Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.85
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Journal of Development Research Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Journal of Judicial Review Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Connection : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Studi Islam dan Sosial
Asri Elies Alamanda
Universitas Bojonegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Optimalisasi Edukasi Hukum Digital dalam Mencegah Risiko Pinjaman Online Ilegal pada Masyarakat: Education Program on Optimizing Digital Law to Prevent the Risks of Illegal Online Loans in Society Labibah, Hanin Alya; Damayanti, Miranda; Mangar, Irma; Alamanda, Asri Elies; Ningsih, Yuli Pertiwi
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10073

Abstract

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi online bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang diterapkan , yaitu sosialisasi hukum di mana tim PkM memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan, serta diakhiri dengan quiz serta game mini untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi daring. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. emberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa terhadap Produk Pangan Aman dan Layak Konsumsi di Masyarakat Desa Semenpinggir Bojonegoro: Enhancing the Legal Awareness of Rural Community on Safe and Healthy Food Products in Semenpinggir Village Bojonegoro Alamanda, Asri Elies; Mangar, Irma; Damayanti, Miranda; Labibah, Hanin Alya’; Syifa’, Tiffani Akmalu
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10077

Abstract

Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang makanan yang aman dan layak konsumsi di kalangan warga desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Latar belakang kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mitra tentang pentingnya memperhatikan unsur-unsur keamanan pangan serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, khususnya di kalangan pemuda pemudi. Ceramah dan percakapan yang melibatkan partisipasi dengan pendekatan aktif yang mencakup anggota organisasi Pemuda merupakan teknik pelaksanaan yang digunakan. Identifikasi target, sosialisasi dan konseling, diskusi interaktif, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dan menciptakan kebiasaan sehari-hari yang sesuai dengan hukum merupakan bagian dari tahapan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum mitra tentang pentingnya memilih makanan yang aman dan layak konsumsi. Peserta mulai lebih memperhatikan label, tanggal kedaluwarsa, kualitas makanan, dan mulai aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan pangan di lingkungan mereka dan mendorong perilaku taat hukum dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini berkontribusi pada pemahaman hukum masyarakat desa yang semakin meningkat sebagai hasil dari program pengabdian masyarakat ini. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan membuatnya dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pendidikan dan sosialisasi.
Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan Nonbank sebagai Alternatif Permodalan UMKM di Desa Semenpinggir Kabupaten Bojonegoro: Utilizing the Non-Bank Financial Services as an Alternative Source of Capital for MSMEs in Semenpinggir Village Bojonegoro Damayanti, Miranda; Alamanda, Asri Elies; Putri, Alfina Setyawan; Labibah, Hanin Alya'; Mangar, Irma
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10115

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama penggerak roda ekonomi di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Keberadaan para pelaku usaha lokal, mulai dari sektor agribisnis hingga industri kreatif rumahan, memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Namun, dalam perjalanannya, potensi besar ini sering kali terhambat oleh masalah klasik, yaitu keterbatasan modal usaha. Tanpa adanya suntikan dana yang memadai, para pelaku UMKM kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui alat kerja, maupun memperluas jangkauan pasar mereka. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adlah untuk  meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai peran dan manfaat lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM, edukasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan, persyaratan administrasi, serta pengelolaan keuangan usaha yang baik minimnya informasi mengenai akses permodalan yang formal yang akhirnya membuat pelaku usaha terjebak pada pinjaman informal atau rentenir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM mulai membuahkan hasil optimal. Masyarakat mulai menyadari bahwa pembiayaan nonbank terbukti dapat membantu peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, kualitas produk, dan pendapatan UMKM apabila dimanfaatkan secara tepat dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah desa dan lembaga terkait agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan nonbank secara aman, efektif, dan berkelanjutan.
Juridical Analysis of Cash Rejection in Consumer Transactions on Cashless Payment Practices in Indonesia Alamanda, Asri Elies; Mangar, Irma; Yasin, Bukhari; Pangestika, Pingkan Widya
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.511

Abstract

The development of digital payment systems in Indonesia encourages the increasing use of non-cash transactions in goods and services trading activities. However, in the midst of this transformation, the practice of refusing cash payments by business actors has emerged for reasons of efficiency, security, and internal company policies. This practice raises juridical problems because Rupiah money as a legal tender in Indonesian territory must be accepted in every transaction as stipulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the practice of refusing cash payments is basically contrary to the legal provisions regarding the obligation to use Rupiah and has the potential to violate consumers' rights to obtain fair and non-discriminatory services. On the other hand, the development of digital payment systems is also supported by government policies in realizing economic efficiency and financial inclusion. Therefore, there is a need for harmonization of regulations that provide legal certainty between the obligation to receive cash and the payment digitalization policy, so that the protection of consumer rights remains guaranteed without hindering the innovation of the national payment system.
Co-Authors Agus Setyawan Alami, M. Aqiel Author Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin Aprilia Susanti, Mustika Ayu Cindy Swastika Darminto Hartono Dewi Tiarawati Dinda Nur Safitri Eka Sari, Nandita Cahya Elisa, Popy Nur Firnanda, Bella Gloria, Olga Stephanie Gunawan Hadi Purwanto Hanin Alya' Labibah Henik Putriani, Yayan Irma Mangar Kholifah, Ummu Nur Khurin Nadhiroh Lailatul Mutmainah M. Nasrukhin M. Qafid Jalaludin MAFTUHAH Maya Novatina Miranda Damayanti Moch. Fiki Afandi Moh. Taufiq Ihsan Mutmainah, Lailatul Ningsih, Yuli Pertiwi Nurul Fajriyah Nurul Isnainiyah, Siti Pangestika, Pingkan Widya Putri, Alfina Setyawan Rohmatul Ummah Setyorini, Rahayu Sony Sony, Sony Sugiarto, Aji Sukoco, Moh Syifa’, Tiffani Akmalu Tulus Sartono Vivi Vibri Yannika Setiana Putri Wulan Rahayu Septaningtyas Yasin, Bukhari