Claim Missing Document
Check
Articles

Filosofi Makna Adil Dalam Pernikahan Poligami Wahyu abdul jafar; Iim Fahimah
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.167 KB) | DOI: 10.52431/tafaqquh.v7i2.204

Abstract

This study explains in detail the question of fair meaning in polygamy marriages. So far, the meaning of fair is always different from everyone. Therefore, there is a need for a comprehensive study to decipher the issue of the meaning of scientific fairness. Substantive justice in Islam is always associated with the maker of the syara' (Allah). In relation to polygamy, The fair is a condition for a man to be allowed to do polygamy. justice aspects in polygamy is not an easy thing to do. Islam does not forbid or encourage let alone rule polygamy, this is because polygamy is a behavior that has existed since the time of ignorance and then tightened requirements in Islam. Islam is very strict in giving conditions until it is almost said not to be, because the argument contained in the Al Qur'an, maybe on fair terms but followed by another verse which says that "will not be able to act justly despite trying as much as possible" Although in the end the scholars agreed that it was fair qualitatively humans will not be able to, so ,in the end the scholars agree that what is meant is the minimum limit that can be done to do justice, namely turn time, income and shelter
Legality Of Halal Food Certification On Maslahah Mursalah Perspective Wahyu Abdul Jafar
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7055

Abstract

This study aims to comprehensively determine the legality of halal certification on food circulating in the community. Researchers reviewing the legality of halal food certification use the maslahah mursalah approach. Maslahah mursalah is more appropriate to use because the issue of halal food certification does not yet have a specific argument that discusses it. This study includes literature research with a normative approach. The data collection technique used in this research is the documentation technique. While the analysis technique used is the inductive analysis technique. The result of this study is that halal certification of eating based on maslahah mursalah follows Islamic law. There are many benefits of halal food certification following Islamic law principles. Food products that have obtained the halal certification label will give consumers a stronger sense of confidence that this food is genuinely halal ( al-halal bayyinun ) because a competent and authorized institution has verified it. It is different if a meal does not yet have a halal certification label, then consumers can doubt and be unsure about the halalness and quality of the product. The quality of food products that are doubtful of their halalness can change the law from halal to subhat; it is a different case if the product is already labeled with a halal certificate, consumers will be more sure of the quality and halalness of the product
Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Paham Islam Moderat Wahyu Abdul Jafar
Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Vol 2, No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.103 KB) | DOI: 10.30983/it.v2i1.653

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan persepsi Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Paham Islam Moderat, kemudian dari temuan data dilapangan akan dilakukan analisis secara mendalam bagaimana sebenarnya persepsi Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Paham Islam Moderat. Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti mengunakan Teknik purposif sampling untuk memudahkan mengumpulkan data dari informan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunkan adalah wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian dilapangan peneliti berhasil mendapatkan kesimpulan penting yakni, Masyarakat Kota Bengkulu memiliki beberapa persepsi tentang paham islam moderat, antara lain: pertama, Paham Islam Moderat adalah ajaran islam yang bersifat tasamuh (toleran), tawazun (berimbang), i’tidal (lurus) dan tawasuth (sedanga-sedang). Kedua, Paham Islam Moderat adalah ajaran islam yang bersifat Rahmatan Lil Alamin. Ketiga, Paham Islam Moderat adalah ajaran islam yang bersifat humanis, lembut, santun, tidak anarkis dan cinta damai. Keempat, Paham Islam Moderat adalah ajaran islam yang membuka diri dengan kemajuan dan selaras dengan konsep kenegaraan Indonesia. Kelima, Paham Islam Moderat adalah ajaran islam Islam yang mengedepankan nilai nilai persatuan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Keenam, Paham Islam Moderat adalah ajaran islam yang lebih menekankan sisi amar ma’rufnya dari pada sisi nahi mungkarnya. Ketujuh, Paham Islam Moderat adalah ajaran islam yang bersifat tegas untuk urusan akhirat dan lentur untuk urusan dunia. Kedelapan, Paham Islam Moderat adalah ajaran islam yang bersifat liberal dan sesat. Kesembilan, Paham Islam Moderat adalah ajaran islam yang bersifat bid’ah dan melemahkan umat islam. Kesepuluh, Paham Islam Moderet adalah Ajaran islam yang bersifat fatamorgana dan memecah belah umat islam.
EKSISTENSI WAKAF TUNAI DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH Wahyu Abdul Jafar
Alhurriyah Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.493 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v4i1.817

