Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.016
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Sabangka Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Bharasumba Jurnal Multidispliner Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Jurnal Multidisipliner Kapalamada JICS : Journal Of International Community Service Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Wa Ode Intan Kurniawati
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TUBERKULOSIS DI KELURAHAN WATONEA KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA Yakub, LM Yakdatamare; Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian; Muthalib, Dzulfikri Azis
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Multidisipliner Bharasumba
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v3i01.942

Abstract

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global. Sepertiga dari populasi dunia sudah tertular dengan TB. Sebagian besar penderita TB adalah usia produktif (15- 55 tahun). Hal ini menyebabkan kesehatan yang buruk diantara jutaan orang setiap tahun dan menjadi penyebab utama kedua kematian dari penyakit menular di seluruh dunia, setelah Human Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS (Acquired Immune Deficieny Syndrome). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap upaya pencegahan TB di kelurahan Watonea kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel penelitian ini adalah warga yang berada di kelurahan Watonea kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang diambil secara cluster sampling. Jumlah sampel adalah 106 sampel. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah Spearman Rank. Hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji Spearman Rank menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan upaya pencegahan tuberkulosis dengan p value = 0,14 sedangkan nilai coefficient correlation diperoleh nilai 0,541 yang menunjukkan kekuatan hubungan yang sedang. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan upaya pencegahan tuberkulosis dengan p value = 0,027 sedangkan nilai coefficient correlation diperoleh nilai 0,215 yang menunjukkan kekuatan hubungan yang lemah. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap upaya pencegahan tuberkulosis dan terdapat hubungan antara sikap masyarakat terhadap upaya pencegahan tuberkulosis di kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : KESETARAAN GENDER Kurniawati, Wa Ode Intan; Yakub, L.M. Yakdatamare; Yusuf, Niken Yulian; Muhram, La Ode; Supriadi, Supriadi; Munawir, La Ode; Ismail, La Ode; Midani, Midani; Muthalib, Dzulfikri Azis
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 05 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i05.584

Abstract

Kondisi sekarang banyak isu sosial yang terbengkalai karena kondisi yang memaksa. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul Kesetaraan Gender. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa paralegal dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bersama Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra. Tujuannya adalah: 1) meningkatkan pemahaman terkait kesetaraan gender dalam melaksanakan peran gendernya dan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. 2) mendorong para perempuan untuk melakukan hal-hal positif. 3) membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan karena peran gendernya, seperti kekerasan dan diskriminasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian. Metodenya adalah Melaksanakan Dialog terkait kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap mahasiswa dalam isu-isu yang relevan dengan kesetaraan gender. Hasil Pengabdian Menunjukan bahwa Kemampuan mengidentifikasi dan memahami kasus kekerasan kepada perempuan berbasis gender ini menjadi kebutuhan yang penting. maka, diperlukan adanya pelatihan dan pemberdayaan kepada sukarelawan supaya memiliki pengetahuan, pemahaman tentang kekerasan perempuan berbasis gender dan selanjutnya mampu mengidentifikasi dan membedakan kasus kekerasan kepada perempuan secara umum dan kasus kekerasan kepada perempuan yang khusus berlatar belakang persoalan gender. Dari diskusi yang dilakukan disimpulkan beberapa hal yang penting dan bisa menjadi pijakan dalam langkah ke depan yaitu : kekerasan perempuan sangat erat kaitannya dengan relasi gender yang tidak adil, ketidak adilan relasi gender adalah hasil dari konstruksi norma sejak kecil, menciptakan kesetaraan relasi gender menjadi tidak mudah ketika berhadapan dengan norma, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menerima norma yang ada dengan batasan norma tersebut tidak menghalangi kesempatan keberdayaan perempuan sehingga perempuan memiliki posisi tawar dan tidak tergantung pada laki-laki, sehingga menghindarkan pada potensi tindakan kekerasan terhadap Perempuan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK NARAPIDANA DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA Kurniawati, Wa Ode Intan; Saprudin, Saprudin; Ismail, La Ode; Muhram, La Ode; Yulian Yusuf, Niken; Suprayogi Yusuf, Virya; Hayati, Sri; Rosta, Moses; Apriani, Leny
JICS : Journal Of International Community Service Vol 3 No 02 (2024): JICS : Journal Of International Community Service
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jics.v3i2.1374

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of the rights of prisoners in the divorce process that takes place in the Religious Court. The method used in this research is a qualitative approach using case studies and in-depth interviews with several prisoners who are undergoing divorce at the Religious Court, as well as judges and related legal practitioners. The results show that although prisoners have the right to apply for divorce and receive legal protection, there are a number of challenges faced, including limited access to attend the trial in person, as well as communication problems between prisoners and legal counsel. Religious Courts tend to accommodate divorce proceedings through remote court facilities, but not all prisoners have sufficient understanding of the procedure. The contribution of this research is to provide recommendations for improving the legal system in the Religious Courts to provide maximum protection for prisoners in divorce cases
PENYULUHAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG BAHAYA KENAKALAN REMAJA DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA SISWA SMA 8 KENDARI Yusuf , Niken Yulian; Yusuf, Virya Suprayogi; Supriadi, Supriadi; Yusuf, M; Kurniawati, Wa Ode Intan; Hariru, La Ode; Faisal, Amir; Ismail, La Ode; Putri, Sri; Akmal, Akmal
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v4i01.1379

