p-Index From 2021 - 2026
7.526
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JURNAL LITIGASI (e-Journal) Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Suara Keadilan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SIGn Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) JURNAL USM LAW REVIEW Cakrawala Repositori Imwi Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah LEGAL BRIEF Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Jurnal Fundamental Justice Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Transnational Business Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Inovasi Global Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH) Lex Scientia Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Pola Rekrutmen Anggota dalam Mengembangkan Baitul Maal Wa Tamwil Sanama Cileunyi Bandung Muhammad Hudan Amirulloh
Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol 5 No 2 (2020): Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah
Publisher : Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/tadbir.v5i2.2100

Abstract

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sekarang ini, telah menggugah banyak pihak untuk memikirkan bagaimana mengembangkan usaha menengah kecil sebagai fundamen ekonomi Indonesia mendatang. Bangsa Indonesia yang merupakan kaum mayoritas Islam dituntut untuk berpartisipasi. Kemudian pada tahun 1992 berdirilah Bank Muammalat Indonesia sebagai bukti awal dari kepedulian umat Islam terhadap ekonomi Indonesia. Seiring bergulirnya waktu berdirilah Lembaga Keuangan yang berbasiskan Syari’at, salah satunya yaitu BMT. BMT sebagai Lembaga Ekonomi Syari’ah mempunyai amanah untuk mengembangkan ekonomi Islam, salah satunya dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan SDM yang ada, dengan melaksanakan perekrutan sejumlah anggota sebagai staff yang berkualitas dengan tujuan untuk menghasilkan sejumlah anggota yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena perekrutan anggota yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap perkembangan BMT itu sendiri. Dengan demikian ekonomi Islam akan ikut berkembang dan maju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rekrutmen, fungsi rekrutmen, dan pola rekrutmen yang dilakukan di BMT Sanama Cileunyi Bandung, juga untuk mengetahui upaya penghimpunan dan penyaluran dana sekaligus upaya sosialisasi produk di BMT Sanama Cileunyi Bandung kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang akan menggambarkan bagaimana rekrutmen, fungsi rekrutmen, pola rekrutmen, dan hasil daripada rekrutmen anggota di BMT Sanama Cileunyi Bandung. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, penulis melakukan teknik wawancara dengan staff dan pengurus BMT Sanama Cileunyi Bandung, teknik observasi, dan studi dokumentasi. Data yang ditemukan menunjukan bahwa fungsi rekrutmen menurut BMT Sanama yaitu: (1) Untuk memikat para pelamar (2) Untuk menyaring calon pelamar (3) Untuk menambah staff (pegawai) bagi BMT Sanama (4) Untuk memperluas jaringan kerja BMT Sanama (5) Agar bisa menambah jenis produk BMT Sanama (6) Agar lebih mudah mensosialisasikan segala jenis produknya. Sedangkan pola rekrutmen anggota yang dilakukan di BMT Sanama dilakukan dengan pola tertutup, dimana hanya pelamar-pelamar yang memenuhi kualifikasi perusahaan lah yang dapat melamar ke BMT Sanama. Adapun hasil yang dicapai dari pola rekrutmen yang diterapkan di BMT Sanama sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan BMT, karena BMT Sanama menggunakan pola rekrutmen tertutup sehingga pelamar kerja yang masuk pun akan sesuai dengan yang diinginkan oleh BMT Sanama. The current economic crisis hitting the Indonesian nation has inspired many parties to think about how to develop small and medium enterprises as the foundation of Indonesia's future economy. The Indonesian nation, which is the majority of Muslims, is required to participate. Then in 1992 Bank Muammalat Indonesia was established as early evidence of the concern of Muslims for the Indonesian economy. As time went on, Syari'at-based financial institutions were established, one of which was BMT. BMT as a Shari'ah Economic Institution has the mandate to develop an Islamic economy, one of which is by managing and utilizing existing human resources, by recruiting a number of members as qualified staff with the aim of producing a number of members who are in accordance with what is expected. Because the recruitment of qualified members is very influential on the development of BMT itself. Thus the Islamic economy will also develop and advance. This study aims to determine recruitment, recruitment functions, and recruitment patterns carried out at BMT Sanama Cileunyi Bandung, as well as to determine efforts to raise and distribute funds as well as efforts to socialize products at BMT Sanama Cileunyi Bandung to the public. This study uses a descriptive method that will describe how the recruitment, recruitment function, recruitment patterns, and results of member recruitment at BMT Sanama Cileunyi Bandung. As for data collection techniques, the authors conducted interview techniques with staff and administrators of BMT Sanama Cileunyi Bandung, observation techniques, and study documentation. The data found shows that the recruitment function according to BMT Sanama is: (1) To attract applicants (2) To screen potential applicants (3) To add staff (employees) to BMT Sanama (4) To expand the work network of BMT Sanama (5) In order to add more types of BMT Sanama products (6) In order to make it easier to socialize all types of products. Meanwhile, the member recruitment pattern at BMT Sanama is carried out with a closed pattern, where only applicants who meet the company's qualifications can apply to BMT Sanama. The results achieved from the recruitment pattern implemented at BMT Sanama greatly influence the development of BMT, because BMT Sanama uses a closed recruitment pattern so that the incoming job applicants will match what BMT Sanama wants.
Legal Protection of Inventor Employees through Patent Ownership Agreements in Indonesia Khairunnisa Rahimah; Muhammad Amirulloh; Kilkoda Agus Saleh
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.163 KB) | DOI: 10.30596/dll.v7i1.8018

