Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Pelaku Bullying Anak di Sekolah: Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif KUHPerdata dan UU Perlindungan Anak Mardatillah, Widya; Agusniati, Andi; Rizal, A.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18825

Abstract

Abstrak Fenomena bullying di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab perdata orang tua terhadap perbuatan bullying yang dilakukan oleh anak di sekolah, ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas dasar kelalaian dalam pengawasan dan pembinaan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak dan mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan kekerasan. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus bullying melalui mekanisme perdata masih menghadapi tantangan berupa minimnya pemahaman hukum di masyarakat serta belum optimalnya pelibatan lembaga sekolah dan aparat hukum. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi alternatif untuk memberikan keadilan bagi korban, pelaku, dan orang tua secara proporsional. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran hukum dalam perlindungan anak di satuan pendidikan. Kata Kunci: Tanggung jawab perdata, orang tua, bullying, anak, perlindungan hukum, KUHPerdata, UU Perlindungan Anak.
Legal Strategies for Corruption Asset Recovery and Public Trust Wardani, Dian Eka Kusuma; Anggraeni, Mulia; Rizal, Andi
Arena Hukum Vol. 18 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/

Abstract

Recovery of corruption assets is a crucial legal and policy issue, yet Indonesia's history of asset recovery has not yielded significant results due to structural and procedural setbacks. Previous studies by Septiana & Afifah (2022) on civil confiscation and Santosa et al. (2023) on comparative asset forfeiture regulations have examined some aspects of this issue, but lack a comprehensive approach that integrates the principles of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), domestic law, and the practical challenges faced by third parties. This study examines the procedures established under the UNCAC and their integration into the Indonesian legal framework, with the aim of facilitating the recovery of seized assets in corruption cases. It also investigates the difficulties in verifying asset ownership, the legal framework, and procedures for asset forfeiture. The paper's methodology combines a conceptual approach, which serves as a breakthrough in addressing emerging challenges, with normative research methods. According to the study's findings, the UNCAC addresses asset recovery from corruption crimes in two ways: direct property recovery and recovery through international collaboration. Meanwhile, the confiscation of assets from corruption crimes through prosecution is intended to return assets gained from corruption crimes under Law No. 20 of 2001, which has amended Law No. 31 of 1999, based on confiscation of assets from corruption crimes through civil lawsuits and confiscation of assets from corruption crimes that are difficult to prove through the shifting burden of proof. This research offers a comprehensive strategy that can serve as the foundation for developing a more effective asset recovery policy in Indonesia.