Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.11
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Bina Mulia Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Sains Sosio Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal Transnational Business Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Inovasi Global Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH)
Muhamad Amirulloh, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Hasya, Shofiyyah Mardiyyah; Amirulloh, Muhamad; Safiranita, Tasya
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15573767

Abstract

Penghapusan merek yang sudah tidak digunakan (merek non use) dapat direalisasikan berdasarkan putusan hakim atas dasar gugatan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Akan tetapi, terdapat kekosongan hukum mengingat pasal tersebut belum mengatur  definisi atau kriteria pihak ketiga yang berkepentingan. Adapun metode penelitian yang diimplementasikan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan menganalisis bahan hukum yang mencakup regulasi dan bahan hukum tertulis lainnya. Lebih lanjut, penulis menemukan bahwa pemilik merek terkenal asing belum terdaftar sejatinya memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Faktor utama yang dapat dinilai adalah iktikad baik dari pemilik merek untuk menggunakan mereknya dalam perdagangan di Indonesia. Adapun kedudukan pemilik merek ini juga dapat didukung dengan teori penafsiran hukum teleologis, asas droit de suite dan teori utilitas. Kemudian, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik merek terkenal asing belum terdaftar adalah mengajukan gugatan penghapusan merek non use sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Akan tetapi, tindakan yang sebaiknya dilakukan sebelumnya adalah mengajukan pendaftaran merek dan  menginstruksikan lembaga survei pasar yang profesional
Keamanan Siber (Cybersecurity) pada Sistem Perbankan Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Siber Indonesia Amirulloh, Muhamad; Handayani, Tri; Sadam, Azriel Viero
Jurnal Inovasi Global Vol. 3 No. 5 (2025): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v3i5.323

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam sistem perbankan di Indonesia, dengan semakin banyaknya layanan perbankan berbasis digital. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, khususnya dalam aspek keamanan siber (cybersecurity). Ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan serangan siber lainnya semakin meningkat, sehingga menuntut adanya regulasi yang efektif untuk melindungi data nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keamanan siber pada sistem perbankan digital di Indonesia berdasarkan hukum siber yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kebijakan terkait lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji implementasi regulasi keamanan siber serta tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan dalam menerapkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber, keterbatasan teknologi pengamanan, serta meningkatnya kompleksitas serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas teknologi, serta kolaborasi antara regulator, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan keamanan sistem perbankan digital di Indonesia.
Urgensi Sertifikat Keandalan Privasi Dalam Menghadapi Kebocoran Data Pribadi Savitri, Zandra Azelia; Amirulloh, Muhamad; Susanto, Mei
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11385

Abstract

This study examines the urgency of privacy reliability certificates in addressing the increasing prevalence of personal data breaches due to the rapid advancement of information and communication technology. In Indonesia, data breaches have significantly increased, with nearly 160 million personal data records exposed since 2004. These breaches have severe consequences, including identity theft and declining public trust in electronic systems. Although Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection has been enacted, its implementation and data security mechanisms remain suboptimal. This research adopts a normative juridical approach to analyze the legal standing of privacy reliability certificates under Law No. 20 of 2014 on Standardization and Conformity Assessment, as well as the legal obligations of electronic system operators in ensuring data security. The findings reveal that privacy reliability certificates are not yet mandatory for non-strategic electronic system operators in Indonesia, unlike in developed countries where similar certifications are required to enhance cybersecurity. The government should accelerate the adoption of privacy reliability certificates as a national standard (SNI) to strengthen personal data protection, increase transparency, and provide legal certainty for electronic system operators and users. Penelitian ini mengkaji urgensi sertifikat keandalan privasi dalam mengatasi kebocoran data pribadi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, kasus kebocoran data telah meningkat secara signifikan, dengan hampir 160 juta data pribadi terekspos sejak 2004. Hal ini berdampak serius terhadap individu dan bisnis, termasuk risiko pencurian identitas dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem elektronik. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diberlakukan, implementasi regulasi dan mekanisme perlindungan masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kedudukan hukum sertifikat keandalan privasi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik dalam menerapkan standar keamanan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat keandalan privasi belum menjadi persyaratan wajib bagi operator sistem elektronik non-strategis di Indonesia, berbeda dengan praktik di negara-negara maju yang telah mewajibkan sertifikasi serupa untuk meningkatkan keamanan siber. Diperlukan percepatan adopsi sertifikat keandalan privasi sebagai standar nasional (SNI) untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih kuat, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dan pengguna.
Pelindungan Hukum Bagi Merek Scopus dari Penggunaan Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan UU Merek dan Peraturan Pelaksanaannya Narassati, Dinda Ayu; Amirulloh, Muhamad; Permata, Rika Ratna
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10539748