Abstract

AbstractCash waqf exists because of the demands of modern times that all things are easy, practical and simple. However, behind all the convenience provided by cash waqf still leaves a fundamental problem, namely the issue of the legal status of cash waqf. In this study, the researcher explained in detail the issue of the legal status of cash waqf from the perspective of maslahah mursalah. This study included the literature research category, and analyzing the data obtained, researchers used a prescriptive analysis approach. The data collection technique used is documentation technique. After an in-depth study obtained a conclusion that the terms of the term in the cash waqf have been considered legitimate, because the conditions are still good (Maslahah that is really realized in real field), maslahah ammah (Maslahah that is general is not only enjoyed by a certain group of people) , maslahah mulaiman bi syar'i (Maslahah which is in harmony and not contrary to the Shari'ah) has been fulfilled in cash waqf. So that the legal status of cash waqf is halal. Moreover, the requirements of al habsu ma'a baqo aynihi (holding items without removing the essence) also remain in cash waqf.Keywords: Existence, Maslahah Mursalah, Cash Waqf.  AbstrakWakaf tunai lahir karena tuntutan zaman modern yang menghendaki segala sesuatu bersifat mudah, praktis dan simple. Namun, dibalik semau kemudahan yang diberikan wakaf tunai masih menyisakan persoalan mendasar, yakni persoalan legalitas hukumnya. Melalui kajian ini peneliti memaparkan secara mendetail persoalan status hukum wakaf tunai ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini termasuk kategori penelitan pustaka, sedangkan dalam menganalisi data yang diperoleh, peneliti mengunakan pendeketan analisis preskriptif.  Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik dokumentasi. Setelah dilakukan kajian mendalam diperoleh sebuah kesimpulan bahwa syarat berhujjah dalam wakaf tunai sudah diangap sah, karena syarat maslahah haqiqi (Maslahah yang benar benar terwujud secara real dilapangan), maslahah ammah (Maslahah yang bersifat umum bukan hanya dinikmati oleh seseorang atau kelompok orang tertentu saja), maslahah mulaiman bi syar’i (Maslahah yang selaras dan tidak bertentangan dengan syari’at) sudah terpenuhi pada wakaf tunai. Sehinga status hukum wakaf tunai adalah halal. Apalagi persyaratan al habsu ma’a baqo aynihi (menahan barang dengan tidak menghilangkan dzatnya) juga tetap ada dalam wakaf tunai.Kata kunci: Eksistensi, Maslahah Mursalah, Wakaf Tunai. 
BPJS Kesehatan Syari’ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzarî'ah) Wahyu Abdul Jafar
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 2 December (2017)
Publisher : Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.645 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v2i2.242

