Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.445

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sosiohumaniora Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Indonesian Journal of Disability Studies Jurnal MD Journal of Governance The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Journal of Government and Civil Society Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Jurnal Transformative Jurnal Good Governance Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Journal of Political Issues Jantra Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Masyarakat Indonesia Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi

Dodi Faedlulloh, Dodi

Universitas Lampung

Author-ID : 625850

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth Dodi Faedlulloh; Noverman Duadji
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The relationship between bureaucracy and politics is important to discuss again after Indonesia experienced the heated atmosphere of the 2019 elections. The political situation that created polarization had shaken the neutrality of the public servants (ASN). There is an ASN who openly declares political preferences while simultaneously spreading hoaxes in the public sphere. This is because of factors other than the political temperature, also the post-truth phenomenon which also attacked Indonesia. This study was conducted to revisit the discourse on the importance of bureaucratic neutrality to maintain performance in public services and care for democracy. The writer used the desk study method by collecting data and information based on examining and analyzing secondary data. The results emphasized the importance of re-maintaining neutrality for ASN. The alternative step to maintain the ASN neutrality is collaborative supervision conducted by various elements of government and society. In addition, this study offers the importance of ASN being given critical, scientific and literacy education to stem hoaxes in a bureaucratic environment. The ASN can also actively take part in building an anti-hoax community in the bureaucratic environment so that the ASN continues to know of responding to the hoax phenomenon. Keywords: Bureaucracy, Hoax, Neutrality, Elections, Post-Truth Abstrak Relasi antara birokrasi dan politik kembali penting didiskusikan pasca Indonesia mengalami suasana pemilu 2019 yang panas. Situasi politik yang menciptakan polarisasi sempat mengguncang netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ada oknum ASN yang secara terbuka mendeklarasikan preferensi politik sekaligus turut menyebarkan hoax di ruang publik. Hal ini disebabkan selain faktor suhu politik yang panas, juga fenomena post-truth yang turut menyerang Indonesia. Studi ini dilakukan untuk menengahkan kembali diskursus tentang pentingnya netralitas birokrasi untuk menjaga kinerja dalam pelayanan publik serta yang juga penting adalah merawat demokrasi. Dalam proses penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode desk study, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi berbasiskan pada pemeriksaaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder yang aktual. Hasil dari studi ini menekankan tentang pentingnya kembali menjaga netralitas bagi ASN. Adapun alternatif langkah yang bisa dilakukan agar netralitas ASN tetap terjaga, yakni dengan pengawasan kolaboratif yang dilakukan pelbagai elemen dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, studi ini menawarkan pentingnya para ASN dibekali dan membekali diri pendidikan kritis dan ilmiah serta pendidikan literasi untuk membendung hoax di lingkungan birokrasi. Para ASN juga bisa berperan aktif dalam membangun komunitas anti-hoax di lingkungan birokrasi agar para ASN terus aware dalam merespon fenomena hoax. Kata Kunci: Birokrasi, Hoax, Netralitas, Pemilu, Post-Truth

Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia Dodi Faedlulloh; Syamsul Maarif; Intan Fitri Meutia; Devi Yulianti
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i3.736

This research is motivated by the idea of Smart ASN which was introduced by the government as a step to face the industrial revolution 4.0. The government must face the industrial revolution 4.0. The apparatus must adapt to technological transformation. The purpose of this research is to explore critically the roots of the Smart ASN idea. This research method uses PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). The results show that the Smart ASN idea still has an inherent problem that is not yet optimal use of information technology. In other words, the Smart ASN idea does not have a solid foothold. The result of the alternative analysis that needs to be done is to optimize the presence of the millennial generation by 1) Providing jobs that are in accordance with their competencies and potential; 2) Provide opportunities to open perspectives and learn new knowledge in work through various methods; 3) Providing space for the new idea; 4) Building a humanistic work culture; and 5) Providing opportunities for capacity building for young apparatuses. Meanwhile, to support the management of human resources, the idea of ASN Corporate University can be implemented to achieve the goal of Smart ASN. Keywords: Bureaucracy, Smart ASN, Industrial Revolution 4.0 Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gagasan Smart ASN yang dikenalkan pemerintah sebagai langkah menghadapi era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah fase terkini yang harus dihadapi oleh pemerintahan Indonesia. Para aparatur dipaksa untuk beradaptasi terhadap transformasi teknologi agar pelayanan publik lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini untuk menelusuri secara kritis akar gagasan Smart ASN, menggali aspek yang masih menjadi kekurangan dalam Smart ASN. Metode penelitian ini menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Smart ASN masih memiliki problem inheren yakni belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi. Dengan kata lain, gagasan Smart ASN tidak memiliki pijakan yang kuat sehingga diperlukan langkah mengisi kekosongan yaitu dengan mengoptimalkan momentum hadirnya generasi milenial di lingkungan birokrasi dengan cara pengelolaan SDM di era digital yang bersifat pemberdayaan pegawai: yaitu 1) Memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan potensi diri; 2) Memberikan peluang untuk membuka perspektif dan mempelajari pengetahuan baru dalam pekerjaan melalui berbagai metode; 3) Memberikan ruang produksi gagasan; 4) Membangun budaya kerja yang humanis; dan 5) Memberikan peluang peningkatan kapasitas bagi para aparatur muda. Sedangkan untuk menunjang pengelolaan SDM, gagasan ASN Corporate University bisa dilaksanakan untuk mencapai tujuan Smart ASN Kata Kunci: Birokrasi, Smart ASN, Revolusi Industri 4.0

