Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.453

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah DE JURE Bestuur IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Nizham Journal of Islamic Studies ISLAM TRANSFORMATIF : Journal of Islamic Studies AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Istinbath : Jurnal Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal Research of Social Science, Economics, and Management Journal of Law and Legal Reform Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Madania: Jurnal Kajian Keislaman Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan

Wahyu Abdul Jafar

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Author-ID : 640376

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

EKSISTENSI WAKAF TUNAI DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH Wahyu Abdul Jafar
Alhurriyah Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

AbstractCash waqf exists because of the demands of modern times that all things are easy, practical and simple. However, behind all the convenience provided by cash waqf still leaves a fundamental problem, namely the issue of the legal status of cash waqf. In this study, the researcher explained in detail the issue of the legal status of cash waqf from the perspective of maslahah mursalah. This study included the literature research category, and analyzing the data obtained, researchers used a prescriptive analysis approach. The data collection technique used is documentation technique. After an in-depth study obtained a conclusion that the terms of the term in the cash waqf have been considered legitimate, because the conditions are still good (Maslahah that is really realized in real field), maslahah ammah (Maslahah that is general is not only enjoyed by a certain group of people) , maslahah mulaiman bi syar'i (Maslahah which is in harmony and not contrary to the Shari'ah) has been fulfilled in cash waqf. So that the legal status of cash waqf is halal. Moreover, the requirements of al habsu ma'a baqo aynihi (holding items without removing the essence) also remain in cash waqf.Keywords: Existence, Maslahah Mursalah, Cash Waqf. AbstrakWakaf tunai lahir karena tuntutan zaman modern yang menghendaki segala sesuatu bersifat mudah, praktis dan simple. Namun, dibalik semau kemudahan yang diberikan wakaf tunai masih menyisakan persoalan mendasar, yakni persoalan legalitas hukumnya. Melalui kajian ini peneliti memaparkan secara mendetail persoalan status hukum wakaf tunai ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini termasuk kategori penelitan pustaka, sedangkan dalam menganalisi data yang diperoleh, peneliti mengunakan pendeketan analisis preskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik dokumentasi. Setelah dilakukan kajian mendalam diperoleh sebuah kesimpulan bahwa syarat berhujjah dalam wakaf tunai sudah diangap sah, karena syarat maslahah haqiqi (Maslahah yang benar benar terwujud secara real dilapangan), maslahah ammah (Maslahah yang bersifat umum bukan hanya dinikmati oleh seseorang atau kelompok orang tertentu saja), maslahah mulaiman bi syar’i (Maslahah yang selaras dan tidak bertentangan dengan syari’at) sudah terpenuhi pada wakaf tunai. Sehinga status hukum wakaf tunai adalah halal. Apalagi persyaratan al habsu ma’a baqo aynihi (menahan barang dengan tidak menghilangkan dzatnya) juga tetap ada dalam wakaf tunai.Kata kunci: Eksistensi, Maslahah Mursalah, Wakaf Tunai.

