Articles
<![CDATA[Peran Pemkab Magelang Dalam Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Tari Topeng Ireng ]]>
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Vivin Anggraini]]>;
<![CDATA[Puji Sulistyaningsih]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.718 KB)
|
DOI: 10.31603/7334
<![CDATA[Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya dan juga berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pemilik dan pengemban kebudayaan tersebut untuk melestarikan tradisinya. Agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, kekayaan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Di Kabupaten Magelang terdapat kesenian tari tradisional topeng ireng, perkembangan seni Topeng Ireng saat ini sangat beragam, mulai dari lagu hingga irama dan kostumnya. Sebagai upaya untuk melindungi dan memajukan kesenian tradisional topeng ireng di Kabupaten Magelang maka diperlukan upaya dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Untuk diperlukan suatu strategi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan penelitian field research (lapangan). Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diambil secara primer yaitu melalui wawancara, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam upaya memajukan kebudayaan seni tari topeng ireng belum berjalan dengan baik. Dalam upaya pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng di Kabupaten Magelang, pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayan belum melakukan publikasi kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Magelang yang sudah disahkan. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Magelang seharusnya dapat segera memperbaiki hal tersebut dengan membuatkan sebuah media publikasi baik itu website, instagram maupun media sosial online lainnya. Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab akan pendataan kesenian Tari Topeng Ireng ini, sebagaimana pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk oleh Menteri. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.]]>
<![CDATA[Efektifitas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ]]>
<![CDATA[Fatkhiah Priza Setiyani]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.857 KB)
|
DOI: 10.31603/7335
<![CDATA[Kekerasan dalam pemahaman umum adalah perbuatan yang mana lebih bersifat fisik dan dapat berimbas kepada luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu identik dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk psikis maupun seksual. Saat ini banyak sekali perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak pemerintah daerah membuat Perda No 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun kenyataannya banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak namun tidak berani untuk melaporkan kasus tersebut karena kekerasan di anggap aib keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas Perda No 3 Tahun 2017 dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer didapatkan dari Perda No 3 Tahun 2017, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari jurnal dan buku terkait kekerasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perda No 3 Tahun 2017 berlum bisa di katakan efektif karena jumlah kekerasan yang terjadi masih meningkat setiap tahunnya.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Refund Tiket Pesawat Dalam Bentuk Voucher Akibat Covid-19 ]]>
<![CDATA[Arif Mubarok]]>;
<![CDATA[Bambang Tjatur Iswanto]]>;
<![CDATA[Puji Sulistyaningsih]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/7528
<![CDATA[Pandemi Covid-19 memberikan dampak nyata terhadap keadaan kehidupan manusia salah satunya transportasi udara sehingga menyebabkan penerbangan dibatalkan. Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 menyebutkan bahwa refund tiket pesawat dikembalikan dalam bentuk voucher berbeda dengan moda transportasi lain yang dikembalikan secara tunai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar dipilihnya refund voucher dan pertanggungjawaban maskapai penerbangan kepada penumpang dan travel agent. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan lapangan. Jenis penelitian yuridis normatif bersumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dipilihnya refund voucher ialah demi terciptanya tertib administrasi, artinya maskapai dapat melakukan pengecekan data akurat dan mengelompokkan penumpang yang akan melakukan refund juga penumpang yang akan melakukan reschedule.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pembebasan Sanksi Administratif dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ]]>
<![CDATA[Marini Ika Fajriastuti]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/7530
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas Pembebasan Sanksi Administratif dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan antropologi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pergub Jateng No. 4 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif yang mana hal ini ditunjukkan melalui analisis faktor penegakan hukum khususnya pada faktor masyarakat dan kebudayaan berdasarkan teori efektifitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Kondisi ini dibuktikan dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten sebesar 78,66% dari target 100% yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pergub tersebut adalah masyarakat masih suka menunda-nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan tidak membayarkan pajak tepat waktu.]]>
<![CDATA[Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi dalam Perspektif Kelembagaan) ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Bagaswara]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/7682
