
Publisher : Universiitas Pamulang

ABSTRAK Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepad masyarakat Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal mengenai pemanfaatan media social serta mudarat aau dampak negative penggunaan media sosial. Adapun, pelaksanaan kegiatan terbagi dari beberapa kategorisasi seperti: 1. Tahap Pra Pelaksanaan: a. bahwa tim pengabdi men-survey lokasi ke Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal guna berdiskusi perihal jadwal, peserta dan tema. b. bahwa tim pengabdi, mempersiapakan peralatan dan perlengkapan seperti laptop, spidol, dan papan tulis/kertas besar, proyektor dan plakat penghargaan kepada tuan rumah serta konsumsi untuk seluruh peserta dan pihak terkait. c. bahwa tim menghitung dan merencanakan anggaran belanja termasuk modal awal, post biaya operasional dan biaya lain yang dianggap perlu. 2. Tahap Pelaksanaan: bahwa tim pengadbi akan menggunakan metode ceramah, metode tanya-jawab interaktif dan menggunakan metode role playing; 3. Tahap Paska Pelaksanaan: bahwa tim akan membuat laporan akhir kepada tiga pihak yakni: Desa Pedeslohor, tim pengabdi dan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Hasil kegiatan ini masyarakat Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal lebih memahami mengenai manfaat dan mudarat dari pemakaian media sosial, sehingga mereka lebih bijak menggunakan media sosial. Kata Kunci: Media Sosial, Manfaat, dan Mudarat ABSTRACT The purpose of this activity is to provide understanding to the people of Pedeslohor Village, Adiwerna District, Tegal Regency regarding the use of social media and the disadvantages or negative impacts of using social media. Meanwhile, the implementation of activities is divided into several categories such as: 1. Pre-Implementation Stage: a. that the service team surveyed the location in Pedeslohor Village, Adiwerna District, Tegal Regency in order to discuss schedules, participants and themes. b. that the service team prepares equipment and supplies such as laptops, markers and large whiteboards / paper, projectors and plaques of appreciation to the host and consumption for all participants and related parties. c. that the team calculates and plans the expenditure budget including initial capital, post operational costs and other costs deemed necessary. 2. Implementation Stage: that the pengadbi team will use the lecture method, the interactive question and answer method and use the role playing method; 3. Post Implementation Stage: that the team will make a final report to three parties, namely: Pedeslohor Village, community service team and the Institute for Research and Community Service. The results of this activity, the people of Pedeslohor Village, Adiwerna District, Tegal Regency better understand the benefits and disadvantages of using social media, so brands are wiser to use social media. Keywords: Social Media, Benefits, and Mudarat

PENTINGNYA PENERAPAN SISTEM STRONG BICAMERAL DALAM KEKUASAAN LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA Yoyon Mulyana Darusman
Jurnal ADIL Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v14i1.3226

Lembaga parlemen dalam praktek negara-negara di dunia pada umumnya menggunakan sistem dua kamar, walaupun terdapat juga negara-negara yang menggunakan sistem satu kamar. Lembaga parlemen dalam praktek ketatanegaraan disebut dengan kekuasaan legislatif. Republik Indonesia menggunakan sistem dua kamar, sebagaimana yang disebutkan dalam Article 2 Section 1 naskah asli UUD 1945 menyebutkan adanya lembaga MPR yang di dalamnya terdapat DPR, ditambah dengan Utusan Golongan dan Daerah. Seperti halnya United States of America juga menggunakan sistem dua kamar sebagaimana yang disebutkan dalam Article 1 Section 1 Constitution of USA menyebutkan adanya Congress of United States which shall consist of a Senate and House of Representatives. Setelah amandement UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan pada Article 2 Section 1 terjadi perubahan pada kekuasaan pada lembaga legislatif Indonesia, yang berbunyi : MPR yang di dalamnya terdapat DPR dan DPD. Namun demikian kedua kamar ini sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 naskah perubahan tidak memiliki kekuasaan yang sama, di mana DPR memiliki kewenangan membentuk UU sedangkan DPD tidak memiliki kewenangan membentuk UU hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU kepada DPR. Hal ini sangat berbeda dengan dua kamar di United State of America yaitu di mana Kongres di dalamnya terdiri dari Senate and House of Resentatives sama-sama memiliki kewenangan membentuk UU.

