Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Implementasi PP Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Subagyo, Agus; Djatah, Stenly; Ginanjar, Yusep; Akbar, Taufan Herdansyah; Tholhah, Tholhah; Rahmat, Angga Nurdin; Oktaviani, Jusmalia; Pratama, Muhammad Raihan; Putra, Rakha Aditya; Shelina, Bella; Farida, Nissa Nur; Putri, Benaya
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v7i1.1332

Abstract

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan isu strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, terutama mengingat besarnya jumlah PMI yang bekerja pada sektor domestik dan informal serta tingginya tingkat kerentanan yang mereka hadapi. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 sebagai regulasi komprehensif yang mengatur pelaksanaan perlindungan PMI pada tahap pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna-penempatan. Namun, implementasi regulasi tersebut di Malaysia masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya literasi hukum PMI, keterbatasan akses terhadap informasi resmi, hingga lemahnya mekanisme pengaduan di lapangan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman PMI mengenai isi dan mekanisme perlindungan yang diatur PP 59/2021 melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan berbasis komunitas bekerja sama dengan PCI Muslimat NU Malaysia. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman PMI terkait hak kontraktual, akses layanan perwakilan RI, serta mekanisme pelaporan ketika menghadapi pelanggaran ketenagakerjaan. Penandatanganan MoU antara UNJANI dan PCI Muslimat NU Malaysia memperkuat keberlanjutan program edukasi hukum dan membuka peluang pengembangan model perlindungan berbasis komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi akademisi dan organisasi diaspora untuk memastikan implementasi PP 59/2021 berjalan efektif di negara tujuan, serta perlunya program edukasi regulasi yang bersifat periodik dan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas perlindungan diri PMI.
Strategi Pengembangan Usaha Komoditas Pangan Melalui Kerja sama Antar Desa di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Subagyo, Agus; Sari, Suwarti; Nurdin, Iing; Djemat, Yuswari Octonain; Ginanjar, Yusep; Rachmat, Angga Nurdin; Benarrivo, Renaldo; Nastiti, Nala Nourma; Oktaviani, Jusmalia; Akbar, Taufan Herdansyah; Alamari, Muhammad Fauzan; Harikesa, I Wayan Aditya; Tholhah, Tholhah; Rianda, Bimbi; Nuradhawati, Rira; Rokhmat, Dicky Febriansyah; Panorama, Anggun Dwi; Aprimayanti, Risyah
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 1 (2026): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v8i1.1300

Abstract

Kerja sama dianggap penting karena potensi sumber daya alam, sosial budaya, dan ekonomi desa di Pangalengan tidak selalu sama. Kegiatan pengabdian ini bertujuan Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap pengembangan usaha komoditas pangan kepada kelompok masyarakat; Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap kemampuan ekspor dan kerja sama desa; dan Meningkatkan motivasi masyarakat untuk memulai menjadi pelaku usaha. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, metode ceramah, dan metode diskusi. Teridentifikasi komoditas unggulan yang paling potensial dikembangan untuk ekspor pada saat ini di Desa Warnasari adalah biji kopi. Namun kemampuan ekspor dinilai masih perlu persiapan lebih komprehensif, yaitu tata kelola kelembagaan, produksi, pengemasan dan pembuatan produk turunan biji kopi. Kerja sama di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan dalam lingkup kerja sama antar warga dengan Pemerintah Desa sudah terjalin dengan baik yang dapat dilihat dari kekompakan seragam yang dikenakan dan komunikasi yang persuasif. Namun masih memiliki kelemahan pada kerja sama desa serta dengan pihak swasta seperti pengepul kopi.