Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.526

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sosiohumaniora JURNAL LITIGASI (e-Journal) Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Suara Keadilan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SIGn Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) JURNAL USM LAW REVIEW Cakrawala Repositori Imwi Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah LEGAL BRIEF Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Jurnal Fundamental Justice Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Transnational Business Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Inovasi Global Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH) Lex Scientia Law Review

Muhamad Amirulloh, Muhamad

Unknown Affiliation

Author-ID : 582696

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ASAS-ASAS HUKUM BAGI ORANG TERKENAL DALAM MENGGUGAT CYBERSQUATER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar; Rika Ratna Permata
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Pengaturan tentang hak menggugat bagi orang terkenal pada UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap pendaftar serta penggunaan nama sebagai nama laman domain internet tanpa ijin (cybersquatter) belum ada, padahal materi ini telah diamanahkan atau diperintahkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016. Melalui metode yurisdis normatif dan metode komparatif dengan Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999 of USA, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran perlunya perubahan terhadap ketentuan UU Merek terkait kewenangan atau hak orang terkenal dalam menggugat para cybersquatters, apabila nama orang terkenal tersebut telah didaftarkan dan dilindungi pula sebagai merek. Asas hukum legitima persona stands in judicio dapat digunakan untuk merevisi UU Merek dengan menambahkan ketentuan hak menggugat bagi orang terkenal terhadap pelaku yang menggunakan namanya sebagai nama domain internet.

PRINSIP-PRINSIP HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA Muhamad Amirulloh
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain (cybersquatting) perlu dilakukan sebagai acuan dasar penyusunan konsep perlindungan bagi orang terkenal tersebut dalam rezim hukum merek di Indonesia serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nama orang terkenal dalam perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami perubahanpendekatan dalam perlindungannya. Pada awalnya nama orang terkenal adalah hak pribadi telah menjelma menjadi hak kebendaan dalam praktik nama domain. Beberapa prinsip hukum merek juga dikaji relevansinya dengan praktik cybersquatting terhadap nama orang terkenal mengingat keduanya bersumber dari adanya reputasi yang harus dilindungi oleh hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode perbandingan hukum dan futuristik juga digunakan dalam penelitianini.Data dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, prinsip nemo plus, droit de suit, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis dapat digunakan dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain.Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain adalah konsep pengaturan yang mengandung hal-hal sebagai berikut, pertama, penetapkan ruang lingkup hak ekslusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan nama orang terkenal sebagai namadomain di internet. Kedua, pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak dan dengan itikad buruk. Ketiga, pemberian hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap cybersquatter.Keempat, pemberian kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara cybersquattingterhadap orang terkenal

STRATEGI PENINGKATAN USAHA MELALUI PELINDUNGAN MEREK BAGI UMKM SALE PISANG DI RW 09 DESA SAYANG KEC. JATINANGOR KAB. SUMEDANG Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar
Dharmakarya Vol 6, No 1 (2017): Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM telah mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya permasalahan pembiayaan, kini masalah daya saing menjadi kendala utama pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Di RW 09 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat terdapat UMKM Pisang Sale yang masih kurang pemahaman mengenai merek dan arti penting merek bagi promosi, distribusi dan penjualan produk pisang sale tersebut. Merek merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penjualan dari produk-produk milik UMKM karena merek merupakan ujung tombaknya produk ketika produk bersaing di pasaran. Hal tersebut dikarenakan fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Prioritas OKK ini, diperoeh kesimpulan bahwa perlunya ditingkatkan pemahaman akan arti penting merek, penggunaan merek secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendaftaran merek sebagai startegi bisnis UMKM Sale Pisang RW 9 Desa Sayang. Tim telah melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang arti penting merek bagi bisnis, juga telah dilakukan pendampingan merek berupa konsultasi dan pengarahan bentuk merek yang sesuai dengan aturan/UU Merek yang berlaku, dan Tim telah melakukan pemberkasan pendaftaran merek “Setia Rasa” kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia dan paten Herda Mardiana; Muhamad Amirulloh; Pupung Faisal
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 11, No 2 (2020): August 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v11i2.4094

