Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI

Implementasi Negara Hukum Indonesia dalam Kualifikasi Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Nadir, Nadir; Mustari, Zir Nuriyah; Prasetyo, Eko
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30191

Abstract

Dalam sistem rechtsstaat yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan keserasian hubungan pemerintah dan rakyat, AUPB menjadi instrumen krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin akuntabilitas pemerintahan. AUPB berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat administrasi, alat uji bagi hakim PTUN, dan dasar gugatan bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji implementasi, kendala, dan peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menegakkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia sebagai manifestasi negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang serta studi kepustakaan, menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AUPB diakui dalam Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014, implementasinya dihadapkan pada tantangan signifikan. Kendala utama meliputi kurangnya harmonisasi antara hukum positif dan AUPB akibat perumusan peraturan yang rigid, rendahnya pemahaman hakim terhadap AUPB yang cenderung fokus pada aspek prosedural, minimnya dukungan administratif dalam pengumpulan bukti, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat hukum. PTUN memegang peran vital dalam menegakkan AUPB melalui fungsi pengawasan a posteriori dan yuridis, terutama dalam putusan hakim yang bersifat "hukum yang hidup" (law in action). Putusan PTUN beradaptasi dengan praktik pemerintahan dan dapat menemukan serta membentuk hukum melalui interpretasi dan konstruksi. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut stare decisis, yurisprudensi PTUN yang memuat AUPB sangat penting sebagai pedoman bagi pemerintahan. Dengan demikian, penguatan AUPB memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari pemerintah, legislatif, dan institusi peradilan, termasuk reformasi kurikulum pendidikan hukum dan peningkatan kapasitas hakim, guna memastikan putusan yang tidak hanya legal tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.
Mengukur Prinsip Demokrasi Pancasila untuk Menciptakan Formulasi Tunggal antara Pendukung dan Penentang Demokrasi dalam Pemilu Presiden Indonesia Nadir, Nadir; Malasari, Della; Ahmadi, Nur
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31480

Abstract

Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik khas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengakomodasi keberagaman pandangan politik, terutama dalam konteks pemilihan presiden yang sering memunculkan polarisasi. Ketegangan antara aspirasi demokratis dan kebutuhan stabilitas nasional menuntut pendekatan yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai ideologis bangsa. Prinsip-prinsip dasar Pancasila—seperti musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan—harus dapat diukur secara konseptual dan diterapkan secara praktis untuk meredam fragmentasi politik dan memperkuat kohesi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif guna memahami dinamika penerapan nilai Pancasila dalam demokrasi elektoral Indonesia. Hasilnya menunjukkan pentingnya sinergi antara partisipasi politik yang inklusif dan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan institusi demokrasi dan pemeliharaan etika politik yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila.