Claim Missing Document
Check
Articles

Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth: Bureaucracy and Hoax: Study of Effort to Maintain the Neutrality of Public Servants in The Post-Truth Era Dodi Faedlulloh; Noverman Duadji
Jurnal Borneo Administrator Vol. 15 No. 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.816 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i3.566

Abstract

The relationship between bureaucracy and politics is important to discuss again after Indonesia experienced the heated atmosphere of the 2019 elections. The political situation that created polarization had shaken the neutrality of the public servants (ASN). There is an ASN who openly declares political preferences while simultaneously spreading hoaxes in the public sphere. This is because of factors other than the political temperature, also the post-truth phenomenon which also attacked Indonesia. This study was conducted to revisit the discourse on the importance of bureaucratic neutrality to maintain performance in public services and care for democracy. The writer used the desk study method by collecting data and information based on examining and analyzing secondary data. The results emphasized the importance of re-maintaining neutrality for ASN. The alternative step to maintain the ASN neutrality is collaborative supervision conducted by various elements of government and society. In addition, this study offers the importance of ASN being given critical, scientific and literacy education to stem hoaxes in a bureaucratic environment. The ASN can also actively take part in building an anti-hoax community in the bureaucratic environment so that the ASN continues to know of responding to the hoax phenomenon. Keywords: Bureaucracy, Hoax, Neutrality, Elections, Post-Truth Abstrak Relasi antara birokrasi dan politik kembali penting didiskusikan pasca Indonesia mengalami suasana pemilu 2019 yang panas. Situasi politik yang menciptakan polarisasi sempat mengguncang netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ada oknum ASN yang secara terbuka mendeklarasikan preferensi politik sekaligus turut menyebarkan hoax di ruang publik. Hal ini disebabkan selain faktor suhu politik yang panas, juga fenomena post-truth yang turut menyerang Indonesia. Studi ini dilakukan untuk menengahkan kembali diskursus tentang pentingnya netralitas birokrasi untuk menjaga kinerja dalam pelayanan publik serta yang juga penting adalah merawat demokrasi. Dalam proses penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode desk study, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi berbasiskan pada pemeriksaaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder yang aktual. Hasil dari studi ini menekankan tentang pentingnya kembali menjaga netralitas bagi ASN. Adapun alternatif langkah yang bisa dilakukan agar netralitas ASN tetap terjaga, yakni dengan pengawasan kolaboratif yang dilakukan pelbagai elemen dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, studi ini menawarkan pentingnya para ASN dibekali dan membekali diri pendidikan kritis dan ilmiah serta pendidikan literasi untuk membendung hoax di lingkungan birokrasi. Para ASN juga bisa berperan aktif dalam membangun komunitas anti-hoax di lingkungan birokrasi agar para ASN terus aware dalam merespon fenomena hoax. Kata Kunci: Birokrasi, Hoax, Netralitas, Pemilu, Post-Truth
Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia: Bureaucracy and Industrial Revolution 4.0: Preventing The Myth of Smart ASN In Indonesia's Bureaucratic Reform Agenda Dodi Faedlulloh; Syamsul Maarif; Intan Fitri Meutia; Devi Yulianti
Jurnal Borneo Administrator Vol. 16 No. 3 (2020): Desember 2020
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i3.736

Abstract

This research is motivated by the idea of Smart ASN which was introduced by the government as a step to face the industrial revolution 4.0. The government must face the industrial revolution 4.0. The apparatus must adapt to technological transformation. The purpose of this research is to explore critically the roots of the Smart ASN idea. This research method uses PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). The results show that the Smart ASN idea still has an inherent problem that is not yet optimal use of information technology. In other words, the Smart ASN idea does not have a solid foothold. The result of the alternative analysis that needs to be done is to optimize the presence of the millennial generation by 1) Providing jobs that are in accordance with their competencies and potential; 2) Provide opportunities to open perspectives and learn new knowledge in work through various methods; 3) Providing space for the new idea; 4) Building a humanistic work culture; and 5) Providing opportunities for capacity building for young apparatuses. Meanwhile, to support the management of human resources, the idea of ASN Corporate University can be implemented to achieve the goal of Smart ASN. Keywords: Bureaucracy, Smart ASN, Industrial Revolution 4.0 Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gagasan Smart ASN yang dikenalkan pemerintah sebagai langkah menghadapi era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah fase terkini yang harus dihadapi oleh pemerintahan Indonesia. Para aparatur dipaksa untuk beradaptasi terhadap transformasi teknologi agar pelayanan publik lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini untuk menelusuri secara kritis akar gagasan Smart ASN, menggali aspek yang masih menjadi kekurangan dalam Smart ASN. Metode penelitian ini menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Smart ASN masih memiliki problem inheren yakni belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi. Dengan kata lain, gagasan Smart ASN tidak memiliki pijakan yang kuat sehingga diperlukan langkah mengisi kekosongan yaitu dengan mengoptimalkan momentum hadirnya generasi milenial di lingkungan birokrasi dengan cara pengelolaan SDM di era digital yang bersifat pemberdayaan pegawai: yaitu 1) Memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan potensi diri; 2) Memberikan peluang untuk membuka perspektif dan mempelajari pengetahuan baru dalam pekerjaan melalui berbagai metode; 3) Memberikan ruang produksi gagasan; 4) Membangun budaya kerja yang humanis; dan 5) Memberikan peluang peningkatan kapasitas bagi para aparatur muda. Sedangkan untuk menunjang pengelolaan SDM, gagasan ASN Corporate University bisa dilaksanakan untuk mencapai tujuan Smart ASN Kata Kunci: Birokrasi, Smart ASN, Revolusi Industri 4.0