Modal Sosial dan Praktik Gotong Royong Para Pengrajin Gula Kelapa di Desa Ketanda Kabupaten Banyumas Dodi Faedlulloh
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 2: Oktober 2017
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Palm sugar is an important commodity for Indonesia. In Banyumas regency, it plays an essential role too. Unfortunately, the palm sugar makers remain far from prosperity. There is an imbalanced social relation, the palms sugar makers are always in subordinate position towards middleman and big corporations above them. Given this condition, some palm sugar maker decided to organize themselves to have some cooperations in improving their quality of economc life. It also helps them to strengthen their bargaining position by establishing an organization called Argo MulyoJati. With its available social capital, certain value is being institutionalized in Katanda village, called GotongRoyong (mutual cooperation). Actually, It has existed inherently in the lifes of Indonesian people. Despite being a newly-born organization Argo MulyoJati is able to prove that collective work could enhance their bargaining position among the stakeholders in Katanda village. It is achieved with high level of social trust that has been growing as their social capital. This study explains how the role of social capital and the practice of mutual cooperation are conducted by members of Argo Mulyo Jati. The discussion is limited on the reformation of social capital as a power owned by palm maker, their aspect of trust as a part of social capital which supports the development of Argo MulyoJati Co-operative, and how is the institutionalization process of GotongRoyong value in the organization activities.DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1467

Program unggulan kampung iklim (proklim) berbasis pemberdayaan masyarakat Dodi Faedlulloh; Bambang Irawan; Retnayu Prasetyanti
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1: April 2019
Publisher : Universitas Merdeka Malang

TThis paper is intended to present a comparative analysis of the implementation of a community empowerment based Kampung Climate's Leading Program (ProKlim) in Jati Village, East Jakarta and Kebon Kosong Village, Central Jakarta. The result of this research indicates that both in Kebon Kosong Village and Kelurahan Jati have emphasized aspects of community empowerment in the implementation of ProKlim mainly in climate change adaptation and mitigation activities. Empowerment and participation of communities in Jati Village is considered improperly managed, while in Kebon Kosong Village, the implementation of ProKlim is more coherent and sustainable. However in substance, ProKlim has been well implemented in each locus. Further in practice, ProKlim, with a persistent management, is perceived to be able to manage a microclimate which gives a wider impact on temperature deterioration in the capital city. DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2364

ISLAMIC PERSPECTIVE ON THE STREET LEVEL BUREAUCRATICS DILEMMA: DISCRETION VERSUS CORRUPTION IN PUBLIC SERVICE MANAGEMENT Retnayu Prasetyanti; Dodi Faedlulloh
Jurnal MD Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Positions and authorities have become a commodity which always contested by humans. In fact, authority is an amanah to carry out the responsibility to serving the people. Nowadays, discretion has enhanced the role of Street Level Bureaucracy in the policy arena by authorizing a certain political power from the “top” to the “bottom”. By the emergence of governance era, discretionary power of street level bureaucracy was formerly designed as a means of public service innovation to transform red tape based public service delivery into social equity based public service management. Yet, in contrast to the objective of public service innovation, discretionary power is frequently misused by irresponsible actors in bureaucracy to legalize street level corruption which has triggered massive social distrust towards bureaucracy. Whereas Islam has clearly prohibited corruption as in Qur'an surah Al-Baqarah verse 188. By conducting literature study and theoretical analysis, this qualitative research highlights the urgency of discretion to uphold innovation in public service management with the spirit of sincerity and religiosity. As a conclusion, in the era of open government, socio-political control on discretion must be enhanced by establishing clear mechanism, high awareness, and good religiosity to guide the core role of street level bureaucrats as socio-professional worker.

Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi [The Failure of the Labor Movement And Labor Party in the Reform Era General Election] Dodi Faedlulloh
Jurnal Politica Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i2.1448

This article explains about the labor movement as an agenda of its organization (labor party) to pursue labor’s aspirations which have been rarely accommodated by government. A possible strategy that can be devised by the labor movement to establish a political party is by developing a strong constituency. This can be achieved by accommodating discussions on important issues from the grassroot level to identify problems and solutions as a form of political education for both labors and the public in general. Moreover, the labor movement needs to promote coordination and avoid inter-organizational disharmony and division. All labor practitioners shall work together and share ideas to shape a committed vision towards establishment of the labor party. Another vital part of this agenda lies in the importance of the implementation of general elections that facilitates the movement of alternative parties. Therefore, current formal administrative rules that hinder the registration of new political parties need to be urgently revised to promote better democracy in Indonesia.AbstrakArtikel ini membahas tentang gerakan buruh dalam agenda membangun partainya sendiri untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi buruh yang selama ini tidak diakomodasi. Strategi yang bisa dilakukan oleh gerakan buruh untuk membuka kemungkinan membentuk partai politik yaitu dengan membangun konstituen yang kuat dengan cara melaksanakan penyerapan aspirasi dari bawah dalam mengidentifikasi masalah beserta tawaran solusi sebagai bentuk dari pendidikan politik bagi rakyat dan buruh. Selain itu, untuk mengurangi fragmentasi antar lintas organisasi, gerakan buruh juga harus segera melakukan konsolidasi. Seluruh aktivis buruh duduk bersama dan bermusyawarah merumuskan tujuan pembangunan partai buruh secara deliberatif. Hal yang tidak kalah penting dalam agenda membangun partai buruh ini yaitu pentingnya penyelenggaraan pemilu yang tidak mempersulit gerak partai-partai alternatif. Oleh karenanya, segala aturan administratif yang memberatkan dalam regulasi pembentukan partai politik saat ini perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas demokratisasi dan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Promote Good Governance in Public Financial: The Practice of Local Budget (APBD) Transparency Through Open Data Jakarta in Jakarta Provincial Government Dodi Faedlulloh; Fetty Wiyani
Jurnal Good Governance Vol 15, No 1 (2019): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v15i1.41

This paper aimed to explain public financial governance based on good governance implementation in Jakarta Provincial Government. This paper specifically discussed towards transparancy implementation of local budget (APBD) through open data portal that publishes budget data to public. In general, financial transparency through open data has met Transparency 2.0 standards, namely the existence of encompassing, one-stop, one-click budget accountability and accessibility. But there are indeed some shortcomings that are still a concern in order to continue to maintain commitment to the principle of transparency, namely by updating data through consistent data visualization.Transparency of public finance needs to continue to be developed and improved through various innovations to maintain public trust in the government.Keywords: Public Finance, Open Data, Transparency

Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara Dodi Faedlulloh; Retnayu Prasetyanti; - Indrawati
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan upaya membangun kanal-kanal ruang publik untuk merubah wajah kota dengan cara membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak. Berbeda dengan gagasan Jürgen Habermas yang menjelaskan konsep ruang publik sebagai ruang yang mandiri dan terpisah dari negara dan pasar, RPTRA justru merupakan hasil dari kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan melalui CSR. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa RPTRA dalam perspektif ruang publik yang berbasis demokrasi deliberatif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu RPTRA Sungai Bambu dan RPTRA Sunter Jaya Berseri yang keduanya berada di Kota Administrasi Jakarta Utara. Proyek pembangunan RPTRA merupakan momentum untuk mengoptimalkan dan memperluas ruang-ruang publik yang mampu diakses dan dikontrol lansung oleh publik di DKI Jakarta pada umumnya, dan Jakarta Utara khususnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggali informasi dan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa RPTRA telah memenuhi karakter ruang publik sebagai ruang interaksi masyarakat, dikelola dan dikontrol bersama untuk kepentingan publik, terbuka bagi semua tanpa kecuali, dan secara relatif menjadi ruang kebebasan dan aktualisasi bagi warga. Namun bila ditinjau dalam perspektif demokrasi deliberatif, kekurangan terjadi saat proses pembangunan RPTRA karena warga tidak dilibatkan secara aktif. Aktor yang dominan dalam proses pembangunan adalah pihak swasta dan pemerintah. Adapun transformasi demokrasi deliberatif tercipta saat pada proses pengelolaan RPTRA.Kata Kunci: Ruang Publik, RPTRA, CSRKata Kunci: Ruang Publik, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, CSR

