Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT

PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM SENGKETA INDONESIA & UNI EROPA TERKAIT KELAPA SAWIT Sekarningrum, Elvira Alya; Sood, Muhammad; Risnain, Muh.
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6912

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait industri kelapa sawit. Prinsip ini penting untuk mencegah diskriminasi terhadap produk impor, dan dalam sengketa ini, Indonesia harus membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa, seperti larangan minyak kelapa sawit dalam kebijakan RED II, diskriminatif dan tidak berbasis pada pertimbangan lingkungan objektif. Jika WTO memutuskan Uni Eropa melanggar prinsip non-diskriminasi, Indonesia dapat memperoleh dasar hukum untuk melindungi industri kelapa sawit dan memperkuat regulasi domestik terkait keberlanjutan. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas negosiasi, memperbaiki transparansi dalam regulasi, dan meningkatkan kerja sama internasional untuk memperkuat daya saing produk kelapa sawit di pasar global. Sengketa ini juga mendorong pentingnya dialog konstruktif untuk menciptakan keseimbangan antara perdagangan dan keberlanjutan.
PENERAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN ANTI SUBSIDI TERHADAP PRODUK BAJA NIRKARAT ASAL INDONESIA OLEH UNI EROPA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Nata Legawa, Baiq Hemas; Sood, Muhammad; Risnain, Muh.
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6913

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia oleh Uni Eropa dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme dan dasar hukum yang digunakan oleh Uni Eropa dalam menetapkan kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap industri baja Indonesia. Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi dilihat dari perspektif World Trade Organization dan perjanjian-perjanjian yang relevan seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Uni Eropa berhak melindungi industri domestiknya, prosedur yang dilakukan harus mematuhi ketentuan WTO agar tidak melanggar prinsip perdagangan yang adil dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi kebijakan bea masuk tersebut, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi kepentingan industri baja nasional. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya diplomasi perdagangan yang lebih intensif dan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam mengatasi masalah ini.
KEBIJAKAN PEMBATASAN EKSPOR NIKEL INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGANINTERNASIONAL STUDI KASUS PUTUSAN WTO NOMOR KASUS DS 592 INDONESIA MEASURES RELATING TO RAW MATERIALS Muhammad, Teguh Ernaldi; Sood, Muhammad; Risnain, Muh.
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan panel dalam badan penyelesaian sengketa WTO, nomor kasus DS592: Indonesia measures relating to raw materials larangan pembatasan ekspor sumber daya alam nikel serta kebijakan Indonesia yang tepat dalam mengatur tata niaga sumber daya alam nikel berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan putusan Panel WTO melanggar Pasal XI:1 GATT 1994, sehingga kebijakan Indonesia tersebut tidak dapat dibenarkan dengan Pasal XI:2 (a) dan XX GATT 1994. Indonesia akhirnya mengajukan banding atas putusan Panel WTO Nomor DS592. Peneliti merekomendasikan untuk mempertimbangkan penggunaan Prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) dan Special and Different Treatment sebagai pembelaan Pemerintah Indonesia. Indonesia gagal memberikan penjelasan yang jelas mengenai kerangka waktu larangan ekspor bijih nikel yang diuraikan dalam (PERMEN ESDM) Nomor 11 tahun 2019. Serta Kebijakan Pemerintah Indonesia yang tepat dalam tata niaga ekspor berdasarkan hukum perdagangan internasional Penyesuaian aturan serta kebijakan, terutama sebelum Panel Banding dapat dilanjutkan sebuah proses yang saat ini terhenti karena blokade AS. Indonesia harus memastikan kebijakan ekspor, termasuk pembatasan atau larangan ekspor, tidak bertentangan dengan ketentuan WTO, khususnya Pasal XI:1 GATT 1994 yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor, kecuali ada pengecualian yang sah dan bersifat sementara.