Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA TINDAK PIDANA PEREDARAN SKINCARE BERMERKURI : (Studi Putusan 856/PID.SUS/2025/PT MKS) Nurfaida Nurfaida; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar alat bukti yang mendukung Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara peredaran skincare bermerkuri berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 856/PID.SUS/2025/PT MKS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dari BPOM, surat, dan keterangan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP serta membentuk keyakinan hakim secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa majelis hakim tingkat banding menilai pidana yang dijatuhkan pada tingkat pertama belum proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan terdakwa, sehingga dilakukan penilaian ulang terhadap tujuan pemidanaan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada tingkat kesalahan terdakwa, dampak perbuatan terhadap kesehatan masyarakat, serta urgensi perlindungan konsumen, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. This study aims to analyze the evidence supporting the Makassar High Court's decision and the judge's considerations in issuing a criminal sentence in the case of mercury-containing skincare products, based on Makassar High Court Decision Number 856/PID.SUS/2025/PT MKS. The research method used is normative legal research with a statutory and case-based approach. The results indicate that the evidence, including witness testimony, expert testimony from the Food and Drug Authority (BPOM), letters, and the defendant's statement, complies with Article 184 of the Criminal Procedure Code and forms a valid and convincing conviction in the judge's opinion. This study also found that the panel of appellate judges considered the sentence imposed at first instance to be disproportionate to the level of danger of the defendant's actions, necessitating a reassessment of the purpose of the sentence. The judge's considerations in issuing a criminal sentence are based on the defendant's level of culpability, the impact of the act on public health, and the urgency of consumer protection, ensuring that the decision reflects legal certainty, justice, and legal expediency.
PENERAPAN PASAL 170 KUHP DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM Nur Febiana; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9994

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 896/Pid.B/2024/PN Mks dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan tersebut telah dilakukan secara tepat karena seluruh unsur tindak pidana, yaitu unsur barang siapa, dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum, dengan tenaga bersama, serta menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis berupa pembuktian unsur pasal dan alat bukti yang sah, tetapi juga mempertimbangkan aspek nonyuridis seperti dampak perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. This study aims to analyze the application of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code against the defendant in Decision Number 896/Pid.B/2024/PN Mks and analyze the judge's considerations in sentencing the crime of violence together in public. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach supported by empirical data in the form of interviews with investigators from the Makassar Police and judges at the Makassar Class IA District Court. The results of the study show that the application of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code in the decision has been carried out appropriately because all elements of the crime, namely the element of whoever, carried out openly or in public, with joint effort, and using violence against people have been fulfilled based on the legal facts revealed in the trial. The judge's considerations in imposing a sentence are not only based on the legal aspects in the form of proving the elements of the article and valid evidence, but also consider non-legal aspects such as the impact of the defendant's actions on the victim and society, so that the decision handed down reflects legal certainty, justice, and benefits.