Inovasi Pelayanan Kesehatan melalui Sistem Basis Data Kependudukan Jaminan Kesehatan (SIBADAKJASA) di Kota Bandar Lampung Angela Gabriela Situmorang; Devi Yulianti; Dodi Faedlulloh
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.97

Menghadirkan inovasi pada pelaksanaan pelayanan publik merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan. Sebagai suatu kegiatan yang memuat nilai kebaharuan, inovasi dapat menjadi solusi untuk permasalahan maupun stagnansi yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis SIBADAKJASA yang merupakan inovasi lanjutan dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis (P2KM) di Kota Bandar Lampung. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni menganalisis SIBADAKJASA sebagai sebuah sistem yang terdiri dari tiga bagian dasar yakni input, proses dan output serta menentukan tipologi inovasi pada SIBADAKJASA. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder yang mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan inovasi yang dilakukan melalui SIBADAKJASA telah berhasil menjadi solusi atas permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan P2KM namun kegiatan inovasi yang dilaksanakan belum maksimal dibuktikan hingga saat ini belum terdapat perkembangan yang signifikan pada pelaksanaan dan pemanfaatan SIBADAKJASA sebagai sebuah inovasi, adapun tipologi atau kecenderungan klasifikasi inovasi pada SIBADAKJASA yakni inovasi manajemen

Implementasi Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Sebagai Upaya Mewujudkan Pekerja Yang Berkualitas Tahun 2020 (Studi Pada Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung) Fatimah Sepni; Eko Budi Sulistio; Dodi Faedlulloh
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.121

Permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini adalah masih banyaknya penduduk usia kerja (produktif) yang belum atau tidak memiliki pekerjaan.Pemerintah mengatur terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung serta faktor penghambat dan pendukung. Tipe penelitian adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan analisis implementasi menurut teori Van Meter Van Horn bahwa implementasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi terkait standar kebijakan sudah memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, sumber daya manusia sudah memiliki kualifikasi yang bagus, adanya landasan pelaksanaan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2010, para pelaksana Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi memiliki pengetahuan yang cukup terkait kebutuhan para peserta pelatihan. Namun, komunikasi masih kurang terjalin antara pemerintah dengan pihak balai Latihan Kerja Bandar Lampung.

Co-Authors - Indrawati Andi Marta Marta Angela Gabriela Situmorang Ani Agus Puspawati Ani Agus Puspawati Apandi, Apandi Arizka Warganegara Bambang Irawan Bambang Utoyo Chiesa Rizki Dedy Hermawan Dedy Hermawan Devi Yulianti Devi Yulianti Dewie Brima Atika Dian Kagungan Eko Budi Sulistio Eko Budi Sulistio Elfiansyah, M Nur fadhlillah, nibras Fadoli, Irsyad Fadoli, M. Irsyad Fatimah Sepni Feni Rosalia Ferdian, Komang Jaka Fetty Wiyani Frasetya, Vito Ibrahim Ibrahim Intan Fitri Meutia Karmilasari, Vina Marlina, Sherly Nana Mulyana Noverman Duadji Novita Tresiana Purwadi, Yustina Putra, Purwanto Putri, Devi Sutrisno Rachmawati, Vita Rahayu Sulistiowati Retnayu Prasetyanti Retnayu Prasetyanti Rizani, Agnessa Shalsabila Robi Cahyadi Kurniawan Saputri, Diana SIMBOLON, KHAIRUNNISA Simon Sumanjoyo Hutagalung Susana Indriyati Caturiani Susana Indriyati Caturyani Syamsul Maarif Vina Karmilasari Yuendi Satria Apratama Yulianto Yulianto Yulianto Yulianto

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search