Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.632
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Substantive Justice International Journal of Law Journal on Education Sociological Jurisprudence Journal Aktual Justice RIO LAW JURNAL Jurnal Yustitia Action Research Literate (ARL) YUSTHIMA Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Jurnal Indonesia Sosial Sains Vyavahara Duta Journal of Law and Social Politics E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Community Service Journal of Law
I Wayan Putu Sucana Aryana, I Wayan Putu Sucana
Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS PENANGANAN ORANG ASING YANG PERMOHONAN STATUS PENGUNGSINYA DITOLAK OLEH UNHCR (FINAL REJECTED PERSON) PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR I Gusti Bagus Indra Kumara; I Wayan Putu Sucana Aryana; PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN; I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat; I Made Artha Rimbawa
Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1357

Abstract

Isu pencari suaka dan pengungsi luar negeri sedang hangat di Indonesia. Data dari UNHCR menunjukkan jumlah mereka yang datang ke Indonesia meningkat setiap tahun. Di Indonesia, UNHCR dan IOM menangani pencari suaka dan pengungsi: UNHCR menentukan status pengungsi dan negara ketiga bagi mereka, sementara IOM menyediakan fasilitas hidupnya. Menurut UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencari suaka yang ditolak status pengungsinya oleh UNHCR atau final rejected person (FRP) ditempatkan di Rudenim untuk proses pemulangan. Namun terdapat kesenjangan pelaksanaannya, tercatat 63 orang FRP di seluruh Rudenim Indonesia yang belum dapat dipulangkan, termasuk 2 orang di Rudenim Denpasar. Dari fenomena tersebut, diangkat rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah efektivitas penanganan orang asing yang berstatus FRP pada Rudenim Denpasar? Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Rudenim Denpasar dalam menangani orang asing yang berstatus FRP? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada pihak Rudenim Denpasar berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu penanganan pemulangan terhadap FRP belum optimal, proses pemulangan memakan waktu lama hingga 7 tahun lebih. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala meliputi deteni yang menolak dipulangkan, deteni yang mengaku stateless, deteni yang tidak memiliki biaya tiket pulang, dan kurangnya respons dari UNHCR dan Kedutaan setelah penolakan permohonan status pengungsi. Telah dilakukan berbagai upaya dalam menangani kendala tersebut seperti meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kedutaan, Direktorat Kerjasama Keimigrasian, UNHCR, dan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pemindahan deteni, dan penempatan di negara ketiga.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN AIR TANAH OLEH PELAKU USAHA: (PENELITIAN DI DITRESKRIMSUS POLDA BALI) PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN; Mahindra Sugih Idep Raharja Giri; I Wayan Putu Sucana Aryana; I Made Artana
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1677

Abstract

Air tanah merupakan sumber air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya dilihat dari segi kuantitas yang harus mencukupi kebutuhan, namun juga dari segi kualitas air tanah yang harus sesuai dengan standar baku mutu suatu keperluan. Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yaitu penegakan hukum, kendala dan upaya yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskrimsus Polda Bali.Jenis penelitian yang diambil dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Ditreskrimsus Polda Bali.Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Bali belum berjalan efektif. Berdasarkan data Unit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali, terjadi fluktuasi kasus dari 2018 hingga 2022, dengan total enam perkara pidana. Tahun 2022 mencatat lonjakan tertinggi dengan tiga kasus. Namun, pada 2023 hingga 2024, pelanggaran tersebut hanya dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 75A UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberi batas waktu tiga tahun bagi pelaku untuk mengurus perizinan. Selain aspek regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi kendala, karena sebagian pelaku usaha masih menganggap air tanah sebagai barang bebas yang bisa dieksploitasi. Efektivitas hukum sangat bergantung pada partisipasi publik dan pengawasan yang memadai. Dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch, penegakan hukum idealnya menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan sosial.
Pengaturan Hak Ekonomi Atas Potret dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Ni Luh Putu Suliastini Anggraeni; I Wayan Putu Sucana Aryana; I Gede Mahatma Yogiswara Winatha
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 3 (2026): September: Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i3.13256

