Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.803
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Diponegoro Private Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Semarang Law Review Lex Scientia Law Review
Ery Agus Priyono, Ery Agus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

 1 
Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Perkasa, Dipa Syamsiar; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.46316

Abstract

ABSTRACTA trademark must possess distinctiveness as one of its primary requirements. This study aims to analyze the legal protection for unregistered trademarks based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The method used is normative juridical, focusing on legal protection, trademark registration with the principle of good faith, and its legal consequences. The study's findings reveal that Article 52 of the law regulates trademark applications to ensure legal protection. However, the concept of good faith needs clearer definition with specific criteria to ensure its optimal application. This is essential to establish good faith as an effective basis for trademark cancellation and to strengthen its implementation in more tangible and effective law enforcement..Keywords : Law; Brand; Intelectual Property Rights.ABSTRAKMerek harus memiliki daya pembeda sebagai salah satu syarat utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada perlindungan hukum, pendaftaran merek dengan asas itikad baik, serta akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 52 undang-undang tersebut mengatur permohonan merek untuk menjamin perlindungan hukum. Namun, konsep itikad baik perlu didefinisikan lebih jelas dengan kriteria spesifik agar asas ini dapat diterapkan secara optimal. Hal ini penting untuk memastikan asas itikad baik menjadi dasar pembatalan merek yang efektif dan memperkuat penegakan hukum yang lebih nyata.Kata Kunci: Hukum; Merek; Hak Kekayaan Intelektual.
Klausula Eksonerasi dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Carolus, Willy Hery Tri; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.46114

Abstract

ABSTRACTNotary may include notary clause stating that the notary will not be prosecuted if there is a dispute about it. Notaries must be supervised by neutral and independent institution. The basis for the supervision for Notary carried out by the Honorary Council is contained in Article 7 of the Notary Code of Ethics. This article aims to discover how that institution will supervise the notary's ethics, and penalize who violate the ethics. Based on the study, it found that the supervision and guidance by the Honor Council is based on the provisions of the Code of Ethics. Notaries who do not work according to the Ethics may be penalized by the Honorary Council.Keywords: Notary; Exoneration Clause; The CodeABSTRAKNotaris dapat mencantumkan klausula notaris yang menyatakan notaris tidak dituntut apabila terjadi sengketa dari sebuah akta. Notaris harus diawasi oleh badan yang netral dan independen. Landasan pengawasan Kode Etik Notaris yang dikerjakan oleh Dewan Kehormatan terdapat pada Pasal 7 Kode Etik Notaris. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Berdasarkan hasil studi menemukan bahwa pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan berlandaskan ketentuan Kode Etik. Notaris yang tidak bekerja berdasar Kode Etik dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi, diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Asosiasi, dan diberhentikan dengan tidak hormat.Kata Kunci: Notaris; Klausula Eksonerasi; Kode Etik
Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Tanpa Sepengetahuan Penjual Natalia, Ria Evarini; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.64618

Abstract

ABSTRACTPPAT is authorized to execute deeds in land rights transfers. In debt and credit agreements, the use of an absolute power of attorney for transferring land rights is a frequent practice, though absolute power of attorney has been prohibited. This article examines the validity of land sale deeds relying on an absolute power of attorney in debt agreements and the responsibility of PPAT in executing such deeds. Using a normative legal approach, the research concludes that land sale deeds based on absolute power of attorney in debt agreements are null and void and the PPAT who drafts the deed can be held accountable under civil, and administrative law.    Keywords: Deed; Absolute Power of Attorney; Agreement.ABSTRAKPada saat proses pemindahan hak atas tanah yang berwenang membuat akta adalah PPAT. Dalam Perjanjian hutang piutang sering kali ditemukan penggunaan kuasa jual sebagai dasar pemindahan hak atas tanah. Surat kuasa mutlak telah dilarang penggunaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta jual beli tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual dan tanggung jawab PPAT dalam membuat akta berdasarkan surat kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pembuatan akta jual beli berlandaskan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual merupakan batal demi hukum, dan PPAT yang membuat akta dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan administratif. Kata Kunci: Akta; Surat Kuasa Mutlak; Perjanjian.
Urgensi Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Cipta Kerja Natyanna, Sheila; Priyono, Ery Agus; Taufiq, Taufiq
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.79650