Abstract

Intellectual property born in the production process in a company is usually a patent produced by inventor employees through research and development activities. However, arrangements regarding the ownership of patents generated by inventor employees in employment or service relations in Article 12 and Article 13 of the Patent Law grant the patent ownership rights automatically to the employer so as not to provide adequate legal protection to the inventor employee. Legal protection for an employed inventor is important to note because it will spur IPR productivity and motivate inventors' creativity to produce intellectual property work. This research used normative juridical methods with analytical descriptive research specifications. Data collection was done through interviews together with company representatives at PT. Martina Berto (Tbk) and PT. Bio Farma (Persero). The results showed that the practice of patent ownership produced by inventor employees at PT. Martina Berto (Tbk) and PT. Bio Farma (Persero) based on Article 12 and Article 13 of the Patent Law is contrary to the principle of alter ego. Inventor employees can negotiate with the company by forming a patent ownership agreement that will clarify the ownership rights and the number of rewards that will be obtained by inventor employees based on Article 12 paragraph (1) and Article 153 of the Patent Law
Status Hak Kebendaan Atas Virtual Property Serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Cyber Law Indonesia Febriella Martinez Sitorus; Muhamad Amirulloh; Etty Haryati Djukardi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19399

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi, benda tidak hanya ada sebatas di dunia nyata namun juga di dunia virtual, atau dikenal juga dengan virtual property. Virtual property sangat marak ditemukan dalam permainan daring, di mana dalam permainan ini virtual property dalam bentuk item tersebut diciptakan selayaknya benda pada dunia nyata. Namun, para pemain kerap salah memahami bahwa virtual property yang pada akunnya adalah sepenuhnya miliknya, sehingga para pemain bebas untuk melakukan transaksi atas virtual property tersebut. Hal ini tentu berdampak pada pihak developer permainan daring selaku Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas permainan daring termasuk segala virtual property di dalamnya. Hingga saat ini Virtual property belum memiliki aturan yang jelas dan hanya berpatokan pada End User License Agreement (EULA) yang dibuat oleh pengembang permainan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk memahami mengenai kedudukan hukum dan legalitas transaksi atas virtual property dalam permainan daring di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang dititikberatkan pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dikaji, yakni KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikBerdasarkan hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa apabila tidak diatur lain dalam EULA maka pemegang hak milik atas virtual property dalam permainan dari hanyalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, sementara pemain hanya memilik hak untuk menguasai virtual property tersebut. Selaras dengan hal tersebut, maka dalam hal transaksi atas virtual property antar pemain dalam permainan daring tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang ITE.
Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor Shellma Riyaadhotunnisa; Muhamad Amirulloh; Deviana Yuanitasari
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.211