The issuance of the latest law regarding patent rights is Law Number 13 Year 2016 Regarding Patents which in article 108 paragraph (1) states that Patent Rights can be used as objects of fiduciary security. Fiduciary guarantees of patents will follow the procedures set out in Law Number 42 year 1999 regarding Fiduciary Guarantees. Patents have fulfilled the requirements specified in Article 1 point 2 of the Fiduciary Guarantee Law, but in practice until now the financial institutions in Indonesia have not received patents as objects of fiduciary collateral in filing bank loans. Normative-juridical approach methodsis used in this research, with descriptive-analytical research spesifications aimed at consideringrelation between applicable legislation and theories with the practice of implementation concerning the problems studied. Data technique used in this research is analyzed by using normative-qualitative method. The results of the study state that until now financial institutions in Indonesia have not yet received patents as fiduciary guarantees because peten rights as fiduciary guarantees have not received legal certainty because the formulation of the norms contained in Article 108 paragraph (1) of the Patent Law only regulates and does not compel.How to cite item: Mardiana, H., Amirulloh, M., Faisal, P. (2020). Hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia dan paten. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 177-186. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4094

Perlindungan terhadap inventor terkait unsur kebaruan paten yang hapus akibat tidak membayar biaya tahunan Moza Ramadhani; Muhamad Amirulloh; Pupung Faisal
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 12, No 1 (2021): April 2021
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v12i1.4717

The elimination of a registered patent causes the inventor's exclusive right to use his invention to be lost, it causes losses to the inventor as a result of not being able to reuse the invention. In addition, the inventor also loses economic rights to the patent because he cannot use his invention. The regulation regarding the abolition of patents stipulated in Article 130 letter d of the Patent Law is deemed not to provide adequate protection for inventors. Based on this, the aim of this research is to determine the legal qualifications of the Patents Directorate's actions in consuming registered patents and to determine the legal actions that should be taken by inventors to get their patents back. In research, the method used is normative juridical, and descriptive-analytical research specifications. The aim is to analyze the prevailing laws and regulations and legal theory with practical implementation in reality. Data were collected through literature and field studies, then analyzed using qualitative normative methods. The final result of the research states that the elimination of patents is due to not paying annual fees and making the patent into the public domain as in Article 130 letter d of the Patent Law is against the Alter Ego Principle because the elimination of the patent makes the patent turn into the public domain and shows that the patent has lost its novelty element.How to cite item: Ramadhani, M., Amirulloh, M., Faisal, P. (2021). Perlindungan terhadap inventor terkait unsur kebaruan paten yang hapus akibat tidak membayar biaya tahunan. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1).51-59. doi:10.26905/idjch.v12i1.4717.

Reliability and Security in the Implementation of Digital Health Service Application with the Application of "Reliability Certification or Electronic Certification" based on Indonesian Law Charles Amirul Hanif; Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Societies are always changing rapidly. Initially, societies recognize ordinary health services. Now, people acknowledge web application based digital health services. This rapid change raises potential problems such as the sale of illegal drugs, user data theft, and illegal health workers. Unfortunately, the government has not provided actions to respond the issues quickly. There is no law that underlies the implementation of web application. It increases the possibility of other potential problems. Therefore, it is necessary to question the reliability and security of the implementation of the application and the form of legal responsibility of the organizer. This study used a normative juridical method, which is carried out by examining secondary data as the main study material. The study reveals that the reliability and security in the implementation of applications both as an electronic system and as a health service facility can still be optimized. There are two forms of legal responsibility for the application operator, namely liability in the form of obligations and in the form of sanctions. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a6

Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat Muhamad Amirulloh; Aneke Putri Kusmawati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.077 KB)