Abstract

Scopus merupakan merek terkenal milik Elsevier B.V., yang bergerak di bidang abstraksi, publisitas karya tulis akademis dan konten ilmiah. Di Indonesia, hingga saat ini merek Scopus belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek di DJKI sehingga merek tersebut belum memiliki kepastian hukum yang kuat mengenai pelindungannya sebagai kekayaan intelektual, mengingat Indonesia menerapkan stelsel pelindungan konstitutif yang mewajibkan pendaftaran sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak di Indonesia dengan menggunakan merek yang memiliki unsur “Scopus” padahal tidak memiliki lisensi dari Elsevier B.V. selaku pemilik sah merek terkenal “Scopus”. Beberapa di antaranya adalah Rumah Scopus dan Mount Scopus Group. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar Scopus dari penggunaan persamaan pada pokoknya oleh Rumah Scopus dan Mount Scopus Group berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksanaannya, serta tindakan hukum apa yang sebaiknya dilakukan oleh Elsevier B.V. selaku pemilik merek terkenal tidak terdaftar Scopus. Metode penelitian yang digunakan adalah pada pendekatan yuridis-normatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga teori serta doktrin hukum. Dengan demikian, tahapan penelitian ini lebih berfokus pada studi kepustakaan melalui penggunaan sumber bahan hukum baik tersier, sekunder, maupun primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Scopus sebagai merek terkenal meskipun belum terdaftar tetap dilindungi haknya di Indonesia dengan memberikan kewenangan untuk mengajukan upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap pihak yang menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. 
Pemanfaatan Skema Common Criteria Indonesia Terhadap Produk TIK Berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 15 Tahun 2019 dengan Perbandingan Implementing Regulation (EU) 2024/482 Nur Gayatri, Siti Nahrisya; Amirulloh, Muhamad; Haffas, Mustofa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15380

Abstract

Indonesia dan Uni Eropa memiliki perbedaan dalam melindungi keamanan produk TIK melalui sertifikat common criteria yang dilandasi pada ISO/IEC 15408 dan ISO/IEC 18045. Perbedaan tersebut dilihat dari prosedur sertifikasi, tingkat jaminan keamanan, dan pemeliharaan jaminan keamanan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelindungan hukum dan bentuk pelindungan hukum yang efektif di Indonesia terhadap produk TIK dalam pemanfaatan sertifikat common criteria. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu yuridis komparatif antara Indonesia dan Uni Eropa. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelindungan hukum Indonesia lebih rendah daripada Uni Eropa melihat keamanan produk TIK diatur secara komprehensif serta bentuk pelindungan hukum yang tepat dan dapat diadopsi dari Uni Eropa dengan memperhatikan empat unsur pelindungan hukum. Kata Kunci: Common Criteria, Kemanan Produk TIK, Jaminan Keamanan
STRATEGI MANAJEMEN USAHA SMKN 6 BANDUNG MENYONGSONG PENETAPANNYA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK PRODUK PENCACAH SAMPAH: STRATEGI MANAJEMEN USAHA SMKN 6 BANDUNG MENYONGSONG PENETAPANNYA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK PRODUK PENCACAH SAMPAH Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Juni 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v4i2.17