Abstract

ABSTRACTThe simplification of establishing a Sole Proprietorship Company through the Job Creation Law (UUCK) eliminates the requirement for a notarial deed, creating a problem gap in the form of potential data inaccuracies, unverified documents, and weak legal protection for founders. This study aims to analyze the urgency of notarial deeds in ensuring the legality of Sole Proprietorship Company formation within the electronic registration system. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with qualitative descriptive analysis of legal materials. The findings indicate that notaries remain essential to ensuring data validity, legal certainty, and risk mitigation for founders, despite the simplified procedure. Moreover, notaries provide crucial legal guidance to help founders understand their rights, obligations, and liability limits.Keywords: Notarial Deed; Sole Proprietorship Company; Job Creation LawABSTRAKPenyederhanaan pendirian Perseroan Perseorangan melalui UUCK menghilangkan kewajiban akta notaris sehingga menimbulkan problem gap berupa potensi ketidakpastian data, verifikasi dokumen, dan lemahnya perlindungan hukum bagi pendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi akta notaris terhadap legalitas pendirian Perseroan Perseorangan dalam sistem pendaftaran elektronik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris tetap diperlukan untuk memastikan keabsahan data, kepastian hukum, dan mitigasi risiko bagi pendiri, meskipun proses pendirian telah disederhanakan. Selain itu, kehadiran notaris memberikan edukasi hukum yang penting agar pendiri memahami hak, kewajiban, dan batas tanggung jawabnyaKata Kunci: Akta Notaris; Perseroan Perseorangan; Undang-Undang Cipta Kerja
Struktur Pajak Pusat dan Daerah dalam Hukum: Analisis Reformasi Perpajakan di Indonesia Nursafitri, Pangestika Indah; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.71139

Abstract

ABSTRACTThe taxation system in Indonesia has undergone significant changes from the colonial era to the modern tax reform era, reflecting efforts toward fiscal decentralization to support national and regional development. This study aims to analyze Indonesia's tax structure and the legal implications of tax reform on the effectiveness and fiscal balance between central and regional governments. The research method used is normative juridical. The findings indicate that tax reform contributes to legal certainty, fiscal justice, and effective tax management at both central and regional levels. However, challenges remain in regulatory harmonization, tax compliance supervision, and the enforcement of legal sanctions against violators. Therefore, strengthening regulations, enhancing transparency, and optimizing technology in tax administration are necessary to improve taxpayer compliance and support economic growth.Keywords: Central Tax; Regional Tax; Economic Development.ABSTRAKSistem perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak masa kolonial hingga era reformasi perpajakan modern, mencerminkan upaya desentralisasi fiskal untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah. Tujuan penelitian untuk menganalisis struktur perpajakan Indonesia serta implikasi hukum reformasi perpajakan terhadap efektivitas dan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan reformasi perpajakan berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan fiskal, dan efektivitas pengelolaan pajak di tingkat pusat maupun daerah. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi, pengawasan kepatuhan pajak, dan penerapan sanksi hukum bagi pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta optimalisasi teknologi dalam administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi.Kata Kunci: Pajak Pusat; Pajak Daerah; Pembangunan Ekonomi.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas Gunawan, Melin; Priyono, Ery Agus; Asyari, Fatimah
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.71589