Abstract

This study examines and analyzes the legal protection for Investors from the activities of uncertified crypto asset physical Traders. This study uses a normative juridical research method with a statute approach. The data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal material is then analyzed using qualitative data analysis methods. The results show that the Government has provided legal protection for investors from the activities of uncertified crypto asset physical traders based on Law No. 10 of 2011, CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, and CoFTRA Regulation No. 11 of 2022. The crypto asset investment mechanism regulated in these laws and regulations is a form of preventive legal protection. In contrast, there is not a single CoFTRA Regulation that contains provisions on repressive legal protection for Investors suffering losses from uncertified Traders. However, Investors suffering losses from uncertified Traders can still take several legal actions: deliberation, civil lawsuit, and restorative justice on the criminal decision. Therefore, it is recommended for Investors to conduct crypto asset transactions with Traders by obtaining a registration certificate from CoFTRA. In addition, it is recommended to CoFTRA for more regulation on dispute resolution for Investors suffering losses from uncertified Traders. In this case, to create legal certainty and better legal protection in future crypto asset physical market trading.
PENJUALAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Yasmina Fayza; Muhamad Amirulloh; Mustofa Haffas
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v4i1.953

Abstract

ABSTRAKFacebook merupakan salah satu media sosial yang paling diminati di Indonesia dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti penjualan sertifikat vaksin Covid-19 karena sertifikat vaksin Covid-19 yang dijual tersebut bukan merupakan data otentik karena merupakan Dokumen Elektronik yang telah dimanipulasi. Artikel ini mengkaji mengenai dasar hukum dari pelanggaran penjualan sertifikat vaksin Covid-19 oleh pengguna Facebook dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksananya serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, yaitu bertujuan untuk melakukan harmonisasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada perlindungan hukum terhadap norma dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan pengamalan peraturan hukum di lapangan. Sehingga penjualan sertifikat vaksin Covid-19 merupakan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 35 UU ITE dan Facebook sebagai PSE dibebaskan dari tanggung jawab hukum karena Facebook merupakan PSE berbasis User Generated Content sehingga dapat menggunakan prinsip safe harbor dan Facebook hanya bertanggung jawab terkait dengan teknis administrasi saja. Pengguna Facebook dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 38 maupun dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU ITEKata kunci: facebook; penyelenggara sistem elektronik; sertifikat vaksin covid-19 ABSTRACT Facebook, which is one of the most popular social media in Indonesia, can be misused to take actions that are against the law such as the sale of Covid-19 vaccine certificates because the Covid-19 vaccine certificates sold are not authentic data because they are manipulated Electronic Documents. This article examines the legal basis of the violation of the sale of Covid-19 vaccine certificates by Facebook users in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and its implementing regulations and legal actions. what the perpetrator can do. The research method used in this article is using the normative juridical method, which aims to harmonize the legal provisions that apply to legal protection of norms and other legal regulations relating to the practice of legal regulations in the field. So that the sale of Covid-19 vaccine certificates is an act that is prohibited according to Article 35 of the ITE Law and Facebook as a PSE is freed from legal responsibility because Facebook is a User Generated Content-based PSE so it can use the safe harbor principle and Facebook is only responsible for technical administration. Facebook users can be sued civilly under Article 38 or criminally prosecuted under Article 51 paragraph (1) of the ITE LawKeywords: covid-19 vaccine; electronic system operator; facebook
CONFLICT ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS RELATED TO TRADEMARK RIGHTS AND PUBLIC HEALTH RIGHTS: PROHIBITION OF DISPLAY OF CIGARETTE PACKAGES AT POINT-OF-SALE BASED ON INDONESIA'S POSITIVE LAW Tamara Putri Berliani; Muhamad Amirulloh; Eddy Damian
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v4i1.1083

