Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Pertanggungjawaban PT Birotika Semesta Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Surahmad, Surahmad; Krisna, Mallyyas Muhamad
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.253

Abstract

Abstrak Penelitian yang dibahas ini membahas mengenai permasalah yang terjadi pada perusahaan jasa pengiriman atau jasa kurir di Indonesia. Dimana barang yang dikrim melaui jasa pengriman hilang baik karena kesengajaan ataupun kelalaian perusahaan jasa pengiriman dan pertangungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literasi yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kehilangan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perusahaan pengiriman diwajibkan untuk melakukan penggantian kerugian. Dalam perlindungan konsumen jika kehilangan barang tersebut terjadi tanpa perjanjian diawal maka jumlah ganti kerugian ditentukan oleh majelis hakim dan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan jika menggunakan perjanjian diawal, maka jumlah ganti kerugian yang dapat dilakukan adalah berdasarkan perjanjian tersebut dan dapat diajukan gugatan Wanprestasi Kata Kunci: Perusahaan Pengiriman, ganti rugi, perlindungan konsumen Abstract The research discussed discusses the problems that occur in shipping service companies or courier services in Indonesia. Where goods shipped through shipping services are lost either because of deliberate or negligent shipping service companies and the responsibility that must be done by the shipping service company. This research uses the Normative Juridical research method, which is research based on laws and regulations, books, and literacy related to the material being studied. In the laws and regulations in Indonesia, losses which ultimately cause harm to consumers, the shipping company is required to make compensation. In consumer protection if the loss of goods occurs without an initial agreement, the amount of compensation is determined by the panel of judges and can file a lawsuit against the law, whereas if using an initial agreement, then the amount of compensation that can be done is based on the agreement and a lawsuit can be submitted.
Meningkatkan kinerja usaha kecil menengah dengan pendekatan value engineering Ilham, M. Muslimin; Suzantho, Ferry; Surahmad, Surahmad; Achmadi, Fuad
Jurnal Mesin Nusantara Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Mesin Nusantara
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/jmn.v1i1.12294

Abstract

Saat ini, penggunaan value engineering sudah dilakukan diberbagai bidang usaha. Tidak hanya perusahaan yang besar, tetapi UKM yang berada di daerah juga sudah mulai mengenal metode pengelolaan usaha dengan value engineering. Penelitian ini berupaya menjawab masalah tentang bagaimana cara agar UKM dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pendekatan Value Engineering. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari kegiatan penelitian, diperoleh simpulan sebagai berikut. (1) Penerapan metode Rekayasa Nilai pada UKM Pagar Besi dapat menyelesaikan solusi yang lebih baik dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan. (2) Berdasarkan alternative kombinasi metode kerja yang dibuat maka, alternatif penerapan rekayasa nilai yang terpilih. Karena penerapan rekayasa nilai ini mempunyai keuntungan-keuntungan antara lain: (a) Proses produksi cepat, (b) Pengerjaan rapi, (c) Harga jual lebih tinggi. Sedangkan spesifikasi teknik yang dimiliki oleh alternatif Value Engineering yang akan dijalankan adalah sebagai berikut : (a) Proses kerjanya tidak membutuhkan waktu lama untuk pembuatan 1 unit pagar besi minimalis. Untuk ukuran 8m2 hanya dibutuhkan waktu 2 hari. (b) Mutu dan kwalitas yang disyaratkan mempunyai bentuk yang sempurna dan tidak cacat. (c) Sambungan bagian pengelasan tidak mudah patah oleh benturan/pukulan. (3) Pengurangan biaya dapat dilakukan pada metode Value Engineering, karena perubahan metode baru pada proses produksi pembuatan pagar besi minimalis mempengaruhi pengurangan biaya-biaya tenaga kerja. Pengurangan biaya tersebut akan mempengaruhi naiknya peningkatan performance yang lebih tinggi dari produk, sehingga nilai dari produk menjadi naik, maka mempengaruhi harga jual menjadi tinggi.
The Efforts of the Indonesian Competition Commission to Seek Judicial Review of the Tender Case Decision for the Revitalization of Taman Ismail Marzuki III Nurulhuda, Nada Syifa; Surahmad, Surahmad
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i4.12823

Abstract

Abstract              The case of the Revitalization of Taman Ismail Marzuki III with KPPU Decision No. 17/KPPU-L/2022 has given rise to legal uncertainty due to the dualism of Supreme Court cassation decisions: Decision No. 523K/Pdt.Sus-KPPU/2024, which annulled, and Decision No. 745K/Pdt.Sus-KPPU/2024, which upheld the ruling. This dualism not only obstructs execution but also undermines the authority of KPPU in enforcing competition law. This study aims to examine the legitimacy of KPPU in filing a Judicial Review (PK) and its implications for legal certainty and justice. The method applied is normative juridical with a statutory approach and judicial decision analysis. The findings show that Article 16 paragraph (2) of Supreme Court Regulation (Perma) No. 3 of 2021 bars KPPU from filing a Judicial Review, thereby depriving KPPU of legal certainty in executing its decisions, as the two rulings reflect a dualism. This study recommends the issuance of a new Supreme Court Regulation granting KPPU the authority to seek a Judicial Review to ensure justice and legal certainty in this case and in future cases. Keywords: KPPU, Judicial Review, Legal Certainty