Abstract

SMKN 6 Bandung tengah bersiap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memerlukan kreativitas perolehan pendapatan dari usaha untuk menjalankan dan meningkatkan pelayanan umumnya. Dengan demikian, peningkatan manajemen usaha terhadap karya yang dihasilkan oleh sivitas akademika SMKN 6 Bandung menjadi produk-produk yang layak dipasarkan, sangatlah tepat dan dibutuhkan. SMKN 6 Bandung memiliki beberapa produk unggulan yang dibuat oleh siswa siswinya, salah satunya adalah mesin pencacah sampah. Namun demikian, produk tersebut belum memiliki merek sehingga menjadi kendala dalam melakukan promosi dan pemasaran guna menjadi salah satu sumber penghasilan SMKN 6 Bandung. PPM-KKN Integratif dengan judul “Peningkatan Manajemen Usaha Melalui Penaftaran Merek Produk Pencacah Sampah SMKN 6 Bandung” ini berupaya membantu SMKN 6 Bandung dalam meningkatkan manajeman usaha melalui pendaftaran merek produk pencacah sampah. Di sisi lain, kegiatan pemanfaatan media digital dalam promosi dan pemasaran produk serta peningkatan pemahaman HKI bagi sivitas akademika SMKN 6 Bandung juga dilakukan sebagai strategi manajemen untuk meningkatkan usahanya. Kegiatan PPM-KKN Hybrid terintegrasi ini telah berhasil mengkoordinir mahasiswa KKN dan pihak SMKN 6 Bandung untuk membuat merek bagi produk pencacah sampahnya, membuat akun shopee dan tokopedia untuk meningkatkan promosi dan pemasaran, serta meningkatkan pemahaman HKI sivitas akademika SMKN 6 Bandung dari 50% menjadi 70% berdasarkan ukuran hasil quiz yang dilakukan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK CIPTA DAN PENDAMPINGAN PENCATATAN CIPTAAN KARYA SENI BATIK BAGI PENGRAJIN BATIK CIREBONAN TRUSMI: PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK CIPTA DAN PENDAMPINGAN PENCATATAN CIPTAAN KARYA SENI BATIK BAGI PENGRAJIN BATIK CIREBONAN TRUSMI Suparman, Eman; Soerjati , Enni; Amirulloh, Muhamad; Rahmawati, Ema
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Oktober, 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v4i3.63

Abstract

Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta atas karya motif batik Cirebonan Trusmi merupakan hal penting sebagai upaya perlindungan karya cipta motif dari penggunaannya oleh pihak lain secara tidak sah dan melanggar hak pengrajin. Pengrajin tersebut telah menghasilkan kreasi seni batik yang baru, namun belum semua dicatatkan hak ciptanya dan belum menggunakan QR Code untuk dicetak pada produk batiknya sebagai identitas dan pencegah penjiplakan/pelanggaran hak cipta kreasi seni batiknya. Adapun tujuan PPM ini adalah memberikan pemahaman pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta, memberikan pemahaman pengrajin Batik Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya batik yang berteknologi serta mendorong penciptaan karya seni batik lainnya. Metode PPM dilakukan melalui sosialisasi Hak Cipta, sosialisasi QR Code, pencatatan Hak Cipta dan penggunaan QR Code pada produk batik kepada para pengrajin batik Cirebonan Trusmi yang berada di daerah di Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan hasil PPM, pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta dan bentuk Kekayaan Intelektual lainnya sebelum dilakukan kegiatan PPM ini masih minim, akan tetapi peningkatan pemahaman terjadi setelah kegiatan sosisalisasi dan diskusi sehingga para pengrajin memahami bahwa karya cipta batik yang dibuat perlu memperoleh perlindungan hukum dengan cara didaftarkan. Pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya batik yang berteknologi belum begitu baik, akan tetapi ketika telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan QR Code dan batik QR Code, para pengrajin mulai paham bahwa terdapat teknologi yang dapat dikolaborasikan dalam karya seni batik yang mendorong penciptaan karya seni batik cirebonan lainnya.
Partisipasi Siswa dan Guru SMAN 13 Bandung Dalam Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Amirulloh, Muhamad; Novianty , Helitha
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Februari, 2023
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v5i1.91