Abstract

Juvenile delinquency is a social problem that often occurs among students, including in Kendari City. This is an important concern considering the negative impacts that can be caused, both for individuals and society. One way to overcome these problems is to provide legal counseling to students, especially at SMA 8 Kendari. This legal counseling activity includes material on various forms of juvenile delinquency, such as fighting, theft, and drug abuse, as well as applicable legal sanctions in accordance with existing laws and regulations. The results of this activity are expected to form a wiser student mindset in dealing with various social problems and reduce the number of juvenile delinquency among students. In addition, this counseling can also strengthen students' understanding of the role of law in creating a safe and orderly environment. Thus, through legal counseling, SMA 8 Kendari students are expected to become agents of change in reducing juvenile delinquency in their environment.
Status Hukum Pulau Kawikawia dalam Perspektfi Pembentukan Daerah dan Administasi Pemerintahan Muliadi; Winner Siregar; Wa Ode Intan Kurniawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2535

Abstract

Penelitian ini menganalisis status hukum Pulau Kawikawia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah serta ditinjau dari aspek administrasi pemerintahan di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan hukum Pulau Kawikawia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014; (2) mengkaji fakta hukum administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penguasaan Pulau Kawikawia oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan; serta (3) merumuskan implikasi yuridis dan rekomendasi penyelesaian terhadap permasalahan status hukum Pulau Kawikawia dalam kerangka sistem pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum sistematis dan teleologis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, Pulau Kawikawia secara yuridis termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Selatan. Namun demikian, dalam praktik administrasi pemerintahan masih ditemukan ketidaksinkronan antara ketentuan normatif dengan fakta hukum administratif, terutama terkait pencatatan wilayah, dokumen pemerintahan, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan serta melemahkan prinsip kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan. 2) Fakta hukum penguasaan dan pemanfaatan Pulau Kawikawia oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dari aspek administrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegasan status hukum Pulau Kawikawia melalui harmonisasi regulasi, pembaruan data administrasi pemerintahan, serta penguatan koordinasi antarinstansi pemerintah. Rekomendasi penelitian ini diarahkan pada perlunya langkah administratif dan yuridis yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum, efektivitas pemerintahan daerah, serta perlindungan kepentingan masyarakat di wilayah Pulau Kawikawia.
Hentikan Penganiyaan, Wujudkan Masyarakat Aman dan Peduli di Desa Soropia, Kec. Soropia, Kab. Konawe Wa Ode Intan Kurniawati; Aslam Awaluddin; Muhammad Fitrawan; Sitti Amalia
Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2026): Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/sjpm.v2i2.1420

Abstract

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe dalam upaya pencegahan kekerasan dan penganiayaan serta membangun partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan peduli. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah dan sosialisasi, diskusi interaktif, simulasi dan studi kasus, serta pendampingan terkait mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Soropia memberikan respon yang sangat positif terhadap pelaksanaan kegiatan, yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dampak kekerasan, dasar hukum perlindungan korban, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan. Selain itu, masyarakat menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kekerasan melalui pembentukan Kelompok Peduli Pencegahan Kekerasan di tingkat desa. Diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam mewujudkan Desa Soropia sebagai desa yang aman, peduli, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan
Penguatan Legal Awareness melalui Pendekatan Edukasi Hukum Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Kendari La Ode Muhram; Niken Yulian Yusuf; Wa Ode Intan Kurniawati
Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2026): Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/sjpm.v2i2.1439

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari melalui model edukasi hukum partisipatif berbasis kolaborasi lintas institusi. Permasalahan mitra meliputi rendahnya literasi hukum di lingkungan pendidikan, minimnya pemahaman prosedur administratif, kerentanan remaja terhadap kenakalan dan penyalahgunaan narkoba, serta belum optimalnya integrasi hukum adat dalam edukasi hukum. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui dialog interaktif, simulasi kasus, penyuluhan preventif, dan integrasi nilai hukum adat Kalosara. Kegiatan melibatkan sekolah, aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman normatif dan prosedural, terbentuknya sikap positif terhadap hukum, serta munculnya kesadaran preventif dalam kehidupan sosial. Model ini efektif memperkuat budaya hukum masyarakat dan membangun legitimasi sosial terhadap sistem hukum formal secara berkelanjutan
Analisis Hukum Mutasi Guru Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) terhadap Stabilitas Karir dan Kinerja Guru di Kabupaten Konawe Utara Anas Herson; Winner A Siregar; Wa Ode Intan Kurniawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3077

