Articles
Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018)
Ali Roziqin;
Irfan Murtadho Yusuf
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8, No 2 (2019): December 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (558.022 KB)
|
DOI: 10.31314/pjia.8.2.110-122.2019
Bidikmisi program is an effort of government policy to improve the quality of resources while preparing superior human resources in the future. Diponegoro University is a state university in Central Java Province which is one of the implementers of Bidikmisi program. This article aims to analyze how the implementation of Bidikmisi scholarship policies in Diponegoro University. This article uses a descriptive qualitative approach.Ther result is implementation of the policy still encountered several problems such as misdirected, the distribution of monthly allowances that are often late, convoluted bureaucracy and minimum monitoring and monitoring of relevant stakeholders. Based on these considerations, Authors tries to give advice to stakeholders namely to provide living expenses provided to students. Related to financial management training, and entrepreneurship. Increase selectivity in determining bidikmisi students. Simplify the bureaucratic process so that it does not hamper the process of disbursing monthly living expenses. Facilitating bidikmisi students with empowering programs. As well as improving the monitoring and coordination system from the department level to the university with an integrated system. Kebijakan bidikmisi merupakan salah satu upaya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya sekaligus menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul di masa depan. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu pelaksana kebijakan bidikmisi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan tersebut masih ditemui beberapa masalah seperti salah sasaran, penyaluran uang saku bulanan yang sering terlambat, birokrasi yang berbelit-belit dan minimnya monitoring serta koordinasi dari stakeholder yang terkait. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk memberikan saran kepada stakeholders yaitu melakukan penyesuaian biaya hidup bulanan yang diberikan kepada mahasiswa. Memberikan pelatihan manajemen keuangan, dan entrepreneurship. Meningkatkan selektifitas dalam penetapan mahasiswa bidikmisi. Menyederhanakan proses birokrasi sehingga tidak menghambat proses pencairan biaya hidup bulanan. Memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa bidikmisi dengan program yang sifatnya memperdayakan. Serta memperbaiki sistem monitoring dan koordinasi mulai dari tingkat jurusan hingga universitas dengan sebuah sistem yang terintegrasi.
Development of Green Open Space Policy in The Order to Realize A Sustainable City in Malang
Switsa Cellindita;
Ach Apriyanto Romadhan;
Ali Roziqin
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 10, No 2 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/pjia.10.2.212-225.2021
The current massive industrial development in urban areas that is not balanced with reforestation practices will have an impact on the environment such as air pollution, hot environmental conditions, flooding, and the lack of adequate Green Open Space. Therefore, good urban spatial planning is needed through the development of green open space in urban areas to maintain or facilitate urban settlements and reforestation practices for the future urban sustainability agenda so that there is a balance in terms of the economic, social, and natural environment as a form of a sustainable city. In analyzing the problem of this research using the literature study method by analyzing the results and information from previous studies. The result of the research is that the development of green open space in Malang City has not been fully managed properly, this is in accordance with the percentage of public green open space in Malang City which is only 1.362.32 Ha or 12.38% which the results of this percentage are still far from the minimum proportion of public green open space, which is 20% of the area of Malang City. As less than the maximum development of green open space, it will also have an impact on a sustainable city that runs less than optimally.
REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI MOBILE JKN DI KOTA MALANG
Bayu Karunia Putra;
Reygina Marta Dewi;
Yulia Hasna Fadilah;
Ali Roziqin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v9i1.5325
ABSTRAKE-Government adalah pemanfaatan teknologi melalui perantara perangkat piranti digital yang mentransformasikan segala bentuk aktivitas yang berhubungan secara langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan menciptakan pelayanan yang baik. Dikarenakan, melalui teknologi informasi dan komunikasi ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam sendi-sendi kehidupan saat ini. Salah satu wujud dalam konteks reformasi birokrasi, terutama dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik telah senantiasa memberikan peningkatan pada pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas. Namun, realita dalam memberikan pelayanan, khususnya terkait BPJS Kesehatan masih belum berjalan sesuai dengan harapan, terbukti dalam pelayanan BPJS Kesehatan masih terkadang sering ramai, antri, dan berbelit-belit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien dalam penerapan aplikasi mobile JKN (BPJS kesehatan online) ini di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literature, di mana sumber dan data diperoleh melalui jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian tentang Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Melalui Mobile JKN di Kota Malang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai sisi yang ada untuk kedepannya nanti.