BPJS Kesehatan Syari’ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzarî'ah) Wahyu Abdul Jafar
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 2 December (2017)
Publisher : Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi BPJS Kesehatan yang real terjadi di kota bengkulu, kemudian dari temuan data dilapangan akan dilakukan analisis secara mendalam apakah terdapat hal-hal yang melangar konsep syari'ah, sehinga apabila dijumpai bentuk-bentuk pelangaran syari’ah tersebut bisa segera dicarikan solusinya mengunakan pendekatan saddu dzari'ah. Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti mengunakan Teknik purposif sampling untuk memudahkan mengumpulkan data dari informan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunkan adalah wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian dilapangan peneliti berhasil membuat dua rumusan penting, yaitu pertama, Program BPJS Kesehatan di Kota Bengkulu ada yang sudah sesuai dengan syari’ah secara kaffah dan ada yang masih belum sesuai dengan syari’ah secara kaffah sehinga perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian agar bisa sesuai dengan syari’ah secara kaffah. Program BPJS Kesehatan di Kota Bengkulu yang sudah sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah BPJS Kesehatan yang untuk PBI (Peserta Bantuan Iuran) karena ansih akad tabarru’. Sedangkan program BPJS Kesehatn di Kota Bengkulu yang masih belum sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah program BPJS Kesehatan Non PBI dan BPJS Kesehatan Mandiri. Ketidaksesuaian ini disebabkan masih adanya unsur gharar (ketidak jelasan), maysir (perjudian), Dholim (aniyaya), Ikroh (pemaksaan), Riba dan intifa’ harom (Riba dan pemanfaatan barang haram). Rumusan yang kedua, konsep BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah yang telah terbebas dari unsur gharar (ketidak jelasan), maysir (perjudian), Dholim (aniyaya), Ikroh (pemaksaan), Riba dan intifa’ harom (Riba dan pemanfaatan barang haram). Cara menghilangkan unsur ghoror adalah uang iuran bulanan yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan yang tidak pernah digunakan harus dikembalikan ke peserta BPJS kesehatan atau paling tidak ditawarkan ke orang yang iuran dana tersebut mau di ambil dananya atau mau di hibahkan sehinga dana tersebut bisa dipergunakan berobat oleh orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pemisahan iuran dari peserta BPJS Kesehatan menjadi uang hibah (tabarru) dan tabungan yang dikelola secara syariah (tijarah) yang besaran presentase keuntungan telah disepakati terlebih dahulu. Unsur maysir (spekulasi/untung-untungan yang tidak pasti) yang ada pada BPJS Kesehatan juga bisa dihilangkan apabila ada refund (pengembalian) dana peserta yang tidak digunakan oleh peserta tersebut. Unsur dholim dapat dihilangkan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan, jangan sampai ada hak yang tidak diperoleh oleh peserta BPJS Kesehatan dan jika ditemukan pelangaran maka perlu ada sanksi tegas sehinga dikemudian hari tidak ada lagi hak peserta BPJS Kesehatan yang dilanggar. Yang tidak kalah penting perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif lagi kepada para peserta BPJS Kesehatan agar mereka mengerti hak dan kewajiban sebagai peserta sehinga ketika ada pelangaran mereka segera melaporkan. Selain itu, perlu juga dilakukan kroscek penyebab Peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran tepat waktu sehinga apabila ada unsur keteledoran maka boleh diberikan sanksi denda akan tetapi jika penyebabnya bukan karena ketelodoran tapi memang karena ketidak mampuan maka tidak boleh diberikan sanksi denda. Unsur ikroh (memaksa) sebenarnya juga bisa dihilangkan dengan cara dengan merubah aturan yang ada pada akad BPJS Kesehatan yakni aturan harus ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan menjadi takhyir (bebas memilih) untuk ikut atau tidak ikut program BPJS Kesehatan serta persoalan dana yang terkumpul dari hasil iuran harus dihibahkan menjadi tidak harus dihibahkan melainkan peserta diberikan kebebasan untuk memilih. Unsur riba intifa’ harom (pemanfaatan barang haram) sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara dengan merubah aturan tentang penyimpanan dana hasil iuran dari peserta BPJS yakni dengan menyimpannya di bank-bank yang telah menerapkan nilai-nilai syari’ah atau dana yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan diinvestasikan ke sektor riil yang halal dan dibenarkan oleh syari’ah, misalkan diinvestasikan ke sektor perkebunan, peternakan dan lain sebagainya.

Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah Wahyu Abdul Jafar
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 1 May (2019)
Publisher : Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

This study aims to examine the issue of lucky draw that has been held by the management of Alfamart in the city of Bengkulu for the marketing interests of a produk. In order to reap maximum profits from consumers, the management of Alfamart in City of Bengkulu did not hesitate to give gifts to lucky consumers. But the problem is, sometimes this lucky draw still contains gambling (Maisyir). This research is included in the field research category, while in analyzing the data obtained, researchers use normative approaches. Data collection techniques used are interview techniques and documentation. After an in-depth study obtained a conclusion that law of the Alfamart lucky draw in the city of Bengkulu is divided into two, namely: First, the law is halal if the lucky draw is made into prizes without financial requirements to buy certain products or pay a certain amount of money. This gift is purely a form of ta'dhiman (Respect) or Mahabah (affection). The second, the law is haram, if the lucky draw uses a lottery system or gambling, that is, someone can take part in the lucky draw if you have purchased a certain produk or after paying money with a certain amount of money.

Harmony of religion and culture: fiqh munākahat perspective on the Gayo marriage custom Dri Santoso; Wahyu Abdul Jafar; Muhamad Nasrudin; Musda Asmara; Fauzan Fauzan
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v22i2.199-218

This study aimed to describe the established harmony between religion and culture within the traditional Gayo marriage custom. In addition, it determined whether the blending of religion and culture in traditional Gayo marriages adheres to fiqh munākahat. This study was descriptive and qualitative field research using the sociological juridical approach. Interviews and documentation were used as data collection methods. Meanwhile, to identify informants, researchers employed a purposive sampling technique. The important finding of this study was that in traditional Gayo marriages, religion and culture are harmonized appropriately and without coercion. The acculturation of fiqh munākahat evidences harmonization: ta'aruf (introduction), khitbah (proposal), marriage advice, discussions, i'lanu nikah (marriage announcement), and hospitality. The acculturation of the fiqh munākahat concept is found in the procession of the risik kono (introduction of the bride and groom's family), the munginte (proposal), the beguru (giving advice), the betelah (discussion), the segenap and begenap (discussion and family), the mah bai (accompanying the groom) and mah beru (accompanying the bride), mah kero opat ingi (carrying rice for four days) and tanag kul (a visit to the bride's house). Moreover, only two of the five Gayonese marriage customs adhere to the fiqh munākahat: ango/juelen (patrilineal) and kuso now (to and fro) marriages. In contrast, engagement marriages (matrilineal), Naik (eloping) and mah tabak (marriage submission) are not in line with fiqh munākahat.

WAJIB PAJAK: ASAS, MANFAAT DAN LEGALITASNYA DALAM HUKUM ISLAM Wahyu Abdul Jafar
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 10 No. 2 (2022): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v10i2.1077

This study comprehensively describes taxpayer law's legality in Islam, its principles and its benefits. This research is a literature study with a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is the documentation technique. At the same time, the analysis technique used in this research is descriptive. The primary data in this study are online scientific journals and books directly related to the object being researched, namely online scientific journals or books related to taxpayers: principles, benefits and legality in Islamic law. From this research, it can be concluded that tax legality in Islamic law is permissible. The legal basis of this tax law is based on the Qur'an, al-Hadith and the opinions of the scholars. Taxes are allowed but with due regard to certain conditions; namely, they must be fair, equitable and not burden the people. In comparison, the principles of tax collection include the principle of territory, the principle of nationality, the principle of sources, and the principle of equality. Tax benefits include helping economic growth, providing sources of revenue for state financing, providing employment, distribution of wealth and income and increasing savings by limiting the consumption of unnecessary goods that have no use and are only ceremonial.

Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia Wahyu Abdul Jafar
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 1, No 1 June (2016)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

This articlehas done to identifysome similarities and differences between the principles of Islamic criminal law and ones of criminal law in Indonesia. The Differences and similarities among both occurred because each law has different legal sources. Actually, The data presented in this article comes from information sources that relates directly to the Islamic criminal law and positive-criminal law in Indonesia. From this study,we know that there are some principles that are different meanwhile there are also some principlesin both, the Islamic criminal law and the criminal law in Indonesia,nevertheless it does not mean exactlysame because of their applicabilities. As well as the differences of both do not mean absolutely different because of their substances. The same principles amongones of Islamiccriminal law and criminal law in Indonesia, they are the principle of legality, the presumption of innocence and the principle of not retroactivepenalties. Meanwhile, the different principlesamong both are the principle of the prohibition of analogy, the principle of territoriality, the principle of nationality, the principleof personality, the principle of universality, the principle of changes in legislation, the principle of equality in the law and the principle of the prohibition of transferingfaults on others.

