Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Makuang Kabupaten Mamasa dalam Meminimalisir Terjadinya Kekerasan Seksual Pratiwi, Andi Dewi; Fadhil, Fadhlan; Ichsan, Muh Arfhani; Mausili, Dwi Rianisa; Danar Hafidz Adi Wardhana; Rezki Rahmawati; Achmad Fauzi Kusmin; Rezky Ramadhan; Andi Muhammad Ikbal Salam; Usri
MALAQBIQ Vol. 4 No. 1 (2025): Malaqbiq : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jam.v4i1.1514

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa Makuang, Kabupaten Mamasa, dalam upaya meminimalisir terjadinya kekerasan seksual melalui metode ceramah dan tanya jawab. Kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan, di mana pemahaman tentang pencegahan dan penanganannya sering kali terbatas. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparat desa dan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi interaktif dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga untuk memastikan penyebaran informasi yang merata. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman mendasar, sedangkan sesi tanya jawab memungkinkan peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami serta berbagi pengalaman terkait isu kekerasan seksual di lingkungan tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam menangani kasus kekerasan seksual, mulai dari aspek preventif hingga responsif. Selain itu, peserta juga memahami prosedur pelaporan dan pendampingan korban yang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Kegiatan ini turut menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah desa untuk membuat regulasi atau program khusus yang mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual, seperti sosialisasi berkala, pembentukan tim respons cepat, dan kerja sama dengan lembaga terkait. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak langsung berupa peningkatan pengetahuan tetapi juga mendorong tindakan nyata dari pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.
Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Mendukung Pembangunan Desa Pamboborang Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Danar Hafidz Adi Wardhana; Achmad Fauzi Kusmin; Muhammad Sajidin; Riady IK
Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2025): November : Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/inovasisosial.v2i4.2522

Abstract

Village Community Institutions (LKD) play a strategic role in supporting village governance and the implementation of community-based development. However, various challenges remain for many LKDs, particularly in terms of institutional capacity, regulatory understanding, and collaboration among stakeholders. This community service activity aims to strengthen the capacity of the LKD of Pamboborang Village, Banggae Sub-District, Majene Regency, in supporting sustainable village development. The activity was conducted through interactive lectures focusing on improving understanding of institutional functions, strategic roles in planning and monitoring development, and the importance of synergy between the LKD, village government, and the community. Participants included LKD members, village officials, and local community representatives. The results showed an increase in participants’ understanding of the main duties and functions of LKDs, along with a growing collective awareness of the importance of local institutional roles in sustainable development. This activity serves as a tangible contribution to transforming village governance through institutional empowerment. In the future, follow-up actions such as continuous mentoring and practice-based training will be needed so that LKD institutional capacity can develop systematically and independently.
Ekosistem Kewirausahaan Sebagai Basis Kebijakan Penguatan UMKM di Kabupaten Majene: Sebuah Analisis Kesenjangan Struktural Hendrawan, Hendrawan; Dewi Nuraliah; Achmad Fauzi Kusmin; Rahmatullah; Muhammad Syihabuddin Taufiq
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss1pp128-136

Abstract

This study aims to analyze the gaps and policy directions for strengthening Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Majene Regency from the perspective of Entrepreneurial Ecosystem Theory (Stam, 2015). This theoretical approach emphasizes that entrepreneurial success is not only determined by individual entrepreneurs, but also by the systemic interaction between capital, market access, knowledge, talent, social networks, local culture, and institutional and infrastructure support. The study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through literature studies, regional policy documentation, reports from supporting institutions, and triangulation of media data and the latest scientific journals. The results of the study indicate that the MSME entrepreneurial ecosystem in Majene is in the early stages of formation, with various government and institutional interventions such as digital training, Business Development Services programs, and facilitation of export market access through Rumah BUMN. However, significant gaps are still found in aspects of digital access, limited capital and talent, and weak networks between entrepreneurs. Institutional support and physical infrastructure have begun to be built, but have not been integrated into holistic and sustainable MSME development policies. Therefore, a regional policy formulation that is data-based, participatory, and integrated between sectors is needed to strengthen the local entrepreneurial ecosystem in an inclusive manner.