Abstract

In attempt to reduce tobacco consumption and implement preventive measures through regulations such as the prohibition of displaying cigarette packs at points of sale regulated by the WHO FCTC, a dilemma arises regarding the protection of the intellectual property rights of trade owners, with public health. Based on this background, this study aims to examine two objectives. First, regarding what legal theory may be used as a legal basis for Trademark Rights owners against the prohibition of displaying cigarette packs at points of sale and second, regarding whether the implementation of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications violates the WHO Framework Convention on Tobacco Control 2003 regarding the prohibition of displaying cigarette packs in points of sale. This study uses an adjusted approach method in this writing, namely through normative juridical and qualitative juridical approaches.
ASPEK HUKUM KOMERSIALISASI POTRET TERPIDANA KORUPSI MENJADI ASET DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) YANG DIDISTRIBUSIKAN TANPA IZIN KE DALAM MARKETPLACE OPENSEA Wulan Chorry Shafira1; Muhamad Amirulloh; Laina Rafianti
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemunculan teknologi Non-Fungible Token (NFT) dinilai dapat menjadi salah satu potensi untuk melindungi Karya Cipta di ranah digital. Fasilitas berupa kode token unik yang tercantum pada setiap aset digital NFT, membuatnya tidak dapat diduplikasi oleh pihak lain. Pada praktiknya ternyata penulis masih menemukan tindakan pembajakan NFT dengan objek potret yang merupakan para terpidana. NFT tersebut kemudian dikomersialisasikan oleh pihak ketiga ke dalam marketplace OpenSea. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Tujuan dan Hasil dari penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana aspek hukum atas tindakan pelaku komersialisasi potret tanpa izin dan tindakan hukum apa yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan atas tindakannya. Dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.
Penggunaan Nama Tiktok pada Aplikasi Tiktok Cash Secara Melawan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pelaksanaanya Syafira Aisya Kamila; Muhamad Amirulloh; Elisatris Gultom
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 1 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i1.229

Abstract

Tort against the use of the application name in the Tiktok Cash application is one of the negative impacts of information technology-oriented social and economic activities. This study aims to find the legal responsibility of Tiktok Cash as the administrator of the electronic system operator and government responsibility. The approach method used in this study is the normative juridical research method approach with descriptive-analytical research specifications, mainly describing the laws and regulations associated with legal theories related to the problem of using the name Tiktok in the Tiktok Cash application. The results of the study concluded that the actions carried out by Tiktok Cash application were tort acts stipulated in Article 28 paragraph (1) EIT LAW. In line with Article 15 EIT LAW, Tiktok Cash provider is fault liability for the loss of its users, while the celebrities involved are responsible based on the element of limitation of liability. Furthermore, the form of government responsibility for the practice of using application names is by carrying out cyber patrols and blocking as stipulated in Article 40 of the EIT LAW and Article 97 paragraph (2) Government Regulation No. 71 Year 2019.
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia Serta Perbandingan dengan Negara Lain Nursyafia Nursyafia; Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.858 KB)

Abstract

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi suatu permasalahan hukum baru secara global yang terjadi di berbagai platform online. Adapun kekerasan berbasis gender online ini terdiri dari berbagai bentuk perbuatan salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dimaksud ialah pelecehan seksual secara virtual yakni secara verbal yang terjadi di ruang virtual salah satunya dalam game online. Adapun secara internasional, KBGO dikategorikan sebagai kekerasan yang diatur dalam pelanggaran hak asasi manusia. Adanya kerangka hukum yang memadai menjadi salah satu prasyarat penting bagi pencegahan KBGO dan perlindungan korban atas KBGO terutama bagi Indonesia. Dalam langkah mendorong dan memperkuat pencegahan KBGO serta memberikan perlindungan kepada korban KBGO, penelitian ini akan menelaah bagaimana kerangka hukum Indonesia menanggapi kasus KBGO terkhusus dalam dengan memperbandingkan kerangka hukum di negara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang didukung dengan data primer dan sekunder melalui pengumpulan data penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, hasil penelitian bertumpu pada langkah yang diperlukan untuk diterapkan negara Indonesia dalam membangun kerangka hukum positif dalam merespon adanya perbuatan KBGO dengan memperbandingkan kerangka hukum di negara Filipina dan negara Uni Eropa. Diharapkan, dengan adanya penelitian ini, kerangka hukum di Indonesia tidak hanya dapat mencakup tindak kejahatan yang terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya.
LEGAL PROTECTION OF A TRADEMARKS FROM DEEP LINKING IN THE DIGITAL WORLD Ananda Fersa Dharmawan; Dea Rahmawaty Ruhiat; Muhamad Amirulloh
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v4i2.1111