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum kebijakan mutasi guru PPPK di Konawe Utara terhadap stabilitas karir dan kinerja guru dan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab adanya kebijakan mutasi guru PPPK di Konawe Utara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik pemerintahan, khususnya dalam kebijakan mutasi guru PPPK di Kabupaten Konawe Utara, dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) Dan pendekatan kasus (Case Approach) yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukan bahwa 1). Kebijakan mutasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Konawe Utara secara yuridis tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur PPPK. Mutasi yang dilakukan tanpa perubahan perjanjian kerja melanggar asas legalitas dan kepastian hukum serta berdampak negatif terhadap stabilitas karir dan kinerja guru PPPK. 2). Faktor penyebab terjadinya kebijakan mutasi guru PPPK di Kabupaten Konawe Utara terdiri atas faktor normatif dan faktor non-normatif.
Analisis Hukum terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional atas Akses Energi Listrik bagi Masyarakat di Pulau Saponda Yones Untung Lindo; Winner A Siregar; Wa Ode Intan Kurniawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3246

Abstract

Keterbatasan akses energi listrik di Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menggambarkan adanya disparitas implementasi kebijakan ketenagalistrikan nasional di wilayah kepulauan terpencil. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, tetapi juga berimplikasi pada belum terpenuhinya hak konstitusional masyarakat atas kesejahteraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Situasi tersebut berpotensi memperdalam ketimpangan pembangunan serta menciptakan ketidakadilan energi antar wilayah. Metode Penelitian yang digunakan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data skunder adalah data yang bersumber dari studi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Pemenuhan hak atas energi listrik di Pulau Saponda belum sepenuhnya terealisasi secara berkelanjutan akibat berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan regulasi turunan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan, lemahnya koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan pembiayaan, serta tantangan geografis dan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Kondisi tersebut berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan. 2) Penegasan tanggung jawab negara dalam kebijakan energi, penyusunan regulasi daerah berbasis kebutuhan kepulauan, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas sebagai solusi berkelanjutan. Dengan demikian, negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan energi sebagai bagian dari pelayanan publik yang adil dan merata sesuai prinsip negara kesejahteraan.
Upaya Perdamaian Dan Pembinaan Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan Dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah Sopian Sopian; Muh. Fitriadi; Wa Ode Intan Kurniawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3275

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya pembinaan dan perdamaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan hambatan upaya pembinaan dan perdamaian di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatand dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah.Penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis empirs yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat analitis dan hasilnya dituangkan secara deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat objek, suatu gejala, ataupun keadaan tertentu.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya pembinaan dan perdamaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah yakni Mediasi yang di lakukan oleh BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan, dalam perceraian bagi PNS, merupakan rangkaian yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih dengan cara menasihati, dan memberi solusi. Mediator yang digunakan di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kepala BKPSDM atau pegawai BKPSDM yang khusus menangani perceraian PNS. Mediasi di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan tidak semata-mata hanya formalitas saja, akan tetapi menasihati dan mencari solusi dengan cara memanggil kedua belah pihak sebanayk dua kali dan Faktor penghambat lain adalah beban kerja pegawai BKPSDM yang beragam Hal ini membatasi waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk pengembangan program mediasi yang lebih komprehensif. Sehingga, untuk mencapai efektifitas hukum di masa transisi banyak sekali menyangkut para warga masyarakat sebagai subjek atau pemegang peranan. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum yakni BKPSDM Kab. Konawe Selatan, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah ditentukan oleh hukum.
Co-Authors Akmal Akmal Anas Herson Apriani, Leny Arifin, Djohar Aslam Awaluddin Brata, Joko Tri Faisal, Amir Farhan Putra Rahman Fitriadi, Muh Hariru, La Ode Hijriani, Hijriani Ismail, La Ode Isman, La Ode Muhammad Khayati, Sri Khayati, Sry La Ode Bariun La Ode Muhram La Ode Munawir, La Ode M Yusuf Midani, Midani Muh. Fitriadi Muhammad Fitrawan Muhram, La Ode Muliadi Muthalib, Dzulfikri Azis Niken Yulian Yusuf Ningsih, Risky Sri Wahyu Putri, Sri Rosta, Moses Saprudin Saprudin, Saprudin Sitti Amalia Sopian Sopian Sri Hayati, Sri Subhan Suprayogi Yusuf, Virya Supriadi Supriadi Tolo, Suriani BT Winner A Siregar Winner Siregar Yakub, L.M. Yakdatamare Yakub, LM Yakdatamare Yones Untung Lindo Yulian Yusuf, Niken Yusuf , Niken Yulian Yusuf, Niken Yulian Yusuf, Virya Suprayogi