SRATEGI PENGUSAHA BATIK TULIS LASEM DALAM MENGEMBANGAN USAHA DI ERA DISRUPTION
Ali Roziqin;
Nunuk Dwi Retnandari
Dinamika Kerajinan dan Batik: Majalah Ilmiah Vol 38, No 2 (2021): DINAMIKA KERAJINAN DAN BATIK : MAJALAH ILMIAH
Publisher : Balai Besar Kerajinan dan Batik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22322/dkb.v38i2.6267
Rembang Regency not only has abundant marine and coastal resources, but also the potential of creative industries. One of them is Lasem batik. Batik tulis Lasem can be considered and recognized as an icon local pride of the Rembang community. Although Pekalongan, Surakarta (Solo) and Yogyakarta are the places which batik aesthetically well-known by public the most, Batik tulis Lasem has also uniqueness that makes it uncanny due to its distinctive colour and, patterns. Currently we are living in the era of disruption, whereas a condition that occurs social change due to technology revolution and innovation, including changes in business model, consumer behavior, and the market demand. Therefore, this article, the author wants to explore the strategies which are carried out by batik entrepreneurs in business development during the disruption era. In this study, The researchers use descriptive qualitative methods by collecting primary and secondary data. The result is that Lasem batik entrepreneurs have varied strategies depending on the ability of the entrepreneur's resources and the scale of the business they have.
Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar-Stakeholder dalam Merespons Pandemi COVID-19
Yusrin Rahmawati;
Farah Fadillah Anugrah;
Erva Mutiara Hati;
Ali Roziqin
Journal of Social Development Studies Vol 2 No 1 (2021): Connective Action, Solidarity and Pandemic
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jsds.1020
Kolaborasi dalam penanganan pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan, terutama dalam menangani permasalahan-permasalahan yang muncul. Penelitian ini mencoba untuk menemukan bentuk kolaborasi antar aktor dalam Program Kampung Tangguh. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasiakan peran antar stakeholder dalam merespons pandemi COVID-19, melihat konteks Program Kampung Tangguh Semeru. Menggunakan teori kebencanaan dan konsep terkait desa, penelitian ini berargumen bahwa kunci kesuksesan berjalannya Program Kampung Tangguh Semeru di Jawa Timur merupakan hasil partisipasi dari bawah (bottom up participation) atau bentuk partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam penulisan artikel, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang didasarkan pada studi pustaka atau bersumber dari data sekunder. Kata Kunci: Pandemi, Kolaborasi, Kampung Tangguh Collaboration in handling COVID-19 pandemic is urgently needed, especially in handling problems that arise from it. This research is try to find collaboration between stakeholders within Tough Village Program (Program Kampung Tangguh). In addition, this study aims to elaborate on the roles between stakeholders in responding to the COVID-19 pandemic. Using disaster theory and concept about village, this research argues that the key to the success of the Tangguh Semeru Village Program in East Java is through bottom up participation or a form of community participation in the government in facing the COVID-19 pandemic. In writing this article using a descriptive analysis approach, which is based on literature study or sourced from secondary data. Keywords: Pandemic, Collaboration, Tough Village
TRANSFORMASI BIROKRASI DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN DIGITALISASI PEMERITAHAN INDONESIA
Inas Tasya Firdaus;
Melinia Dita Tursina;
Ali Roziqin
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v4i2.1244
Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Semenjak ditemukannya kasus pertama positif Covid-19, hingga saat ini masyarakat Indonesia hidup di tengah situasi dan kondisi pandemi. Berbagai aspek kehidupan menjadi terdampak, oleh karenanya saat ini masyarakat telah dan tengah berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Salah satu aspek yang terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan merespon perubahan akibat pandemi ini dengan berbagai bentuk kebijakan. Pandemi adalah momentum untuk mempercepat transformasi digital, menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perubahan bentuk birokrasi pemerintahan Indonesia pada saat pandemic covid-19 terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan telaah dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan teknikobservasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Hasil penelitian dengan adanya transformasi birokrasi ini pemerintah memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong transformasi birokrasi digital, masing-masing pemangku kepentingan yang hadir bersepakat bahwa transformasi tersebut harus diakselerasi. Sebab, pemerintah dengan cepat dipaksa menuju masa depan digital dan memanfaatkan peluang signifikan untuk memajukan ekosistem pengetahuan dan inovasi dengan teknologi, kolaborasi dan ko-kreasi. Tentu saat pandemi berakhir, pemerintah perlu menghindari kembali ke tata kelola, proses, dan keadaan yang lama. Kata kunci : birokrasi; transformasi; digital
COMMUNITY EMPOWERMENT BASED ON LOCAL POTENTIAL: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
Dwiko Rynoza Nur Rachman;
Ali Roziqin;
Salahudin Salahudin
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 01 (2022): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.247 KB)
|
DOI: 10.30996/dia.v20i01.6472
This study aims to find out how to empower the community by utilizing local potential. The research method used in this study is the systematic literature review paper method, where the systematic literature review method can review and identify scientific articles systematically in each process by following the steps that have been set. Through descriptive analysis by means of literature review and assistance from the VOSViewer and Mendeley software, the researchers obtained as many as 176 articles that were relevant to the topic obtained from the SCOPUS database. The results showed that there were 80 concepts identified in 152 articles. Meanwhile, the limitation of this article is that the articles reviewed only come from the SCOPUS database, so there is no comparison data from other databases such as the Web of Science. Therefore, further research can use a comparative analysis approach involving two databases, such as SCOPUS and Web of Sciences.