KEDUDUKAN MAJLIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Yoyon Mulyana Darusman; Amelia Haryanti; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37110

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perluasan kelembagaan pada kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, setelah dilakukannya perubahan yang ke dua Undang-Undang Dasar 1945. Penambahan kelembagaan dimaksud untuk memperkuat lembaga kekuasaan kehakiman agar dapat memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan berhubungan dengan adanya sengketa perundang-undangan dan politik. MK didirikan dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Sebagai sebuah mahkamah yang merupakan pintu terakhir pemutusan sengketa diharapkan para aparatur yang ada di MK memiliki integritas dan marwah kehormatannya. Sejah terjadinya kasus korupsi yang menimpa mantan ketua MK Akil Muchtar telah terjadi keguncangan yang merusak dan marwah kehormatan MK. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003, yang di dalamnya mengatur pembentukan Dewan Etik dan Majlis Kehormatan MK. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisa kedudukan dan kewenangan Maslis Kehormatan MK. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal. Hasil dari penelitian ini, keberdaan Dewan Etik dan Majlis Kehormatan MK, diharapkan dapat menjaga marwah dan kehormatan MK dalam menyelesaikan pelanggaran etik dari para hakim MK.

Strengthening Judicial Commission Authority in Indonesia Judicial Power Institutions, Link to Trias Politica Theory Yoyon Mulyana Darusman; Elmer Micu Soriano; Bhanu Prakash Nunna
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.1.3987

The People’s Consultative Assembly amended the 1945 Constitution to improve various aspects related to Indonesia's downturn. One crucial demand is improvement in law enforcement so that it is more independent from the interference of other powers outside the judiciary. The practice of judicial power in the New Order era was carried out under two institutional roofs. Powers relating to judicial processes and law enforcement in the courts were under the roof of the Supreme Court, while powers relating to the budget in the judicial process were under the roof of the Ministry of Justice. The 3rd amendment to the 1945 Constitution has placed the Supreme Court and the Constitutional Court as holders of judicial powers and the Judicial Commission as stipulated in Article 24 of the 1945 Constitution. It has placed the Judicial Commission as an institution with the authority to supervise judges, as Article 24 B of the 1945 Constitution stipulated. The research method uses a normative approach with a qualitative research model. The model of qualitative research is an approach to implementing research purposed toward natural phenomena or symptoms. Results of this research show there has been an imbalance in position between the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Judicial Commission, which, in the end, the supervisory function of judges, which is the task of the Judicial Commission, becomes less than optimal and needs to be strengthened.

Co-Authors Achmad Mubarok Ade Nomi Agung Muhammad Amelia Haryanti Andika Kharis Akhmadi Anggara Dwi Putra Anggraeni, RR Dewi Aria Dimas Harapan Asti Saraswati Bachtiar Bachtiar Bambang Santoso Bambang Wiyono Bambang Wiyono Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastinaon Bastinaon Belly Isnaeni Bhanu Prakash Nunna Defruzer Defruzer Dhoni Presti Wahyono Dian Yusuf Ponco Saputro Dimas Putra Pratama Dyas Mulyani Benazir Dyas Mulyani Benazir Dyas Mulyani Benazir Elmer Micu Soriano Endi Arofa Erick Cristian Fabrian Siagian Ghifari Ridhaimaduddin Majid Gunartin Gunartin Gunawan Gunawan Hanne Puspita Berliane Susanti Hasnan Habib Sutikno IIN INDRIANI Irawan Saputro Keti Respati Meigi Meigi Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Taufik Dwi S Muhammad Wafatajul Arifin Mutya Deliantika Nova Susanti Okki Oktaviandi Oksidelfa Yanto Oksidelfa Yanto Panduma Putra Pratama Rahma Yunita Rizal S Gueci Rizal S. Gueci Rizwan Darmawan Selviana Teras Widy Rahayu Sheila Mutia Susanto Susanto T. Muamar Kadafi Tato Setiawan Tato Setiawan Tato Setiawan Wahono Widodo Wahyu Rusdiantoro Yarman Hulu Yoga Ars Yanuary Yuddy Jayusman

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search