Abstract

ABSTRACTThe development of the national economy requires legal certainty in business activities, including regulations on the dissolution of Limited Liability Companies (PT). Since not all PTs can survive, dissolution and liquidation become necessary, making creditor protection crucial. This study analyzes forms of legal protection for creditors under statutory provisions and their implementation in liquidation practices. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that creditor protection consists of preventive measures through announcements and claim submissions, repressive measures through dispute resolution and bankruptcy, and accountability of corporate organs. In practice, challenges arise, including lack of liquidator transparency, internal conflicts, and insufficient assets. The study highlights the need to improve liquidation governance and strengthen legal certainty for creditors.Keywords: Protection; Creditor; Dissolution; LiquidationABSTRAKPembangunan perekonomian nasional menuntut kepastian hukum dalam kegiatan usaha, termasuk pengaturan pembubaran Perseroan Terbatas (PT). Tidak semua PT. dapat bertahan sehingga pembubaran menjadi konsekuensi hukum yang memerlukan penyelesaian utang melalui likuidasi, sehingga perlindungan terhadap kreditur menjadi penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta implementasinya dalam praktik likuidasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya perlindungan preventif melalui pengumuman dan pengajuan tagihan, perlindungan represif melalui mekanisme sengketa termasuk kepailitan, serta pertanggungjawaban organ perseroan. Dalam praktik, ditemukan kendala seperti kurangnya transparansi likuidator, konflik internal, dan keterbatasan aset. Penelitian menegaskan perlunya penguatan tata kelola likuidasi dan kepastian hukum bagi kreditur.Kata Kunci: Perlindungan; Kreditur; Pembubaran; Likuidasi
Analisis Keadilan Terhadap Legitime Portie Pada Pembatalan Akta Hibah Tanah oleh PPAT Nadifa, Anisa; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.66846

Abstract

ABSTRACTPhenomenon of grants in Malang describes the distribution of grants between parents as grantors give their property unevenly to one of their children which causes a big controversy among other children. This study aims to find justice of legitime portie in the cancellation of land grant deeds by PPAT. This study uses doctrinal research with descriptive research specifications and is analyzed through a qualitative approach. This research results legitime portie in cancellation of grant in Malang shows injustice. This division is contrary to the theory of justice according to Aristotle and Articles 913 and 914 of the Civil Code. Injustice in legitime portie results in cancellation of the gift deed so that the rights of the gift giver and recipient are guaranteed legal protection.Keywords: Legitime Portie; Cancellation; Deed of Grant.ABSTRAKFenomena hibah di Kota Malang menggambarkan pembagian hibah antara orang tua sebagai pemberi hibah menghibahkan hartanya tidak merata kepada salah satu anaknya yang menimbulkan kontra besar diantara anak-anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan legitime portie pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwa legitime portie pada kasus pembatalan akta hibah di Kota Malang menunjukkan adanya ketidakadilan. Pembagian tersebut bertentangan dengan teori keadilan menurut Aristoteles dan Pasal 913 dan 914 KUH Perdata. Ketidakadilan pada legitime portie menimbulkan terjadinya pembatalan akta hibah agar hak-hak pemberi hibah dan penerima terjamin perlindungan hukum.Kata Kunci: Bagian Mutlak; Pembatalan; Akta Hibah.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl) Bilkis, Denisa Hafifah; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.51309

Abstract

ABSTRACTThe criminal act of attempted premeditated murder is the act of already thinking calmly about how to commit the murder, there’s a grace period although very short with the execution. In this case is done by pushing victim to fall into dam but the victim survived because he was helped by witnesses. By studying decision number 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. The subject matter of the article is applied to defendant in decision number 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. and conformity of sanctions imposed by the judge with theory of the purpose of the verdict. The method of approach used is juridical normative. In conclusion, the article applied in verdict isn’t appropriate and the sanctions imposed against accused are in accordance with theory of the purpose of verdict.Keywords: Criminal Acts; Attempted Premeditated Murder.ABSTRAKTindak pidana percobaan pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang sudah memikirkan dengan tenang cara untuk melakukan pembunuhan, ada tenggang waktu meskipun sangat singkat dengan pelaksanaan. Dalam kasus dilakukan dengan mendorong korban hingga terjatuh ke bendungan namun korban selamat karena mendapat bantuan dari saksi. Dengan Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. Pokok permasalahan mengenai pasal yang diterapkan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. dan kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan teori tujuan pemidanaan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Kesimpulannya adalah pasal yang diterapkan dalam putusan tidak tepat dan sanksi yang diterapkan terhadap terdakwa telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.Kata Kunci: Tindak Pidana; Percobaan Pembunuhan Berencana.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst) Fauzi, Fahrizal; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.42252

