Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.375
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Diponegoro Law Journal Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Diponegoro Private Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Semarang Law Review Lex Scientia Law Review
Ery Agus Priyono, Ery Agus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

 1 
Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Perkasa, Dipa Syamsiar; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.46316

Abstract

ABSTRACTA trademark must possess distinctiveness as one of its primary requirements. This study aims to analyze the legal protection for unregistered trademarks based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The method used is normative juridical, focusing on legal protection, trademark registration with the principle of good faith, and its legal consequences. The study's findings reveal that Article 52 of the law regulates trademark applications to ensure legal protection. However, the concept of good faith needs clearer definition with specific criteria to ensure its optimal application. This is essential to establish good faith as an effective basis for trademark cancellation and to strengthen its implementation in more tangible and effective law enforcement..Keywords : Law; Brand; Intelectual Property Rights.ABSTRAKMerek harus memiliki daya pembeda sebagai salah satu syarat utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada perlindungan hukum, pendaftaran merek dengan asas itikad baik, serta akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 52 undang-undang tersebut mengatur permohonan merek untuk menjamin perlindungan hukum. Namun, konsep itikad baik perlu didefinisikan lebih jelas dengan kriteria spesifik agar asas ini dapat diterapkan secara optimal. Hal ini penting untuk memastikan asas itikad baik menjadi dasar pembatalan merek yang efektif dan memperkuat penegakan hukum yang lebih nyata.Kata Kunci: Hukum; Merek; Hak Kekayaan Intelektual.
Klausula Eksonerasi dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Carolus, Willy Hery Tri; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.46114

Abstract

ABSTRACTNotary may include notary clause stating that the notary will not be prosecuted if there is a dispute about it. Notaries must be supervised by neutral and independent institution. The basis for the supervision for Notary carried out by the Honorary Council is contained in Article 7 of the Notary Code of Ethics. This article aims to discover how that institution will supervise the notary's ethics, and penalize who violate the ethics. Based on the study, it found that the supervision and guidance by the Honor Council is based on the provisions of the Code of Ethics. Notaries who do not work according to the Ethics may be penalized by the Honorary Council.Keywords: Notary; Exoneration Clause; The CodeABSTRAKNotaris dapat mencantumkan klausula notaris yang menyatakan notaris tidak dituntut apabila terjadi sengketa dari sebuah akta. Notaris harus diawasi oleh badan yang netral dan independen. Landasan pengawasan Kode Etik Notaris yang dikerjakan oleh Dewan Kehormatan terdapat pada Pasal 7 Kode Etik Notaris. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Berdasarkan hasil studi menemukan bahwa pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan berlandaskan ketentuan Kode Etik. Notaris yang tidak bekerja berdasar Kode Etik dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi, diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Asosiasi, dan diberhentikan dengan tidak hormat.Kata Kunci: Notaris; Klausula Eksonerasi; Kode Etik
Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Tanpa Sepengetahuan Penjual Natalia, Ria Evarini; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.64618

Abstract

ABSTRACTPPAT is authorized to execute deeds in land rights transfers. In debt and credit agreements, the use of an absolute power of attorney for transferring land rights is a frequent practice, though absolute power of attorney has been prohibited. This article examines the validity of land sale deeds relying on an absolute power of attorney in debt agreements and the responsibility of PPAT in executing such deeds. Using a normative legal approach, the research concludes that land sale deeds based on absolute power of attorney in debt agreements are null and void and the PPAT who drafts the deed can be held accountable under civil, and administrative law.    Keywords: Deed; Absolute Power of Attorney; Agreement.ABSTRAKPada saat proses pemindahan hak atas tanah yang berwenang membuat akta adalah PPAT. Dalam Perjanjian hutang piutang sering kali ditemukan penggunaan kuasa jual sebagai dasar pemindahan hak atas tanah. Surat kuasa mutlak telah dilarang penggunaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta jual beli tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual dan tanggung jawab PPAT dalam membuat akta berdasarkan surat kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pembuatan akta jual beli berlandaskan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual merupakan batal demi hukum, dan PPAT yang membuat akta dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan administratif. Kata Kunci: Akta; Surat Kuasa Mutlak; Perjanjian.
Co-Authors Achmad Busro Adisena, Arya Hidayat Aminah Aminah Anindita, Puspita Apriandra, Dyva Santya Asih, Dharu Tri Asih Avianissa, Dhea Fanny Benuf, Kornelius Budiharto Budiharto Cahyarani, Verina Rahma Carolus, Willy Hery Tri F. X. Joko Priyono Firdaus, Muhammad Aldira Genoveva, Stephani Ghani, Anisah Almaas Handayani, Niken Ariska Hutama, Kristian Jadidyah, Havida Kusuma, Irfan Yahya Gita Kusumaningtyas, Salma Nur Natalia, Ria Evarini Perkasa, Dipa Syamsiar Pohan, Ghiffary Akmal Alija Prasetya, Muhammad Fikry Putri Nasution, Zakiyah Dwi Saputra, Dimas Almeida Satrio Sakti Nugroho, Satrio Sakti SITI MAHMUDAH Sulistyarini, Dyah Ayu Yumna, Lonita Aini Zahra, Mutia