Abstract

Issues surrounding the practice of deep linking as brand infringement represent a new transformation in the form of digital brand infringement. Legal protection against new forms of digital trademark infringement is urgently needed in order to protect brands as intellectual property rights in the ICT era. The approach method used in this research is normative juridical by using secondary data in the form of literature on laws and regulations, books and articles related to deep linking and brands. From the exposure and discussion of the act of deep linking of a brand digitally which is studied through the analysis in this article, it can be concluded that the theory and legal principles used in underlying the formation of a trademark protection law from deep linking as a trademark violation on the internet include the theory of brand protection in the era of ICT, the theory of development law and the theory of economic analysis of law (economic analysis of law). The principles that can underlie the law on trademark protection from deep linking include the Droit de Suite principle and the Good Faith principle. As a legal basis for civil lawsuits and criminal prosecution of deep linking of current brands, the articles contained in the ITE Law can be used because Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications does not yet regulate deep linking.
Co-Authors -, Sudaryat Aam Suryamah Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Ananda Fersa Dharmawan Andrie Ayuni Naqsyabandi Aneke Putri Kusmawati Aneke Putri Kusmawati, Aneke Putri Anita Afriana Anita Afriana Arini Yunia Pratiwi Artha Liurencia Ayu, Miranda Risang Bio Bintang Gidete Charles Amirul Hanif Cintana, Zahra Cita Rucitawati Dadang Epi Sukarsa Danastri, Aprilia Darodjat, Rafan Dea Rahmawaty Ruhiat Denisa, Adinda Putri Desiani, Amila Deviana Yuanitasari Djukardi, Etty Haryati Ebenezer Hutagalung Eddy Damian Elisatris Gultom Eman Suparman Etty Haryati Djukardi Febriella Martinez Sitorus Ferdiana, Herdy Ryzkyta Gunawan, Nabilah Haffas, Mustofa Hasanah, Hetty Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Hendri Sita Ambar Kumalawati Herda Mardiana Ika Citra Dewi Kaulica, Valerie Vanya Kelvin Adytia Pratama Kemala Megahayati Khairunnisa Rahimah Kilkoda Agus Saleh Laina Rafianti Mahadiena Fatmashara Mei Susanto Moza Ramadhani Muchtar, Helitha Novianty Muhammad Akbar Kadapi Muhtadin, Didin Mustofa Haffas Naibaho, Padot Agustinus Narassati, Dinda Ayu Nizda Azzima Fauzianti Noverina Alicia Putri Novianty , Helitha Nur Gayatri, Siti Nahrisya Nursyafia Nursyafia Nyulistiowati Suryanti Pratama, Kelvin Adytia Pupung Faisal Ramadavin, Muhammad Ramlah Puji Astuti Ranti Fauza Mayana Ranti Fauza Mayana Rika Ratna Permata Riki Muhammad Firdaus Rizka Alifia Zahra Sadam, Azriel Viero Salsabilla, Andini Islamiati Savitri, Zandra Azelia Shellma Riyaadhotunnisa Sinta Dewi Siti Nabila Salmaa Sitorus, Febriella Martinez Soerjati , Enni Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Syafira Aisya Kamila Syarifa Yasmin Datau Syukur, Gibran Fatahillah Tamara Putri Berliani Tanjung, Stephanie Regina Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Tri Handayani U. Sudjana, Sudjana Wulan Chorry Shafira1 Yasmina Fayza Zainal Mutaqqin