Abstract

ABSTRACTEvery unlawful act causes harm and necessitates compensation for the damages incurred. This study examines the considerations of the judge in Decision No. 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, which provides consumer protection. The research method used is normative. The findings conclude that consumer protection remains very weak. Investors are committed to providing compensation for damages or non-compliance with construction contracts. Although investors enter into contracts and act in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, practical difficulties arise in holding developers accountable. The conclusion emphasizes the need for concrete and fair compensation responsibilities from rights holders in the process of purchasing residential properties through credit. Keywords: Protection; Consummer; Compensation.ABSTRAKSetiap perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian dan mewajibkan untuk mengganti rugi dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hak konsumen masih sangat lemah. Investor selalu berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau ketidakpatuhan terhadap kontrak konstruksi. Investor telah melakukan suatu kontrak, menyetujui serta bertindak singkron dengan wewenang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi pada prakteknya terjadi kesulitan untuk meminta tanggung jawab pengembang. Konklusi yang diambil yaitu dengan melaksanakan tanggung jawab atas ganti rugi yang konkret dan adil adil yang berasal dari pemegang hak dalam proses pembelian tempat tinggal pada bentuk kredit.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Ganti Rugi.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Waktu Kerja Lembur Sopir Angkutan PT. Midun Dharma Dibyana, Donni Lukman; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.56589

Abstract

ABSTRACTRegulations governing working hours and overtime pay for long-distance transport drivers' employment remain unaddressed, resulting in a legal vacuum and complications for businesses with contractual agreements. This research aims to identify and analyze legal protection measures against infractions related to working hours and overtime pay for long-distance transport drivers, along with methods for conflict resolution, such as PT settlement. The research methodology employed is empirical-juridical. Findings reveal legal safeguards against violations involving the Industrial Relations Court and the enforcement of work norms by labor inspectors. Problem resolution involves establishing legal certainty, defining working hours, and determining overtime wages for long-distance transport drivers through well-calculated work agreements.Keywords: violation of working time; overtime; driver.ABSTRAKPengaturan mengenai waktu kerja dan upah kerja lembur untuk pekerjaan sopir angkutan jarak jauh belum diatur dan menimbulkan permasalahan berupa kekosongan hukum bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran waktu kerja dan upah kerja lembur bagi sopir angkutan jarak jauh dan bentuk penyelesaian PT. Midun Dharma. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum atas pelanggaran waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan penegakan norma kerja oleh pengawas ketenagakerjaan. Penyelesaian permasalahan dilakukan dengan memberikan kepastian hukum, pengaturan waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh berupa perjanjian kerja bersama sepanjang memiliki nilai perhitungan yang lebih baik.Kata Kunci: Pelanggaran Waktu Kerja; Lembur; Sopir.
Co-Authors Abdullah, M Adli Achmad Busro Adisena, Arya Hidayat Akinrinde, Olawale Olufemi Al Fithri, Muhammad Najiib Aminah Aminah Anindita, Puspita Apriandra, Dyva Santya Asih, Dharu Tri Asih Asyari, Fatimah Avianissa, Dhea Fanny Benuf, Kornelius Bilkis, Denisa Hafifah Budiharto Budiharto Cahyarani, Verina Rahma Carolus, Willy Hery Tri Dibyana, Donni Lukman F. X. Joko Priyono Fauzi, Fahrizal Firdaus, Muhammad Aldira Genoveva, Stephani Ghani, Anisah Almaas Gunawan, Melin Handayani, Niken Ariska Hutama, Kristian Jadidyah, Havida Kusuma, Irfan Yahya Gita Kusumaningtyas, Salma Nur Muhamad Azhar, Muhamad Muhammad Rasyid, Laila Nadifa, Anisa Natalia, Ria Evarini Natyanna, Sheila Nursafitri, Pangestika Indah Perkasa, Dipa Syamsiar Pohan, Ghiffary Akmal Alija Pramesti, Mutiara Prasetya, Muhammad Fikry Putri Nasution, Zakiyah Dwi Saputra, Dimas Almeida Satrio Sakti Nugroho, Satrio Sakti SITI MAHMUDAH Sulistyarini, Dyah Ayu Tantina, Faradilla Viore Taufiq Taufiq Teuku Muttaqin Mansur Yumna, Lonita Aini Zahra, Mutia