Abstract

The advancement of digital technology has transformed the portrait from a mere photographic work into an object of economic value utilized in various commercial activities. This situation raises legal issues regarding the protection of the creator's economic rights and the personal rights of the portrait's subject, particularly because the regulations in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright do not yet fully accommodate the evolving use of portraits in the digital era. The research questions addressed are: what is the nature of economic rights regarding a portrait, and how are these economic rights regulated under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? This study employs a normative-juridical research method that is descriptive-analytical in nature, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials comprising primary, secondary, and tertiary sources were gathered through literature review, analyzed qualitatively, and presented descriptively. The findings indicate that economic rights over a portrait constitute the creator's exclusive right to derive economic benefits through commercial use; however, the exercise of these rights must respect the subject's personal rights specifically through consent as a safeguard for privacy and personal identity. The provisions in Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright limit commercial use to publicity and advertising purposes, thereby failing to accommodate various forms of portrait commercialization in the digital era, such as sales via digital platforms, social media content monetization, and other digital applications. This situation creates a regulatory gap, necessitating a revision of the regulations to ensure greater legal certainty and comprehensive protection.
FORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM I Gusti Ngurah Anom Sukawinata; I Wayan Putu Sucana Aryana; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.3931

Abstract

The principle of confidentiality is a very important basic principle for prosecutorial intelligence in maintaining the implementation of intelligence activities. This research aims to examine and analyze the formulation of the Prosecutor's Intelligence Confidentiality Principle in the Implementation of Law Enforcement Intelligence Functions and the Legal Consequences of Leaks of Intelligence Secrets During the Retention Period. This research is normative legal research, and the approaches used are the statutory and legal concept approach. The sources of legal materials used are primary and secondary sources. The formulation of the principle of confidentiality of prosecutorial intelligence in the implementation of law enforcement intelligence functions is regulated in the form of law, namely Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2011 concerning State Intelligence as a legal umbrella for intelligence functions in the law enforcement system and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. The legal consequences of leaking secret intelligence during the retention period are in the form of criminal liability, specifically if the prosecutor's intelligence personnel leaks efforts, work, activities, targets, information, special facilities, special tools and equipment, support, and/or State Intelligence Personnel related to the implementation of functions and activities of State Intelligence, there is a criminal penalty plus 1/3 (one third) of each maximum criminal threat if carried out in a state of war. Moreover, these personnel receive code of ethics sanctions from the prosecutor's office.
Co-Authors Agus Budianto Agus Wiryadhi Artana, I Made Baskara, Rinaldy Restayuda Christine Susanti Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi Dewi Bunga Dewi, Cokorde Istri Dian Laskmi Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Ediana, I Made Ester Damaris W. Wunga Gede Sumarda Giri, Mahindra Sugih Idep Raharja I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gusti Bagus Indra Kumara I Gusti Ngurah Anom Sukawinata I Made Adi Suwandana I Made Artana I Made Artha Rimbawa I Made Kartika I Wayan Astawa I Wayan Astawa Ida Bagus Sudarma Putra Kaley, Marthen Loghe Karyadha, I Made Kayuan, Putu Chandra Kinandana Kumara, I Gusti Bagus Indra Laksmi, Cokorde Istri Dian Mahindra Sugih Idep Raharja Giri Ni Luh Putu Suliastini Anggraeni Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN Raja, Anak Agung Ngurah Oka Nata Rimbawa, I Made Artha Roni Eko Susanto Rupadana, I Nyoman Saidi Siluh Putu Natha Primadewi Saidi, Agus Wiryadhi Sayoga, I Putu Andika Heri Siluh Putu Natha Primadewi Siti Yeri Rezyu Wahida Sumada, I Made Susanto, Roni Eko Suwandana, I Made Adi Yudistira Adnyana