Technology Literacy of Undergraduate Students: A Survey in Universitas Muhammadiyah Malang
Frida Kusumastuti;
Ribut Wahyu Erianti;
Gonda Yumitro;
Ali Roziqin;
Mayang Dintarini;
Salahudin Salahudin;
Ahmad Arrozy;
Agung P.N Wicaksono
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 7 No 4 (2022): Volume 7 Nomor 4, November 2022
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (481.309 KB)
|
DOI: 10.28926/briliant.v7i4.1063
The development of information technology and globalization has impacted the learning process of higher education in Indonesia. This study aims to describe the level of technological literacy of students at the University of Muhammadiyah Malang in supporting the Independent Learning Campus (MBKM) policy of universities in Indonesia. This article uses a survey approach through a google form distributed purposively to students using a quantitative method. The survey uses a Likert scale adopted by the PISA standard, UNESCO. The results of this study indicate that the level of technological literacy for students who have participated in the Merdeka Learn Campus Merdeka (MBKM) is high. Furthermore, the survey shows that information literacy and digital literacy have good scores from the four elements of technological literacy: information literacy, digital literacy, and internet literacy. Two faculties have high technological literacy, namely the Faculty of Health Sciences and Teacher Training and Education. The implication of this research is to provide input information for higher education managers to make decisions on the development of the Independent Learning Campus Merdeka (MBKM) in higher education
Local Government Understanding in Regional Development Planning: Systematic Literature Review
Mumtaza Azzahiroh;
Salahudin Salahudin;
Ali Roziqin
Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Studi Sosial dan Politik
Publisher : FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/jssp.v5i2.8722
This study aims to explore the understanding of the role of local government in regional development planning, which in this study uses the literature review method, namely by reviewing articles in previous studies so that they can provide an overview of how the role of local governments in regional development planning is, these data are obtained through the Scopus database and processed using the VOSviewer application. This research will focus on explaining how the role of local government in regional development planning. The role of local government in regional development planning is a government with a very strategic authority and position. This is related to its function as a public service provider to improve welfare, prosperity, and peace for the community. Regional development planning is an activity to be carried out in the future, in this case starting from several stages of the program preparation process and activities that involve various elements in it. This research shows that the role of local governments is to play an important role in planning housing development in an area, managing and coordinating the development of destinations in contemporary society, building an active role in institutionalizing urban resilience, developing the tourism sector in an area, and having an important role in planning to accelerate urban development. extracting integrated theories and methods for community development and planning at each location in an area.
Deradicalization programs in Indonesia: Bibliometric analysis of international publication trends from 1980 to 2022
Gonda Yumitro;
Rizki Febriani;
Ali Roziqin;
Nurdiana Abiyogha
Communications in Humanities and Social Sciences Vol. 2 No. 1 (2022): CHSS
Publisher : Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia (KIPMI)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21924/chss.2.1.2022.31
This study discusses about deradicalization in Indonesia with a bibliometric approach. The data presented in this study used the Scopus database and were visualized using the VOSviewer. The data collected were obtained by searching with the keywords "(TITLE-ABS-KEY (deradicalization) OR TITLE-ABS-KEY (deradicalisation) OR TITLE-ABS-KEY (counter-terrorism") AND TITLE-ABS-KEY (Indonesia)". This study aims to determine: (1) the number of documents; (2) the number of documents by the author; (3) the number of documents by affiliation; (4) the number of documents by country; (5) documents based on the subject area, (6) documentation based on the type of research, (7) co-occurrence and (8) co-author. The results of this study indicated that there were 262 documents discussing deradicalization in Indonesia from 1980 to 2022. The Islamic University of Indonesia became the most dominating university in writing articles on deradicalization and efforts to prevent the acts of terrorism. This showed that scholars actively study the theorizing and deradicalization issues in Indonesia. The highest publication was found in 2021 with 38 documents. Gunaratna, R became the author who has mostly discussed the deradicalization program in Indonesia with six documents. Most authors published articles; 68.7% of them do so, and 48.4% do so in the study of social science and political science.