Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.576
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Diponegoro Law Journal Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Diponegoro Private Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Semarang Law Review Lex Scientia Law Review
Ery Agus Priyono, Ery Agus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. BII FINANCE CENTER DENGAN PENJUAL MOBIL SHOWROOM SKY MOTOR DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN MOBIL (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) Firdaus, Muhammad Aldira; Busro, Achmad; Priyono, Ery Agus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.519 KB)

Abstract

Pelaksanaan pembiayaan konsumen pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. BII Finance Center dengan Chandra Permana sebagai konsumen dan Soewiyandi, pemilik dealer showroom Sky Motor sebagai penyedia barang kosumsi berupa mobil. Pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut ditemukan adanya kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh PT. BII Finance Center sebagai penyedia dana.Hasil penelitian yang didapat berdasarkan penelitian secara yuridis normatif menunjukkan bahwa PT. BII Finance Center tidak menyediakan dana bagi Chandra Permana atau dengan kata lain tidak membayarkan harga mobil Toyota Alphard tahun 2003 kepada Soewiyandi. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan kerugian pada Soewiyandi, pemilik dealer showroom Sky Motor hingga Soewiyandi menggugat PT. BII Finance Center melalui Pengadilan Neger Jakarta Pusat dan hakim menjatuhkan Putusan Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa PT. BII Finance Center telah melakukan wanprestasi terhadap Soewiyandi. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak dalam kegiatan pembiayaan konsumen seperti perusahaan pembiayaan, konsumen maupun dealer diharapkan dapat memerhatikan hak serta kewajiban masing-masing dan mekanisme yang berlaku.
PELANGGARAN DIREKTUR DANA PENSIUN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (KASUS PUTUSAN MA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI) Kusuma, Irfan Yahya Gita; Budiharto, Budiharto; Priyono, Ery Agus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (958.63 KB)

Abstract

Ketika pasar lebih terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih dan kompleks Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu yang semakin berkembang di dunia dan juga di Indonesia terutama 10 tahun terakhir ini. Penerapan GCG menjadi suatu aspek penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan jalannya perusahna tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip GCG yaitu fairness, transparency, accountability, indenpendency, dan responsibility. Kelima prinsip tersebut mencerminkan niat baik perusahaan dalam menjalankan usahannya kepada stakeholders-nya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari pembelian saham tanpa sepengetahuan direksi lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu dapat merugikan perusahaan dan merusak struktur organisasi dalam perusahaan tersebut, dengan adanya perbuatan tersebut Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melanggar prinsip Good Corporate Governance. Pelanggaran dalam kasus ini tidak hanya merugikan dalam perusahaan namun dapat berdampak merugikan juga dari luar perusahaan.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI TRAVEL AGENCY DALAM PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI YANG GAGAL BERANGKAT Yumna, Lonita Aini; Aminah, Aminah; Priyono, Ery Agus
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42960

Abstract

Perjanjian adalah upaya sadar yang memiliki akibat hukum mengikat antara dua orang atau lebih sehingga para pihak yang terikat wajib memenuhi apa yang telah menjadi kesepakatan, namun kenyataannya MBTrip sebagai travel agency tidak memenuhi kewajiban atas apa yang telah disepakati sedari awal dengan konsumen, yaitu dengan melakukan pengunduran jadwal keberangkatan secara terus menerus dan tidak dikembalikannya pengembalin dana kepada konsumen, dalam hal ini MBTrip dikatakan melakukan wanprestasi, sehingga konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur wanprestasi oleh MBTrip dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan oleh MBTrip Tour and Travel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memiliki analisis kualitatif. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa MBTrip melakukan wanprestasi dengan dibuktikan dari terpenuhinya unsur wanprestasi yang dilakukan MBTrip, sehingga menimbulkan upaya perlindungan hukum konsumen yang sudah dilaksanakan secara preventif maupun represif berdasarkan pada KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi MBTrip tetap tidak melakukan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen tersebut. Dengan demikian, bagi konsumen seharusnya lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih travel agency untuk mengurus perjalanan wisata, dan bagi MBTrip seharusnya lebih memerhatikan kewajibannya untuk memberangkatkan konsumen, serta tanggung jawabnya dalam menjamin hak konsumen agar terpenuhi.
Co-Authors Achmad Busro Adisena, Arya Hidayat Aminah Aminah Anindita, Puspita Apriandra, Dyva Santya Asih, Dharu Tri Asih Avianissa, Dhea Fanny Benuf, Kornelius Budiharto Budiharto Cahyarani, Verina Rahma Carolus, Willy Hery Tri F. X. Joko Priyono Firdaus, Muhammad Aldira Genoveva, Stephani Ghani, Anisah Almaas Handayani, Niken Ariska Hutama, Kristian Jadidyah, Havida Kusuma, Irfan Yahya Gita Kusumaningtyas, Salma Nur Natalia, Ria Evarini Natyanna, Sheila Nursafitri, Pangestika Indah Perkasa, Dipa Syamsiar Pohan, Ghiffary Akmal Alija Prasetya, Muhammad Fikry Putri Nasution, Zakiyah Dwi Saputra, Dimas Almeida Satrio Sakti Nugroho, Satrio Sakti SITI MAHMUDAH Sulistyarini, Dyah Ayu Taufiq Taufiq Yumna, Lonita Aini Zahra, Mutia