Claim Missing Document
Check
Articles

Assistance in Packaging Design RH (Reta Handycrafts) in the Central Banjar Titih Denpasar city I Wayan Putu Sucana Aryana; I Wayan Astawa; I Made Adi Suwandana; Agus Wiryadhi; Saidi Siluh Putu Natha Primadewi
Community Service Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.2.1.2023.50-54

Abstract

Packaging design is fundamental for a company because it has a visual meaning that is implied both from the corporate culture, history, and positioning of a company. Every company has a packaging design, some are well-conceived and some are just perfunctory. Maintaining the consistency and quality of the brand image in the minds of consumers is very important so that it is easy to recognize the company in every communication. Products and services that are successful will be satisfying and easy to remember by consumers, as well as the company's brand. The packaging design in which there is a logo makes it the main identity for the launch of a newly established company or new organization. Without a visual identity, it will be difficult for consumers to identify the company. Micro, Small and Medium Enterprises or UMKM can be interpreted as businesses run by individuals, households, or small-scale business activities that drive the movement of development and the Indonesian economy. According to data from the Cooperatives and UKM Office of the City of Denpasar, for the type of Creative UMKM, the Micro scale is specifically in the creative field of knitwear craftsmen. RH (Reta Handycrafts) doesn't have a packaging design yet, of course this will cause problems when introducing a product. The results of this study are community service activities carried out for partner products basically to improve product performance and consumer acceptance of a number of aspects of these products. A product that is sold has more value if it can be packaged very well, but not a few partners ignore it, this is quite reasonable when compared to the income they earn, because for partners changing packaging designs will incur new costs and partners are less sure that changes in packaging design will able to support their business income.
Poverty, Cultural Practices, and Human Trafficking in Sumba: Unraveling Injustice and the Quest for Legal Protection Christine Susanti; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; I Wayan Putu Sucana Aryana; Ester Damaris W. Wunga; Agus Budianto
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 2 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i2.101

Abstract

Background: Poverty is a persistent problem that fuels human trafficking, particularly in Sumba. Poverty refers to the condition of lacking essential needs, relying on others socially, and being unable to engage in a life of dignity within society. Objective: This study aims to analyze the relationship among cultural factors, poverty, and low legal awareness in contributing to human trafficking. Methods: This study employs a qualitative approach using ethnographic methods, with primary data collected through observation, interviews, and focus group discussions in Lewa, East Sumba. Secondary data were obtained from academic journals, legislation, and documentation of relevant past cases. Results: The results reveal a strong interconnection among the belis cultural practice, economic pressures, and vulnerability to human trafficking. These interrelated elements expose deep injustice and human rights violations concealed beneath cultural legitimacy, forming a complex web that communities struggle to escape. Conclusion: The study concludes that addressing human trafficking in Sumba requires integrated countermeasures targeting poverty, belis-related economic burdens, and customary exploitation. The state must enforce TPPO regulations, strengthen victim protection mechanisms, and pursue distributive, corrective, and social justice through law reform, access to education, and community economic empowerment.
EFEKTIVITAS PENANGANAN ORANG ASING YANG PERMOHONAN STATUS PENGUNGSINYA DITOLAK OLEH UNHCR (FINAL REJECTED PERSON) PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR I Gusti Bagus Indra Kumara; I Wayan Putu Sucana Aryana; PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN; I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat; I Made Artha Rimbawa
Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1357

Abstract

Isu pencari suaka dan pengungsi luar negeri sedang hangat di Indonesia. Data dari UNHCR menunjukkan jumlah mereka yang datang ke Indonesia meningkat setiap tahun. Di Indonesia, UNHCR dan IOM menangani pencari suaka dan pengungsi: UNHCR menentukan status pengungsi dan negara ketiga bagi mereka, sementara IOM menyediakan fasilitas hidupnya. Menurut UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencari suaka yang ditolak status pengungsinya oleh UNHCR atau final rejected person (FRP) ditempatkan di Rudenim untuk proses pemulangan. Namun terdapat kesenjangan pelaksanaannya, tercatat 63 orang FRP di seluruh Rudenim Indonesia yang belum dapat dipulangkan, termasuk 2 orang di Rudenim Denpasar. Dari fenomena tersebut, diangkat rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah efektivitas penanganan orang asing yang berstatus FRP pada Rudenim Denpasar? Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Rudenim Denpasar dalam menangani orang asing yang berstatus FRP? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada pihak Rudenim Denpasar berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu penanganan pemulangan terhadap FRP belum optimal, proses pemulangan memakan waktu lama hingga 7 tahun lebih. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala meliputi deteni yang menolak dipulangkan, deteni yang mengaku stateless, deteni yang tidak memiliki biaya tiket pulang, dan kurangnya respons dari UNHCR dan Kedutaan setelah penolakan permohonan status pengungsi. Telah dilakukan berbagai upaya dalam menangani kendala tersebut seperti meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kedutaan, Direktorat Kerjasama Keimigrasian, UNHCR, dan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pemindahan deteni, dan penempatan di negara ketiga.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN AIR TANAH OLEH PELAKU USAHA: (PENELITIAN DI DITRESKRIMSUS POLDA BALI) PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN; Mahindra Sugih Idep Raharja Giri; I Wayan Putu Sucana Aryana; I Made Artana
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1677

Abstract

Air tanah merupakan sumber air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya dilihat dari segi kuantitas yang harus mencukupi kebutuhan, namun juga dari segi kualitas air tanah yang harus sesuai dengan standar baku mutu suatu keperluan. Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yaitu penegakan hukum, kendala dan upaya yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskrimsus Polda Bali.Jenis penelitian yang diambil dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Ditreskrimsus Polda Bali.Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Bali belum berjalan efektif. Berdasarkan data Unit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali, terjadi fluktuasi kasus dari 2018 hingga 2022, dengan total enam perkara pidana. Tahun 2022 mencatat lonjakan tertinggi dengan tiga kasus. Namun, pada 2023 hingga 2024, pelanggaran tersebut hanya dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 75A UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberi batas waktu tiga tahun bagi pelaku untuk mengurus perizinan. Selain aspek regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi kendala, karena sebagian pelaku usaha masih menganggap air tanah sebagai barang bebas yang bisa dieksploitasi. Efektivitas hukum sangat bergantung pada partisipasi publik dan pengawasan yang memadai. Dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch, penegakan hukum idealnya menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan sosial.