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi BPJS Kesehatan yang real terjadi di kota bengkulu, kemudian dari temuan data dilapangan akan dilakukan analisis secara mendalam apakah terdapat hal-hal yang melangar konsep syari'ah, sehinga apabila dijumpai bentuk-bentuk pelangaran syari’ah tersebut bisa segera dicarikan solusinya mengunakan pendekatan saddu dzari'ah. Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti mengunakan Teknik purposif sampling untuk memudahkan mengumpulkan data dari informan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunkan adalah wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian dilapangan peneliti berhasil membuat dua rumusan penting, yaitu pertama, Program BPJS Kesehatan di Kota Bengkulu ada yang sudah sesuai dengan syari’ah secara kaffah dan ada yang masih belum sesuai dengan syari’ah secara kaffah sehinga perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian agar bisa sesuai dengan syari’ah secara kaffah. Program BPJS Kesehatan di Kota Bengkulu yang sudah sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah BPJS Kesehatan yang untuk PBI (Peserta Bantuan Iuran) karena ansih akad tabarru’. Sedangkan program BPJS Kesehatn di Kota Bengkulu yang masih belum sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah program BPJS Kesehatan Non PBI dan BPJS Kesehatan Mandiri. Ketidaksesuaian ini disebabkan masih adanya unsur gharar (ketidak jelasan), maysir (perjudian), Dholim (aniyaya), Ikroh (pemaksaan), Riba dan intifa’ harom (Riba dan pemanfaatan barang haram). Rumusan yang kedua, konsep BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah yang telah terbebas dari unsur gharar (ketidak jelasan), maysir (perjudian), Dholim (aniyaya), Ikroh (pemaksaan), Riba dan intifa’ harom (Riba dan pemanfaatan barang haram). Cara menghilangkan unsur ghoror adalah uang iuran bulanan yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan yang tidak pernah digunakan harus dikembalikan ke peserta BPJS kesehatan atau paling tidak ditawarkan ke orang yang iuran dana tersebut mau di ambil dananya atau mau di hibahkan sehinga dana tersebut bisa dipergunakan berobat oleh orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pemisahan iuran dari peserta BPJS Kesehatan menjadi uang hibah (tabarru) dan tabungan yang dikelola secara syariah (tijarah) yang besaran presentase keuntungan telah disepakati terlebih dahulu. Unsur maysir (spekulasi/untung-untungan yang tidak pasti) yang ada pada BPJS Kesehatan juga bisa dihilangkan apabila ada refund (pengembalian) dana peserta yang tidak digunakan oleh peserta tersebut. Unsur dholim dapat dihilangkan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan, jangan sampai ada hak yang tidak diperoleh oleh peserta BPJS Kesehatan dan jika ditemukan pelangaran maka perlu ada sanksi tegas sehinga dikemudian hari tidak ada lagi hak peserta BPJS Kesehatan yang dilanggar. Yang tidak kalah penting perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif lagi kepada para peserta BPJS Kesehatan agar mereka mengerti hak dan kewajiban sebagai peserta sehinga ketika ada pelangaran mereka segera melaporkan. Selain itu, perlu juga dilakukan kroscek penyebab Peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran tepat waktu sehinga apabila ada unsur keteledoran maka boleh diberikan sanksi denda akan tetapi jika penyebabnya bukan karena ketelodoran tapi memang karena ketidak mampuan maka tidak boleh diberikan sanksi denda. Unsur ikroh (memaksa) sebenarnya juga bisa dihilangkan dengan cara dengan merubah aturan yang ada pada akad BPJS Kesehatan yakni aturan harus ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan menjadi takhyir (bebas memilih) untuk ikut atau tidak ikut program BPJS Kesehatan serta persoalan dana yang terkumpul dari hasil iuran harus dihibahkan menjadi tidak harus dihibahkan melainkan peserta diberikan kebebasan untuk memilih. Unsur riba intifa’ harom (pemanfaatan barang haram) sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara dengan merubah aturan tentang penyimpanan dana hasil iuran dari peserta BPJS yakni dengan menyimpannya di bank-bank yang telah menerapkan nilai-nilai syari’ah atau dana yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan diinvestasikan ke sektor riil yang halal dan dibenarkan oleh syari’ah, misalkan diinvestasikan ke sektor perkebunan, peternakan dan lain sebagainya.
Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah Wahyu Abdul Jafar
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 1 May (2019)
Publisher : Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.438 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v4i1.634

Abstract

This study aims to examine the issue of lucky draw that has been held by the management of Alfamart in the city of Bengkulu for the marketing interests of a produk. In order to reap maximum profits from consumers, the management of Alfamart in City of Bengkulu did not hesitate to give gifts to lucky consumers. But the problem is, sometimes this lucky draw still contains gambling (Maisyir). This research is included in the field research category, while in analyzing the data obtained, researchers use normative approaches. Data collection techniques used are interview techniques and documentation. After an in-depth study obtained a conclusion that law of the Alfamart lucky draw in the city of Bengkulu is divided into two, namely: First, the law is halal if the lucky draw is made into prizes without financial requirements to buy certain products or pay a certain amount of money. This gift is purely a form of ta'dhiman (Respect) or Mahabah (affection). The second, the law is haram, if the lucky draw uses a lottery system or gambling, that is, someone can take part in the lucky draw if you have purchased a certain produk or after paying money with a certain amount of money.
Harmony of religion and culture: fiqh munākahat perspective on the Gayo marriage custom Dri Santoso; Wahyu Abdul Jafar; Muhamad Nasrudin; Musda Asmara; Fauzan Fauzan
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v22i2.199-218