<![CDATA[Struktur Pembukaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengungkapkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang otonom dan bebas dari segala kontrol manapun; Meski demikian, UU Nomor 19 Tahun 2019 menempatkan KPK dalam cabang kekuasaan eksekutif, sehingga berimplikasi pada struktur kelembagaan KPK. Tulisan ini mengkaji pengaruh revisi UU KPK terhadap independensi lembaga, serta bagaimana KPK yang ideal dilihat dari sudut pandang Independensi Lembaga Antikorupsi. Yang digunakan adalah kajian hukum normatif yang berorientasi pada perundang-undangan. Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki unsur kemandirian secara kelembagaan, fungsional, dan administrasi sebelum perubahan undang-undang. Perubahan anggaran dasar tersebut berdampak pada berkurangnya independensi kelembagaan, fungsional, dan administratif KPK. Saran yang dapat diberikan adalah Eksistensi KPK harus diperkuat dengan semakin ditegaskan independensinya berdasarkan prinsip anti-corruption agencies.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila ]]>
<![CDATA[Agil Yahya]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Dilli Trisna Noviasari]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/9468
<![CDATA[Pemilihan Umum salah satu daerah di Papua menggunakan Sistem Noken yang namanya diambil dari tas khas Papua yaitu Noken dengan alasan pelaksanaan Sistem Noken menggunakan tas tradisional asli Papua. Sistem Noken digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah bertentangan dengan asas Pemilihan Umum karena tidak sejalan dengan asas Pemilu yaitu asas bebas, langsung, dan rahasia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik dari diselenggarakannya Sistem Noken melihat dari Putusan MK terkait bagaiman Sistem Noken berjalan sesuai dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konstitusionalitas sistem noken berdasarkan peraturan perundang-undang dan mengetahui konfigurasi politik dalam penerapan sistem noken di Papua dalam konsep welfare state di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Sistem Noken sebagai pilihan politik Masyarakat Adat Papua berdasarkan Putusan MK untuk menghindari konflik dan terwujudnya kesejahteraan dalam lingkup masyarakat adat sebagaimana diberlakukan di negara hukum yang berwatak Pancasila.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang ]]>
<![CDATA[Evi Andri Ani]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Dilli Trisna Noviasari]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10096
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta hambatan perda tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakanpendekatan sosiologi hukum data penelitian ini menggunakan sumber dataprimer yang berupa wawancara dengan informan di SATPOL PP KabupatenMagelang. Hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 belum efektif. Hal ini didasarkanpada faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat dan faktor budaya.Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yaitufaktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Selain itu masihditemukan penjual jamu tradisional seduhan menggunakan campuranminuman beralkohol karena masih dipercayai meningkatkan khasiat jamuseduhan tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang ]]>
<![CDATA[Muhammad Arsy Yogatama]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Dilli Trisna Noviasari]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10012
<![CDATA[Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar berdasarkan Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020 di Kabupaten Magelang dalam mewujudkan akses pendidikan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat efektifitas Indonesia pintar di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan diperoleh dari data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang, berdasarkan teori efektifitas menurut Soerjono Soekamto masih belum efektif dalam pelaksanaanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu berdasarkan faktor penegakan hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya permasalahan terkait ketepatan sasaran, pelayanan pencairan dana, dan belum adanya data terkait siswa yang memperoleh PIP.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran ]]>
<![CDATA[Gilang Septiantoro]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10125
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) di Kabupaten Magelang, khususnya dalam wilayah Kecamatan Salaman. Metode penelitian yang digunakan adalah non-doctrinal atau penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui kuisioner, wawancara, serta observasi dan dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut meliputi berbagai tugas seperti pencegahan dan penanganan kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya. Faktor penghambatnya antara lain jarak tempuh yang jauh, keterbatasan biaya, dan jumlah petugas yang kurang memadai. Misalnya, di Kecamatan Salaman hanya terdapat 27 petugas dengan 7 armada, padahal setiap armada membutuhkan 6 petugas.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023 ]]>
<![CDATA[Najwa Azizatun Niqmah]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Dilli Trisna Noviasari]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/11688
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, khususnya pasal 11 huruf (a) yang mengatur fungsi partai politik dalam pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Permasalahan dalam pelaksanaan pasal ini berkaitan dengan ketentuan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Pemendagri Nomor 36 pasal 11 ayat (3) dan (4) tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Analisis dalam Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang menyebutkan 5 faktor pembentuk evektifitas hukum. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (wawancara) dan sekunder (buku, artikel, dokumentasi, dll). Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Serta Analisa data yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pasal 11 huruf (a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang fungsi partai politik dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran, dan faktor masyarakat.]]>
