Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dikaitkan dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan) Daniswara, Vani Oviana; Riwanto, Agus
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 5, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v5i1.58448

Abstract

ABSTRACTThis study aims to find out how far Law Number 7 of 2017 on General Elections has guaranteed the representation of women in the Indonesian Parliament in 2019 and what are the obstacles faced by women in the 2019 legislative elections. The results show that the representation of women in Indonesian Legislative Assembly seats had not reached 30% according to the UN minimum limit, due to many obstacles experienced by women in the 2019 election. The main obstacle experienced by many  women, include : (1) got cheated but doesn’t know how to report it; (2) financially incapable;  and (3) women only used as a complement to political party nomination quota. The way to achieve 30% representation that must be done is to reform Law Number 7 of 2017 concerning Elections. These reforms are carried out by adding articles or replacing articles so that in each electoral system, parties, nominations, campaigns, voting and vote counting have elements of affirmative action in them. Besides, a party nomination system is needed to be carried out openly.Keywords : women’s political representation; affirmative action; 2019 elections.
BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN Putri, Michele Aprilia Nugraha; Riwanto, Agus
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i3.54907

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada  masyarakat miskin yang  didasarkan  pada  Undang  –  undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang Bantuan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskripsi analitis dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam pemberian bantuan hukum yaitu dalam perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara baik secara litigasi ataupun non litigasi yang pedanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam hal ini UU Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan hukum dengan peraturan daerah.
FUNGSI PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE (STUDI KELURAHAN SUMBER KECAMATAN BANJARSARI SURAKARTA) Wilona, Mariska Zena; Riwanto, Agus; Madalina, Maria
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 1, No 3 (2017): September-Desember 2017
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v1i3.46905

Abstract

This legal research examines whether the implementation of public services, especially in the case of population administration in the Surakarta source village is in accordance with Good Governance. The 1945 Constitution mandates state to meet the basic needs of every citizen for the sake of his welfare, so that the effectiveness of a system of government is determined by the good of the public service. Every citizen is entitled to services and is entitled to the fulfillment of basic needs and the promotion of decent living with the mandate of the 1945 Constitution. In connection with the ministry, there are two terms that need to be known, namely serving and service. The sense of serving is “helping to prepare (take care of) what one needs”. While the sense of service is “business serving the needs of others”. Problem formulation of this thesis is whether in the Service Administration provided by the Village Resources is in accordance with the principles of Good Governance and whether the service administration administration they provide is ideal.
ANALISIS HUKUM PENUNDAAN PEMILU SERENTAK AKIBAT INSTABILITAS PEREKONOMIAN NEGARA PASCA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME Adi Kirana, Farkhan Surya; Riwanto, Agus
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i2.75980

Abstract

Gagasan-gagasan untuk menunda Pemilu Serentak 2024 yang disuarakan oleh beberapa pejabat publik dan petinggi Partai Politik perlu dikaji konstitusionalitasnya. Alasan yang mereka ajukan untuk menunda Pemilu adalah bahwa saat ini kondisi perekonomian negara masih pada masa-masa pemulihan pasca dihantam pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu. Mereka beranggapan bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 akan mengganggu momentum pemulihan perekonomian dan mengganggu agenda pembangunan seperti IKN. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai, pertama, bagaimanakah praktik penundaan Pemilihan Umum dari perspektif konstitusionalisme. Kedua, Apakah kondisi instabilitas perekonomian negara pasca Covid-19 termasuk kategori “gangguan lainnya” pada Pasal 431 juncto pasal 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, Apa saja dampak yang mungkin terjadi apabila dilakukan penundaan Pemilu serentak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif yang bersifat analitis. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa konstitusionalitas penundaan Pemilu pada dasarnya terletak pada terpenuhinya syarat-syarat menunda pemilu yang diatur oleh hukum. Kemudian, alasan instabilitas perekonomian negara pasca covid-19 tidak dapat menjadi alasan untuk menunda Pemilu Serentak 2024 akan tetapi instabilitas perekonomian negara sendiri dapat secara logis menjadi alasan untuk menunda Pemilu. Dampak dari Penundaan Pemilu diantaranya; terganggunya regenerasi kepemimpinan politik, terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, dan potensi kemunculan pemerintah otoriter.
Analisis Pengaturan tentang Pemberhentian Antar- Waktu (Recall) Partai Politik terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat Indirwan, Indirwan; Riwanto, Agus
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 5, No 2: MEI-AGUSTUS
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v5i2.58454

Abstract

ABSTRACTThis research describes and examines issues related to the implementation of the recall right of political parties to the existing membership status of the DPR and the correlation between the recall right of political parties to the membership of the DPR and the people’s sovereignty system in the 1945 Constitution of the Republic  of Indonesia. This research is a type of normative legal research. The legal source  used consists of primary and secondary legal materials obtained through library studies.Legal material analysis technique is to analyze the results of research and discussion using the theories contained in the literature review. The results showed that the right of recall from 1966 to 2009 as well as the positive law that is currently in accordance with the mandate given by the law, only caused problems in one of the reasons for intermission that is based on violations of the AD/ART party. Thecorrelation between the recall rights of political parties and the people’s sovereignty system is not in line with the electoral system with the position of political parties in representative institutions, then the recall rules are also not in accordance with the principles of sovereignty.Keywords : member of DPR; political party; sovereignty; recall.
URGENSI KEBERADAAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA Aziz, Faizal; Riwanto, Agus; Maharani, Andina Elok Puri
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v9i1.83258

Abstract

Pengembalian kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bukanlah pilihan yang tepat. Hal ini dikarenakan dalam praktik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Indonesia selama ini sering kali tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui keberadaan Badan Peradilan Khusus dalam memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan untuk mengetahui model ideal lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif kelembagaan negara di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatakan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan teknik silogisme-deduktif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa keberadaan Badan Peradilan Khusus dalam memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 untuk saat ini tidak akan ada karena kewenangan tersebut telah dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, penulis memperoleh pemahaman bahwa Badan Peradilan Khusus merupakan model lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang ideal dalam perspektif kelembagaan negara di Indonesia. Adapun dalam mekanisme pembentukannya, mentransformasikan Bawaslu menjadi Badan Peradilan Khusus otonom merupakan pilihan yang paling realistis dan konstitusional.