The Customer Protection of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) on Economic Law Perspective Wery Gusmansyah; Wahyu Abdul Jafar
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 11 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

This study aims to comprehensively determine the customer protection of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) from an economic law perspective. This study is a literature review, which uses a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is the documentation technique. At the same time, the analytical technique used in this study is descriptive qualitative, where the author will describe the data related to Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) in detail and then do an inductive analysis using the perspective of economic law. After conducting in-depth research, it was concluded that customers who deposit funds at Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) do not receive guarantees from the government (because no law regulates it) if there is a crisis in BMT. Therefore, if a Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) goes bankrupt, then based on the Civil Code (KUH Perdata), customers who deposit funds in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) are in the same position as concurrent creditors. As a concurrent creditor, the right to get a refund must be shared with other creditors after the Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) assets are used to settle the obligations of the Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) to the preferred creditor

Virginity and Cincin Penyembah: Sociological, Philosophical, and Maqāṣid al-Sharī’ah Study on Serawai Tribe Traditional Marriage Suwarjin Suwarjin; Muhammad Irfan Helmy; Iim Fahimah; Badrun Taman; Wahyu Abdul Jafar
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v23i1.31077

This study aims to comprehensively investigate the tradition of giving Cincin Penyembah at a traditional marriage ceremony of the Central Bengkulu Serawai tribe. The tradition is intended to preserve the virginity of young people amidst moral degradation and promote social bonding within the tribe. As data collection techniques, a sociological approach is used with observation, interviews, and documentation. The results showed that sociological dynamics underlined the tradition of giving Cincin Penyembah. This tradition was created to safeguard the Serawai people by preserving their daughters' virginity and maintaining the harmony of the household. Symbolically, it represented a son-in-law's gratitude to the mother-in-law for the wife's virginity and could preserve religious and customary norms in Eastern culture. This tradition was consistent with Maqāṣid al-Sharī’ah, specifically ḥifdh al-dīn (safeguarding religion), ḥifdh al-nasl (safeguarding offspring), and ḥifdh al-māl (protecting wealth). Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif tradisi pemberian Cincin Penyembah pada pernikahan adat suku Serawai Bengkulu Tengah, sebagai tradisi menjaga keperawanan remaja di tengah degradasi moral dalam pergaulan pria dan wanita. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika sosiologis yang melatarbelakangi tradisi pemberian Cincin Penyembah ini merupakan upaya para pendahulu suku Serawai untuk melindungi masyarakat Serawai dengan menjaga keharmonisan rumah tangga dalam bentuk menjaga keperawanan putri-putrinya. Tradisi pemberian Cincin Penyembah ini merupakan alat pengikat sosial suku Serawai, secara filosofis melambangkan rasa terima kasih menantu kepada ibu mertuanya karena istrinya masih perawan, dan alat untuk menjaga norma agama dan adat dalam budaya timur. Tradisi pemberian Cincin Penyembah ini sejalan dengan Maqāṣid al-Sharī’ah, yaitu ḥifdh al-dīn (menjaga agama), ḥifdh al-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifdh al-māl (menjaga harta).

Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations Yusefri, Yusefri; Faizin, Mu’adil; Jafar, Wahyu Abdul
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i2.24559

