Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.113
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Journal of Development Research Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Awang Long Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Journal of Judicial Review Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Connection : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Studi Islam dan Sosial
Asri Elies Alamanda
Universitas Bojonegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan Nonbank sebagai Alternatif Permodalan UMKM di Desa Semenpinggir Kabupaten Bojonegoro: Utilizing the Non-Bank Financial Services as an Alternative Source of Capital for MSMEs in Semenpinggir Village Bojonegoro Miranda Damayanti; Asri Elies Alamanda; Alfina Setyawan Putri; Hanin Alya' Labibah; Irma Mangar
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10115

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama penggerak roda ekonomi di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Keberadaan para pelaku usaha lokal, mulai dari sektor agribisnis hingga industri kreatif rumahan, memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Namun, dalam perjalanannya, potensi besar ini sering kali terhambat oleh masalah klasik, yaitu keterbatasan modal usaha. Tanpa adanya suntikan dana yang memadai, para pelaku UMKM kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui alat kerja, maupun memperluas jangkauan pasar mereka. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adlah untuk  meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai peran dan manfaat lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM, edukasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan, persyaratan administrasi, serta pengelolaan keuangan usaha yang baik minimnya informasi mengenai akses permodalan yang formal yang akhirnya membuat pelaku usaha terjebak pada pinjaman informal atau rentenir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM mulai membuahkan hasil optimal. Masyarakat mulai menyadari bahwa pembiayaan nonbank terbukti dapat membantu peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, kualitas produk, dan pendapatan UMKM apabila dimanfaatkan secara tepat dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah desa dan lembaga terkait agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan nonbank secara aman, efektif, dan berkelanjutan.
Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di SMK GAMA Kedungadem: Socialization Program on Legal Standing in Facing the Challenges of Globalization at SMK Gama Kedungadem Bukhari Yasin; Irma Mangar; Asri Elies Alamanda; Ummu Nur Kholifah
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8952

Abstract

Era globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Perubahan yang serba cepat ini menciptakan dinamika baru yang menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Globalisasi menghadirkan berbagai tantangan yang mempengaruhi penegakan hukum, perlindungan hak warga, serta stabilitas sosial. Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi yang diselenggarakan di Aula SMK GAMA Kedungadem berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh peserta. Kegiatan yang diikuti oleh 100 siswa ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga materi dapat disampaikan secara terstruktur sekaligus interaktif. Melalui kegiatan ini, SMK GAMA Kedungadem berhasil menanamkan pemahaman bahwa hukum bukan hanya perangkat normatif, tetapi juga fondasi yang menjaga keadilan, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam membangun lingkungan sosial yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan globalisasi secara bijaksana.   
LEGAL PROTECTION FOR MEDICAL PERSONNEL IN PROVIDING ASSISTANCE TO DEMONSTRATION VICTIMS BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2005 Vivi Vibri Yannika Setiana Putri; Gunawan Hadi Purwanto; Asri Elies Alamanda
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 1 (2026): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/r90za597

Abstract

Demonstrations as a manifestation of the right to freedom of expression and peaceful assembly often develop into conflict-prone and injury-prone situations, requiring the presence of medical personnel to provide emergency assistance. In these conditions, medical personnel carry out a neutral and professional humanitarian function, but in practice they often face the risk of violence, intimidation, obstruction of duty, and criminalization. This study aims to analyze the legal protection for medical personnel in providing assistance to victims of demonstrations based on Law Number 12 of 2005 concerning the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), as well as to examine its implementation in the national legal system. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, through a literature study on laws and regulations, legal doctrines, and literature related to human rights and the protection of medical personnel. The results of the study show that normatively the legal protection of medical personnel has been regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health and strengthened by the principles of the ICCPR, especially related to the right to life, personal security, and protection from inhuman treatment. However, the implementation of these protections in the context of demonstrations has not been optimal due to general regulations, harmonization between international human rights norms and national security policies, and low understanding of the principles of neutrality of medical personnel. Therefore, it is necessary to strengthen operational regulations, harmonize policies, and raise human rights awareness to ensure effective legal protection for medical personnel in demonstration situations.
THE MECHANISM FOR UTILIZING TOBACCO PRODUCT EXCISE REVENUE SHARING FUNDS (DBH-CHT) IN BOJONEGORO REGENCY IS REVIEWED BASED ON THE THEORY OF DIGNITY JUSTICE Putri Freda Cayadewi; Gunawan Hadi Purwanto; Asri Elies Alamanda
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 1 (2026): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/anjh3620