AbstrakFraming, meta tags, dan deep linking semakin marak terjadi dalam berbagai transaksi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan merek dalam aktivitas di internet. Hal ini menimbulkan berbagai masalah hukum baru. Salah satu masalah yang timbul adalah penyalahgunaan merek di dunia maya dengan cara meminjam reputasi suatu merek tanpa izin dengan tujuan untuk menarik dan menyesatkan konsumen untuk mengunjungi website tersebut. Regulasi tentang dilusi merek dan putusan kasus-kasus di Amerika Serikat dijadikan bahan perbandingan. Penelitian ini menunjukan bahwa teori hukum perlindungan konsumen menerapkan framing, meta tags, dan/atau deep linking menggabungkan teori perlindungan merek tradisional dengan teori kepentingan. Prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi merek dari framing, meta tags, dan deep linking adalah prinsip iktikad baik dan prinsip pembedaan dalam aktivitas-aktivitas penting dalam perdagangan barang dan jasa.Kata kunci: merek, framing, meta tag, deep linking, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Trademark Protection against Framing, Meta Tag, and Deep Linking Based on Trademark Act Number 15 of 2001 and Its Comparison with the Regulation and Practices in the United States of AmericaAbstractFraming, meta tags, and deep linking are frequently occurred in electronic transactions through the utilization and use of the mark in the activity on the internet. This raises a new form of legal problems, namely infringement of the brand in the virtual world, by leveraging the reputation (goodwill) as a brand without permission with the intention to attract and mislead consumers to visit their website. Trademark Dilution Act and Practices in United States of America is used as a comparative study. This research showed that the theory of brand protection law recognized framing, meta tags, and/or linking the theory of brand protection era of Information and Communication Technology, which combines a conventional brand protection theory with the theory of interest. Legal principles that can be used to protect the brand of the framing, meta tags, and/or deep linking is a principle of good faith, the principle of distinguishing, in the use of the principle activities of goods and/or services.Keywords: trademark, framing, meta tag, deep linking, information and communication technology (ICT).DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a3

RESPONSIBILITY FOR THE SALES OF FAKE STAMPS ON TOKOPEDIA'S DIGITAL MARKETPLACE PLATFORM Kelvin Adytia Pratama; Muhamad Amirulloh; Somawijaya Somawijaya
Jurnal Hukum Replik Vol 8, No 1 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v8i1.3016

Today the internet has dramatically influenced business behavior by offering the opportunity to sell products of daily necessities directly to customers. In its development, the use of this technology sometimes tends to lead to negative things as well. One of them is the factual case of selling fake stamps on the Tokopedia digital platform. Based on this background, this research will discuss; First, regarding the legal qualifications of selling fake stamps on the Tokopedia digital platform. Second, related to the responsibilities of sellers and platforms regarding the sale of fake stamps on the Tokopedia digital marketplace. Both are based on the ITE Law and the Stamp Duty Law. This study used a normative juridical approach based on a law that is conceptualized as a rule or norm that becomes the benchmark for human behavior. The research specification used is descriptive analysis research specification. The data used is in the form of secondary data by reviewing literature and laws and regulations related to the sale of fake stamps and their correlation with the law of information technology and electronic transactions and stamp duty. By offering fake stamps on marketplace platforms, merchants, and e-commerce providers, namely the marketplace platform, are in effect breaking the law. Through the existing criminal law provisions, the seller/perpetrator must be held accountable for his mistake in accordance with the applicable sanctions. From the platform side, the various obligations that Tokopedia does not carry out in buying and selling activities cause problems, including the circulation of illegal goods on the platform, so that Tokopedia is obliged to be responsible.Keywords: E-Commerce; Platform; Information and communication technology; Stamp Duty.

Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Bio Bintang Gidete; Muhammad Amirulloh; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i1.1736

Perkembangan teknologi yang ada saat ini telah memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses internet untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang salah satunya di bidang perekonomian. Dalam kegiatan perekenomian melalui media digital dikenal istilah ekonomi digital. Kegiatan ekonomi digital tidak dapat terlepas terhadap objek-objek Hak Cipta yang menjadi barang yang diperjualbelikan. Melihat bahwa mengkaji masalah Hak Cipta yang pada akhirnya akan bermuara kepada konsep hukum itu sendiri, terutama menyangkut upaya pelindungan terhadap hasil karya seni dua dimensi dalam bentuk Non Fungible Token (NFT). Kegiatan jual beli karya seni NFT dalam media digital membawa angin segar bagi para seniman, Namun hal ini juga menghadirkan permasalahan bagi beberapa pihak dalam melindugi karya ciptanya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan pencipta. Maka penelitian ini dimaksudkan guna memahami pelindungan hukum bagi pencipta terhadap karya seni dua dimensi dalam media digital, memperlancar kegiatan perkenomian serta untuk mengetahui tindakan hukum yang tepat bagi pencipta atas pelanggaran hak cipta di dalam media digital. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian terhadap bahan pustaka serta dengan data sekunder melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, sehingga pada penelitian ini akan ditinjau dan dianalisis regulasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Terhadap hasil penelitian ini telah jelas menunjukkan bahwa sejatinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara komperhensif terhadap karya seni dua dimensi dalam media digital. Dalam menyelesaikan masalah yang muncul pencipta dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan ganti rugi di pengadilan niaga atau mengajukan laporan pidana serta membuat laporan penutupan konten dan/atau hak akses ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila dirasa terjadi pelanggaran hak cipta pada karya seni pencipta dalam media digital.

MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI INDONESIA Hendri Sita Ambar Kumalawati; Muhamad Amirulloh; Anita Afriana
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v9i2.5551

Penyelesaian kasus pembajakan hak cipta saat ini lebih banyak diselesaikan secara pidana, sedangkan disisi lain kerugian korban pembajakan hak cipta merupakan hal penting untuk diperhatikan. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi larangan mediasi untuk pembajakan menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketanya. Tulisan ini mengkaji penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengaturan mediasi untuk pembajakan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan teori yang tepat digunakan untuk menentukan kewajiban mediasi terhadap penyelesaian kasus pembajakan hak cipta di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan data sekunder yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan mengedepankan asas dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan belum diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa pembajakan pada UU Hak Cipta. Larangan mediasi sebelum pengajuan tuntutan pidana terhadap pembajakan hak cipta membuat hak ekonomi korban belum tentu terpulihkan. Berdasarkan teori Economic Analysis of Law, mediasi tepat diterapkan dalam rangka memulihkan dan melindungi hak ekonomi, selain tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban pembajakan, juga memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa secara litigasi, baik melalui ranah perdata maupun pidana hendaknya menjadi ultimum remedium dalam hal penyelesaian kasus pembajakan hak cipta.Kata kunci: economic analysis of law, hak cipta, mediasi, pembajakan, ultimum remedium.

Co-Authors -, Sudaryat Aam Suryamah Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Ananda Fersa Dharmawan Andrie Ayuni Naqsyabandi Aneke Putri Kusmawati Aneke Putri Kusmawati, Aneke Putri Anita Afriana Anita Afriana Arini Yunia Pratiwi Artha Liurencia Ayu, Miranda Risang Bio Bintang Gidete Charles Amirul Hanif Cintana, Zahra Cita Rucitawati Dadang Epi Sukarsa Danastri, Aprilia Darodjat, Rafan Dea Rahmawaty Ruhiat Denisa, Adinda Putri Desiani, Amila Deviana Yuanitasari Djukardi, Etty Haryati Ebenezer Hutagalung Eddy Damian Elisatris Gultom Eman Suparman Etty Haryati Djukardi Febriella Martinez Sitorus Ferdiana, Herdy Ryzkyta Gunawan, Nabilah Haffas, Mustofa Hasanah, Hetty Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Hendri Sita Ambar Kumalawati Herda Mardiana Ika Citra Dewi Kaulica, Valerie Vanya Kelvin Adytia Pratama Kemala Megahayati Khairunnisa Rahimah Kilkoda Agus Saleh Laina Rafianti Mahadiena Fatmashara Mei Susanto Moza Ramadhani Muchtar, Helitha Novianty Muhammad Akbar Kadapi Muhtadin, Didin Mustofa Haffas Naibaho, Padot Agustinus Narassati, Dinda Ayu Nizda Azzima Fauzianti Noverina Alicia Putri Novianty , Helitha Nur Gayatri, Siti Nahrisya Nursyafia Nursyafia Nyulistiowati Suryanti Pratama, Kelvin Adytia Pupung Faisal Ramadavin, Muhammad Ramlah Puji Astuti Ranti Fauza Mayana Ranti Fauza Mayana Rika Ratna Permata Riki Muhammad Firdaus Rizka Alifia Zahra Sadam, Azriel Viero Salsabilla, Andini Islamiati Savitri, Zandra Azelia Shellma Riyaadhotunnisa Sinta Dewi Siti Nabila Salmaa Sitorus, Febriella Martinez Soerjati , Enni Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Syafira Aisya Kamila Syarifa Yasmin Datau Syukur, Gibran Fatahillah Tamara Putri Berliani Tanjung, Stephanie Regina Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Tri Handayani U. Sudjana, Sudjana Wulan Chorry Shafira1 Yasmina Fayza Zainal Mutaqqin

Title

Found 68 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 68 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 68 Documents
Search