Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.829

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Dimensi Jurnal Kesehatan Bina Generasi PROGRESIF: Jurnal Hukum Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini PETITA AMPLITUDO: Journal of Science & Technology Innovation

Tri Novianti, Tri

Unknown Affiliation

Author-ID : 594867

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

ANALISIS YURIDIS DAMPAK KASUS TERORISME TERHADAP MASYARAKAT KABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMEBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Novianti, Tri; Lase, Nove Boy Harapan
PETITA Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021
Publisher : PETITA

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusian dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Upaya penanganan tindak pidana terorisme di wujudkan pemerintah dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisa dampak kasus terorisme terhadap masyarakat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan upaya penanggulangan dampak terorisme terhadap masyarakat di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa kasus-kasus terorisme yang terjadi di kabupaten Poso telah menimbulkan dampak yang buruk ditengah masyarakat, yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial budaya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi dampak terorisme terhadap masyarakat kabupaten Poso berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah pertama yaitu Upaya Penegakan Hukum dan Pemulihan Keamanan Ketertiban, kedua adalah upaya peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama, ketiga yaitu membangun kembali kesadaran hukum masyarakat dan keempat yaitu pemberian kompensasi kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terorisme.

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK BERKEWARGANEGARAAN ASING DITINJAU DARI HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA Wulandari, Siti Nurhaisyah; Bhakti, Rizki Tri Anugerah; Novianti, Tri
PETITA Vol 5, No 2 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v5i2.6163

Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari hasil pernikahan beda kewarganegaraan ini memiliki haknya selaku anak buat mendapatkan hak waris yang diberikan oleh orang tuanya. Bilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerima hak kepunyaan peninggalan yang terdapat di Indonesia, dia wajib menunggu hingga usinya menggapai 18 (delapan belas) tahun buat menemukan hak kepunyaan harta peninggalan tersebut. Tetapi apabila memilah jadi masyarakat negeri asing hingga anak tersebut harus membebaskan hak kepunyaan itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak hak tersebut diperoleh. Keberadaan anak hasil pernikahan kombinasi terhadap harta barang tentu hendak di bagikan kala anak tersebut telah menetapkan kewarganegaraannya buat mendapatkan hak waris. Haruslah terdapat proteksi hukum untuk pemenuhan hak anak terpaut hak waris anak berkewarganegaraan ganda yang orang tuanya melakukan pernikahan kombinasi. Terhadap kanak- kanak yang lahir dari pernikahan tersebut berhak dalam perihal status, harta barang, hak waris, serta sebagainya, sehingga proteksi hukum sangat berarti dibutuhkan.

STUDI KASUS VONIS HUKUMAN MATI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN ANAK Yulisa, Putri Dwi; Novianti, Tri
PETITA Vol 6, No 1 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 1 JUNI 2024
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v6i1.6788

Indonesia sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak bukan hanya untuk kepentingan anak semata. Dalam kesatuan sistem sosial, anak merupakan bagian dan menjadi generasi penerus dalam sebuah masyarakat. Adanya masalah anak yang terjerat kasus pidana, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana mengatur mengenai hak-hak anak yang tersandung hukum baik korban maupun sebagai pelaku. Namun kenyataannya dalam cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering saja terjadi yang tercermin dengan banyaknya anak-anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana Vonis Hukuman Mati Terhadap Anak di Bawah Umur di Tinjau dari Teori Perlindungan Anak Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian hukum normative. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisa data dengan analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Berdasarkan Analisa di atas, Dari Kasus Yusman tersebut tampak jelas bukti nyata buruknya Sistem Peradilan di Indonesia, yang terlebih lagi terdakwa adalah anak dibawah umur yang seharusnya di proses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun berbeda halnya dengan apa yang dialami Yusman ia didakwa sebagaimana layaknya orang dewasa, karena semua berawal dengan pemalsuan usia yang dilakukan pada tahap penyelidikan. Banyak sekali hak-hak anak yang dilanggar dalam proses peradilan ini yang tentunya sudah melanggar hak asasi manusia. Mulai dari adanya diskriminasi dan penyiksaan, tidak adanya perlindungan dan mendapat ketidakadilan sampai divonis hukuman mati oleh pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang masih dibawah umur tidak boleh divonis hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup. Anak yang terjerat hukum harus diperlakukan dengan khusus karena ini menyangkut pada mental dan sosial bagi anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya untuk memberikan jaminan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yakin prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan bagi si anak, prinsip hak hidup, prinsip kelangsungan hidup, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA Novianti, Tri; Fadila, Ricky
PETITA Vol 5, No 1 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 1 JUNI 2023
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v5i1.5528

Seiring perkembangannya, kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana juga terdapat pembaharuan, salah satunya keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang penyandang disabilitas. Kedudukan keterangan saksi penyandang disabilitas sebagai wujud untuk mencapai kebenaran materil, tentu perlu penilaian khusus apakah keterangan saksi tersebut dapat berdiri sendiri atau harus terdapat bukti lainnya yang mendukung agar keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah sebenarnya kedudukan keterangan saksi penyandang disabilitas dalam hukum acara pidana. Seiring perkembangan zaman, dalam hukum acara pidana terutama dalam rangka memberikan akomodasi yang layak bagi seorang penyandang disabilitas dalam rangka akses keadilan terhadap keterangan saksi penyandang disabilitas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi selama disandingkan dengan penilaian personal. Tentunya pemberian keterangan saksi penyandang disabilitas yang disandingkan dengan penilaian personal sudah memenuhi prinsip bewijsvoering

KONSEPSI PRIVAT & PUBLIK HAK BANGSA ATAS TANAH Riyanto, Agus; Novianti, Tri; Yulisa, Putri Dwi
PETITA Vol 6, No 2 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v6i2.7529

UUD 1945 mengamanatkan agar Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya (BARAKA) dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan konsep ini, maka dikenal rumusan “Hak Menguasai Negara (HMN)” yang berada dalam ranah hukum publik. Jika ditarik ke konsepsi yang lebih tinggi, rumusan HMN ini diperoleh oleh Hak Bangsa yang merupakan Hak Tertinggi terkait hak atas tanah. Dalam hukum agraria, Hak Bangsa ini menimbulkan berbagai penafsiran apakah berada dalam pengaturan hukum publik atau hukum privat. Artikel ini ingin membahas konsepsi privat dan publik Hak Bangsa atas tanah. Penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan/studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak atas tanah di Indonesia menentukan bahwa konsepsi hak bangsa atas tanah diatur dalam ranah hukum privat sekaligus hukum publik. Rekonstruksi pemahaman hak bangsa atas tanah diperlukan agar di masa mendatang kebijakan di hukum tanah dapat mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Co-Authors ', Erdiansyah ', Erdianto Agus Riyanto Arianto, Dian Ayu Efritadewi Bhakti, Rizki Tri Anugerah Diana, St. Aras EVY FITRIA, EVY Fadila, Ricky Handayani, Sri Heni Widiyani Heryanto, Medi Hikmawati Hikmawati Indra Sakti Irwandi Syahputra, Irwandi Islami, Diyan Kelvin, Edwar Laras Mitra Parayogi Lase, Nove Boy Harapan Munzir, T. Nuraiani, Lia Pramesti, Adelia Widya Prawira, Andika Raehan Rahman, Bq Olivia Rahmat Kurniawan Sari, Kezia Eka Sofiya, Rizka Sonya, Nur Alam Susi Susanti Wardani, Dian Wiris Woro Wulandari, Siti Nurhaisyah Yulisa, Putri Dwi Zakia, Hanna Zohriana, Zohriana

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : PETITA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : PETITA