Abstract

The Tobacco Product Excise Revenue Sharing Fund (DBH-CHT) is a fiscal instrument allocated by the central government to tobacco-producing regions and/or the tobacco product industry as a form of fiscal equity and support for community welfare. Bojonegoro Regency as one of the tobacco-producing areas obtained a significant allocation of DBH-CHT and used it for the fields of community welfare, health, and law enforcement. However, in practice, the mechanism for utilizing DBH-CHT still faces challenges related to target accuracy, inter-agency coordination, and program effectiveness. This study aims to analyze the mechanism of utilization of DBH-CHT in Bojonegoro Regency and assess it based on the Theory of Dignity Justice. The research method used is normative-empirical legal research with a legislative and conceptual approach. Data was obtained through literature studies on laws and regulations and interviews with relevant agencies within the Bojonegoro Regency Government and the Customs and Excise Office. The results of the study show that the management of DBH-CHT in Bojonegoro Regency in general has been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, especially the Minister of Finance Regulation Number 72 of 2024 and Regent Regulation Number 24 of 2011. The use of DBH-CHT is directed at programs that have a direct impact on tobacco farmers, farm workers, cigarette factory workers, and vulnerable communities through social assistance, skill development, health insurance, and law enforcement in the excise sector. Judging from the Theory of Dignity Justice, the mechanism for utilizing DBH-CHT in Bojonegoro Regency not only fulfills procedural justice, but also reflects substantive justice by placing human welfare and dignity as the main goal of public policy.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL PROTECTION OF SONG ROYALTIES AGAINST COPYRIGHT INFRINGEMENT DISPUTES Atik Abawaiki; Asri Elies Alamanda
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i2.1980

Abstract

Copyright provides exclusive rights and legal protection, especially to industry players to get rewards in the form of royalties for their creations, which is currently an interesting issue in the country's music industry. One of the most pressing issues in protecting IP in the digital age is the enforcement of music royalties in cases of copyright infringement. This research is designed with the aim of exploring further legal protection of royalty practices and concepts in the context of copyright infringement disputes in Indonesia. The moral and economic rights of creators must be fully protected when music is considered intellectual property. The main legal basis for royalty management is UUHC Number 28 of 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021, which aim to ensure that creators receive financial rewards from the commercial use of their works. The National Collective Management Institute (LMKN) is responsible for managing royalties and ensuring that creators and rights holders receive and receive a proportional share. The main challenge is the number of copyright infringements due to the lack of awareness of music industry players regarding royalty payment obligations. This research also discusses the mechanism for resolving royalty disputes through non-litigation alternatives and litigation in the Commercial Court to provide legal certainty and effective protection. With a normative and juridical approach, this research aims to strengthen the implementation of song copyright law and encourage a fair and sustainable music industry in Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Love Scamminng Sebagai Bentuk Penipuan di Datting Apps Miranda Damayanti; Asri Elies Alamanda; Popy Nur Elisa
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4700

Abstract

Abstrak: Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, salah satunya melalui penggunaan aplikasi kencan daring. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari potensi penyalahgunaan, seperti praktik love scamming, yaitu tindakan manipulasi emosional yang dilakukan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang berlebihan untuk mendapatkan kepercayaan korban, yang pada akhirnya bermuara pada tindak penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik love scamming dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa love scamming dalam aplikasi kencan daring memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara korban berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan kerugian materiil maupun non-materiil. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi serta literasi digital masyarakat agar dapat meminimalisir risiko penipuan dengan modus love scamming di ruang digital.
Analisis Hukum terhadap Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi dan Dominasi Pasar oleh Pertamina dalam Perspektif UU Persaingan Usaha Asri Elies Alamanda; Rahayu Setyorini; Maftuhah; Olga Stephanie Gloria
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4746

Abstract

Negara-negara seperti Indonesia. Kebijakan Kementerian ESDM membatasi peningkatan impor bensin nonsubsidi hingga maksimal 10% dari volume penjualan pada tahun 2024.  Pembatasan impor bahan bakar minyak nonsubsidi dan dominasi pasar oleh PT Pertamina (Persero) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembatasan impor BBM oleh pelaku usaha swasta dinilai memberikan manfaat eksklusif bagi Pertamina sebagai BUMN yang mengontrol distribusi dan penjualan BBM, khususnya di segmen nonsubsidi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya praktik monopoli dan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru di industri hilir migas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislatif dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi pasar Pertamina yang difasilitasi oleh kebijakan pembatasan impor berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, terutama terkait penyalahgunaan posisi dominan dan hambatan masuk pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 19 UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, perlu dievaluasi kebijakan energi nasional agar tetap sejalan dengan prinsip persaingan yang sehat dan mendorong iklim bisnis yang kompetitif di sektor energi.  
Co-Authors Agus Setyawan Alami, M. Aqiel Author Alfina Setyawan Putri Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin Aprilia Susanti, Mustika Ayu Atik Abawaiki Cindy Swastika Darminto Hartono Dewi Tiarawati Dinda Nur Safitri Eka Sari, Nandita Cahya Firnanda, Bella Gunawan Hadi Purwanto Hanin Alya' Labibah Hanin Alya' Labibah Henik Putriani, Yayan Irma Mangar Khurin Nadhiroh Lailatul Mutmainah M. Nasrukhin M. Qafid Jalaludin Maftuhah Maya Novatina Miranda Damayanti Miranda Damayanti Moch. Fiki Afandi Moh. Taufiq Ihsan Mutmainah, Lailatul Nurul Fajriyah Nurul Isnainiyah, Siti Olga Stephanie Gloria Pangestika, Pingkan Widya Popy Nur Elisa Putri Freda Cayadewi Rahayu Setyorini Rohmatul Ummah Sony Sony, Sony Sugiarto, Aji Sukoco, Moh Tiffani Akmalu Syifa’ Tulus Sartono Ummu Nur Kholifah Vivi Vibri Yannika Setiana Putri Vivi Vibri Yannika Setiana Putri Wulan Rahayu Septaningtyas Yasin, Bukhari Yuli Pertiwi Ningsih