Child labor remains a significant issue in contemporary society despite existing legal frameworks aimed at protecting children's rights. This study presents an original approach by applying the principles of Maqasid Syariah to evaluate and strengthen child protection laws in Indonesia, specifically Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The objectives of this research are to assess the effectiveness of the current legal framework in protecting child workers, identify its limitations, and explore how Maqasid Syariah principles can enhance these laws. The research employs a qualitative method, utilizing literature reviews and legal analysis to evaluate the existing legal framework and propose improvements based on Maqasid Syariah principles. Empirical findings reveal several limitations in the current legislation, including inconsistent implementation and enforcement, resource constraints, lack of coordination among stakeholders, insufficient awareness and education about children's rights, and the need to address the root causes of child labor, such as poverty and socio-economic inequalities. The practical implications of this study include recommendations to prioritize education, enforce strict labor protection regulations, enhance community training and awareness, encourage multi-stakeholder cooperation, and conduct regular monitoring and evaluation of child protection policies and programs. The study also highlights the importance of using the hierarchy of five protections (religion, life, intellect, lineage, and property) as indicators in evaluating child protection. By adopting a holistic approach grounded in Maqasid Syariah, this study proposes a new theoretical framework to integrate these principles with contemporary child protection laws. This offers a promising avenue for enhancing the effectiveness of child labor policies globally, ensuring that children grow up in a safe, healthy, and supportive environment, free from exploitation and hazardous working conditions.

Philosophical Foundations and Human Rights in the Bajapuik Tradition: Bridging Local Wisdom and Islamic Law in Minangkabau Marriage Practices Jafar, Wahyu Abdul; Asmara, Musda; Faizin, Mu'adil; Octavianne, Helena; Kisworo, Budi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v16i1.27681

This study explores the philosophical values and human rights implications within the Bajapuik tradition, a distinct matrimonial practice of the Padang Pariaman tribe in Sumatra. Explores the philosophical values of the unique amalgamation of local wisdom and Islamic law as an example of integrating cultural heritage with religious principles in marriage. As qualitative descriptive field research, data were gathered from interviews and documentation from a diverse group of informants, including religious leaders, traditional leaders, community leaders, and the people of Padang Pariaman. By utilising a sociological approach, the study examines the social realities of the Bajapuik tradition, mainly focusing on its dowry practice, particularly the maslahah (general welfare) concept. Contrary to typical dowry practices, in the Bajapuik tradition, the bride’s family provides the dowry to the groom, symbolising respect and equality rather than economic burdens. This study highlights that the Bajapuik tradition is not merely a transactional stage in the marriage process but a more profound expression of community bonds and shared values. The findings emphasise the strong philosophical values of mutual respect and companionship inherent in the Bajapuik tradition, demonstrating its alignment with Islamic law and human rights values. This research reveals how the Minangkabau’s adherence to religious and local wisdom significantly reinforces human rights within traditional practices. Furthermore, the study examines the extent to which the Bajapuik tradition achieves the objectives of maslahah in marriage. The results show that the Bajapuik tradition supports general welfare (maslahah) by strengthening social bonds, upholding the dignity of women, and ensuring justice and equality in marital relationships, offering a new perspective rarely explored in previous studies.

Co-Authors Ali, Zezen Zainul Amin Sadiqin Anggalana Badrun Taman Budi Kisworo, Budi Dri Santoso Eka Yuliastuti Faizin, Mu'adil Faizin, Mu’adil Fatin Hamamah, Fatin Fauzan . Fauzan Fauzan Fauzan Fauzan Ferliadi, Agus Salim Firdaus, Wihda Yanuar Hawa' Hidayatul Hikmiyah Iim Fahimah Iim Fahimah Iim Fahimah Imam Syafi'i Irma Suriyani Irzak Yuliardy Nugroho Khairuddin - Khairuddin Khairuddin Kirin, Arwansyah Bin Muhamad Hasan Sebyar Muhamad Nasrudin Muhammad Irfan Helmy Muhammad Zuhri Musda Asmara Musda Asmara Nur Hidayat Octavianne, Helena Rahmad Efendi Ramdan Wagianto Refly Setiawan Rohmadi Rohmadi Rohmadi Rohmadi Sainul Sakirman Siti Nurjanah Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Suwarjin Suwarjin Usmani, Sheikh Adnan Ahmed Warman, Arifki Budia Wery Gusmansyah Yusefri, Yusefri Zulfikri Zulfikri, Zulfikri

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search