Abstract

Teachers and students of SMAN 13 Bandung have a poor level of understanding of Intellectual Property Rights (IPR) because they have only received the IPR socialization once. PPM Unpad activities aim to improve the understanding of IPR of students and teachers to be motivated in creating intellectual work. With a participatory method, IPR briefing for teachers and students of SMAN 13 was carried out in the subject of Entrepreneurship Education, for 4 weeks. As a result, there was an increase in teacher and student understanding of IPR by an average of 17%, from the pre-test quiz score of 42% to 59% in the post-test quiz.
Legal Study of The Cancellation of Registration of Creations Constituting Investment in A Limited Liability Company Based on The Copyright Law and The Limited Liability Company Law Firdaus, Riki Muhammad; Suryanti, Nyulistiowati; Amirulloh, Muhamad
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6130

Abstract

Capital invested in a company can be in the form of money or other forms, as regulated in Article 34 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007. Other forms (inbreng) include tangible and intangible assets that can be valued in money. Song Copyright is Intellectual Property and an intangible asset. This article describes the potential cancellation of copyright inbreng by a third party. The main issues are the status of shareholders whose copyright inbreng is revoked by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) and legal protection for the company as the recipient of the revoked copyright inbreng, reviewed under the Copyright Law and the Limited Liability Company Law. The research method used is a normative juridical approach, referring to Indonesian laws and regulations and societal norms. The research results are presented descriptively-analytically and analyzed qualitatively to provide a detailed and systematic overview. The conclusion shows that the inbreng agreement is null and void because the song copyright was proven unoriginal and copied from Jimmy Carter's work, the original singer of "Secarik Kertas Pelangi," as evidenced by the originality requirements. With the cancellation of copyright registration, the inbreng becomes void. According to Article 1341 paragraph (2) of the Civil Code, the company as a third party must be respected for acting in good faith in accepting the song copyright inbreng. Therefore, legal protection allows the company to maintain its rights to the asset.
The Urgency of Implementing Patent Commercialization Regulations Based on the Patents Law No. 13 of 2016 in Comparison with the South Korean Invention Promotion Act No. 19495 of 2023 Danastri, Aprilia; Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2543

Abstract

Patent commercialization in Indonesia currently faces challenges due to the lack of clear regulation in the existing Patent Law. Addressing this gap presents a valuable opportunity for enhancing the growth of domestic patents and increasing Indonesia’s economic value. There is an urgent need to establish regulations governing patent commercialization, especially in light of South Korea's Invention Promotion Act No. 19495 of 2023, which enhances the protection of inventors' economic rights and promotes economic growth through effective intellectual property development. This study utilizes a normative juridical approach and comparative law to evaluate existing regulatory frameworks and the potential impacts of new patent commercialization regulations on industrial development and innovation. Currently, Indonesia ranks among the countries with the lowest intellectual property indicators in the world. Therefore, it is crucial to implement specific regulations through Government Regulations and Ministerial Regulations that align with the Patent Law to govern patent commercialization. This research highlights the significance of effective law enforcement in promoting patent commercialization as a vital component of national economic development. By applying incentive theory and economic growth stimulus theory, and utilizing economic analysis of law to evaluate policies that promote certainty, equity, and socio-economic benefits for society and the country.
Co-Authors -, Sudaryat Agus Suwandono Aneke Putri Kusmawati, Aneke Putri Cintana, Zahra Danastri, Aprilia Desiani, Amila Djukardi, Etty Haryati Ema Rahmawati Eman Suparman Firdaus, Riki Muhammad Gunawan, Nabilah Haffas, Mustofa Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Mei Susanto Miranda Risang Ayu Palar Muchtar, Helitha Novianty Muchtar, Helitha Novianty Muhtadin, Didin Narassati, Dinda Ayu Novianty , Helitha Novianty Muchtar, Helitha Nur Gayatri, Siti Nahrisya Nyulistiowati Suryanti Ramadavin, Muhammad Rika Ratna Permata Sadam, Azriel Viero Savitri, Zandra Azelia Sitorus, Febriella Martinez Soerjati , Enni Syukur, Gibran Fatahillah Tanjung, Stephanie Regina Tasya Safiranita, Tasya Tri Handayani