Abstract

This study aimed to describe the established harmony between religion and culture within the traditional Gayo marriage custom. In addition, it determined whether the blending of religion and culture in traditional Gayo marriages adheres to fiqh munākahat. This study was descriptive and qualitative field research using the sociological juridical approach. Interviews and documentation were used as data collection methods. Meanwhile, to identify informants, researchers employed a purposive sampling technique. The important finding of this study was that in traditional Gayo marriages, religion and culture are harmonized appropriately and without coercion. The acculturation of fiqh munākahat evidences harmonization: ta'aruf (introduction), khitbah (proposal), marriage advice, discussions, i'lanu nikah (marriage announcement), and hospitality. The acculturation of the fiqh munākahat concept is found in the procession of the risik kono (introduction of the bride and groom's family), the munginte (proposal), the beguru (giving advice), the betelah (discussion), the segenap and begenap (discussion and family), the mah bai (accompanying the groom) and mah beru (accompanying the bride), mah kero opat ingi (carrying rice for four days) and tanag kul (a visit to the bride's house). Moreover, only two of the five Gayonese marriage customs adhere to the fiqh munākahat: ango/juelen (patrilineal) and kuso now (to and fro) marriages. In contrast, engagement marriages (matrilineal), Naik (eloping) and mah tabak (marriage submission) are not in line with fiqh munākahat.
WAJIB PAJAK: ASAS, MANFAAT DAN LEGALITASNYA DALAM HUKUM ISLAM Wahyu Abdul Jafar
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 10 No. 2 (2022): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v10i2.1077

Abstract

This study comprehensively describes taxpayer law's legality in Islam, its principles and its benefits. This research is a literature study with a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is the documentation technique. At the same time, the analysis technique used in this research is descriptive. The primary data in this study are online scientific journals and books directly related to the object being researched, namely online scientific journals or books related to taxpayers: principles, benefits and legality in Islamic law. From this research, it can be concluded that tax legality in Islamic law is permissible. The legal basis of this tax law is based on the Qur'an, al-Hadith and the opinions of the scholars. Taxes are allowed but with due regard to certain conditions; namely, they must be fair, equitable and not burden the people. In comparison, the principles of tax collection include the principle of territory, the principle of nationality, the principle of sources, and the principle of equality. Tax benefits include helping economic growth, providing sources of revenue for state financing, providing employment, distribution of wealth and income and increasing savings by limiting the consumption of unnecessary goods that have no use and are only ceremonial.
Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia Wahyu Abdul Jafar
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 1, No 1 June (2016)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2458.968 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v1i1.55

Abstract

This articlehas done to identifysome similarities and differences between the principles of Islamic criminal law and ones of criminal law in Indonesia. The Differences and similarities among both occurred because each law has different legal sources. Actually, The data presented in this article comes from information sources that relates directly to the Islamic criminal law and positive-criminal law in Indonesia. From this study,we know that there are some principles that are different meanwhile there are also some principlesin both, the Islamic criminal law and the criminal law in Indonesia,nevertheless it does not mean exactlysame because of their applicabilities. As well as the differences of both do not mean absolutely different because of their substances. The same principles amongones of Islamiccriminal law and criminal law in Indonesia, they are the principle of legality, the presumption of innocence and the principle of not retroactivepenalties. Meanwhile, the different principlesamong both are the principle of the prohibition of analogy, the principle of territoriality, the principle of nationality, the principleof personality, the principle of universality, the principle of changes in legislation, the principle of equality in the law and the principle of the prohibition of transferingfaults on others.
The Customer Protection of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) on Economic Law Perspective Wery Gusmansyah; Wahyu Abdul Jafar
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 11 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1390.026 KB) | DOI: 10.59141/jrssem.v1i11.161

Abstract

This study aims to comprehensively determine the customer protection of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) from an economic law perspective. This study is a literature review, which uses a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is the documentation technique. At the same time, the analytical technique used in this study is descriptive qualitative, where the author will describe the data related to Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) in detail and then do an inductive analysis using the perspective of economic law. After conducting in-depth research, it was concluded that customers who deposit funds at Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) do not receive guarantees from the government (because no law regulates it) if there is a crisis in BMT. Therefore, if a Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) goes bankrupt, then based on the Civil Code (KUH Perdata), customers who deposit funds in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) are in the same position as concurrent creditors. As a concurrent creditor, the right to get a refund must be shared with other creditors after the Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) assets are used to settle the obligations of the Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) to the preferred creditor